Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum tentang Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal dari Pengurus Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30/PUU-XV/2018 Muh Saldi; Muin Fahmal; Agussalim A Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to find out how the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the RegionalRepresentative Council come from Political Party Management and What are the Implications of the Prohibition of Political Party Managers from becoming Members of the Regional Representative Council within the framework of a democratic legal state This thesis research uses a normative legal research type, which is based on laws and regulations that use primary legal materials that have binding power as the main basis in this research, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other related regulations. Secondary materials, namely materials that are closely related to primary legal materials and help analyze and understand primary legal materials, such as the results of previous research related to Constitutional Court Decisions. The results of this study indicate that the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the Regional Representatives Council from the Political Party Management are based on Philosophical, Juridical and Sociological Foundations. This is based on the original intent of the formation of the DPD as regional representation reflecting the existence of groups in the region. the community is represented by figures who are members of the DPD so that it is hoped that there will be no double representation. As for the implication of the prohibition of political party administrators from becoming members of the Regional Representatives Council within the framework of a democratic legal state, it is stated that the nomination of DPD members may not come from political party administrators in the general election which then has an impact on the presence of decisions that do not go hand in hand as if they will be contradictory. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik Dan Bagaimana Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang disandarkan pada peraturan Perundang undangan yang menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian ini, diantaranya Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganilisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik disandarkan pada Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.. Hal tersebut didasari pada original intent dari pembentukan DPD sebagai representasi daerah mencerminkan keberadaan golongan-golongan di masyarakat diwakili para tokoh yang menjadi anggota DPD sehingga diharapkan tidak terjadinya double representation. Adapun Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis membawa ketentuan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik pada pemilihan umum yang kemudian berdampak pada hadirnya putusan yang tidak berjalan beriringan seakan akan bertolak belakang.

Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi sebagai Korban Tindakan Represif yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Fifi Qurania; Ma’ruf Hafidz; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The study was conducted to identify and analyze the protection of the law and affect the protection of the law against the mob as a repressive act carried out by one police officer. To address the problem of the study by empirical methods. Based on the study that freedom of speech for each citizen of either individual or ngroup, whether orally or in writing is the embodiment of democracy in social, national and national life and has been regulated in national and international constitutional laws and regulations. The importance of the legal state is the regard and esteem and commitment for upholding human rights and equality for all citizens, Shared with the law (equality). This means that the state guarantees every right of citizens in the safe, orderly, peaceful, and protected opinions or aspirations of society, so that there should be no more ACTS of violence or repressive action, either of the elements or of the police. By denimikian it may be concluded that legal protection against victims of mob violence can be conducted through some agencies such as propam, in komnasham to witness and victim protection services and there are three factors influencing the protection of the law against the violence of the mob of the police force; The first factor is the real cost to the victim, the two factors control the performance of the function and authority of the state agency, and the third act of rights towards the victim. For the sake of maintaining justice for the victims, it would require a massive escort and surveillance of policemen who refrain from the action of the mob to be tried under criminal law. Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan mempengaruhi perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yakni dengan menggunakan metode empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara baik perorangan maupun nkelompok, baik secara lisan ataupun tulisan merupakan perwujudan dari negara demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan hal ini telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan penghargaan serta komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dimuka hukum (equality before the law). Dengan demikian hal ini berarti bahwa negara menjamin setiap hak-hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat dengan aman, tertib, damai, serta dilindungi, sehingga seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang berupa kekerasan ataupun tindakan represif, baik dari elemen masyarakat mau pun oknum kepolisian. Dengan denimikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi dapat dilakukan melalui beberapa lembaga-lembaga seperti PROPAM, KOMNASHAM hingga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap koraban kekeran massa aksi oleh oknum kepolisian yaitu; pertama faktor adanya kerugian nyata terhadap korban, kedua faktor bentuk kontrol pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga Negara, dan ketiga tindakan pemenuhan hak terhadap korban. Dengan demikian rekomendasi penelitian ini adalah demi tegaknya keadilan bagi korban maka perlu adanya pengawalan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan refresif terhadap massa aksi untuk diadili secara hukum Pidana.

Efektifitas Pendaftaran Tanah Nur Gematriana Aisyah; Andi Risma; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze To determine and analyze the effectiveness of the implementation of Land Registration in Kab. Barru and to find out and analyze the factors that hinder the process of implementing the Regency Land Registration. Barru The research method used in writing this thesis is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely at the BPN office of Barru Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the Land Registration Program has not been effective, although it can be seen with the new regulation, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in which the National Land Agency (BPN) has succeeded in making people register the land. However, until now there are still many obstacles that arise from the implementation of the land registration program, especially in Barru Regency. Then the factors that hinder the process of implementing land registration in Barru district are the first is the cost of land registration which is quite expensive for people with weak economies, the second is the cross-check process or the process of measuring and determining the boundaries of land parcels which also takes a long time. to see whether the land is included in the forest area or not, or whether the land does not overlap with other people's land because not all land can be registered. Research recommendations Effectiveness of land registration in Kab. Barru, the author gives suggestions that need to be further improved socialization activities to the community. And in the future, there will be available Human Resources (HR)/officers who are more capable or better understand program implementation procedures. Then improve the procedures for land registration and make more use of digitalization to make it easier for applicants and go directly to the community to provide socialization about the importance of registering land so that the expected effectiveness in land registration can be achieved, especially at the Land Office of Barru Regency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di kantor BPN Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul daripelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Rekomendasi penelitian Efektivitas pendaftaran tanah di Kab. Barru, penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. Kemudian memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pemohon dan turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.

Keabsahan Kawin Sirri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Risna Amelia; Nurjaya Nurjaya; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and to determine and analyze the legal consequences of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage The research method used in writing this thesis is a normative method, with the coverage of premiere material and secondary material, the research is carried out in the library. The results of this study indicate that the legal status in unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 is not considered valid because there is no recording from the VAT and the competent Office of Religious Affairs. However, if a sirri marriage has fulfilled the pillars and conditions according to religion as stipulated in Article 2 paragraph 1, the marriage is considered religiously valid. The legal consequence of sirri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is that the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, the child and wife cannot claim a living and inheritance rights to their husband. Recommendations for research on the validity of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974, the authors provide suggestions, namely it is hoped that public awareness of the importance of registering marriages needs to be increased again. authorized to establish a legal marriage bond and have strong legality. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan cakupan bahan premier dan bahan sekunder, penelitian dilakukan di Perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah tidak dianggap sah karena tidak adanya pencatatan dari PPN dan Kantor Urusan Agama yang berwenang. Namun jika nikah sirri yang telah memeuhi rukun dan syarat menurut agama seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan isteri tidak dapat menuntut nafkah dan hak waris kepada suami. Rekomendasi penelitian keabsahan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan lagi.Kepada pemerintah dan para ulama untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang untuk membangun ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Bukti Kepemilikan Saham dalam Transaksi Efek Saham Melalui Sekuritas Daring Luthfiah Hasanah; Abdul Rahman; Rustan Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to find out and understand how the legal strength of the evidence of investor’s share ownership in online securities that are based on the problem of trading stock securities with the consequences of evidence in the form of electronic accounts, as well as the legal protection that occurs by the Financial Fervices Authority against investors in terms of suspension (stop trading) securities. This thesis research uses normative research type, which uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the analysis of this study are the legal strength of proof of share ownership in online stock securities transactions, including the Civil Code, Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Then the role of Financial Fervices Authority in protecting investors in the event of a securities suspension, Financial Fervices Authority taking preventive actions such as socialization and repressive measures such as dispute resolution wherein Article 29 (c) of the Financial Fervices Authority Law states that Financial Fervices Authority in conducting consumer complaints, facilitates the settlement of consumer complaints that are harmed by actors in the Financial Services Institution in accordance with the laws and regulations in the Financial Services sector, carry out regulations, and make the Task Force aware of investments in each region. The suggestion from this researh is that the government should be able to make more specific laws and regulations regarding online stock trading. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham terhadap investor pada sekuritas daring yang dilatarbelakangi pada permasalahan perdagangan efek saham dengan konsekensi alat bukti yang berbentuk rekening elektronik, serta perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor dalam hal terjadi suspensi (menghentikan perdagangan) sekuritas. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang menggunakan sumber hukum premier, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Hasil analisis dari penelitian ini ialah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham secara daring yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi dan represif seperti penyelesaian sengketa dimana dalam Pasal 29 (c) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaduan konsumen, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, melakukan regulasi, dan membuat satgas waspada investasi pada setiap daerah. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai perdagangan saham secara daring

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pemidanan Perlindungan Anak Aswar Said; Hambali Thalib; Syarifuddin Syarifuddin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the implementation of law enforcement against punishment in Article 76 B of Law No. RI. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 concerning child protection using normative research methods, with coverage of primary, secondary and tertiary legal materials, this research was conducted at the District Court Branch, with legal materials obtained to be analyzed using a statutory approach to obtain a systematic picture. The results of this study are law enforcement of criminal sanctions against Article 76 B / 77 B Law. RI No. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, has not been consistently enforced within the jurisdiction of Makassar City. Lack of socialization of the law. RI No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, the results of the research are on Child Protection, especially criminal sanctions in article 76 B / 77 B to the general public. The law enforcement of criminal sanctions article 76 B / 77 B is not carried out consistently due to the consideration of the economic factors of the Makassar City Community, whose level of economic capacity is still largely low, which is very likely because all government programs have not been implemented effectively. Research recommendations If this policy is seen as one of the strategies to reduce the spread of Covid-19 in prisons, then the government should not immediately abandon the rules that have been made for the safety of the surrounding community. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemidanaan dalam pasal 76 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tentang perlidungan anak menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneleitian ini dilakukan di Cabang Pengadilan Negeri, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pasal 76 B / 77 B UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum di tegakkan secara konsisten dalam wilayah hukum Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 hasil penelitian adalah tentang Perlindungan Anak terkhusus sanksi pidana dalam pasal 76 B / 77 B kepada masyarakat umum. Penegakan hukum sanksi pidana pasal 76 B / 77 B tidak di lakukan secara konsisten di sebabkan karena pertimbangan factor ekonomi Masyarakat Kota Makassar yang tingkat kemampuan ekonominya sebagian besar masih rendah yang sangat besar kemungkinan karena program pemerintah belum selurunya dapat di wujudkan secara efektif. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah tidak boleh serta merta meninggalkan aturan yang telah dibuat demi keamanan masyarakat sekitar.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Harja Wijaya; Nasrullah Arsyad; Nur Fadhilah Mappaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: The purpose of this research is to find out the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of possession of sharp weapons in the city of Makassar. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. In this study, interpreting and describing data related to the current situation, attitudes and views that occur in a society, the conflict between two or more circumstances, the relationship between variables that arise, differences between existing facts and their influence on a condition, etc. The data that the researcher collected was sourced from the Makassar District Court documents, namely records of past events. The results of this study are the ownership of sharp weapons without permission from the authorities can be very detrimental to the perpetrators involved, the following factors can trigger the occurrence of criminal possession of sharp weapons: The environment can be a factor in the occurrence of sharp weapons ownership if the environment we live in is easily triggered In the presence of fights or other violent criminal acts, to defend oneself one must have a sharp weapon, but even if it is only a self-defense with sharp weapons without permission from the authorities, it is still a criminal act. Abstrak: Tujuan dari adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Data yang peneliti kumpulkan bersumber pada dokumen Pengadilan Negeri Makassar yaitu catatan peristiwa yang telah lalu. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat sangat merugikan bagi piha pelaku yang terkai, berikut faktor faktor yang dapat memicu terjadinya pidana kepemilikan senjata tajam : Lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetaplahperbuatan pidana.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto A Wari Andani; Muhammad Rinaldy Bima; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to identify and analyze the factors causing the crime of livestock theft in Jeneponto district and to identify and analyze efforts to overcome the crime of livestock theft in Jeneponto district. This study uses empirical juridical research methods taken from data using primary data by conducting interviews and secondary data by managing data from primary legal materials, secondary law, and tertiary law. Based on the results of the study, it is known that the factors that influence the occurrence of the crime of animal theft include economic factors, environmental factors, educational factors, and educational factors. As for the efforts in overcoming the problem of the crime of animal theft, namely: Preventive efforts (Prevention Efforts), Repressive efforts (Enforcement Efforts), and curative efforts. It is necessary to reform the criminal law which is essentially part of the effort to protect the community, especially the crime prevention effort and the consistency of each party in carrying out the non-penal effort to make it more effective. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto dan mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pendidikan. Adapun upaya-upaya dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian hewan yaitu: upaya Preventif (Upaya Pencegahan), upaya Represif (Upaya Penindakan), dan upaya kuratif. Perlu dibuat pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan dan adanya konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.

Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Muh Naufal Ramli; Ma’ruf Hafidz; Rizki Ramadani
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to determine the authority and role of the village head in the settlement of civil cases. This study uses a normative juridical research method. By reviewing various kinds of formal legal rules such as laws, literatures that are theoretical concepts which are then linked to the problems that are the subject of discussion. The results of this study indicate that the village head has the authority to lead the administration of village government, establish village regulations, foster village community life, foster peace and order in village communities. Then the authority of the Village Head in resolving civil dispute cases is one way to be taken, namely by facilitating, mediating and conducting coaching and motivating the community to resolve disputes between the two parties. The role of the Village Head in resolving civil dispute cases is as a peace judge. Researchers provide recommendations to other prospective researchers to conduct more in-depth research on the issues raised in this thesis. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan peranan kepala desa dalam penyelesaian kasus perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang yakni memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Maka kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus sengketa perdata salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan memfasilitasi, memediasi dan melakukan pembinaan serta memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Adapun peranan Kepala Desa dalam penyelesaian kasus sengketa perdata adalah sebagai hakim perdamaian. Peneliti memberikan rekomendasi kepada calon peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah yang diangkat pada skripsi ini.

Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akta Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Zarwan Sudirman; Zainuddin Zainuddin; Sahban Sahban
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. Tofind out and analyze the role of a notary in the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that the principles implemented by the notary in making the deed are: the principle of voluntary, the principle of keeping promises, the principle of prudence, the principle of certainty, the principle of mutual benefit, the principle of equality, the principle of honesty andtransparency, the principle of ability, the principle of convenience. The role of a notary in making an authentic deed in every business agreement in Islamic banking is very important. The notary is not only directly related to his authority in making the authentic deed required in the cooperation, but also other agreements made between Islamic banks and customers to get more guarantees of legal certainty for both parties. The suggestion from this research is that a notary or PPAT official in making a deed for the benefit of a Sharia contract, should continue to prioritize Sharia principles. The government should in making regulations related to the position of a notary for the benefit of sharia economic transactions should include sharia principles or principles that must be carried out by a notary or PPAT official. Abstrak: Penelitian ini berujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah padaperbankan Syariah. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip prinsip yang diimplementasikan notaris dalam pembuatan akta yaitu: prinsip sukarela, asas menepati janji, prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian, prinsip saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, prinsip kejujuran dan transparansi, prinsip kemampuan, prinsip kemudahan.Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Sarandari penelitian ini adalah, notaris atau Pejabat PPAT dalam membuat akta untuk kepentingan akad Syariah, hendaknya tetap mengedepankan prinsip- prinsip Syariah. Hendaknya pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terkait jabatan notaris untuk kepentingan transaksi ekonomi Syariah hendaknya mencantumkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah yang harus dilakansakan oleh Notaris atau Pejabat PPAT.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA