cover
Contact Name
Achmad Afandi
Contact Email
Triwikrama325@gmail.com
Phone
+628123230129
Journal Mail Official
triwikrama325@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tutut Arjowinangun No 5 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Published by CV. SW Anugerah
ISSN : 29881986     EISSN : 29881986     DOI : -
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Triwikrama Journal uses a license CC-BY-SA or an equivalent license as the optimal license for the publication, distribution, use, and reuse of scholarly works. This license permits anyone to compose, repair, and make derivative creation even for commercial purposes, as long as appropriate credit and proper acknowledgment to the original publication from Journal Sospol is made to allow users to trace back to the original manuscript and author. Readers are also granted full access to read and download the published manuscripts, reprint, and distribute the manuscript in any medium or format
Articles 1,311 Documents
PENDEKATAN RASIONALITAS DAN ETIKA DALAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH KABUPATEN PASURUAN Hambali, Hambali
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4708

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengambilan Keputusan Kebijakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan jika ditelaah menggunakan pendekatan Rasionalitas dan Etika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan model Rasional yang disampaikan oleh Herbert A. Simon, yakni melakukan identifikasi, menentukan pokok masalah, lalu memberikan solusi. Bahwa : dalam proses pengambilan keputusan Wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan ini didasarkan pada jumlah Mayoritas masyarakat Pasuruan sebesar 94 % beragama Islam. Dari masalah tersebut akhirnya pemerintah Pasuruan mencetuskan Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah hingga disahkannya Perbup No. 21 Tahun 2016 sebagai regulasi Khusus yang berbicara tentang Program Wajib Belajar Madrasah diniyah di Kabupaten Pasuruan. Dalam pendekatan etis, hasilnya menunjukkan bahwa: Dalam konteks Etika dengan pendekatan konsekuensialis Kebijakan ini tidak akan berjalan secara menyeluruh. Karena ada sekitar 6 % penduduk Pasuruan yang Non Muslim. Dalam pendekaan Deantologis dan kantianisme Kebijakan ini tidak akan dijalankan kepada seluruh masyarakat Pasuruan, tapi hanya dikhususkan kepada Umat Islam saja. Dalam pendekatan etika, pendekatan kebajikan yang bersumber dari moralitas dan karakter bathin manusia. kebijakan wajib madin Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya sebagai bentuk penghapusan Amoralitas yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan, tapi juga sebagai bentuk pengembangan potensi remaja kabupaten Pasuruan di bidang Ilmu Agama Islam.
GOOD GOVERNANCE DAN AGENDA NEO-LIBERALISME Khumaidi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4710

Abstract

Artikel menjelaskan tentang bagaimana konsep Good Governance serta kaitannya dengan agenda Neo-Liberalisme dalam pembangunan di Indonesia di era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artikel ini menggunakan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Good governance telah menjadi fenomena yang mengglobal. Negara maju telah meletakkan good governance ke negara berkembang sebagai konsolidasi Neo-L Liberalisme. Beberapa agendanya dimulai dari institusi sebagai agen yang mempromosikan wacana tersebut. IMF, World Bank dan ADB adalah tiga institusi yang paling nyata memperlihatkan upaya pengarusutamaan good governace di Indonesia dengan desain bantuan-bantuan finansial. Namun, pada akhirnya, tidak ada perubahan mendasar dari pembangunan nasional Indonesia sebelum dan sesudah Reformasi. Pembangunan nasional pasca Reformasi yang dilaksanakan atas dasar komitmen terhadap Good Governance‖ tetap hanya mengutamakan kepentingan pemilik modal dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER Maharani, Silvia Tri Maharani; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4719

Abstract

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang serius di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, perjodohan, dan pergaulan bebas berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Implementasi kebijakan pemerintah daerah masih belum optimal, dengan beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan ketidak tegasnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kebijakan dan implementasinya untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kalisat.
PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENJANGKAU REMAJA TERKAIT EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI Pasha Aulia Tsabitha; Fadhilah Rahman
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i4.4724

Abstract

Indonesia memiliki kehadiran yang signifikan di media sosial, dengan 191 juta pengguna aktif pada Januari 2024, mencakup 68,5% dari total populasi. Platform media sosial yang populer di Indonesia antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter, dan berbagai organisasi dan influencer kesehatan memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan informasi akurat dan mendorong diskusi tentang kesehatan reproduksi. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional study. Pengambilan data dan observasi difasilitasi oleh media sosial, hal tersebut dikarenakan prevalensi penggunaan pada kalangan remaja dan dewasa muda menunjukkan bahwa media sosial merupakan platform yang tepat untuk perekrutan subjek dari populasi. Beberapa platform edukasi kesehatan reproduksi populer seperti Instagram menawarkan konten visual menarik seperti gambar dan video yang mudah dipahami. Banyak organisasi layanan kesehatan dan influencer kesehatan reproduksi menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi akurat di Facebook dan membangun komunitas dan forum diskusi seputar berbagai topik kesehatan reproduksi. Dampak positif penggunaan media sosial dalam pendidikan kesehatan reproduksi mencakup peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, peningkatan kesadaran, penurunan kehamilan remaja, dan peningkatan penggunaan kontrasepsi. Tantangan dalam memanfaatkan media sosial untuk pendidikan kesehatan reproduksi mencakup stigma masyarakat, terutama di komunitas pedesaan dan tradisional, yang menghambat akses terhadap informasi yang akurat. Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi pembuatan konten yang menarik dan informatif, menghindari bahasa yang rumit, memanfaatkan alat bantu visual, berkolaborasi dengan tokoh media sosial yang berpengaruh, dan mengevaluasi efektivitas kampanye
INOVASI PROGRAM “OMAH REMBUG” MENUJU MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM DI DESA SUMBERKOLAK KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Adib Rahman Maulana; Ria Angin
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4725

Abstract

Program “Omah Rembug” merupakan program yang dibentuk atau digagas oleh perangkat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada bulan Agustus tahun 2023 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Sumberkolak dan juga di sisi lain bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, dan juga mengayomi mulai dari Tingkat keluarga dengan cara mengikuti kegiatan warga seperti terjun dalam pengajian, arisan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan inovasi program “Omah Rembug” di Desa Sumberkolak. Fokus penelitian ini terkait bantuan penerimaan hukum dan edukasi mengenai hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskiptif. Hasil penelitian ini dengan meggunakan teori inovasi dari Rogers menunjukkan bahwa semua indikator terimplementasi dengan baik. Ketika teori Rogers digunakan dalam penelitian ini tidak menggambarkan dinamika yang ada. Fakta menunjukkan bahwa pembentukan atas kemauan sendiri berusaha meningkatkan sadar hukum kemudian ditetapkan oleh kepala desa mengenai pembentukannya dan juga pembiayaan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat, dengan menguntungkan 2 pihak dan juga dalam implementasinya tergolong mudah dan menghasilkan beberapa hasil kasus yang selesai dengan kurangnya fasilitas pendukung sarana ruang bersama, serta mengarah kepada Desa Sadar Hukum dengan diterimanya penghargaan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DI DESA GLINGSERAN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO Rafi Maulana Hardi; Ria Angin
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4726

Abstract

Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan yang selanjutnya disebut PMT Berbahan Pangan adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah makanan tambahan pangan yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Pangan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan . Pemberian makanan tambahan ini juga bertujuan untuk mengurasi resiko terjadinya stunting. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah menjelaskan Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle, terkait isi kebijakan dan konteks implementasi tidak semua terbukti. Implementasi kebijakan tidak semua terimplementasi dengan baik. Ketika teori Grindle digunakan dalam penelitian ini tentang program pemberian makanan tambahan atau PMT- tidak menggambarkan dinamika yang ada.Berdasarkan hasil analisa data pada penelitian, disimpulkan bahwa implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT-) berjalan dengan baik.Namun, masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pengimplementasian program pemberian makanan tambahan (PMT-)
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELOMPOK TANI HUTAN MELALUI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DESA SIDODADI Salsa Dwi Septianti; Edhi Siswanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4728

Abstract

Latar Belakang: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan peran Kelompok tani Hutan untuk dapat mensejahterakan petani hutan melalui Program Perhutanan Sosial yang berada di Desa Sidodadi namun akan halnya rendah pendidikan maka petani hutan yang berada di Sidomukti masih kurang terhadap pemahaman konservasi hutan yang dilakukan secara berkelanjutan, Tujuan penelitian: Agar dapat mengetahui bagaimana program Perhutanan Sosial mampu mensejahterakan kelompok tani hutan dengan pengelolaan lahan di Desa Sidodadi. Metode Penelitian: Penelitian ini Menggunakan Teknik Observasi, dokumentasi dan Wawancara kepada Kelompok tani hutan. Hasil Penelitian: Permasalahan yang terjadi di Perhutanan Sosial yang berada Di Sidodadi yakni tentang akses pendidikan dimana petani masih rendah akan ilmu pendidikan maka dari itu dibentuklah sosialisasi pengurus Kelompok tani hutan dengan Tani Hutan setiap tiga bulan sekali agar tani hutan dapat mengetahui tentang pengelolahan lahan serta konservasi hutan secara berkelanjutan. Dengan pemberian bibit MPTS yang mana dari bibit tersebut Petani hutan telah faham akan di terakpanya ilmu pendidikan agar dapat langsung terjun langsung untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dengan Slogan Perhutanan Sosial yaitu “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”
KOLABORASI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN BANTUAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI DESA LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI, KABUPATEN JEMBER Danarto Adityo Wardono; Ria Angin
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4729

Abstract

Lansia yang didefinisikan sebagai kelompok rentan dalam dalam struktur sosial masyarakat, mendapatkan ancaman penurunan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ancaman penurunan kesejahteraan tersebut disebabkan oleh penurunan kemampuan fisik Lansia untuk melakukan kegiatan produktif, dan lemahnya kemampuan keluarga dalam merawat dan melayani Lansia. Guna melindungi kesejahteraan yang rentan, Pemerintah Desa Lengkong menyusun kebijakan di level desa sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok Lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Desa Lengkong, dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan Lansia, melalui Implementasi kebijakan program bantuan lanjut usia Desa Lengkong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diambil melalui kegiatan studi literatur. Penelitian dilakukan selama 2 bulan (April dan Mei). Data-dat kemudian diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, program bantuan lanjut usia Pemerintah Desa Lengkong hanya menjadi agenda program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, yang diatur dan ditetapkan dalam APBDes Nomor 8 Tahun 2023, Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024. Dalam perkembangannya, PKH Lansia milik Kemensos menjadi program utama dalam bantuan Kelompok Lansia, sehingga bantuan Lansia yang berasal dari anggaran desa, cuku untuk menalangi Lansia yang tidak terdaftar sebagai kelompok penerima manfaat PKH.
DESBUMI: STUDI PERAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KASUS DI DESA DUKUHDEMPOK, KABUPATEN JEMBER Ahmad Faizal; Arifin Ria Angin
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4730

Abstract

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) adalah wadah atau komunitas yang menampung para pekerja migran Indonesia di Desa Dukudempok. Terebntuknya desbumi ini berdasarkan dari sebuah keprihatinan terhadap pekerja migran Indonesia dari Desa Dukuhdempok sehingga membuat Pemerintahan Desa Dukuhdempok inisiatif menggagas program berdayaan bersama Migrant Care dan jaringannya dengan dukungan Program MAMPU untuk meningkatkan perlindungan dan keterampilan serta akses buruh migran ke berbagai layanan. Penelitian ini dilaksanakan yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Dukuhdempok dalam memberikan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok. Fokus penelitian ini terkait pada bagaimana selama ini Pemerintah Desa Dukuhdempok dalam melaksanakan program pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok melalui Desbumi ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggukan teori pemberdayaan oleh Jim Iffe menunjukkan mengenai bagaimana kebehasilan suatu program pemberdayaan dalam mencapai tujuan dengan cara diukur melalui indikator keberhasilan dari teori pemberdayaan menurut Jim Iffe. Dilihat dari temuan di lapangan dengan menggunakan teori pemberdayaan menurut Jim Iffe program tersebut tidak sepenuhnya program tersebut berjalan sesuai teori pemberdayaan menurut Jim Iffe atau bisa dikatakan sehingga dapat dikatakan tidak terbukti, dikarenakan Pemerintah Desa hanya memberikan fasilitas saja dan hanya memberikan pendanaan saja melalui dana APBDes. Desa juga tidak memiliki kemampuan dalam mengentrol dan mengelola pemberdayaan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di Desa Dukuhdempok melalui desbumi sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tersebut hanya berjalan singkat dan tidak maksimal.
PENGARUH PERAN LEGISLATIF TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA STUDI DI DESA RANDU AGUNG KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER Aldy Zahwa P; Baktiawan Nusanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh peran legislatif terhadap pembangunan infrastruktur desa di Desa Randu Agung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait peran legislatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Variabel yang diteliti meliputi pengaruh kekuatan legislatif dan pertimbangan pilihan rasional terhadap prioritas pembangunan dan kebijakan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan skala Likert dan berbagai uji statistik untuk menguji validitas, reliabilitas, serta korelasi antar variabel. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana peran legislatif berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peran legislatif dalam pembangunan desa.

Page 62 of 132 | Total Record : 1311


Filter by Year

2021 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 12 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 11 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 10 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 12 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 11 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 10 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 3 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 9 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 7 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 6 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 4 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 3 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 9 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 7 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 7 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 12 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 11 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 10 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 9 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 7 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 6 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 5 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 4 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 7 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 6 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 5 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 3 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 9 (2021): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial More Issue