Journal of Law, Education and Business
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Articles
486 Documents
<![CDATA[Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Bedasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel ]]>
<![CDATA[Damanik, Gabriel Yericho]]>;
<![CDATA[Jovian, Erland]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2966
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan fokus pada aspek hukum, proses persidangan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa, Mario Dandy Satriyo, didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi literatur terkait hukum pidana serta prosedur peradilan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan berlangsung transparan, dengan bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Putusan pengadilan menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan perlunya hukuman yang setimpal bagi pelaku sebagai bentuk pencegahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum, khususnya terkait pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menggambarkan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua pihak diperlakukan adil dan setara di depan hukum serta mengatasi kendala struktural yang mempengaruhi independensi dan efektivitas peradilan.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seseorang yang Mengidap Penyakit Kejiwaan Kleptomania ]]>
<![CDATA[Alya, Nasha Rawza]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>;
<![CDATA[Putra, Moody Rizqy Syailendra]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1532
<![CDATA[Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur- unsur Tindak Pidana terbagi menjadi 2 yaitu: Unsur subyektif dan Unsur-unsur obyektif. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 105.133 kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis sumber hukum menjadi peraturan perundang - undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan kasus dan perundang - undangan. Bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian karena kleptomania yaitu dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencurian yang telah dilakukannya karena kemampuannya untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang. Apabila pelaku tersebut terbukti adanya pernyataan dari dokter kejiwaan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yaitu kleptomania, maka perbuatan pelaku kleptomania dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dari tindak pidana pencurian karena hal tersebut dikaitkan pada Pasal 44 (1) KUHP berisi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dalam hukum pidana semua pencurian pasti akan dikenakan hukuman sesuai aturan hukum yang ada. Pengecualian terhadap pengidap penyakit kleptomania tidak dapat di pidana, bukan perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena dalam pertumbuhannya jiwanya terganggu.]]>
<![CDATA[Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yudawati, Sri Peni]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2502
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak hanya ada satu pasal terkait residivis yaitu pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi namun tidak diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut apakah residivis anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bukan. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlunya pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang terkait pengaturan sanksi pidana atau bentuk pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dan pengaturan secara tegas dan jelas dengan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan dan bersifat edukatif untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlunya pembaharuan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penambahan ketentuan pasal dan penegasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait anak yang berstatus residivis bukanlah pemberatan pidana sebagaimana dalam KUHP, namun suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan konsep pemberatan pidana dalam KUHP tersebut. sehingga terdapat kesepahaman diantara aparat penegak hukum.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw) ]]>
<![CDATA[Perkasa, Aditya]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1889
<![CDATA[Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya agar sebuah perkawinan menjadi sah disyaratkan kedua mempelai harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas umur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal terpenting dari adanya pembatasan umur itu adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturanperaturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitan ini adalah menurut Hukum Islam perkawinan usia muda dibolehkan apabila keduanya telah dewasa (baligh) dengan demikian tidak memerlukan dispensasi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan di bawah umur tidak diizinkan atau tidak boleh, kecuali jika telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan yang obyektif. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu berdasarkan pertimbangan adanya kemaslahatan dan kemudharatan, di Pengadilan Agama Pringsewu masih memberikan adanya suatu keringanan mengenai putusan perkara dispensasi kawin karena mengacu pada ketentuan Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, di mana Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Pembuatan Busana Bermain Anak di Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Keriahen Padang Bulan ]]>
<![CDATA[Fitri, Khairiya]]>;
<![CDATA[Anjani, Sagita]]>;
<![CDATA[Arifin, Yasmin]]>;
<![CDATA[Farihah, Farihah]]>;
<![CDATA[Pakpahan, Dermawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pembuatan busana bermain anak di lembaga pelatihan kursus (LPK) Keriahen Padang Bulan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini seluruh peserta tingkat dasar kelas khusus bulan Oktober – Januari 2022/2023 berjumlah 30 peserta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan diamati ketiga observer terdiri dari 13 indikator dan 20 aspek penilaian. Nilai tertinggi adalah 89 pada ukuran saku tempel, peserta memperoleh skor penilaian baik sekali sebesar 80%, peserta memperoleh skor penilaian baik sebesar 20%, sedangkan nilai terendah 74 adalah pada lebar kelim dan penyelesaian kelim pada bagian bawah busana, peserta memperoleh skor penilaian baik sebesar 57%, peserta memperoleh skor penilaian cukup sebesar 43%. Penyelesaian invisible zipper merupakan indikator yang memiliki skor penilaian kurang dimana, peserta memperoleh skor penilaian baik sebesar 74%, peserta memperoleh skor penilaian baik sekali sebesar 20 %, peserta memperoleh skor penilaian cukup sebesar 3%, peserta memperoleh skor penilaian kurang sebesar 3%]]>
<![CDATA[Evaluasi Pembelajaran Tahfidz Metode Talaqqi di MA Tahfidz Nurul Iman Karanganyar ]]>
<![CDATA[Muslimah, Mutiah]]>;
<![CDATA[Rafifah, Muthia]]>;
<![CDATA[Nabighah, Mahdiani Zahra]]>;
<![CDATA[Inayati, Nurul Latifatul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1973
<![CDATA[Penerapan sebuah metode pembelajaran Al Qur’an di lembaga Pendidikan Islam merupakan hal yang pasti ada, dengan salah satunya penerapan metode talaqqi dalam pembelajaran tahfidz ini dijuluki sebagai program unggulan yang dilaksanakan di MA Tahfidz Nurul Iman Karanganyar. Program tersebut merupakan usaha sekolah guna meningkatkan hafalan Alquran santriwati di MA Tahfidz Nurul Iman Karanganyar, pembelajaran tahfidz metode talaqqi ini wajib diikuti oleh semua santriwati. Program tahfidz metode talaqqi di sekolah ini menargetkan santriwatinya minimal hafal 20 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran tahfidz metode talaqqi di MA Tahfidz Nurul Iman Karanganyar dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tahfidz metode talaqqi di MA Tahfidz Nurul Iman Karanganyar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research) melalui pengumpulan data metode melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis induktif alat melalui proses reduksi data, penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hafalan Al-Qur’an santriwati melalui metode talaqqi serta telah berjalan dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun proses evaluasi. Metode talaqqi digunakan dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang didukung melalui fasilitas berupa waktu khusus, lingkungan sekolah yang mendukung, dan motivasi dari dalam diri santriwati dan ustadzah atau guru sekolah. Sedangkan kendala yang dihadapi tidak banyak seperti kurang efisien membutuhkan waktu yang cukup lama, kemampuan meghafal setiap santriwati berbeda jika tingkat menghafalnya rendah maka akan merasa kesulitan menggunakan metode ini, mudah bosan dalam pembelajaran tahfidz dengan metode ini karena diulang-ulang terus, metode talaqqi ini juga tidak bisa digunakan secara klasikal karena kurang efektif.]]>
<![CDATA[Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Tanujaya, Calista Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1763
<![CDATA[Berkembangnya teknologi di era digitalisasi sekarang tidak dapat kita hindari. Munculnya Artificial Intelligence sejak tahun 1956 memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan manusia. Artificial Intelligence dibentuk dengan cara mengatur data-data yang ada sehingga dapat terprogram dan dapat secara otomatis mengerjakan suatu hal yang disuruh. Artificial Intelligence kemudian banyak berkembang dalam banyak bidang, contohnya bidang seni. Namun, berkembangnya teknologi tersebut juga dapat melanggar suatu hukum dengan tindakan plagiarisme. Karena pada dasarnya, karya-karya yang dihasilkan merupakan hasil olahan dari data-data milik orang lain yang kemudian dijadikan suatu karya baru. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mempelajari data sekunder serta peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan ditulisnya karya tulis ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan terhadap kecerdasan buatan tersebut dari kacamata hukum Indonesia terutama UU Hak Cipta. Menurut UU Hak Cipta, hasil karya ciptaan Artificial Intelligence tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya ciptaan yang dapat dilindungi karena pada hakikatnya Artificial Intelligence bukan pencipta sesuai dengan UU Hak Cipta. Namun pelanggaran hukum yang terjadi akibat penggunaan AI ini dapat dipertanggung jawabkan oleh sang penyedia jasa AI tersebut. Untuk menghindari banyaknya pelanggaran yang akan terjadi dimasa datang karena terus berkembangnya teknologi ini, maka pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur perkembangan teknologi yang sedang terjadi secara cepat dan luas di Indonesia.]]>
<![CDATA[Revolusi Digital dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Strategi dan Implikasi untuk Masa Depan ]]>
<![CDATA[Maslani, Maslani]]>;
<![CDATA[Haniefa, Siti Maryam]]>;
<![CDATA[Mustofa, Syfa Fauzia]]>;
<![CDATA[Hermawan, Teten]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3158
<![CDATA[Pendidikan Agama Islam di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Artikel ini mengkaji strategi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang responsif terhadap revolusi digital serta implikasi jangka panjangnya. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penulis menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas, relevansi, dan efektivitas pembelajaran agama Islam. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya strategi yang terintegrasi dengan baik dan pembaruan kurikulum yang terus-menerus untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks.]]>
<![CDATA[Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di negara Arab Saudi yang juga Memperjuangkan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Kinanti, Lamsiur]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>;
<![CDATA[Putra, Moody Rizky Syailendra]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1608
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi dan substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyaknya TKI ke Arab Saudi disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara tersebut selaku negara maju yang terus membangun negaranya di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia mengirimkan TKI ke Arab Saudi agar dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningatkan ekonomi masyarat di Indonesia akan tetapi akibat dari pengiriman tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti: penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan, dan pembuhunan yang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Dengan dasar itu, sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan nasib para TKI tersebut melalui diplomasinya seperti memediasi kepentingan para TKI dengan Pemerintah Arab Saudi, memberi advokasi atau bantuan hukum.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Syailendra Putra, Moody Rizqy]]>;
<![CDATA[Cornelia, Giovanni]]>;
<![CDATA[Putri, Nadiva Azzahra]]>;
<![CDATA[Anastasya, Tabitha Roulina]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2896
<![CDATA[Kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, seperti Meriance Kabu, yang direkrut dengan janji palsu dan ditipu untuk bekerja di Malaysia menggambarkan bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap pekerja migran. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, termasuk Piter Boki dan Teddy Moa, banyak tersangka lain masih bebas atau buron. Meskipun ada usaha hukum dalam bentuk nasional dan internasional, tantangan dalam menegakkan keadilan terus ada, termasuk kegagalan dalam melakukan pengeksekusian. Ini menyoroti perlunya kolaborasi antar-negara dan penanganan yang lebih komprehensif terhadap perdagangan orang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Metode yang penulis pergunakan dalam menjalankan penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam menganalisis penulis menggunakan sumber hukum tertulis nasional dan internasional. Dengan metode penelitian yang digunakan ini, disimpulkan bahwa saat memberantas tindak pidana perdagangan orang, ada hukum nasional Indonesia serta konvensi Internasional yang membahas dan mengatur tindak pidana perdagangan orang. Dengan terdapatmya hukum tersebut, berbagai tindakan dilakukan sebagai bentuk pemebrantasan terhadap kejahatan perdagangan orang yaitu, memenjarakan pelaku kejahatan, memerikan hak hukum bagi korban seperti hak terhadap kerahasiaan identitas, hak restitusi, dan hak untuk menjalankan rehabilitasi.]]>
