cover
Contact Name
Suheflihusnaini Ashady
Contact Email
suheflyashady@unram.ac.id
Phone
+6287763203113
Journal Mail Official
parhesia@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No 62 Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 30217555     DOI : https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1
Jurnal Parhesia merupakan Jurnal Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang didedikasikan sebagai wadah bagi para peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan fokus pada hukum pidana, seperti kajian kriminologi, viktimologi, perbandingan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan lainnya. Jurnal Parhesia terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 140 Documents
EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA BERDASARKAN SEMA RI NO. 4 TAHUN 2011 Rismilda, Marisa Aulia
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2573

Abstract

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling dibutuhkan dalam proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius (organized crime) seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, perdangangan orang, serta terorisme. Akan terasa sulit tanpa adanya peran dari Justice Collaborator. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk mengetahui eksistensi dari Justice Collaborator berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 serta untuk dapat mengetahui potensi penerapan Justice Collaborator. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada. Keberadaan justice collaborator sangat diperlukan guna membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Namun, sampai saat ini pengaturan justice collabotator hanya diatur dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 yang kedudukannya hanya sebagai surat dinas internal Mahkamah Agung sehingga tidak cukup memberikan ladasan hukum untuk justice collaborator.
EFEKTIVITAS PATROLI POLISI KEHUTANAN DALAM MENEKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SUMBAWA Nurhidayati; Hamid, Abdul
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas patroli polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging dan kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian Patroli yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa sudah cukup efektif. Ada beberapa hal yang menjadi kendala polisi kehutanan dalam menekan tindak pidana illegal logging di kabupaten Sumbawa yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal antara lain Kurangnya jumlah Personil Polisi Kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya anggaran operasional. Serta yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan.
STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA Jamaludin, Akbar Yudha Pratama; Ufran, Ufran; Saepuddin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2578

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan ganja di Indonesia dan di Thailand, serta mengkaji dampak kebijakan legalisasi ganja Indonesia dan di Thailand. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan statutoria dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ganja di Indonesia dan di Thailand telah diatur melalui Naracotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, sedangkan di Indonesia ganja diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tanaman jenis ganja di Indonesia hingga saat ini merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Dampak legalisasi ganja medis di Thailand karena memiliki keuntungan dari berbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Jika di bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia belum juga melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya padahal jika dilihat dari segi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ganja dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM Miftahul Jannah, Adillia
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal dan penerapan sanksi terhadap pelaku di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI PELAYANAN PUBLIK : ( STUDI WILAYAH DI POLRES LOMBOK BARAT ) Anisa Is Amalia, Neng; Ufran, Ufran
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2747

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk adalah mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di pelayanan publik dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu pendekatan preventif dan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian terhadap penangganan tindak pungutan liar ini adalah mencakup kendala aspek pribadi dan aspek organisasi.
PERAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DI KOTA MATARAM (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM) Rifka, Rifka Wardania; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan hambatan tim pengawasan orang asing dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana imigrasi oleh orang asing di wilayah hukum kota Mataram. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiri. Peran tim pora kota Mataram untuk mencegah tindak pidana imigrasi yaitu dengan memberikan saran dan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora kota Mataram yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dan letak geografis yang luas, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
The ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN PERBUATAN (CONCURSUS REALIS) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID/SUS-ANAK/2022/PN/MKS) Farida, Abd. Rahma Syarif; Ivan Natsir, Nanda
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This study aims to examine the judge's basic considerations in imposing criminal punishment and how the criminal punishment is applied to concurrent criminal acts (concursus realis) in the crime of sexual intercourse committed by a child against a child in Decision Number: 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN/Mks. The type of research used is normative research. The results of this study indicate that the actions of child perpetrators, besides meeting the elements of intercourse in Article 81 paragraph (2), also met the elements of concurrent acts in Article 65 of the Criminal Code. The implementation of the criminal sentence given by the judge is much lighter than the prosecutor's demands. The judge provides an opportunity for the child defendant to be able to rehabilitate himself and avoid repeating acts that violate the law. The judge should utilize his "substantive justice" by considering the concurrent acts (Concursus Realis) committed by the child. Keywords: Child, Concurrent Acts, Sexual Intercourse.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Endra Purnawan, Arif
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang kuat, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan teknologi forensik digital, serta kurangnya kerja sama dengan platform media sosial internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan literasi hukum digital, memperkuat kapasitas teknologi forensik, dan mempercepat kolaborasi dengan perusahaan media sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, serta mengurangi angka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di masa depan.
KORELASI ANTARA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL NARAPIDANA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DI LAPAS MATARAM : THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS Rizqi, Farid; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Mataram serta dan menganalisis mengenai hubungan atau korelasi latar belakang pendidikan formal narapidana terhadap efektivitas pembinaan di Lapas Klas IIA Mataram. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Mataram dilakukan melalui dua bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hubungan antara latar belakang pendidikan formal narapidana dengan efektivitas pembinaan narapidana di lapas Klas IIA Mataram berbanding lurus dengan kecendrungan mereka untuk berbuat kejahatan kembali atau menjadi residivis yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Kata Kunci : Korelasi, Pendidikan Formal, Efektivitas THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS The research purpose is to find out the type of development for inmates in Class IIA Mataram prison and analyze the relationship or correlation of the formal educational background of convicts to the effectiveness of coaching in the Mataram Class IIA prison. The research is an empirical legal research method taken from primary data from interviews. Based on the results of the study, the type of human development for prisoners at the Mataram Class IIA prison is carried out in two forms, namely personality development and independence development. The relationship between the formal educational background of prisoners and the effectiveness of prisoners' human development at Class IIA Mataram prison is directly proportional to their tendency to commit crimes again or become recidivists which is an indicator in this study. Keywords: Correlation, Formal Education, Effectiveness
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Polres Mataram): SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH RESTORATIVE JUSTICE (Case Study Of Mataram Police) LUZIA, LUZIA HOMISA; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan metode restorative justice serta hambatan yang dialami kepolisian pada saat penerapan restorative justice di wilayah polresta Mataram. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram merupakan cara alternatif penyelesaian hukum agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Namun didalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta Mataram masih ada yang menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan,oleh karena itu masih terdapat hambatan dan kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa oknum yang terkait dan diperlukannya pemahaman lebih dalam lagi tentang restorative justice Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Restorative Justice ABSTRACT This study aims to find out and understand the settlement of criminal cases of theft using the restorative justice method and the obstacles experienced by the police when implementing restorative justice in the Mataram Polresta area. Data analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then described in narrative form, then the data was linked to the theory of laws and regulations to obtain answers to the problems in this study. From this research it was found that the application of restorative justice to criminal acts of theft in the Mataram Polresta jurisdiction is an alternative way of legal settlement so that it can be resolved amicably between the perpetrator and the victim. However, in the application of restorative justice to criminal acts of theft in the jurisdiction of the Mataram Police there are still those who deviate from the rules that have been set, therefore there are still obstacles and obstacles in their settlement. So it is necessary to carry out an evaluation of several related persons and the need for a deeper understanding of restorative justice Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice

Page 2 of 14 | Total Record : 140