cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) : (Studi Kasus di PT. Pradipta Perkasa Makmur – Jombang) Toni Siswanto; Rini Winarsih; Muhammad Ajid Husain
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12205

Abstract

Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak. Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah bahwa PT. Pradipta Perkasa Makmur menyerahkan pekerjaan penunjang kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Kedudukan hukum dari serikat pekerja/ serikat buruh pada perusahaan tersebut tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang meng-induk pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal inilah yang menjadi error in persona sehingga menjadi factor penentu tidak tercapaianya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan PT. Pradipta Perkasa Makmur.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DAN KEDALANYA DI POLSEK KEC.ARJASA PULAU KANGEAN Irfan Firdaus; Muhammad Ajid Husain; M. Chalil M. Chalil
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12209

Abstract

ABSTRAKTindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL) : BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Murakaba Murakaba; Mohamad Rafi'ie
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12206

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global khususnya di indonisia sendiri yang banyak merugikan orang lain. Dan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar,angkutan umum, sekolah, dan lain-lain. Orang yang perrnah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merasa dirinya tidak aman, tentram, damai ketika keluar rumah. Dan dampak nya dari perbuatan catcalling ini menimbulkan gangguan psikologis, dan mental seseorang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia berupa buku, artikel, jurnal ilmiah. Dengan penelitian skripsi ini dapat mengetahui bahwa (pelecehan seksual secara verbal) catcalling di indonesia bukanlah suatu permasalahan yang sederhana melainkan permasalahan global yang merupakan suatu tindak pidana.Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual verbal) catcalling merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal catcalling ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal catcalling yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusilaan. Lalu selanjutnya hasil kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal yaitu, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor alkohol, faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Kata kunci : Catcalling, (Pelecehan Seksual Secara Verbal), Tindak
PERANAN DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 Khotibul Umam; Kuswanto Kuswanto; Syaiful Bahri
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12210

Abstract

One of the instruments in implementing local government is the DPRD which is a regional people's representative institution. The DPRD has a Legislative Function which is carried out with the Regional Head. The legislative function of the DPRD is the function of forming regional regulations with the regional head which must be guided by what has been stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislative Regulations. To carry out these functions DPRD members also have certain rights, one of which is the Right of Initiative as the right to submit draft regional regulations. Regional regulations are one of the important instruments in regional government where regional regulations regulate local content specific to regions that are not regulated in the law. In 2021 the Jombang Regency DPRD has high initiative rights. However, in 2022 - 2023 the use of the initiative rights of the Jombang Regency DPRD will decline drastically. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the legislative function of the Jombang Regency DPRD. (1). What is the role of the legislative function of the Jombang district DPRD in 2022-2023, is there an initiative proposal from the DPRD? (2). What are the factors and obstacles in carrying out the legislative function of the proposed DPRD initiative? This research uses a library research type that examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach and a material approach using the DPRD's code of ethics. This research is limited by two research focuses, namely (1) what is the role of the legislative function of the Jombang Regency DPRD in 2022-2023, there are proposals for initiatives from the DPRD (2) what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the legislative function of the DPRD initiative proposal? Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials. The results of this study indicate that the formation of regional regulations includes four stages, consisting of; assessment stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the results of the study it was also found that in the legislative function process the DPRD during 2022-2023 experienced a setback where the DPRD became increasingly passive. The right of initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of establishing the RAPERDA, and lack of community involvement. Keywords: BAPEMPERDA, Regional Regulation, jombang district
Pembagian Harta Waris Akibat Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Positif Andriana Agustina Abin Salam; Sahal Afhami
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13101

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. dimana sumber data yang digunakan berupa data sekunder baik data sekunder primer berupa peraturan perundang undangan maupun sekunder sekunder berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya dan juga sekunder tersier berupa kamus dan bibliografi. Adapun rumusan masalah yang di angkat yakni (1) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam? (2) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah dimata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak yang sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan nikah. Sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak tersebut dianggap anak luar kawin. Saran yang dapat direkomendasikan adalah segala kegiatan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik maka harus mendaftarkan pernikahannya untuk mendapat akibat hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan harus diselesaikan sebelum pernikahan dilegalkan, sehingga masa depan anak-anak dan warisan anak-anak dan pasangannya mempunyai kekuatan hukum.
Komparasi Hukum Status Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan (Tinjauan Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam) Endah Sulistyo; Tri Susilowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13102

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, serta mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Uraian terhadap hasil penelitian yang akan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
Analisis Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Kajian dari Perspektif Hukum Islam) Moh Ahsin; Kuswanto Kuswanto
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13103

Abstract

Zakat, infaq and shadaqah (ZIS) are official institutions in Islamic law which relate to the property rights of a person or legal entity which have the value of worship as well as social and humanitarian charities which are useful for the welfare of mankind, maintaining security and socio-economic balance, while improving human and societal development as a whole. In Law Number 38 of 1999 concerning zakat, Article 1 explains that zakat is property that must be set aside by a Muslim or an entity owned by a Muslim in accordance with religious provisions for given to those who are entitled to receive it. Zakat imposed on salaries received by civil servants (PNS) is a type of professional zakat because it is imposed on workers' income due to their profession. As for income that is subject to zakat on the salary received for civil servants (PNS) if it has reached the nisab (the minimum amount of assets to be subject to zakat), namely 2.5% or has fulfilled the time specified according to Islamic law. Even though implementation still experiences problems and obstacles due to a lack of awareness about zakat on salaries received by civil servants (PNS), the government is obliged to collect and manage zakat, infaq and Islamic alms in a professional, honest, trustworthy and transparent manner so that The potential for zakat, infaq and alms (ZIS) which is quite large in society can be explored optimally. By creating and establishing zakat amil institutions (LAZ) in each Department or Government Agency based on the applicable laws regarding zakat management, namely Law Number 38 of 1999, so that it can improve community welfare, especially in the socio-economic field. Utilization of professional zakat proceeds will be better if it is carried out productively and managed professionally, in addition to some of it being for consumptive purposes for mustahik, especially poor and destitute groups.
Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kebidanan Catur wulan Yulianik Mulyowati; Rini Winarsih
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13104

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia pada diri seseorang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang umum dan layak. Upaya kesehatan dikatakan berhasil dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan prasana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Sebagai tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan Bidan dalam melakukan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional. Melakukan tindakan di luar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, melanggar kode etik dan melanggar perbuatan hukum akan mendapatkan sanksi administratif bahkan sampai sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, terguran tertulis, usulan pemberhentian STR dan SIPB dan usulan pemberhentian jabatannya. Agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diingankan maka bidan sebagai tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan pada Undang – undang yang berlaku, sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur, dan SOP
Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Wiji Shobirin; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13105

Abstract

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie. Dalam Undang-undang anak angkat tidak berhak mendapat waris dari orang tua angkatnya. namun di masyarakat masih terjadi anak angkat mendapat waris dari orang tua angkatnya. penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam. dan bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksasi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak mengutamakan kepentingan anak. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan tidak memutus hubungan darah. Anak angkat dapat diakui secara hukum dan diberikan hak melalui putusan pengadilan. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris seperti anak kandung. Melainkan mendapatkan hak waris hanya dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tanpa persidangan pengadilan dan hibah tanah yang tidak sesuai aturan menyebabkan konflik warisan. Konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konlik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua Kandungnya. Dan penyelesaian Konflik ini telah dilakukan dengan jalan Mediasi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan kewarisan secara mediasi di Kantor desa harus memperhatikan status subyek hukumnya dan posisi (status) obyek sengketa beserta kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenai permasalahan akan diselesaikan secara hukum adat ataukah hukum islam ataukah berdasrkan musyawarah untuk mufakat
Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi M. Naufal Najmuddin; Romlan Romlan
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13106

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa atau sering disebut sebgai Ekstra Ordinary Crime hal ini tidak berlebihan mengingat kasus korupsi dapat merugiakan berbagai macam sektor yang dapat menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Salah satu kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, yang mana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur merugikan keuangan negara menjadi salah satu unsur yang dalam tindak pidana korupsi, unsur tersebut pada awalnya menjadi delik formil akan tetapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada amarnya menghapus frasa “dapat” sebelum frasa “merugiakan keuangan negara” sehingga klasifikasi delik tersebut berubah menjadi delik materiil. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut ; Bagaimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Apa akibat hukum Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dengan jenis Penelitian Deskriptif. Penulisan penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menurut Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan mengetahui akibat hukum hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Page 5 of 9 | Total Record : 84

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021