Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Buyung Ferdiansyah; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fraud through social media is a form of criminal change that takes advantage of developments in science and technology, especially the internet. Fraudulent acts through social media are practiced in the virtual world known as cybercrime. This crime was committed by spreading untrue information via the internet in order to deceive potential victims in order to make a profit. The formulation of the problem which is used as the basis for writing this thesis is how the law rules against criminal acts of fraud committed through social media, how to prevent the occurrence of criminal acts of fraud committed through social media at the Makassar Police. The research method used was juridical empirical with the research location at Polrestabes Makassar. The results showed that fraud through social media can be processed like any criminal act in general. Criminal cases of fraud committed through social media can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit a criminal act of fraud. The efforts of the police and the public in dealing with criminal acts of fraud through social media, namely preventive and repressive pre-emptive efforts. Abstrak:Tindak pidana penipuan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan melalui media sosial dilakukang dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya. Kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat di proses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penipuan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yaitu upaya pre-emptif preventif dan represif.

ANALISIS HUKUM SENGKETA PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Rustan Rustan; Andi Tenri Sapada; Ega Aprilia
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Humans as dynamic creatures, always experience development along with the passage of time. Especially in the era of globalization with its various products which have implications for the discovery of various information devices, it turns out to have a significant impact on the development of human behavior. One of them is the transformation in the economic field, it can be seen with the number of people who start various businesses and even create a new business. In the era of globalization as it is today, people are encouraged to continue to innovate in producing a new creativity to meet various needs. Various types of new businesses have emerged and are spreading throughout the world today, including Indonesia, which as one of the countries whose business development is quite rapid due to the increasing needs of society. The newbusiness offered is Franchise (Franchise). The fundamental principle of seeking sustenance in the economic field is to carry out buying and selling and it is forbidden to do usury. Prophet Muhammad SAW began to walk his life since he traded. Abstrak Manusia sebagai makhluk dinamis, selalu mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Terlebih di era globalisasi dengan berbagai produknya yang berimplikasi pada penemuan berbagai perangkat informasi, ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap perkembangan perilaku manusia. Salah satunya ialah transformasi dalam bidang ekonomi,dapat dilihat bersama banyaknya masyarakat yang memulai berbagai bisnis bahkan menciptakan suatu bisnis yang baru. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dipacu untuk terus berinovasi dalam menghasilkan suatu kreatifitas baru guna memenuhi berbagai kebutuhan. Berbagai jenis bisnis baru telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia saat ini, termasuk Indonesia yang sebagai salah satu Negara yang perkembangan bisnisnya cukup pesat dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Bisnis baru yang ditawarkan yaitu Waralaba (Franchise). Prinsip fundamental mencari rezeki dalam bidang ekonomi adalah menjalankan jual-beli dan haram melakukan riba. Nabi Muhammad SAW mulai menapaki hidupnya sejak beliau berdagang.

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT herlina herlina; ilham abbas; andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Herlina 04020170324: Curator and Legal Responsibility for the Management and Settlement of Bankruptcy Assets. Under Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H as the Chief Advisor and Dr.Hj.Andi Risma.S.H., M.H as the Advisor. This study aims to determine and analyze the legalresponsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In thislegal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, onlylibrary materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors and lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curatorembezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. Abstrak: Herlina 04020170324: Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Di Bawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr.Hj.Andi Risma.S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian inibertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.

Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan muhammad Fikram; kamri Ahmad; Andi Tenri Sapada
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Muh fikram. 04020170074: “Comparative Study of Islamic Criminal Law and Positive Laws Regarding Adultery Offenses”. Under the guidance of (Dr. KamriAhmad, SH., M. Hum., C.L.A) as the Chief Advisor and as the Advisory Member.This study aims to find out and analyze the classification of adultery in Islamic Criminal Law and the Criminal and to find out and analyze the similarities and differences between Islamic Criminal Law and Positive Law on Adultery Offenses.The research method used in writing this thesis is a normative juridical comparison between Islamic law and the Criminal Code (KUHP). Which uses a descriptive method with a qualitative approach,namely research that studies various legal norms. This research uses secondary data obtained from various literatures and regulations related to the problems inthe Thesis.The results of this study are that Article 284 only sex offenders who are bound by marriage can be categorized as adulterers and constitute a complaint offense which is included in the absolute complaint offense category, there must be a complaint first so that the offense can be processed. Meanwhile,in Islamic law, the criminal act of adultery becomes an ordinary offense, which means that anyone can complain about adultery, provided that the evidenceincludes four witnesses or confessions of the perpetrator.Recommendations of this research as an important note in the implementation of the applicable legal system. The understanding and settlement of the law and its enforcement must be clearly explained by the government to law enforcement officials in order to create a better legal order. Abstrak: Muh fikram. 04020170074:”Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan”. Di bawah bimbingan (Dr. Kamri Ahmad,SH.,M.Hum.,C.L.A) Sebagai Ketua Pembimbing Sebagai Anggota Pembimbing.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penggolongan tindak pidana zina di dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 284 dan Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan.Metode penelitian Yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Komparasi Yuridis normatif antara Hukum Islam Dengan Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP). Yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-normahukum.penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalamSkripsi.Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pasal 284 hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai Pezina dan merupakan delik aduan yang termasuk kategori delik aduan absoluth harus ada pengaduan terlebih dahulu supaya delik itu bisa diproses. Sedangkan dalam Hukum Islam tindak pidana perzinaan menjadi delik biasa yang artinya siapa saja dapat mengadukan perbuatan zina, dengan syarat terpenuhinya pembuktian meliputi empat orang saksi atau pengakuan pelaku.Rekomendasi penelitian inisebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman dan penyelesaian hukum serta penegakannya harus dijelaskan secara tegas oleh pemerintah kepada aparatur penegak hukum demi terciptanyatatanan hukum yang lebih baik.

KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA Rabiah Nur Hidayanti idris; Abd Rahman; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Under the guidance of H. Abd. Rahman as Chief Supervisor and Hj. Andi Risma as a Member of The Supervisor. This research aims to find out and understand how the role of State Attorneys in the settlement of bad credit between customers and the Sungguminasa branch of the BRI bank and how the process of resolving bad loans carried out by the State Attorneys against BRI bank customers Sungguminasa Branch. This research uses empirical methods. The location of the research wa carried out at the Gowa District Prosecutor’sOffice. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research with interviewtechniques and literature research. The data obtained will be processed and analyzed to produce conclusions and submitted descriptively to provide aclear understanding of the result of research conducted by the author. The results of this study indicate that the role of the state attorney in settling bad credit is by referring to several provisions stated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and theprocess of resolving bad loans carried out by the State Attorney for BRI bank customers at the Sungguminasa branch carried out non-litigation, namely by means of mediation. Abstrak: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRICabang Sungguminasa. Di bawah bimbingan H. Abd. Rahman. sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Andi Risma, sebagai anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalampenyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak bank BRI Cabang Sungguminasa dan bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah bank BRI Cabang Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Gowa. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh akandiolah dan dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan Qawanin, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 2 secara dekskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan merujuk kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa PengacaraNegara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan secara Non Litigasi yaitu dengan cara mediasi.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Ahmad Syauqi Dzulfikri; Syamsuddin Pasamai; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Ahmad Syauqi Dzulfikri, 04020170696: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan engadaan Tanah Skala Kecil”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Pasamai. Selaku ketua pembimbing dan Muhammad Rutan, Selaku pembimbing anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaanpengadaan tanah skala kecil di Jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengadaan tanah skala kecil di jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif-empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, datasekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka (Library Research) dan penelitian Lapangan (Field Research). Data yang telahdiperoleh akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedeur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala di Jalan H.M Patompo (Metro Tanjung Bunga) Kota Makassar dilakukan secara langsung. Adapun faktor pendukung berupa hibah tanah dari pemilik tanah kepada Pemerintah Kota Makassar, sementara faktor penghambat adalah ganti rugi. Rekomendasi Penelitian, kepada Pemerintah Kota Makassar, perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 serta memperhatikan regulasi lainnya yang terkait Pelaksaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum khususnya Pengadaan Tanah dengan Skala Kecil serta perihal ganti rugi untuk lebih memperhatikan kelayakan dalam menjamin kelangsungan hidup warga terdampak atau masyarakat yang tanahnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Ermita Faradilla; Hasbuddin Khalid; Muryani Sufran
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine how the legal protection for drug consumers without a distribution permit at the Makassar Drug and Food Control Center andto find out what factors cause drugs without distribution permits. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. Empirical research methods can be said that legal research is taken from the facts that exist in a society, legal entity, or government agency. The results of this study indicate a form of legal protection for drug consumers without a distribution permit at the Makassar Drug and Food Control Center by carrying out pre-market and post-market supervision, both supervisions carried out from the inspection substance group, namely inspection and action group by conducting intelligence operations and providing criminal sanctions. and administration for perpetrators.The factors that cause drugs that do not have a distribution permit are abuse factors, lack of education about the dangers of drug abuse, business actors who do not have the expertise and authority. Recommendations for research by BPOM as an authorized institution should further improve its supervision in this case. The cooperation between the local government and the community is also expected to take part and be actively involved in the implementation of the supervision of drugs and foods that do not have distribution permits. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana perlindungan hukum terhadap konsumen obat tanpa izin edar di balai pengawasan obat dan makanan makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya obat tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode penelitian empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen obat tanpa izin edar di balai pengawasan obat dan makanan makassar deengan melakukan pengawasan pre market dan Pos market baik pengawasan yang diilakukan dari kelompok substansi pemeriksaan yaitu inspeksi maupun kelompok substansi penindakan dengan melakukan operasi intelijen serta pemberian sanksi pidana maupun administrasi bagi pelaku. Adapun faktor-faktor penyebab adanya obat yang tidak memiliki izin edar adalah faktor penyalahgunaan, kurangnya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan obat, pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Rekomendasi penelitan BPOM sebagai lembaga yang berwenang harus lebih meningkatkkan pengawasannya dalam kasus ini. Kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat juga diharapkan ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan obat maupun makanan yang tidak memiliki izin edar.

Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Sri Irmayanti; Syamsuddin Pasamai; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze when the transfer of ownership rights to land is carried out, and to identify and analyze the factors thathinder the implementation of the transfer of land ownership rights in Sidenreng Rappang district. The research method used in writing this thesisis the empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the National Land Office of Sidenreng RappangRegency. This study shows that, the transfer of ownership rights to land due to sale and purchase is carried out after the agreed price between the seller and the buyer is confirmed by a letter of agreement for the sale and purchase of both parties and witnessed by at least two witnesses and in front of the local government authorized to do so. must require plot checks related to digitalization towards electronic services, Communities are reluctant to certify the transfer of land rights because the transition costs according to them are relatively expensive and take quite a long time. the person concerned imagines that the matter of buying and selling land rights is difficult and convoluted. Research recommendations There are still land sales that do not go through this procedure, this shows a lack of public understanding of the applicable regulations, therefore the National Land Agency of Sidenreng Rappang Regency needs to carry out intensive legal counseling so that people understand how to buy and sell land and want to do it. people whose land has not been registered and do not have acertificate, to register their land at the local Land Office. This is done to avoid land disputes in the future. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapan pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dan untuk mengetahui danmenganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah di kabupaten sidenreng rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian dilakukan di Kantor pertanahan nasional Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dilakukan setelah disepakati harga antara penjual dan pembeli yang dikuatkan surat kesepakatan jual beli kedua pihak dan disaksikan minimal dua saksi dan dihadapan pemerintah setempat yang berwenang untuk itu, adapun faktor penghambat Sertifikat lama yang harus memerlukan cek plot terkait adanya digitalisasi menuju layanan elektronik, Masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas tanahnya karena biaya peralihan yang menurut mereka relatif mahal dan memakan waktu yang cukup lama, Ketidaktahuan orang yang bersangkutan terhadap proses atau prosedur jual beli hak atas tanah, Orang yang bersangkutan membayangkan bahwa urusan jual beli hak atas tanah itu sulit dan berbelit-belit. Rekomendasi penelitian Masih adanya jual beli tanah yang tidak melaluiprosedur hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan penyuluhan hukum yang intensif agar masyarakat mengerti cara melakukan jual beli tanah dan maumelakukannya, Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat, supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahansetempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan Utang Di Pegadaian Refky Anwar; Sri Lestari Poernomo; Dian Eka Pusvita Azis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze ways of collecting debt and the factors that affect debt collection at Pegadaian. This study uses the Normative-Empirical research method which in this case combines elements of normative law which are then supported by the addition of data or empirical elements. The results of this study indicate that customers who are unable to pay off their debts at maturity will be auctioned off their pawns as mentioned in Article 1155 of the Civil Code. The factors that affect debt collection at Pegadaian are due to obstacles in the implementation of debt collection, namely the lack of awareness of customers who neglect to pay their debts. Researchers provide recommendations to other prospective researchers to conduct more in- depth research on the issues raised in this thesis. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara-cara penagihan utang dan faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif- Empiris yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo akan dilakukan pelelangan terhadap barang gadainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Adapun faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu faktor kurangnya kesadaran nasabah yang lalai untuk membayar utangnya. Peneliti memberikan rekomendasi kepada calon peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah yang diangkat pada skripsi ini.

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Basmiana Basmiana; Hambali Thalib; Nurul Qamar
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to find out how the legal governing gratification as a criminal act of corruption are, and how the law is applied for violations of gratification according to the corruption law. The research location is the Makassar district court. The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data were obtained trough literature study and information obtained trough interviews with one of the corruption judges at the makassar district court. The result of this study indicate that gratification is currently regulated in law No.20 of 2001 concerning the eradication criminal acts of corruption. Regulation on Gratification is needed to prevent the occurrence of corruption Crimes committed by the state by administrators or civil servants and the gratuities they receive.Potentially improved modes and actions that have the potential to give birth to corruption is well realized by the government so that improvements in terms ofregulations governing the typology of corruption crimes are one of the rights regulated in law number 20 of 2001 which includes gratification as a corruption crime. With a number of procedures that must be passed when someone receives gratification. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, dan bagaimanakahpenerapan hukum atas pelanggaran terhadap gratifikasi menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim tipikor di pengadilan negeri makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi saat ini diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan Tentang Gratifikasi diperlukan Untuk mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan negara oleh penyelenggara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah. Seharusnya sebagai anggota penyelenggara negara atau pegawai negeri hendaklah tetap menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sudah diketahui akan berdampak negatif. Dan diharapkan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri patutnya lebih mewaspadai adanya pemberian dalam bentuk gratifikasi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, apalagi yang diberikan secara sembunyi- sembunyi (rahasia).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA