cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama Marchvinn, Jessica; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3024

Abstract

Ketentuan arbitrase suatu perjanjian mengikat secara hukum para pihak. Klausul arbitrase dapat diberlakukan terhadap para pihak berdasarkan doktrin pacta sunt servanda. Ketika terdapat klausul tentang arbitrase, maka arbitrase mempunyai kewenangan untuk meninjau dan memutuskan penyelesaian apa pun yang terjadi di antara para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama menyelesaikan masalah komersial, serta sejauh mana keputusan yang diambil oleh badan peradilan dan arbitrase masuk akal secara hukum. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan bersifat hukum normatif. Pendekatan normatif yang diterapkan adalah strategi pemecahan masalah yang digunakan. Informasi yang digunakan merupakan informasi sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. pengumpulan data melalui studi dokumen, peraturan, dan literatur. Pemrosesan data melibatkan pemeriksaan data, dan metodologi deskriptif dan kualitatif digunakan untuk memilih data mana yang akan dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investment agreements  PT menjadi landasan untuk mengevaluasi perselisihan tersebut. BKB wajib menata ulang utang PT. CTPI dengan penggantian biaya PT. Tujuh puluh lima persen saham investasi pada PT. CTPI berhak atas BKB. Jika terjadi perselisihan, arbitrase dicantumkan sebagai metode penyelesaian dalam klausul tersebut. BANI berhak menangani penyelesaian perselisihan tersebut karena merupakan perselisihan komersial, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Setelah PT. BKB mengajukan perselisihan dengan BANI, BANI menang atas PT. BKB. PT BKB mempunyai kewenangan hukum untuk secepatnya mengadili perkara BNI. Putusan bernomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST dicabut Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat batal. Oleh karena itu, putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final dan mempunyai akibat hukum yang tetap.
Pengaruh Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Dengan Pendekatan Error Correction Model Tahun 2001-2022 Sitorus, Hannisa Novita Sari; Samora, Rizki; Syahputra, Ferry
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1538

Abstract

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang menetap dan tidak dapat dihapuskan dari permukaan bumi ini.  Angka kemiskinan suatu negara tidak hanya diukur dari aktivitas ekonomi nya  saja, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial yang memiliki dampak signifikan seperti tingkat pengangguran, jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara, dengan pendekatan berupa metode kualitatif menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dalam bentuk time series selama 21 tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ECM (Error Correction Model) dengan bantuan software Eviews-12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang variabel pengangguran dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba Sinambela, San Mikael; Sembiring, Gadis Prasiska; Lubantobing, Joy Novi Yanti; Saragih, Mima Defliyanti; Mangunsong, Al-Firman; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2758

Abstract

Tugas Mini Riset kelompok 5 dari kelas B PPKn 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba”. Laporan mini riset ini meneliti tentang berapa banyak adat Batak Toba yang berpengaruh terhadap pembagian warisan anak, bagaimana pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam adat Batak Toba ditinjau dari KUHAPerdata dan hukum adat yang berlaku di Indonesia dan berapa banyak pengaruh perilaku masyarakat Batak Toba terhadap pembagian warisan anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak adat Batak Toba yang berpengaruh terhadap pembagian warisan anak dan untuk mengetahui pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam adat Batak Toba ditinjau dari KUHAPerdata dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Mini riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi observasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data yang diambil dari narasumber serta menggunakan sumber data sekunder berupa e-journal dan juga e-book.
Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Rhytm Reading Vocal pada Materi Konsep Pecahan di Kelas VII SMP Janani, Khairina; Harahap, Irma Sari
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar matematika berbasis Rhythm Reading Vocal yang layak, menarik, dan efektif pada materi konsep pecahan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan (analysis, design, development, implementation, evaluation). Hasil yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah produk berupa bahan ajar berbasis Rhythm Reading Vocal dengan perolehan hasil uji kelayakan ahli materi sebesar 4,26 dengan kriteria “Sangat Layak” dan 3,9 untuk validasi ahli media dengan kriteria “Sangat Layak”. Hasil angket kemenarikan peserta didik untuk uji kelompok kecil diperoleh skor rata-rata sebesar 3,23 dengan kriteria “Menarik” dari 10 orang peserta didik dan uji kelompok besar diperoleh skor rata-rata 3,41 dengan kriteria “Sangat Menarik” dari 24 orang peserta didik. Hasil uji efektifitas menggunakan uji effect size diperoleh skor sebesar 1,03 dengan kriteria “Tinggi’.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar matematika berbasis Rhythm Reading Vocal pada materi konsep pecahan layak dan efektif dijadikan bahan ajar untuk jenjang SMP.
Kewenangan PTUN Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara Pulungan, Khairunnisaa; Irwansyah, Irwansyah; Pulungan, Khoirotun Nisa; Thaariq, Dimas Ath
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3152

Abstract

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan dan tindakan pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip umum. Pemerintahan Bersih (AAUPB). Namun, pejabat pemerintah kadang-kadang menolaknya, menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diberlakukan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas yang lebih besar. Setelah diberlakukan, PTUN sekarang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan saat menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sebagai lembaga hukum yang independen, PTUN bertanggung jawab untuk menangani masalah penyalahgunaan wewenang
Tinjauan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS- HKI/2018) Simanjuntak, Irene Gracia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1614

Abstract

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk membahas lebih rinci terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hak atas merek.  Merek merupakan suatu tanda pengal atau terdapatnya identitas pada sebuah produk. Didalam hak atas terdapat Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemilik yang terdaftar. Perlindungan hak atas merek terdapat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa jurnal, artikel, pdf, buku- buku, makalah dan lainnya yang relevan dengan permasalahan atas hak merek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang diolah dengan sekeksi data yang selanjutnya melalui tahap dianalisis secara kualitatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia Jolin, Jolin; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3008

Abstract

Makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengalihan Hak atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia” ini dilatarbelakangi dengan persaingan bisnis di Indonesia yang mengarah ketujuan adanya itikad tidak baik dengan cara berbuat curang yaitu menjiplak merek lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang akan timbul. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan menjelaskan mengenai sengketa merek beserta perlindungan hukum terhadap kasus mengenai sengketa merek. Merek menjadi sebuah fungsi identitas ataupun jaminan dari produsen selaku pemilik bisnis kepada konsumen selaku pengguna terkait produknya, dengan jaminan produk tersebut akan memberikan kegunaan terhadap masyarakat. Sengketa merek menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang bagi perusahaan dan merek. Pengalihan hak atas merek adalah proses di mana pemilik merek dagang (penjual) menstransfer hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut kepada pihak lain (pembeli) melalui perjanjian atau kontrak tertulis. Perlindungan ini meliputi hak ekslusif untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Sengketa merek merupakan sebuah permasalahan serius yang memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum merek dagang, strategi yang tepat, dan penyelesaian yang efektif untuk melindungi kepentingan bisnis dan hak-hak merek dagang. Dalam kasus sengketa merek, bukti dan dokumentasi yang solid tentang penggunaan merek dagang, pendaftaran merek, dan komunikasi dengan pihak lain dapat menjadi kunci dalam memperkuat klaim dan memenangkan kasus. 
Penunggakan Upah Lembur yang Dilakukan PT Transjakarta Terhadap Karyawannya Trisnadi, Ilhan Pasha Islamy; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1529

Abstract

Upah lembur adalah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada pekerja atas jam kerja yang melebihi batas waktu kerja normal. Upah lembur biasanya diberikan untuk mendorong pekerja bekerja lebih dari jam kerja rutin mereka atau dalam situasi darurat. Upah lembur adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada pekerja sebagai insentif untuk bekerja melebihi jam kerja harian atau mingguan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada pekerja atas kerja keras mereka dan mendorong mereka untuk tetap produktif dalam situasi darurat atau ketika pekerjaan ekstra diperlukan. Upah lembur sering kali diberikan dalam bentuk pembayaran per jam yang lebih tinggi daripada upah biasa pekerja. Dampak upah lembur pada pekerja adalah meningkatnya penghasilan mereka, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, pekerja mungkin mengalami kelelahan karena bekerja lebih banyak jam, dan ada risiko penyalahgunaan sistem lembur jika tidak diawasi dengan baik. Di sisi lain, bagi perusahaan, upah lembur dapat menjadi beban tambahan karena biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada pekerja. Secara keseluruhan, upah lembur adalah instrumen penting dalam hubungan kerja untuk memotivasi pekerja dan memberikan penghargaan atas kerja keras mereka. Namun, penting bagi pihak pengusaha dan pekerja untuk memahami aturan dan dampaknya agar sistem upah lembur dapat berfungsi secara adil dan efektif.
Analisis Pemahaman Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan Tentang Pentingnya Pengetahuan Keanekaragaman Individu dan Budaya Dalam Praktik Konseling Sitanggang, Dwikhana Lourdes; Utami, Annisa Dea; Simbolon, Dina; Sembiring, Etisa Rasinta Br; Butar Butar, Michael Ivano; Sitohang, Tauriyan; Prasasti, Tri Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2546

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana siswa dalam program bimbingan dan konseling mengonseptualisasikan keragaman individu dan budaya dan bagaimana pengetahuan tersebut menginformasikan praktik konseling mereka. Responden dari penelitian ini diberikan angket dengan metodologi penelitian kualitatif.  Temuan menunjukkan bahwa seluruh responden setuju bahwa calon konselor harus memahami, mengakui, dan menghormati kebudayaan konseli sebagai patokan dalam melakukan konseling. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal keanekaragaman budaya bagi calon konselor. Hasil angket. Konsekuensi praktis dari penelitian ini termasuk memberikan lebih banyak bimbingan dan bantuan kepada siswa dalam mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi saat memberikan konseling lintas budaya.
Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Menuju Sektor Pertanian yang Tangguh dan Berdaya Saing di Indonesia Hasibuan, Aqil Muhammad; Sugiharto, Bambang; Hayati, Nur Fadillah; Dewita, Tiara Ajeng; Bayati, Tutiana
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3130

Abstract

Sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan nasional tetapi juga menjadi tulang punggung bagi penduduk pedesaan, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sosial. Penelitian ini mengeksplorasi strategi pengembangan sektor pertanian di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani melalui analisis kualitatif dari artikel ilmiah serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui teknologi modern, penyediaan kredit, dan pengembangan infrastruktur serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan perlindungan lahan. Implementasi regulasi seperti Undang-Undang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian.