Articles
132 Documents
<![CDATA[Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[el hisbah journal]]>;
<![CDATA[Muhammad Syukron Afifufillah]]>;
<![CDATA[Nur Afifah]]>;
<![CDATA[M Arsyi Fadhli]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (996.118 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3802
<![CDATA[Artikel ini mengkaji konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari buku tentang konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dikomparasikan dengan teori mashlahah. Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sudah terdapat proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak yang ada. Pembangunan jalan tol mempunyai manfaat yang sangat luas bagi masyarakat sehingga telah sesuai dengan konsep mashlahah, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan madarat (bahaya).]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[el hisbah journal]]>;
<![CDATA[Ulfi Andriani]]>;
<![CDATA[Khafid Abadi]]>;
<![CDATA[Noorma Fitriana M. Zain]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (907.969 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3803
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo. Kajian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan teknik purposive sampling dalam mencari informan di lapangan dan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa menyewa pohon durian sudah sesuai dengan fiqh muamalah, dimana dari awal sampai akhir prosedurnya sudah tepat dan tidak ada yang melanggar aturan fiqh muamalah. Dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon durian di Desa Rogoselo akadnya fasid/rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu pertama, dalam sewa menyewa pohon durian Objek akad/Manfaatnya belum ada (ma’dum), Kedua, adanya ketidakpastian (gharar), Ketiga, buah yang menjadi objek sewa belum jelas kualitasnya, Keempat, manfaat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa Kelima, terdapat pendapat Ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah karena buah itu termasuk materi bukan manfaat. Keenam, terdapat resiko dalam sewa menyewa pohon durian yaitu produktivitas belum jelas dan buah bisa saja tidak manis karena pengaruh curah hujan dan cuaca di Desa Rogoselo.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[el hisbah journal]]>;
<![CDATA[Dyah Syifa Herawati]]>;
<![CDATA[Anissa Qotrunada]]>;
<![CDATA[Heny Rahmawati]]>;
<![CDATA[Nadila Emiliyani]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (986.627 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3804
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum pengusaha batik terhadap praktik pelanggaran hak cipta berupa plagiasi desain batik tulis di Kecamatan Wiradesa. Praktik plagiasi oleh sebagian besar pengusaha batik tulis dianggap biasa karena adanya para tukang Boket (desainer motif) yang keliling menawarkan motif-motif yang diciptakan kepada pengusaha batik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesadaran hukum dari para pengusaha batik mengenai pentingnya perlindungan motif batik sebagai karya seni yang berharga,serta pemahaman terhadap perlindungan hukum motif batik bagi para pengusaha batik di Wiradesa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif. Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa memahami esensi Undang- Undang Hak Cipta motif batik. Namun, kesadaran hukum pengusaha batik atas Undang-Undang Hak Cipta hanya sebatas pemahaman tanpa diikuti sikap sadar hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pelaksanaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Pt Tiki JNE Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[el hisbah journal]]>;
<![CDATA[Winalda Pratiwi]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Kholil Said]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1009.142 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3805
<![CDATA[Artikel ini mengkaji penerapan klausul baku yang diterapkan PT.Tiki JNE Kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan klausul baku perjanjian PT Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) di kota Pekalongan dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian pengiriman barang PT. Tiki JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Kota Pekalongan. Artikel ini adalah penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari 7 customer dan pekerjadan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang berhubungan dengan judul artikel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil artikel ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan klausul baku di PT. Tiki JNE kota Pekalongan masih mengalami berbagai kendala dalam pengiriman barang. Adapun bentuk tanggung jawab PT. Tiki JNE Kota Pekalongan melayani keluhan customernya dan mengganti barang sesuai dengan klausul yang sudah ditetapkan. Konsekuensi hukum dalam fikih muamalah dalam melihat permasalahan yang dialami beberapa customer dan PT. Tiki JNE Kota Pekalongan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjianseperti diantaranya dapatmenimbulkan kerugian maka akad ini fasakh (rusak).]]>
<![CDATA[Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini: (studi kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan) ]]>
<![CDATA[el hisbah journal]]>;
<![CDATA[Ana Fitra Rozmi]]>;
<![CDATA[Jumailah Jumailah]]>;
<![CDATA[Dahrul Muftadin]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1087.23 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3809
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji putusan perkara ekonomi syariah yang di dalamnya membahas tentang penundaan lelang jaminan. Kajian ini difokuskan pada latar belakang permohonan penundaan lelang, pertimbangan hakim dalam putusan penundaan lelang, dan akibat hukum dari putusan penundaan lelang. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan perspektif melalui metode penalaran hukum, argumentasi hukum, dan logika hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. dari segi keberadaannya masalah ini termasuk dalam Maṣlaḥah al-Mursalah karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pom mini baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat. Penjual membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, pembeli membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjalankan alat transportasinya, dan meringankan pemerintah setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 ]]>
<![CDATA[Yunia Lathifa]]>;
<![CDATA[Hidayatul Maula]]>;
<![CDATA[Muhammad Syukron Ni’am]]>;
<![CDATA[Moh. Fatkhurrozak]]>;
<![CDATA[el hisbah journal]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (838.844 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i1.3862
<![CDATA[Kajian ini dilatarbelakangi dengan adanya produk dana talangan haji di KospinMu Surya Mentari Karanganyar. Dalam prakteknya, KospinMU mengklaim bahwa dana talangan haji tersebut bukanlah qardh (pinjaman), melainkan manfaat yang didapatkan oleh anggota koperasi yang hendak berangkat haji. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Manajer KospinMU Surya Mentari Karanganyar, anggota koperasi KospinMu, Dewan Pengawas Syariah KospinMU, Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar, serta tokoh yang paham tentang pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep pembiayaan pengurusan haji. Analisis data menggunakan metode induktif agar peneliti memperoleh kesimpulan dari isu hukum terkait dengan implementasi produk talangan haji di KospinMU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akad yang digunakan dalam produk pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar hanya menggunakan akad ijarah. Besaran ujrah atau fee didasarkan pada jumlah pinjaman dana talangan haji, bukan diperoleh dari fee pemberian fasilitas pengurusan pendaftaran haji.]]>
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Camelia Sofwan Al-Rasyid]]>;
<![CDATA[Doli Witro]]>;
<![CDATA[Dena Ayu]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.454 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4316
<![CDATA[Artikel ini membahas pemikiran Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara dan relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam transaksi ekonomi harus adanya keadilan, semua akad harus didasari pada kesanggupan dari semua pihak untuk sepakat, termasuk dalam hal upah pekerja. Konsep upah yang setara menurut pandangan Ibnu Taimiyah adalah ketika upah antara pekerja dan pemberi kerja ditentukan dari tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan mengenai upah dibahas dalam pasal 88 dan pasal 89 dan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapat upah bagi kehidupan yang layak. Penelitian ini memaparkan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah tentang upah yang setara serta bagaimana relevansinya dengan upah dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dipaparkan serta dideskripsikan menjadi suatu analisis yang relevan sehingga menjadi suatu kesimpulan dari pemaparan kedua konsep tersebut. Hasil analisis menunjukkan antara konsep upah yang setara dan upah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan keduanya sama-sama menentukan upah bagi para pekerja. Dalam konsep upah yang setara, jika upah tidak ditentukan dalam akad, maka upah yang dialokasikan adalah sepadan melalui standar upah yang sudah jelas atau upah biasanya pada pekerjaan tersebut. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yang telah ada dapat disamakan dengan upah minimum yang diatur dalam pasal 88.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro: Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ]]>
<![CDATA[Ike Nur Fauziyah]]>;
<![CDATA[Mohammad Fateh]]>;
<![CDATA[Dini Mardiyah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.613 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
<![CDATA[KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu produk yang menarik dan banyak diminati yaitu pembiayaan ultra mikro, karena pembiayaan ini terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Produk pembiayaan ulta mikro yang terdapat di BMT Bahtera Pekalongan menarik untuk dikaji terkait apakah produk ini sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN, mengingat Fatwa DSN merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi pedoman Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional produknya, oleh karena itu semua produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berpegang pada Fatwa DSN terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan penyajian data deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pembiayaan ultra mikro yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Kesesuaian praktik pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menjadi hal wajib, karena fatwa DSN tentang pembiayaan ultra mikro itu mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan ultra mikro termasuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan: (Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.PKL) ]]>
<![CDATA[Umi Umaroh]]>;
<![CDATA[Tarmidzi Tarmidzi]]>;
<![CDATA['Alamul Yaqin]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.147 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4459
<![CDATA[Meningkatnya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, mendorong MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan juga terdapat di Pengadilan Negeri Pekalongan dengan sumber data pada jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 sampai bulan Desember ini adalah 46 (empat puluh enam) perkara, khusus perkara dengan nomor register 13/Pdt.G/2019.PN.Pkl bisa diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Jenis penelitian yang digunakan kepustakaan (library research) dengan permasalahan penelitian ini 1) proses mediasi serta hambatan yang dihadapi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl) 2) Tinjauan Yuridis terhadap praktek mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan (Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pkl). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan-bahan pustaka sesuai kajian objek. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis Isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses Mediasi yang terjadi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl sudah dilakukan dengan baik. Dari tahap pramediasi, proses mediasi, serta hasil mediasi. Tinjauan Yuridis terhadap mediasi di Pengadilan Kota Pekalongan Kelas 1B dalam putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.Pkl diterapkan sangat baik.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dengan Pembiayaan Murabahah: (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN) ]]>
<![CDATA[Firda Aulia]]>;
<![CDATA[Sam’ani Sya’roni]]>;
<![CDATA[Anisa Qotrunada]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.769 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v1i2.4472
<![CDATA[Akad wakalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dibuatkan dalam sebuah perjanjian tertulis dimana pihak nasabah sebagai wakil dari pihak BMT dalam membeli jenis barang yang telah ditentukan, dan berkewajiban melaksanakannya dengan membeli barang sesuai apa yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam rencana pembelian barang serta menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BMT berupa kwitansi, faktur ataupun nota pembelian barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara metode deduktif. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.]]>
