cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Published by Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 4   5   6   7   8 
Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh Setiawan, Heru; Marlia Sastro; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12700016

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses mediasi itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kemampuan mediasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada, dan mengajukan penambahan anggaran.
Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah Hadi, Yusri; Herinawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12743206

Abstract

Kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat penting. Secara hukum, semua saksi yang dipanggil oleh penyelidik dan penyidik wajib datang untuk proses pemeriksaan, namun kehadiran saksi sering terkendala karena kertebatasan biaya. Penelitian ini mengunakan metode kualitataif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Widiantoni Hermawan; Indro Budiono; Ferry Anggriawan; Zenia Dwitya Pratidina
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699681

Abstract

Keberadaan Indonesia dalam pemilu di Indonesia sangat popular, sehingga dalam hal ini para calon-calon kepala daerah, baik dikalangan artis, maupun dikalangan politisi, bahkan politisi yang sudah berpengalaman dalam terjun di dunia politik, berawal dari terpilihnya seseorang menjadi presiden, bahkan menawarkan keluarga dalam ikatan kekeluargaan terjun pada kontestasi politik di Indonesia, adanya kontestasi di dunia poltik yang syarat dengan dinasti politik, perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberantas dinasti politik tersebut, bahkan dari keseluruhan politik di Indonesia dalam pemilu para kader serta calon-calon adalah masih ada hubungan dengan keluarga, dalam artikel ini menganalisis Eksistensi Kewenangan dari pemerintah memberantas dinasti politik, sehingga memberantas dinasti politik, bahkan memberantas pula konflik kepentingan dan keterkaitan dengan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Kewenangan pemerintah dalam menangani dan memberantas dinasti politik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normative, dengan Pendekatan Teori-Teori hukum yang relevan dalam membantu menganalisis penelitian ini
Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global Dwi Oktareza; Andreyan Noor; Erliyando Saputra; Aulia Vivi Yulianingrum
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12742216

Abstract

Transformasi Digital 4.0, yang dikenal sebagai Revolusi Industri Keempat, menandai era di mana teknologi digital menjadi inti dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan melihat dunia. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan cloud computing memainkan peran penting dalam perubahan ini, menciptakan sistem yang lebih efisien dan terhubung. Di sektor industri, teknologi ini mendorong otomatisasi dan optimasi proses, sementara dalam kehidupan sehari-hari, mereka memfasilitasi komunikasi global dan akses instan ke informasi. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan, termasuk ketimpangan digital, keamanan siber, dan kebutuhan keterampilan baru. Keamanan data dan privasi menjadi isu utama seiring dengan meningkatnya serangan siber dan eksposur data pribadi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mengembangkan regulasi dan solusi teknologi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan pendekatan yang proaktif dan inovatif, Transformasi Digital 4.0 dapat dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe Diras; Muhammad Hatta; Faisal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12742340

Abstract

Abstrak: Keberadaan peradilan adat di Aceh diakui oleh sejumlah kebijakan daerah Aceh salah satunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait penyelesaian perkara pidana pada perkara pidana di lembaga adat Kota Lhokseumawe yakni dengan meneliti penerapan penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan sifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe dan sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian didapati dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga adat di kota Lhokseumawe didasarkan pada delik aduan, dengan proses perdamaian penggunaan jalur non-litigasi harus didasari pada kesepakatan antara korban dan pelaku agar dapat di lakukan perdamaian oleh lembaga adat gampong berdasarkan prinsip kekeluargaan. Keywords: Perkara Pidana; Lembaga Adat; Gampong
Barriers and Challenges of Death Penalty Implementation against Corruption Crimes Perpetrators in Indonesia Zulfan; Husni; Muhammad Hatta; Ramalinggam Rajamanickam
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12741592

Abstract

Since the enactment of the anti-corruption law, no perpetrators of corruption in Indonesia have been sentenced to death. The obstacle to implementing the death penalty for corruptors lies in the provisions set forth in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 and its Jo. Law No. 20 of 2001 regarding the corruption eradication, which specifies that the death penalty can only be imposed under certain circumstances. The interpretation of "certain circumstances" such as corruption of funds for mitigation against states of danger, natural disasters, social unrest, mitigation of monetary crises, and mitigation of corruption crimes; is determined by other institutions/agencies, which opens up a broader interpretation and debate and is difficult to measure because it is not limitative. To address the issue of corruption crimes, the government must amend the conditions for imposing the death penalty by restricting the interpretation of "certain circumstances" that highlight the severity of state losses due to criminal crimes.
The Concept Of Coordination Reform Between Polri Institutions And The Public Prosecutor's Office In Pre-Prosecution Dani Durahman; Maryadi Wijaya
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12751847

Abstract

The purpose of this study is to produce a concept so that coordination between the prosecutor's office and the police can run well so that the pre-prosecution process does not hinder the law enforcement process, because, currently, the pre-prosecution can take a long time due to the back and forth of cases. If this happens, back-and-forth examination of case files becomes unnecessary or minimal, because investigators and public prosecutors already have aligned views and needs for proof. So that in carrying out an investigation, the two can complement each other, there is no need to wait until the end of the investigation process which is only limited to 14 days. Conceptually, ideal relations between public prosecutors and investigators can be carried out if the inter-subsystems are not limited by sub-system partitions (functional differentiation). There needs to be a regulation in the Criminal Procedure Code regarding the limit for returning case files from the prosecutor's office to the police three to four times the return of case files after exceeding the limit, the prosecutor must take a stand regarding the case
Legal Responsibility For Negligent Actions Of Nurses In Hospital Which Results In Exchanging Newborn Babies Vira Komala; Edi Setiadi; Sri Ratna Suminar
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12760891

Abstract

The obligation to respect human rights is reflected in the Preamble to the 1945 Constitution, especially Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that: Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. To ensure healthcare measures are by standards and are safe, hospitals need to implement processes that support patient rights as long as patients receive services and care at the hospital and are responsible for protecting patients, especially babies who are at high risk of experiencing forms of discrimination and violence in their lives. To improve patient safety so that patient safety incidents do not occur. The research aimed to determine the hospital's responsibility and the legal consequences for nurses for their negligence which resulted in the exchange of newborn babies. Then the results were obtained that based on the teachings of the Doctrine of vicarious liability, hospitals are responsible for compensating for losses by Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and nurses can be held criminally liable based on Article 277 of the Criminal Code.
Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Surabaya Pada 16 Agustus 2016 Ghozali, Muhammad; Nora Liana; Cut Afra; Zulfadly Siregar; Nurfahni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13132543

Abstract

Indonesian law, including the Constitution and international treaties such as the ICCPR and ICERD, strictly prohibits racial discrimination and violence against minority communities. This legal protection ensures that the rights of minority groups are upheld and respected. Even though there is legal protection, cases of discrimination against Papuan students are often ignored by the government and ignore their human rights. This study will take a normative legal perspective in examining the validity of laws and regulations through comprehensive presentation and analysis. The purpose of this research is to investigate the social science paradigm by analyzing the effectiveness of law enforcement policies, the enforcement of those regulations, and the ability of law enforcement agencies and government entities to protect citizens from discrimination. This study highlights the root causes of discrimination against Papuans, which originate from racial bias in various aspects such as economics, politics, education and law enforcement. This emphasizes the importance of enforcing anti-discrimination laws with the highest professionalism among law enforcement officials to prevent the continuation of discriminatory practices in the legal system. In this study, it is recommended that the Indonesian Government increase its commitment to enforcing laws against discrimination and violence, especially in terms of protecting the rights of the Papuan ethnic community. This includes taking firm action if discrimination or violence occurs, in order to uphold justice and equality for all citizens.
Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Rinaldi, Ferdian; Wibowo, Ari; Fani, Ryan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13308851

Abstract

Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Independensi jaksa penuntut umum ketika menangani perkara yang pelaku atau terdakwanya berasal dari kejaksaan saat ini masih menuai perdebatan, dikarenakan dalam beberapa kasus oknum Jaksa didakwa atau dituntut ringan oleh Jaksa penuntut umum. Semestinya terhadap oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana didakwa atau dituntut lebih berat dari masyaraakat umum biasa, dikarenakan sebagai aparat penegak hukum diharapkan tidak melanggar hukum. Adapun Permasalahan bagaimakah Independensi Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara oknum Jaksa dan bagaimanakah upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum .Independensi Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara oknum Jaksa harus mendapatkan perhatian khusus oleh kejaksaan, dikarenakan rentan terjadinya keberpihakan terhadap oknum Jaksa yang menjadi terdakwa, tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan sebagai sesame anggota kejaksaan tentunya berpengaruh terhadap tuntutan Jaksa. Dengan melakukan penuntutan secara profesional dan integritas Jaksa penuntut umum dapat mengubah kecurigaan atau sentiment negatif terhadap Jaksa penuntut umum, tentunya dapat melahirkan kepercayaan Masyarakat bahwa jaksa penuntut umum sudah menerapkan persamaan di muka hukum. Upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum, diawali dengan membebaskan atau memerdekaan Jaksa penuntut umum dari interfensi baik dari atasan maupun pihak eksternal penguasa atau pemerintah.

Page 6 of 11 | Total Record : 108

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora More Issue