Recht Studiosum Law Review
Recht Studiosum Law Review (E-ISSN: 2961-7812) is a legal science journal and is a double blind peer review journal published by Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara which is managed by the academic community of the Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. This journal was first published in May 2022, aiming to attract interest, facilitate and serve as a forum for practitioners and academics who are interested in the field of law and the development of legal science at the national and international level. The focus and scope of this journal are legal issues in the field of Criminal Law; Civil law; Constitutional Law; International law; Administrative law; Islamic law; Business Law; Medical Law; Environmental law; Customary law; Agrarian Law; Philosophy of Law and Issues Related to Law. This journal publishes articles (Research and Review Articles), every May and November.
Articles
78 Documents
<![CDATA[Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA) : Studi Perbandingan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya ]]>
<![CDATA[Khairunnissa, Siti]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 (Mei - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i1.20625
<![CDATA[Setiap negara berhak melakukan perdagangan bebas dengan negara di seluruh dunia. Perbedaan sistem hukum, ekonomi, ideologi, atau politik antar negara tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berdagang. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip hukum internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia–Korea (IK-CEPA) melalui studi perbandingan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya penerapan asas pacta sunt servanda dan prinsip non‐diskriminasi yang menjadi fondasi dalam hubungan perdagangan internasional, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan tantangan penyesuaian regulasi domestik terhadap norma hukum internasional yang diadopsi dalam perjanjian perdagangan bebas, baik dalam skema bilateral maupun multilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen perjanjian, teori hukum internasional, serta literatur sekunder terkait. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dengan perjanjian dagang bebas lainnya seperti RCEP. Data primer diperoleh dari teks perjanjian dan dokumen kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian akademik dan publikasi terkait.]]>
<![CDATA[Analisa Perbatasan Indonesia-Australia di Pulau Pasir (Ashmore Reef) ]]>
<![CDATA[Ari Andria Natasya]]>;
<![CDATA[Bagus Satria Triwahyuda]]>;
<![CDATA[Tiurma Resti Elizabeth]]>;
<![CDATA[Gidion Rangga W.Putra]]>;
<![CDATA[Vinata, Ria]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.21858
<![CDATA[Konflik perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia terkait Pulau Pasir (Ashmore Reef), sebuah gugusan terumbu karang yang secara historis telah dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia sejak abad ke-17. Meskipun Australia mengklaim wilayah ini berdasarkan warisan kolonial yang diformalkan melalui Ashmore and Cartier Acceptance Act tahun 1933, akses nelayan Indonesia tetap berlangsung melalui Nota Kesepahaman (MoU) tahun 1974. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis konflik tersebut dalam kerangka hukum internasional, khususnya Pasal 51 UNCLOS 1982 yang mengakui hak-hak perikanan tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pengawasan maritim yang ketat dari Australia telah membatasi akses nelayan Indonesia, sementara kurangnya klaim hukum yang tegas dari Indonesia turut memperlemah posisi yuridisnya. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan perjanjian bilateral yang lebih mencerminkan penggunaan historis dan perlindungan masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip pelestarian sumber daya laut. Diplomasi yang konstruktif dan edukasi hukum kepada nelayan menjadi langkah strategis dalam meredam ketegangan serta mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Gagal Bayar Koperasi (Studi Putusan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama No: 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Sihombing, Adelina Mariani]]>;
<![CDATA[Tengku Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22173
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang memiliki fungsi intermediary yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. KSP ini diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan terkait lainnya. Pada realitasnya ditemukan berbagai kendala baik dari aspek regulasi maupun pengawasan sehingga KSP seringkali berujung pada gagal bayar yang menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar oleh KSP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) aspek hukum dari KSP di Indonesia, (2) kepastian hukum terkait tanggung jawab koperasi terhadap simpanan anggota koperasi yang mengalami gagal bayar, (3) konsekuensi hukum akibat adanya gagal bayar dalam kasus KSP Sejahtera Bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anggota koperasi yang mengalami gagal bayar tidak diatur secara spefik dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota koperasi yang dirugikan akibat dari gagal bayar pada koperasi yakni perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan dengan pengawasan terhadap kegiatan KSP oleh anggota koperasi melalui rapat anggota dan juga represif yang dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan dan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh anggota koperasi bilamana koperasi sudah tidak mampu lagi mengembalikan simpanan semua anggotanya adalah dengan mengajukan permohonan pailit terhadap KSP. Disarankan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan perizinan terhadap usaha KSP serta pemerintah dalam hal ini dapat melakukan kolaborasi dengan KSP untuk dapat mengedukasi masyarakat dalam memilih produk dan jasa dalam KSP.]]>
<![CDATA[Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin ]]>
<![CDATA[Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki]]>;
<![CDATA[Dinda Adistya Nugraha]]>;
<![CDATA[Mohammad Ghuffran]]>;
<![CDATA[Yefrizawati]]>;
<![CDATA[Affila]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.22426
<![CDATA[Seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin mencerminkan Prinsip Equality Before The Law (Persamaan di Hadapan Hukum) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". MK melahirkan aturan hukum baru dengan menyatakan ketika seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu maupun pada pihak ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan termasuk teknologi dan bukti lainnya yang sah secara hukum memiliki pertalian darah dengan ayah dan keluarganya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan hal itu, perlu adanya penjelasan terkait Prinsip Equality Before The Law pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi kedudukan anak luar kawin dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, UU Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik dalam Platform Berbasis UGC (User Generated Content) (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023) ]]>
<![CDATA[Chairunisa, Cindy]]>;
<![CDATA[Zulfi Chairi]]>;
<![CDATA[Sitepu, Faradila Yulistari]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23198
<![CDATA[Penggunaan dan penyediaan karya musik secara ilegal semakin marak terjadi, terutama di platform berbasis UGC (User Generated Content). Beberapa platform UGC menyediakan fitur penambahan musik secara ilegal dan hal ini membuat resah para pemegang hak cipta. Sayangnya, karena platform UGC bukanlah “tempat perdagangan”, pemegang hak cipta tidak dapat menggugat platform UGC dengan Pasal 10 jo. Pasal 114 UU Hak Cipta. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kaitan antara platform UGC dengan kekosongan hukum Pasal 10 jo. Pasal 114 UU Hak Cipta yang menyebabkan hak pemegang hak cipta terganggu serta dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 terhadap platform UGC dan pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan undang-undang terhadap UU Hak Cipta dan pendekatan kasus, tepatnya kasus antara PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw dengan Likee yang menjadi alasan diajukannya permohonan uji materiil Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa berkat pengabulan sebagian permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023, kini platform UGC dapat digugat atas pelanggaran hak cipta. Meskipun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar hak pemegang hak cipta benar-benar terlindungi.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pengalihan Aset Yayasan Menjadi Milik Pribadi Oleh Organ Pengurus (Studi Putusan No. 75/Pdt.G/2014/Pn.Tsm ]]>
<![CDATA[Nasution, Syarah Ermayanti]]>;
<![CDATA[Sunarmi]]>;
<![CDATA[Tengku Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23260
<![CDATA[Aset yayasan tercantum dalam anggaran dasar sebagai hukum positif yang mengikat seluruh organnya dan dikelola oleh pengurus untuk kepentingan yayasan. Akan tetapi hal ini tidak menutupi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan pengurus terhadap penggunaan aset yayasan. Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan No. 75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm dengan permasalahan yang dibahas yakni bagaimana kewenangan organ pengurus yayasan terhadap aset yayasan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari pengalihan aset yang dilakukan Organ Pengurus, serta bagaimana analisis hukum terhadap kasus pengalihan aset Yayasan menjadi milik pribadi oleh organ Pengurus atas Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen wawancara. Hasil penelitian bahwa Pengurus memiliki kewenangan untuk mengelola aset yayasan, sepanjang pengelolaan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan perlu ditekankan demi mencegah penyelewengan kewenangan pengurus dalam mengelola aset yayasan. Terhadap putusan No. 75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm atas tindakan para tergugat yang menguasai aset berupa objek sengketa tanah milik yayasan merupakan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya adalah pembatalan perjanjian jual beli hak milik atas tanah karena adanya cacat hukum yang mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Keyword: Yayasan, Aset Yayasan, Pengalihan Aset Yayasan]]>
<![CDATA[Evaluasi Layanan Publik Berbasis Digital: Studi Efektivitas Implementasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Aplikasi Satusehat di UPT. Puskesmas Medan Johor ]]>
<![CDATA[Ammara, Danish]]>;
<![CDATA[Hafiza, Ghaniya]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23454
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam aplikasi SATUSEHAT di UPT Puskesmas Medan Johor dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu memadukan analisis normatif terhadap kebijakan dan regulasi digitalisasi layanan kesehatan dengan kajian empiris berupa wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan ini berpotensi memperluas akses terhadap layanan preventif secara digital, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antarinstansi, celah regulasi teknis, serta belum tersedianya jalur pelayanan alternatif bagi kelompok rentan. Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara desain hukum dengan praktik di lapangan, sehingga dibutuhkan reformulasi kebijakan yang responsif, edukasi publik yang partisipatif, serta penguatan infrastruktur dan perlindungan data pribadi untuk mendorong pemerataan akses layanan kesehatan digital secara adil dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Urgensi Status Pekerja bagi Pengemudi Ojek Online sebagai Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indrawan, Dimas]]>;
<![CDATA[Harahap, Herdy Ansyari]]>;
<![CDATA[Muhamad Fadilah]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 (November - 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v4i2.23456
<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model hubungan kerja baru berbasis platform yang kian mendominasi pasar tenaga kerja, salah satunya melalui layanan ojek online. Dalam praktiknya, pengemudi ojek online diklasifikasikan sebagai "mitra" oleh perusahaan platform digital, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana layaknya seorang pekerja. Padahal secara faktual, hubungan antara pengemudi dan platform mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang mencerminkan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum nasional serta perbandingan dengan pendekatan regulasi di Singapura melalui Platform Workers Act 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum kemitraan dalam hubungan kerja digital di Indonesia bersifat semu dan menimbulkan kerentanan hukum bagi pekerja. Diperlukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang meliputi pengakuan status pekerja, jaminan sosial, pengaturan algoritma, serta hak-hak kolektif pekerja platform. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum baru yang inklusif dan adaptif terhadap transformasi kerja digital di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Praktik Penundaan dan Pencicilan Upah Pekerja ]]>
<![CDATA[Emirza Nur Wicaksono]]>;
<![CDATA[Arsita Nafa Bila]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 (Mei - 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v5i1.25101
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap praktik penundaan dan pencicilan upah pekerja di Indonesia dengan menelaah pengaturan normatif mengenai kewajiban pembayaran upah, ketentuan sanksi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan pembayaran upah secara tepat waktu dan praktik yang masih menunjukkan terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap konstruksi hukum positif yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan hubungan industrial, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan doktrin, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung konseptual. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi dan interpretasi sistematis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka regulasi telah mengatur kewajiban pembayaran upah dan sanksi atas pelanggaran secara tegas. Namun demikian, terdapat potensi ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan kelemahan dalam perumusan norma yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi peraturan dan penegasan norma sanksi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan perlindungan hak pekerja yang berkeadilan dalam hubungan industrial.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Denda Administratif Secara Tanggung Renteng dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Putusan KPPU No. 2/KPPU-L/2007) ]]>
<![CDATA[Kamelia Tamara Mstondang Matondang]]>;
<![CDATA[Robert]]>;
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>
<![CDATA[ Recht Studiosum Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 (Mei - 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/rslr.v5i1.25157
<![CDATA[KPPU pernah menjatuhkan sanksi denda administratif secara tanggung renteng kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, salah satunya dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007 terkait pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan persekongkolan tender, ketentuan sanksi denda administratif, serta menganalisis penerapan denda tanggung renteng dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 beserta pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Ketua KPPU No. 3 Tahun 2023. Namun pengaturan tersebut tidak memuat ketentuan mengenai penerapan sanksi denda secara tanggung renteng. Selain itu, ketentuan denda administratif telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 serta diatur lebih lanjut dalam PP No. 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021. Namun ketentuan denda tersebut belum mengatur pembebanan denda secara tanggung renteng. Berdasarkan analisis terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007, unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan adanya penjatuhan denda secara tanggung renteng menunjukkan bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat kolektif. Akan tetapi, tidak ada pedoman yang mengatur penjatuhan denda tanggung renteng ketika Majelis Komisi memutuskannya dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2007.]]>
