cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Ava Dianta
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285885852706
Journal Mail Official
firman@stekom.ac.id
Editorial Address
Kampus Universitas Sains & Teknologi Komputer Address: Jl. Majapahit No.605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Published by Universitas Sains Dan Teknologi Komputer
ISSN : 29876737     EISSN : 29877539     DOI : 10.51903
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 155 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL Nabila Nariswari; Artaji Artaji; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1228

Abstract

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, mengingat adanya tiga hukum waris yang berlaku. Berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, baik anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Berdasarkan hukum waris adat patrilineal hanyalah anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari ayahnya. Sedikit perbedaan ini terkadang menimbulkan perdebatan, khususnya apabila salah satu pihak merasa bahwa peraturan yang satu kurang adil baginya daripada aturan lain yang juga dapat mereka gunakan seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel dan 580/Pdt.G/2015/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat adat patrilineal; serta bagaimana penyelesaian sengketanya terhadap warisan yang belum terbagi terkait dengan pilihan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Setelah melakukan penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Anak perempuan bisa mendapatkan harta dari keluarganya, tetapi tetap bukan sebagai ahli waris. Kedua, penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat patrilineal karena tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pilihan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan melalui lembaga adat, lalu yang kedua, melalui pengadilan.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lipu Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Nasrin Nasrin; Samaluddin Samaluddin; Nastia Nastia
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1229

Abstract

Peraturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang substansinya merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat akan arti pentingnya peraturan desa yang merupakan perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dan diskusi (tanya jawab). Adapun temuan yang didapatkan, bahwa masyarakat belum memahami secara utuh mengenai peran Undang-undang Desa dalam meningkatkan kesjahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing desa. Setelah kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat khususnya di desa Lipu telah mendapatkan informasi mengenai peraturan desa dengan berbagai manfaat yang ada didalamnya.
Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rizky Prameswari; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1230

Abstract

The right to marry and to find a family through legal marriage is the right of every citizen guaranteed in the Indonesian state constitution. In Indonesia's positive law, a valid marriage is a marriage that takes place based on the laws of each religion and belief. Indonesia is a plural country consisting of various tribes, races, and religions. As a result of this pluralism, interfaith marriages occur like it can see in the Court Decree No. 512/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Tim and Court Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Interfaith marriages are unwanted marriages in Islam, Christianity, and Catholicism. Likewise, the Law on Marriage does not regulate interfaith marriages. However, since the promulgation of the Law on Population Administration, it has provided an opportunity for interfaith marriages to occur through a Court Decree. The purpose of this research is to find out the validity of interfaith marriage and the validity of court decree about approval interfaith marriage associated with related laws and regulations. This research was conducted using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Then, the data analysis method used is qualitative juridical. Based on the results of the study, the validity of interfaith marriages, when linked to the Law on Marriage, is invalid. However, the registration of marriages through a court order is a method that is recognized by law as an introduction so that interfaith marriages whose registration is rejected can be registered so as to obtain legal certainty for interfaith couples.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARKIR SEMBARANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA AKES JALAN UMUM Zainudin Hasan; Andora Febi Utami; Yopi Maharani
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1231

Abstract

Meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintahdalam menyiapkan ruang publik memberikan dampak kepada berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah parkir sembarangan di jalan umum. Parkir sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir yang mengganggu fungsi jalan dilarang oleh undang-undang dan merupakan perbuatan atau tindak pidana yang harus ditegakkan oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis terhadap parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan umum. Jalanan umum merupakan hak semua masyarakat umum, tidak dapat dikuasai seseorang atau sekumpulan orang. Tindakan merintangi jalanan, menghalangi penggunaan jalan bagi orang lain termasuk sebagai kejahatan dengan diancam pidana. Pemilik kendaraan yang parkir sembarangan dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai pengelola perparkiran tertinggi sudah berupaya memperbaiki sistem perparkiran yang ada dengan lebih menyediakan lahan parkir yang bersifat off street, menciptakan palang pintu parkir otomatis, membina masing masing UPT masing masing kecamatan dalam menjalankan tugas, mendata setiap tukang parkir yang ada serta pula menindak parkir sembarangan dengan menderek kendaraan tanpa pandang bulu dan petugas parkir liar sehingga dengan dilakukanya sistem ini dapat menghindari segala penyalahgunaan wewenang
Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life Farida Ayu Kamdani; Sumriyah Sumriyah
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1234

Abstract

: Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakrie Life. Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investmen yang maksimum dan pasti (fixed rate) dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit-link maupun reksadana.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bakrie Life Asuransi merupakan salah satu lembaga keungan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu asuransi juga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat mengcover kerugian atas evenement yang terterjadi. pada tahun 2008 lalu PT bakrie Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah- olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibanya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK.
MENJAGA EKSISTENSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN EKONOMI Moh. Ali Hofi; Teguh Wicaksono
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1235

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam negara. Upaya untuk menjaga eksistensi kedaulatan rakyat memegang peranan penting dalam memastikan pemerintahan yang adil, keadilan hukum, dan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam bidang politik, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan partisipasi politik yang inklusif dan demokratis, Negara harus mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan menghormati hak warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi politik aktif. Dalam bidang hukum, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Negara harus memastikan akses yang adil terhadap peradilan, memperkuat supremasi hukum, dan menghapuskan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan adanya kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan manfaat ekonomi. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Dengan menjaga eksistensi kedaulatan rakyat, negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN COUNTER-OFFER BERDASARKAN PERSPEKTIF UNIDROIT PRINCIPLES ON INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS (2016) DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Syifa Adila; Laina Rafianti; Mursal Maulana
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1236

Abstract

Sebagai negara anggota UNIDROIT, Indonesia diharapkan untuk dapat membuat kontrak internasional sesuai standar internasional. Mengadopsi standar internasional akan memberikan kemudahan bagi para pihak berkontrak terutama antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Seperti yang telah dikodifikasi dalam Unidroit Principles on Internantional Commercial Contracts (2016) (“UPICC”), terdapat tahapan Counter Offer atau Penawaran Balik yang memperbolehkan para pihak untuk membalas Tawaran dengan modifikasi secara materil. Penawaran Balik jelas diatur dalam Pasal 2.1.11 UPICC dan umum dipraktikkan di negara-negara anggota UNIDROIT baik dalam membuat kontrak nasional ataupun kontrak internasional. Sebagai negara anggota UNIDROIT, Indonesia tidak mengatur mengenai prosedur Penawaran Balik. Kekosongan hukum pengaturan Penawaran Balik ini telah menimbulkan miskomunikasi dan kekeliruan dengan pihak asing terkait mekanisme perubahan materil yang benar. Tentunya bagi para pihak asing, kekeliruan yang timbul karena ketidakpahaman Penawaran Balik oleh pihak Indonesia dapat dimanfaatkan secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan meneliti data primer yang terdiri atas KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data sekunder yang terdiri atas kasus hukum dan literatur yang memuat teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif mengenai pokok permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian yang ingin dicapai dalam tulisan ini, adalah adanya implementasi serta pemahaman komprehensif terkait ketentuan Counter Offer terutama dalam membentuk kontrak dengan pihak asing. Peneliti menyarankan agar kontrak yang dibuat dengan pihak asing tidak hanya disesuaikan dengan ketentuan Counter Offer dalam UPICC, tetapi juga disesuaikan dengan aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam Irgi Rahma Fitri; Nadila Dwi Andryani; M. Ainun Najib
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1237

Abstract

Lalu lintas dan angkutan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara yang pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu aktivtas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan harus diatur dalam hukum. Dengan diaturnya di dalam hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang mana lalu lintas ini sudah iatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu apakah hukuman bagi orang yang melanggar lalu lintas ini menurut prespektif hukum pidana islam
Efektivitas Peran BPN Dalam Pendaftaran Tanah Yang Kemudian Menimbulkan Persoalan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Di Kantor Bpn Kota Kupang ) Alexsander Reynaldi Koli; Hendrikus Sina Nubae Lolonrian; Vinsensius Samara
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1238

Abstract

In the land sector, there is a land registration process which from this process allows land rights holders to prove their rights to the land they control. The purpose of land registration in Indonesia is to provide legal certainty (cadastral rechts) of land rights and legal protection of land ownership. Land certificates issued by the National Land Agency (BPN) become proof of legal ownership in any land dispute or all issues concerning land ownership. . The research method that the author uses is an empirical juridical research method. This research uses a problem approach, a statutory approach (Statute-Approach) and a concept approach (conceptual approach). According to Mrs. Wayan Juliati (Interview June 15, 2023) as Head of the Rights Determination and Registration Section at the Kupang City Land Office, in general, certificate checking is an activity carried out to find out physical data and juridical data.
Penerapan Sanksi Pidana Dan Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yulius Efendi; Fathol Bari
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1241

Abstract

Sexual violence can happen to anyone regardless of gender. The perpetrator of violence also allows the person closest to the victim. Sexual violence is increasing from year to year. In 2021 there were 1,902 and 2022 3.442 cases of sexual violence that occurred. Sexual violence can be physical and psychological. The state of Indonesia is experiencing serious violence and sexual harassment because the victims of sexual violence are mostly women, while the age of the victims of sexual violence is that most are children compared to adults. And the perpetrators are mostly adults. The government has made efforts to reduce this action by making existing regulations. As is the case in the Criminal Code regarding the concept of sexual violence contained in Articles 285 and 289. Article 285 regarding the maximum sentence for perpetrators of rape, namely 12 years in prison, while Article 289 regarding imprisonment for nine years for those who commit, threaten with violence, force or allow acts obscene The government has made efforts to reduce acts of sexual violence, by making statutory regulations that regulate sexual violence, the Law on Sexual Violence No. 12 of 2022 which was ratified on April 12, 2022, the legal basis for the protection of sexual violence against children in the Criminal Code, laws that regulate sexual violence in Indonesia. However, in reality it is still not effective, it is hoped that the government will make policies regarding actions taken for this sexual violence.

Page 2 of 16 | Total Record : 155

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 4 (2024): Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): HAKIM: Jurnal Ilmu Hakim dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial