cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
 10   11   12   13   14 
Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia Muhammad Nur Alamsyah; Lauddin Marsyuni; Nurul Qamar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurisprudence, which is one of the sources of formal law in Indonesia, has an important position in the formation of new laws, namely positive law that applies in general based on the parameters of justice, legal certainty, and benefits. consistency in the attitude of the judiciary. In making the function of jurisprudence effective, it can be done, among others, by affirming the qualifications of jurisprudence. This research uses normative research methods. Using a statutory approach which consists of legal materials and is library research in nature. The results of this study indicate that jurisprudence which is one of the sources of formal law in Indonesia has an important position in forming new laws that are generally applicable based on parameters of justice, legal certainty, and benefits. With the existing guidelines or guidelines in jurisprudence, there will be consistency in the attitude of the judiciary in making the function of jurisprudence effective, among others by affirming the qualifications of jurisprudence. Abstrak:Yurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru, yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Fungsi yurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum dan bersifat penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yurisprudensi di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dalam mengefektifkan fungsi yurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi yurisprudensi.
Efektivitas Fungsi Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Andi Nur Alifah Bau Djemma; Hamza Baharuddin; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study is aimed at knowing the effectiveness of evidence in a criminal case study number 775/Pid.B/2018/PN MKS. The type of research carried out is an empirical law study, a law study that uses primary data. According to empirical research, knowledge is based on facts obtained from study and observation. The study also used case studies to know the effectiveness of the evidence in settling the criminal case in The Makassar District Court. Based on the evidence’s position and function it's obviously not the same as the evidence. In the practice of law, evidence in the completion of a murder case can change and produce a legal instrument of evidence. For example, when the investigator investigation foreclosed on the badik and parang used for murder. The evidence in the process of proving it will become the legal instrument of evidence both witness and defendants information, drawing forth the witness and defendant’s testimony. The evidentiary system aims to know how to layout the result of sufficient evidentiary force to prove the guilt of the accused. In accordance with KUHAP’S proof system, which is a negative wittelijk proof system. To convict or disprove the accused was not enough either on the basis of the judge’s belief or simply on the basis of evidentiary evidence determined by the law. A new defendant may be found guilty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Studi Kasus Nomor 775/Pid.B/2018/PN MKS. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut penelitian empiris, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh hasil penelitian dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan Studi Kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan kedudukan dan fungsi barang bukti sudah jelas tidak sama dengan barang bukti. Pada praktek hukum, barang bukti dalam penyelesaian perkara pembunuhan dapat berubah dan menghasilkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh, penyidik pada waktu penyidikan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa badik dan parang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Barang bukti tersebut dalam proses pembuktian akan menjadi alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, menggali keterangan saksi dan Terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil kekuatan pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal tersebut tentunya sesuai dengan system pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negative (Negative Wittelijk). Untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa tidak cukup dengan berdasarkan keyakinan Hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah.
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khofifah Anri; Baharuddin Badaru; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out what form of legal protection for the investigation of the rights of defamation suspects through social media. Researchers also obtained the results of research from South Sulawesi Police Investigators which have implemented optimal forms of the legal protection of the rights of defamation suspects in accordance with the rights written in the Criminal Procedure Code Articles 50 – 68. There are also investigators’ efforts, namely making efforts mediation of the defendants and suspects before the report continues in the investigation process. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penyidikan terhadap terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik melalui media social. Peneliti pun mendapatkan hasil penelitian dari Penyidik Polda Sulsel yang dimana telah terlaksana secara optimal bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik sesuai dengan hak-hak yang tertulis dalam KUHAP Pasal 50 – 68. Ada pula bentuk upaya penyidik , yaitu telah melakukan upaya mediasi terhadap tergugat dan tersangka sebelum laporan tersebut berlanjut dalam proses penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Online di Kota Makassar Retno Dwianty; Baharuddin Badaru; Mirnawati Wahab
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of law enforcement against suspects of online buying and selling transactions so that people do not become victims of fraud. In the process of collecting data on cases of fraudulent buying and selling transactions online using field research methods and conducting a direct question and answer with related parties. The need for efforts to overcome the occurrence of these crimes law enforcers take preventive and repressive measures and take firm action so that the suspect does not repeat his crime by being charged with the law for harming consumers in Article 48a paragraph 1 Jo Article 28 paragraph 1 Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008. Abstrak:Pentingnya penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana penipuan transaksi jual beli online agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris data diperoleh dari studi wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dilakukan analisis kualitatif. Perlunya upaya-upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana tersebut pihak penegak hukum melakukan upaya preventif dan upaya represif serta tindakan tegas yang diberikan oleh pihak penegak hukum terhadap tersangka dengan dijerat hukum karena telah merugikan konsumen dalam dalam Transaksi ITE sebagaimana dimaksud Pasal 48a ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008.
Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Oleh Penyidik Kepolisian Dhea Ramadhani Putri; La Ode Husen; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of the police in investigating gambling crimes in the city of Makassar and to analyze the factors that influence gambling crime in the city of Makassar. This study uses an empirical method that is supported by field research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses Empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained from human behaviour and verbal behaviour obtained from interviews and real behaviour through direct observation. The results of this study indicate that the implementation of the investigation process on the crime of gambling at the Makassar Police is basically the same as the ordinary criminal investigation but is focused on the arrest of the perpetrator. The process of investigating gambling crimes begins with a police report which is followed up by arrest, detention, search and confiscation to obtain evidence and suspects in accordance with the provisions of article 110 and article 138 of the Criminal Procedure Code and Article 184 KUHAP. The recommendation of this research is that the Police should conduct patrols more frequently by mobilizing every Sector of Police in Makassar City. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perjudian dikota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia maupun perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar pada dasarnya sama dengan Penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Proses Penyidikan tindak pidana Perjudian diawali dengan adanya laporan polisi yang ditindak lanjuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mendapatkan alat bukti dan tersangka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Rekomendasi penelitian ini Kepolisian harus lebih sering melakukan patroli dengan menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar.
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Muhammad Arlingga Yamin; Sufirman Rahman; Sri Lestari Purnomo
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the legal awareness of the community in the context of land registration and the factors that affect the legal awareness of the community at the location in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency. The research method used is empirical, empirical research is used to find out what and how the legal awareness of the community in registering their land. The results of the research carried out were the level of community law awareness in the context of land registration and the factors that influence the legal awareness of the community, especially in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency, which can be said to be low. This is due to the lack of several indicators of legal awareness, namely, lack of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behaviour patterns. The obstacles faced by the people of Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency in registering their land are the lack of socialization from the local government regarding proper land registration procedures, and many people who do not understand the procedures and legal rules that apply to register their land, this is prone to trigger the occurrence of dispute conflicts and falsification of certificate deeds. Abstrak:Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dengan titik lokasi di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris, Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa Indikator kesadaran hukum yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dalam mendaftarkan tanahnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah yang baik, serta banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Diah Nanda Salsabila Ilyas; Sufirman Rahman; Nur Fadhillah Mapppaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze and see two things, namely what factors are committing a crime and to analyze and analyze the actions taken by the Makassar Police in crime prevention of crimes committed by children. This research uses the empirical normative research method. The results of this study indicate that there has indeed been a criminal act or a violent robbery committed by children in Makassar City. The factors that cause children to commit violent crimes, namely; Social or environmental factors, the second is economic factors, and the third is parental control factors. The efforts made by the Makassar Polrestabes in overcoming this are with the Polrestabes Police apparatus going directly to the community to provide advice regarding their environment, conducting direct visits to the community to handle citizen complaints about social security issues, mobilizing positive community activities, and providing appeals to the community, to teenagers. The preventive effort or what is called Preventive carried out by the Makassar Police in order to create a conducive atmosphere for violent robbery committed by children in Makassar City is conducting patrols to prevent a crime. Second, the thickening of the locations in each location where a violent crime has been committed. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dua hal yaitu faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi tindakan kriminal atau kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; Faktor pergaulan atau lingkungan, yang kedua faktor ekonomi, dan ketiga faktor pengawasan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menanggulanginya yaitu dengan kelompok Aparat Kepolisian Polrestabes terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan himbauan terkait lingkungannya, melaksanakan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga tentang permasalahan Kamtibmas, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, serta memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada anak remaja. Upaya pencegahan atau yang disebut Preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar guna untuk menciptakan suasana yang kondusif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah melakukan Patroli guna mencegah terjadinya suatu tindakan kriminalitas. Yang kedua, penebalan lokasi disetiap lokasi-lokasi yang rawan terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Juru Sita dalam Perkara Perdata Nur Rahmayana Syam; Sufirman Rahman; Sudirman Sanusi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the functionaries who play a role in handling judicial mechanisms and organisms is an official called bailiff, formerly known as Deurwaarder. The bailiff is part of the executor of the District Court's duties in examining and adjudicating civil cases. Has a role that is no less important than other officials in the Court, because its existence is needed from the start of the trial until the implementation of the Court's decisions. This study aims to determine the effectiveness of the bailiff's duties in the Pangkajene District Court and the factors that influence the effectiveness of the bailiff's duties in the Pangkajene District Court. This study uses empirical research methods. Location the research was carried out in the city of Pangkep, especially in the court Pangkajene Country. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection technique, Library Research and Field Research (Field Research). Data analysis, namely data that has been obtained well primary data and secondary data will then be processed and analyzed to produce conclusions, then presented descriptive. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the bailiff's duties in handling civil cases at the Pangkajene District Court has not been effective and found supporting and inhibiting factors in the effectiveness of the implementation of the Bailiffs at the Pangkajene District Court. The research recommendation is that the Bailiff at the Pangkajene District Court in handling civil cases must carry out procedures in accordance with the applicable rules. Abstrak:Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang disebut Juru Sita dahulu dinamakan Deurwaarder. Juru Sita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifivitas pelaksanaan tugas juru sita di Pengadilan Negeri Pangkajene dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas juru sita di Pengadilan Negeri Pangkajene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Pangkep khususnya di Pengadilan Negeri Pangkajene. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, Penelitian Pustaka (library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Analisis data yakni data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dandianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Juru Sita dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkajene belum efektif dan ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene. Rekomendasi penelitian bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menangani perkara perdata harus melakukan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Winanda Putri Ayu Pratiwi; Sri Lestari Purnomo; Dian Eka Pusvita Azis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formulation of this research problem is how the responsibility of the drop shipper in E-Commerce transactions in terms of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and legal relations between parties in E-Commerce transactions by way of dropshipping. This study aims to determine and analyze the responsibility of the drop shipper in e-commerce transactions and legal relations between parties in e-commerce transactions by means of dropshipping. This thesis research uses a type of normative legal research, which is based on statutory regulations that use primary legal materials that have binding power as the main basis for this research, including the Civil Code and other related regulations. Secondary materials, namely materials that are closely related to primary legal materials and help analyze and understand primary legal materials, such as the results of previous research related to the Law of Consumer Protection. The results of this study indicate that the responsibility of the drop shipper as a business actor bears full responsibility for all legal consequences of the agreement. Then related to the legal relationship between the dropshipper and the consumer, it is a legal relationship between the seller and the buyer which creates rights and obligations between the two of them and leads to the legal consequences that occur. Abstrak:Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah tanggung jawab dropshipper dalam transaksi E-Commerce ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hubungan hukum antara pihak dalam transaksi E-Commerce dengan cara dropship. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E Commerce dan Hubungan Hukum antara pihak dalam transaksi e-commerce dengan cara dropship. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang disandarkan pada peraturan Perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian ini, diantaranya KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganilisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Dropshipper sebagai pelaku usaha memikul tanggung jawab secara penuh, terhadap segala akibat hukum dari perjanjian. Kemudian terkait Hubungan hukum antara Dropshipper dan konsumen merupakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya serta bermuara pada adanya akibat hukum yang terjadi.
Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Nurul Azzahra Putri; Soekarno Aburaera; Ahyuni Yunus
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine how the precautionary principle is before making the deed of sale and purchase of land rights and what are the implications of PPAT prudence in the issuance of deeds of sale and purchase of land rights on legal certainty of land. Researchers also received research results from the notary office of Lia Yuliani SH. which is where the principle of prudence before making the deed is to carry out a thorough examination by paying attention to the data deposited by the parties conducting the sale and purchase of land, the second is what is the implication, namely re-checking the data so that there are no problems before the issuance of the sale and purchase of rights deed. over the ground. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinspi kehati – hatian sebelum pembuatan akta jual beli hak atas tanah dan bagaimanakah implikasi kehati-hatian PPAT dalam penerbitan akta jual beli hak atas tanah terhadap kepastian hukum atas tanah peneliti pun mendapat kan hasil penelitian dari kantor Notaris Lia Yuliani S.H yang dimana prinsip kehati hatian sebelum pembuatan akta yaitu melakukan pemeriksaan secara teliti dengan memperhatikan data-data yang disetor oleh para pihak yang melakukan jual beli tanah, yang kedua yaitu bagaimana implikasi nya yaitu melakukan pemeriksaan data ulang agar tidak terjadi masalah sebelum perbitan akta jual beli hak atas tanah

Page 12 of 22 | Total Record : 214

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue