cover
Contact Name
Hairus Saleh
Contact Email
hairus.saleh@uingusdur.ac.id
Phone
+6287850584379
Journal Mail Official
el_hisbah@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law
ISSN : 27975819     EISSN : 28282981     DOI : https://doi.org/10.28918/el_hisbah
The journal publishes research articles and conceptual articles of Sharia Economic Law. Focus and scope Basic Study of Sharia Economic and Business Law, Contemporary Study of Sharia Economic and Business Law, Sharia Economic and Business Dispute Resolution.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
Praktik Kilah Utang Piutang dengan Barang Rokok Menurut Pendapat Ulama: DI DESA KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANGhttp://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/submission/step/2?submissionId=4485 Azizah Nur; Anindya Aryu Inayati; Dede Khomsatun
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.183 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4485

Abstract

Utang piutang adalah transaksi yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Perbedaan penghasilan dan kebutuhan masing-masing individu masyarakat adalah salah satu factor utamanya terjadi transaksi utang piutang. Namun realita di masyarakat, pembayaran hutang seringkali terkendala dengan ketersediaan dana dari pihak yang berhutang sehingga akhirnya terjadilah praktek kilah utang piutang, salah satunya dengan barang rokok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang dengan kilah barang rokok di Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan untuk menganalisis pendapat ulama setempat terhadap praktik utang piutang kilah barang rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah koresponden dari desa Kasepuhan kecamatan Batang kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang dengan sistem ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Kasepuhan, karena lebih mudah dalam kebutuhan mendesak. Namun sebenarnya sistem utang piutang ini merugikan pihak penghutang karena nilai rupiahnya menurun saat menjual rokok tersebut kepada toko klontong, dan meningkat jauh saat membelinya kembali ketika hendak membayar hutang. Menurut pendapat ulama bahwa sistem utang piutang dengan kilah barang rokok ini diperbolehkan dengan syarat akadnya benar dan tidak ada unsur kekecewaan antara dua belah pihak.
Jual Beli Akun Go-jek pada Driver Go-Jek (Studi di Kantor Go-Jek cabang Pekalongan): (Studi di Kantor Go-Jek cabang Pekalongan) Rita Meliyah; Bunga Desyana Pratami; Hidayatul Maula
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.422 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4490

Abstract

Maraknya praktik jual beli akun ojek online di Pekalongan, para penjual akun ojek online menjual akun ojek onlinenya. Pengemudi yang membeli akun orang lain tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi untuk melakukan kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-research) dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik penyebab terjadinya jual beli akun Go-jek oelh para driver dan akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-Jek oleh para Driver di Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya jual beli akun Go-jek yaitu jual beli akun Go-jek terdapat unsur gharar. Dalam jual beli akun Gojek jual belinya merugikan pihak lain yaitu konsumen Go-jek dan perusahaan Go-jek dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kemitraan maka perusahaan Go-jek juga berhak memberi sanksi terhadap para driver yang melakukan jual beli akun Go-jek apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.
Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia: Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Saroh Patun Nisa; M Hasan Bisyri; Naili Sa'adah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.991 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4492

Abstract

The practice of buying and selling the Cash On Delivery (COD) Pos Indonesia system is carried out by the seller sending the buyer's ordered goods first through the Postal expedition service, after the goods arrive in the hands of the buyer, the buyer pays it to the courier who delivered the goods. Furthermore, in the event that the delivery of the results of the payment is made by the Post to the seller's postal checking account through the Pospay application. However, in practice, payments often occur that are not included in the seller's postal checking account, this causes a loss to one party, namely the seller. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling with COD Pos in terms of Islamic Economic Law. This type of research is field research with a qualitative approach. Sources of data in the form of primary and secondary data, primary data obtained by interview and observation techniques while secondary data obtained from other sources such as books, journal articles, interviews and other information that will be discussed by the researcher as a supporter. The subjects of this research are COD Pos providers and COD Pos users, while the object is settlement in accordance with sharia economic law in buying and selling contracts. And data analysis using descriptive qualitative. This study can be concluded that in the implementation of the sale and purchase of COD Pos this has fulfilled the pillars and conditions in buying and selling, but the purpose of the terms of sale and purchase is to bring benefit and not harm one party has not been fulfilled.
Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem Gofood dalam Perspektif Fikih Muamalah: (Studi di desa Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan) Khayu Inayah; Abdul Hamid; Nur Afifah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.881 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4506

Abstract

Al-Uqud Al-Murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah, dll sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang dimana kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Dalam suatu transaksi online dengan sistem Gofood adalah suatu layanan atau fitur yang dimana para pelanggan (customer) dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan customer. Dalam transaksi online ini terdapat al-uqud al-murakkabah (akad ganda) yaitu pertama akad wakalah antara customer dengan driver, karena customer mewakilkan ke pihak fitur layanan Gofood dalam aplikasi Gojek untuk membelikan makanan yang dipesan, kemudian mewakilkan ke driver, kedua akad ijarah antara customer dengan driver, dalam akad ijarah tersebut yaitu adanya sighat (ijab qabul), pihak yang bertransaksi dan objek kontrak (manfaat dan upah), dalam terjadinya akan tersebut objek kontraknya adalah manfaat dan upah, yang dimana upah itu diberikan kepada pihak driver dari customer atas jasa yang sudah dilakukan yaitu membelikan makanan yang dipesan oleh customer, adapun manfaatnya yaitu untuk customer yang dapat membeli makanan yang dipesan melalui jasa driver. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan al-uqud al-murakkabah pada transaksi online dengan sistem Gofood yang dilakukan di Desa Medono dan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan al-uqud al-murakkabah pada transaksi online dengan sistem Gofood praktik ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-resech) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah driver Gojek, dan customer (pelanggan) layanan aplikasi Gojek, sedangkan objeknya adalah penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam akad wakalah dan akad ijarah. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan al-uqud al-murakkabah memenuhi rukun dan syaratnya dalam perspektif fikih muamalah.
Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang) Fitri Amaliyah; Abdul Hamid; Anna Diyah Azizah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.667 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4507

Abstract

Praktik usaha kemitraan ternak ayam merupakan kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan yang mana masing-masing pihak memberikan modal. Dan menggunakan akad syirkah inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi pada praktik usaha ternak ayam ini hanya peternak saja yang menanggung kerugian. Pihak perusahaan hanya mau menangggung untungnya saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama usaha ternak ayam ini sudah tepat dilaksanakan pada pembagian keuntungan dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad syirkah akan tetapi praktik usaha ternak ayam ini belum sesuai dengan konsep Hukum Islam.
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Rahmatul Afifah; Teti Hediati; Rizqon Mubarok
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.817 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4510

Abstract

Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sejak tahun 2021 terhitung 75 orang nasabah yang bermasalah. Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan selama ini telah dilakukan upaya-upaya menangani pembiayaan bermasalah. Namun banyak nasabah yang masih mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa studi kasus, jenis penelitiannya yaitu berupa studi kasus. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya faktor Intrenal dan eksternal. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan. Faktor pertama Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dan faktor internal yaitu Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah dan lain-lain. Faktor kedua, yaitu faktor eksternal terjadinya kelalaian anggota untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam yang sedang terjadi pada saat ini yaitu musibah Covid-19 dan lain-lain. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, sita jaminan dan melakukan eksekusi jaminan, dan strategi terakhir adalah tidak akan melakukan kerjasama dengan anggota yang bermasalah untuk jangka panjang, dan harus berhati-hati dengan menyeleksi calon anggota BMT.
Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan: Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Irma Yuli Ana; Heris Suhendar; Iqbal Kamalludin
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.396 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4560

Abstract

KSPPS (Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative) is an independent business unit in which it develops productive businesses to improve the economic quality of small entrepreneurs by encouraging saving activities, and supporting the financing of economic activities. The financing contracts used include mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah. One of the contract products at KSPPS Ankasa which is in great demand by the public is ijarah. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach which aims to analyze the fatwa of DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on the practice of financing venture capital through an ijarah agreement at KSPPS Ankasa Karangdowo, and to explain the legal consequences of the practice of financing business capital through an ijarah agreement at KSPPS Ankasa Karangdowo.The results showed that the application of the ijarah contract at KSPPS Ankasa, namely when viewed from Islamic law refers to the DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 is not in accordance with the terms of the pillars and terms of the ijarah because there is no object of ijarah. KSPPS as a lessor does not provide goods, but only provides funds that cannot be taken advantage of except by spending. Meanwhile, if you look at the system from ujrah, KSPPS Ankasa uses a profit-sharing system, not the ujrah system. This is not in accordance with the DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 that the ijarah contract does not use profit sharing but ujrah/fee in exchange for the benefits received by the customer.
Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan: (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) Lutfi Lut Muttaqo; Abdul Aziz; Siti Zuhrotul Izza
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.26 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4565

Abstract

Pentingnya makanan halal bagi muslim, maka dari itu memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan dikonsumsi menjadi penting. Terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Pada peyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam sesuai syari’at Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemotongan ayam telah sesuai. Namun, untuk pengajuan sertifikasi halal pada lembaga terkait, untuk mendapatkan sertifikasi menjamin kehalalan produk daging Ayam harus dilengkapi terlebih dahulu sesuai Undang-Undang.”
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan Putri Ayu Mayangsari; Karimatul Khasanah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.59 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4762

Abstract

Akhir-akhir ini di Indonesia marak produk makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama yang menyeramkan. Di Pekalongan sendiri juga terdapat restoran atau produk rumahan yang menggunakan nama yang menyeramkan antara lain: Mie Setan geprek; Botok Setan dan Ceker Setan Mbak Ilma. Oleh karena itu penting untuk diketahui bagaimana penggunaan nama-nama tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam hukum positif tidak terdapat aturan yang melarang terkait penggunaan kata menyeramkan untuk label makanan sehingga boleh-boleh saja menggunakan kata menyeramkan pada label produk makanan. Akan tetapi menurut etika bisnis Islam dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, label produk makanan tidak boleh menggunakan kata menyeramkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya produk makanan menggunakan nama yang sesuai dengan etika Islam juga selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana produk makanan wajib memiliki sertifikat halal, adapun salah satu syarat untuk dapat bersertifikat halal adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MUI mengingat BPJH bekerjasama dengan MUI dalam mengeluarkan keputusan penetapan halal produk
Jasa Titip (Jastip) Barang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemilik Akun Instagram @azkaestu) Yusca Satria Alamsyah; Saif Askari; Khafid Abadi
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.149 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v2i1.4866

Abstract

Goods delivery service (jastip) is a service assistance service to buy certain goods that are presented through web-based media, and for this assistance the perpetrators of the delivery service will receive fees or wages. The owner of the Instagram account @azkaestu provides this web-based buying and selling service by applying the price of goods and estimates combined with the cost or wage rate for the service if the customer does not ask directly, and does not explain what the cost of the store is. Based on the above background, the formulation of the problem in this study are: 1. How is the practice of goods deposit services on the @azkaestu Instagram account owner?, 2. What is the perspective of Islamic law on goods deposit services?, 3. What is the positive legal perspective on goods deposit services? ? The conclusion that can be drawn is the mechanism for determining ujrah on the @azkaestu Instagram account by entering administrative wages which are combined into the product cost price called include. The wage rate for administration usually ranges from 10-50% of the product cost and this depends on the operational services of the goods or the needs of the custodians. Meanwhile, the positive legal view on online application-based transactions involving online deposit services is essentially an engagement. Keywords: Contract, Engagement, Deposit Service

Page 2 of 14 | Total Record : 132