cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
 21   22   23   24   25 
Penanganan Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional Budidarsono, Anya Sitara; Ryanto, Laurencia; Kasslim, Veren
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2892

Abstract

Pada tahun 1998, konflik Sipadan dan Ligitan diajukan kepada pihak Mahkamah Internasional. Pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan putusannya mengenai sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam proses pemungutan suara organisasi-organisasi ini, sementara Indonesia hanya dipilih oleh satu hakim. Dari total 17 hakim tersebut, 15 diantaranya merupakan hakim tetap dari MI, sedangkan dua hakim lainnya masing-masing berasal dari Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan Malaysia, sambil menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun mengenai laut teritorial dan batas-batas maritim. Studi ini menyelidiki faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap tantangan dalam menetapkan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pertemuan ini juga menjajaki pendekatan alternatif yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antara kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ini muncul karena adanya kesenjangan dalam konseptualisasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, ketidaktaatan Malaysia terhadap peraturan KHL tahun 1982, dan pengabaian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak di wilayah perbatasan.
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PJOK Materi Keterampilan Bola Voli Melalui Model Pembelajaran Team Assisted Individualization pada Siswa Kelas XI SMK Migas Teknologi Riau Pekanbaru Jondra, Kharel; Vai, Aref; Rahmatullah, Muhammad Imam; Zainur, Zainur
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1961

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan penerapan model pembelajaran Team assisted individualization dapat meningkatkan hasil belajar PJOK materi keterampilan bola voli pada siswa kelas XI SMK Migas Teknologi Riau Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan rancangan PTK (penelitian tindakan kelas). Instrumen yang digunakan adalah rubrik penilaian gerak dasar bola voli. Subyek penelitian berjumlah 20 peserta didik kelas XI 4b SMK Migas Teknologi Riau Pekanbaru tahun ajaran 2023/2024. Analisis data menggunakan teknik statistic deskriptif berbentuk persentase. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukan bahwa ada peningkatan hasil belajar bola voli. Ini ditandai dengan meningkatnya hasil gerak dasar siswa. Pada pelaksanaan Prasiklus hanya sebanyak 6 siswa (30%) mendapatkan nilai melebihi KKM atau tuntas sedangkan yang kurang dari KKM sebanyak 14 siswa (70%). Pada siklus I meningkat sebanyak 13 siswa (65%) mendapatkan nilai melebihi KKM sedangkan yang tidak melebihi KKM sebanyak 7 siswa (35%). Pada siklus II kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 17 siswa (85%) mendapatkan nilai melebihi KKM sedangkan yang tidak melebihi KKM sebanyak 3 siswa (15%). Berdasarkan dari analisa data yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran Team Assisted Individuallization dapat meningkatkan hasil belajar PJOK materi bola voli pada siswa keas XI SMK Migas Teknologi Riau Pekanbaru.
Hukum Perbankan Tentang Bank Century yang Berhubungan Dengan Hukum Bisnis di Mulai dari Direksi Hingga Dewan Komisaris Naswa, Nabila
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1640

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum direksi Bank Century dalam mengelola operasional dan strategi bank, keterkaitan hukum perbankan dan hukum bisnis, serta efektivitas otoritas pengawas. Metode studi literatur digunakan untuk menganalisis aspek-aspek tersebut. Direksi Bank Century bertanggung jawab terhadap kepatuhan peraturan perbankan, manajemen risiko, dan kebijakan internal. Pengambilan keputusan strategis membutuhkan pertimbangan dampak hukum, etika, dan integritas. Keterkaitan antara hukum perbankan dan hukum bisnis memengaruhi manajemen, pengambilan keputusan, dan kinerja Bank Century. Harmonisasi aspek hukum perbankan dan bisnis diperlukan untuk keberlanjutan operasional, terutama dalam konteks globalisasi. Efektivitas otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia, terbukti penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengawasan cermat dan respons terhadap pelanggaran dengan sanksi sesuai menciptakan insentif kepatuhan. Studi kasus krisis Bank Century (2008) menyoroti isu pengambilan keputusan kontroversial dan peran Dewan Komisaris. Proses hukum pasca-krisis mencerminkan keterkaitan kompleks antara keputusan strategis, tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris, serta peran otoritas pengawas. Kesimpulan menekankan pemahaman regulasi, respons proaktif, dan kerjasama yang kuat sebagai kunci menjaga stabilitas sektor keuangan. Saran mencakup perluasan pemahaman direksi, proaktivitas dalam respons, dan pembentukan kerjasama yang kuat untuk optimalisasi tanggung jawab hukum dan keberlanjutan operasional Bank Century.
Penegakan HAM dan Hukum Internasional dalam menyikapi Kejahatan Genosida Apriza, Athania; Safa’at, Rheina Aini; Octavia, Marcela
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3013

Abstract

Dalam Pelanggaran HAM atau biasa disebut dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dengan dua hal, yaitu Pelanggaran HAM Ringan dan juga Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif dan ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, contoh dari pelanggaran HAM ringan ialah pencurian. Sementara pelanggaran HAM berat adalah suatu pelanggaran HAM sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 26/2000 dan meliputi kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan suatu kejahatan yang meniadakan adanya  sekelompok manusa dikarenakan adanya suatu alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Lantas bagaimana cara mengatasi kejahatan genosida  dalam perspektif hukum internasional. Dalam rangka mengatasi masalah kejahatan genosida ini maka diperlukan analisis lebih lanjut lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif sehingga menghasilkan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan menggunakan berbagai macam data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat dari sarjana hukum.
Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2023/PN TJK) B, Erlina; Azzura, Salsabilla Nur
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1933

Abstract

Penggunaan merek terdaftar pihak lain merujuk pada praktik penggunaan merek dagang yang telah didaftarkan oleh suatu entitas oleh pihak lain tanpa izin resmi. Fenomena ini dapat mencakup berbagai situasi, mulai dari pemalsuan produk hingga penggunaan merek secara tidak sah dalam konteks komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi penggunaan merek terdaftar pihak lain terhadap pemilik merek asli, konsumen, dan pasar secara umum. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum, studi kasus, dan pendekatan survei untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek terdaftar pihak lain dapat merugikan pemilik merek asli secara finansial dan merusak reputasi merek. Selain itu, konsumen dapat mengalami kerugian karena mungkin terpapar pada produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan oleh merek asli. Dalam Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK, terdakwa  melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim  menjatuhkan  putusan  terdakwa  dihukum selama 1 (satu) tahun penjara.
Analisis Penanganan Perkara Kemitraan dalam Kasus Kemitraan Usaha yang Melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2713

Abstract

Penangan perkara kemitraan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam kasus kemitraan usaha yang melibatkan PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum mengenai bagaimana hukum acara yang berlaku bagi penegakan hukum di bidang kemitraan usaha. Di satu sisi, peraturan KPPU yang berlaku tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yaitu Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan putusan KPPU dalam perkara kemitraan adalah final, yang berarti terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan usaha tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan ataupun banding. Namun, fakta menunjukkan bahwa terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan yang melibatkan PT STS telah diajukan upaya hukum keberatan dan telah diterima oleh  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya “Pengadilan Niaga”). Fakta tersebut tersebut memperlihatkan bahwa Pengadilan Niaga tidak tunduk pada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019. Pertanyaan yang mencul adalah bagaimana ruang lingkup keberlakuan Peraturan KPPU tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan tersebut, dan apa yang  mendasari Pengadilan Niaga menerima keberatan terhadap putusan KPPU dalam perkara kemitraan? Melalui metode penelitian yuridis normatif, analisis terhadap perkara kemitraan yang melibatkan PT STS memberikan indikasi adanya celah atau kekosongan hukum acara penanganan perkara kemitraan. Solusi yang akan ditawarkan akan berupa perlunya regulasi baru yang lebih komprehensif dan adil di bidang hukum acara penanganan perkara kemitraan.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK) Anggalana, Anggalana; Hifiya, Ratu Diba Yolanda
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1943

Abstract

Penggelapan jabatan merupakan tindakan yang melibatkan bawahan yang secara sengaja menyalahgunakan kepercayaan atasan atau posisi yang diberikan kepadanya. Tindakan ini dapat merugikan perusahaan dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong bawahan melakukan penggelapan jabatan terhadap atasan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, survei, dan analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama bawahan dalam melakukan penggelapan jabatan melibatkan faktor-faktor seperti tekanan keuangan pribadi, ketidakpuasan terhadap manajemen, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Dampak penggelapan jabatan terhadap perusahaan mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan pada hubungan antarpegawai. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi pencegahan, seperti peningkatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan peningkatan komunikasi antara atasan dan bawahan.
Manajemen Informasi Dalam Organisasi Nasution, Julaika; Vientiany, Dini
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3145

Abstract

Information management is critical for businesses to solve problems and seize opportunities in a rapidly evolving digital environment. Advances in information and communications technology have changed the way businesses run, interact with clients, and allocate their resources. The importance of information technology in improving operational effectiveness, facilitating better decision making, and increasing competitiveness is discussed in this article. However, with these benefits also come challenges such as data security, information integrity, and adapting to rapid regulatory changes. This research uses a literature review method to explore the basic concepts of information management in organizations, with a focus on the integration of information systems and information technology as a strategy to face these challenges. The results show that organizations need to deeply understand the technologies they use and develop appropriate strategies to maximize their benefits while reducing risks. Thus, this article provides important insights for organizational leaders in managing digital transformation and increasing competitiveness in a competitive global marketplace.
Karakter Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalimunthe, Nikmah; Ilham Nst, Mhd
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1891

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jenis hukum yang responsif, tidak konservatif, atau ortodoks. Karakteristiknya dapat terlihat dari proses pembuatannya yang tidak partisipatif, dan perspektif terhadap fungsi hukumnya tidak bersifat aspirasional. Meskipun demikian, interpretasinya jelas memberikan peluang untuk berbagai penafsiran yang berbeda terhadap berbagai peraturan yang dijelaskan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bersifat konservatif dan ortodoks. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yang melibatkan penelitian bahan pustaka, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif, yang berarti membandingkan pendapat atau teori ahli hukum dengan ahli hukum lain untuk sampai pada kesimpulan yang mendukung penulisan ini.
Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Analisis Kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Brt) Aisha, Salma; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2967

Abstract

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang pendiriannya berdasarkan dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan dengan perjanjian usaha, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, tidak semua perusahaan atau perseroan terbatas dapat bersaing dalam persaingan bisnis, terdapat beberapa perseroan terbatas yang kurang beruntung dan pada akhirnya terjadi pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas adalah prosedur untuk pemberhentian operasional bisnis secara sah di mata hukum, pembubaran perseroan terbatas dapat diajukan oleh atas usulan direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dan usul ini dapat diajukan melalui RUPS dan juga pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. dalam prosedur pembubaran perseroan terbatas terdapat likuidasi yaitu suatu proses penyelesaian harta perusahaan yang dilaksanakan oleh likuidator. Likuidator adalah pihak yang ditunjuk dan dipercaya untuk melakukan likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas.

Page 23 of 49 | Total Record : 486

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 3, No 1 (2025): April 2025 Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 2, No 1 (2024): April 2024 Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 1, No 1 (2023): April 2023