cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora" : 82 Documents clear
TRADISI MAMAHEA ONO NIHALO PADA PESTA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS Laia, Dewi Verlina; Barasa, Tiurma; Tobing, Roida Lumban; Lase, Sudirman; Simbolon, Jupalman W.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui cara pelaksanaan serta makna Tradisi Mamahea Ono Nihalo dalam masyarakat di Desa Bobozioli Loloana’a. Mamahea Ono Nihalo bagi masyarakat Desa Bobozioli Loloana’a merupakan salah satu tradisi penghormatan kepada Pengantin Perempuan pada Pesta adat pernikahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif di Desa Bobozioli Loloana’a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN Rosgita, Jimpit; yantini , Sheilla Priyayi; Puanandini, Dewi Asri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang signifikan dengan dampak merugikan terhadap stabilitas keuangan dan integritas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang efektif sangat penting dalam menangani kasus pencucian uang, khususnya di sektor perbankan yang berfungsi sebagai saluran utama transaksi keuangan. Kerangka hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menekankan prinsip Know Your Customer (KYC) dan mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, berbagai tantangan menghambat efektivitas ketentuan hukum ini, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pegawai bank tentang penerapan KYC, pengawasan yang tidak konsisten oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan koordinasi antar lembaga yang kurang baik. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan yang pesat telah membuat pencucian uang semakin kompleks, sehingga memerlukan respons regulasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana dalam memerangi pencucian uang, diperlukan reformasi strategis, termasuk peningkatan pelatihan bagi pegawai bank, kemampuan teknologi yang lebih baik untuk analisis transaksi, dan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran. Dengan mengatasi isu-isu ini, Indonesia dapat memperkuat pengawasan keuangan dan mekanisme penegakan hukum untuk secara efektif melawan pencucian uang.
PERANAN AHLI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA : MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERPIDANA MATI RYAN JOMBANG Zanubiya, Siti Syafa Az; Bakhtiar, Handar Subhandi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai delik materiil yang berakibat terhadap hilangnya nyawa seseorang yang merupakan unsur delik oleh karena itu, hubungan kausal antara sebab perbuatan terdakwa yang berakibat kematian korban harus dapat dibuktikan. Negara melalui organ-organnya memilki kewenangan untuk menjatuhkan pidana (ius puniendi). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Urgensitas ilmu forensik sebagai bahan hukum pidana terletak pada potensi dalam menyajikan informasi perihal suatu kejahatan dilakukan beserta subjeknya melalui bukti-bukti yang terkumpulkan sebagaimana Bukti yang kuat dan tidak terbantahkan adalah bukti yang ideal dalam menentukan seseorang telah bersalah atau tidak.
PENGARUH DISIPLIN TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN EFEKTIVITAS KINERJA ASN DI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG Iskandar, Mhd. Fadhel Adli; Syahputra, M. Akhir; Ramadani, Zahara; Hanoselina, Yulia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur atau pendekatan yang menggunakan sumber literatur ataupun dokumen tertulis yang relevan. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja ASN. Hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Padang menunjukkan bahwa ASN diharuskan untuk mematuhi aturan seperti datang tepat waktu, dengan adanya mekanisme pemotongan tunjangan otomatis bagi mereka yang terlambat. Walaupun ada kebijakan tegas seperti ini, tantangan dalam menerapkan kedisiplinan tetap ada, misalnya dalam hal konsistensi pegawai untuk hadir tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, pihak kasubag memberikan dispensasi keterlambatan selama lima menit, dan hasilnya keterlambatan cukup rendah dengan sistem pemotongan tunjangan yang diterapkan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan kebijakan disiplin yang lebih ketat.
PENDIDKAN SEBAGAI MOBILITAS MAHASISWA NIAS DI FISHK KAMPUS 1 Sianturi, Patricia; Sinambela, Maringan; Purba, Dian; Simbolon, Jupalman Welly; Simbolon, Masniar Hernawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian terkait tentang pendidikan sebagai mobilitas mahasiswa Nias di IAKN Tarutung fokus pada bagaimana pendidikan tinggi dapat meningkatkan akses dan peluang bagi mahasiswa dari Nias. di IAKN Tarutung memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, yang mendukung pengembangan keterampilam dan Inovasi. Penelitian ini dilakukan di IAKN Tarutung kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung keberhasilan akademik dan integrasi mahasiswa sosial Nias di kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan prosedur mengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan forum grup diskusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial dan ekonomi mahasiswa Nias yang kuliah di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung. Pendidikan seringkali dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Dengan menempuh pendidikan tinggi, mahasiswa Nias diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka, mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah asal mereka.
ANALISA HUKUM KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION DALAM PERTUMBUHAN INVESTASI SEKTOR PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Zuhaid, Muhammad Alfan Nur
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Net Zero Emission (NZE) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap investasi asing di sektor pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan NZE ditargetkan tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat dan diharapkan dapat mendorong percepatan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, sehingga memberikan peluang bagi investor asing. Namun, investor membutuhkan kepastian hukum agar investasi mereka aman dan terlindungi dari risiko kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum untuk mengkaji regulasi terkait NZE dan peran koordinasi antar lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait NZE sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi kendala seperti ketidakpastian regulasi dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Untuk meningkatkan daya tarik investasi asing, diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan, serta peningkatan transparansi dalam proses perizinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan dalam koordinasi antar lembaga dan kepastian hukum merupakan kunci penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan NZE dan menarik lebih banyak investasi asing di sektor energi terbarukan di Indonesia.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1042 PK/PID.SUS.2023) Nadeak, Larasati Angelica; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penerbitan covernote oleh notaris dalam transaksi perkreditan, dengan fokus pada kewajiban notaris memastikan kebenaran data, pertanggungjawaban terhadap covernote yang berkaitan dengan kredit bermasalah, serta analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1042 PK/Pid.Sus/2023. Menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam verifikasi data sebelum menerbitkan covernote, dengan pertanggungjawaban mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Putusan MA tersebut mengindikasikan pergeseran paradigma yang mengkategorikan penerbitan covernote tidak benar sebagai tindak pidana korupsi, namun hal ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip ultimum remedium. Kesimpulannya, diperlukan kejelasan regulasi, panduan spesifik mengenai batasan pertanggungjawaban notaris, serta dialog antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepahaman tentang fungsi dan implikasi hukum covernote dalam sistem perbankan dan hukum Indonesia.
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS ARGUMENTASI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 TONDANO Tumiwang, Monalisa; Junius , Joni; Palar , Wimsje Revlin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajaran menulis teks argumentasi menggunakan model Project Bassed Learning siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tondano. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif analitik. Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tondano. Teknik penelitian dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan melaksanakan praktik di kelas kemudian tes yang dilakukan secara berkelompok dalam bentuk uraian dan wawancara terhadap guru dan peserta didik untuk mengetahui keadaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang ada di sekolah. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2023. Instrumen penelitian dilakukan dengan menulis teks argumentasi Untuk sampel penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tondano. Data dalam penelitian ini diambil pada kelas XI J dengan jumlah 16 siswa. Hasil lpenelitian diperoleh bahwa penggunaan model Project Bassed Learning dalam pembelajaran menulis teks argumentasi membuat siswa lebih mudah memahami isi materi yang diberikan, dan berdasarkan hasil analisis data kemampuan siswa kelas XI J SMA Negeri 3 Tondano dalam menulis teks argumentasi berada pada kriteria “sangat mampu” dalam presentase 90,63 %. Penelitian ini memiliki manfaat bagi peserta didik terlibat aktif secara kooperatif dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran menggunakan model yang lebih dipahami oleh siswa serta merangsang siswa untuk berpikir.
Tantangan Hukum dalam Fenomena Perusahaan Zombie di Indonesia Adhim, Andi Muh.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perusahaan zombie di Indonesia menghadirkan tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi serta sistem keuangan negara. Perusahaan-perusahaan ini bertahan melalui dukungan finansial dari luar, seperti pinjaman bank atau subsidi pemerintah, meskipun kegiatan operasionalnya tidak lagi produktif. Keadaan ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak optimal dan meningkatkan ketidakpastian hukum, karena kerangka kepailitan yang ada belum secara spesifik mengatur mekanisme penanganan perusahaan yang terus bergantung pada dukungan eksternal tanpa kontribusi produktif yang berarti. Penelitian ini mengevaluasi pentingnya revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memperjelas kriteria kepailitan bagi perusahaan zombie, serta mempercepat proses likuidasi dan restrukturisasi asetnya. Temuan menunjukkan bahwa penyempurnaan regulasi kepailitan dapat mendorong distribusi sumber daya ekonomi yang lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem kepailitan di Indonesia, memastikan bahwa perusahaan yang tidak produktif dapat diatasi secara tepat waktu, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Resiliensi Masyarakat Kabupaten Banjar Menghadapi Bencana Alam: Studi Kasus Banjir, Gempa Bumi, dan Angin Puting Beliung Syohiroh, Syohiroh; Kumalawati, Rosalina; Normelani, Ellyn; Ayuningtyas, Efrinda Ari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang sering mengalami berbagai bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan masyarakat terhadap bencana alam dan mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah diterapkan. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bencana, terutama banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan infrastruktur drainase yang tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam, serta penyediaan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana. Data diperoleh melalui analisis media massa dan publikasi resmi, yang menggambarkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan penanggulangan bencana telah diterapkan, masih terdapat banyak kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Kabupaten Banjar. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan strategi mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang

Page 7 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue