cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Andri
Contact Email
lppm.undar1965@gmail.com
Phone
+6281330202700
Journal Mail Official
jurnaljusticia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Mojongapit, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Justicia Journal
Published by Universitas Darul Ulum
ISSN : 25277278     EISSN : 28305221     DOI : https://doi.org/10.32492/jj.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Justicia Journal merupakan publikasi di bidang ilmu-ilmu Hukum untuk mengkonsumsikan persoalan-persoalan Hukum dan aplikasinya. Jurnal ini didesain untuk mewadahi pemikiran-pemikiran ilmiah dalam perspektif hokum dan kemasyarakatan, sehingga mempersyaratkan tulisan yang bersifat ilmiah untuk dapat dimuat dalam setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 4   5   6   7   8 
Implentasi Perjanjian Ektradisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Safrul Mufarid, Kafani; Afhami, Sahal; Romlan, Romlan
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13107

Abstract

Perjanjian ektradisi merupakan perjanjian Kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh negara atau negara lain yang dilakukan untuk Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan yang melintasi batas suatu negara , perjanjian ini biasanya atas Kerjasama politik kedua negara yang komitmen untuk Ppenagulangan kejahatan , Ektradisi menurut UU RI No. 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disanka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan karena berhak mengadili hukumanya , Ektradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian ( treaty ) antara Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang – Undang. Penelitian ini menganalisa ektradisi yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk penegakkan hukum di Indonesia karena maraknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri , sangat menjadi ancaman tersendiri mengingat dampak korupsi yang telah menghawatirkan dan memungkinkan untuk mengarah pada kejahatan ekonomi lebih statik dan focus penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana peranan atau Implementasi ektradisi intuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia.
Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris: Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Irwanto, Irwanto; Rafi'ie, Mohamad; Bahri, Syaiful
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13108

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia belum memiliki unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat. Dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Indonesia, Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis kepustakan dengan pendekan penelitian normatif empiris dimana hukum bertindak sebagai kaidah/norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian Waris secara islam di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan hukum islam dalam pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan faraid, atau waris Islam, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Adapun dalam penerapan pembagian waris masyarakat Desa Wonokerto lebih menggunakan pembagian menurut hukum adat, yaitu pembagian dengan sama rata dan sama rasa. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembagian hukum waris islam diantaranya faktor Adat atau kebiasaan setempat, selanjutnya faktor Kesepakatan bersama juga mempengaruhi penerapan pembagian waris secara islam, dan selanjutnya faktor sama-sama ihlas jika mereka telah melakukan musyawarah, maka kesepakan bersama harus sama-sama ihlas untuk dijalankan.
Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam Darmayani, Mety; Afhami, Sahal; Winarsih, Rini
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13109

Abstract

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maraknya perkawinan yang tidak sah secara Negara (sirri) menimbulkan berbagai masalah seperti kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan terhalangnya hak-hak anak termasuk hak waris. Hal tersebut tentu bertentangan dengan undang – undang perlindungan anak yang menjamin hak – hak anak sebagai manusia yang harus dilindungi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta dampaknya terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan sejenisnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak diluar perkawinan karena tidak memenuhi kriteria anak yang sah. Dampak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara terhadap hak mewaris anak adalah mendapatkan warisan hanya dari ibunya karena kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan. Namun, jika dilakukan pengajuan asal usul anak, anak biologis berhak menerima waris dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dan hanya dapat diperoleh melalui keputusan Pengadilan Agama.
Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency Koencoro, Tontje; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13110

Abstract

Di Indonesia Cryptocurrency juga digunakan sebagai aset digital oleh sebagian besar masyarakat yang memahaminya, dengan harapan aset digital tersebut dapat dijual ketika harganya melambung tinggi. Sehingga salah satu tujuan member adalah membeli aset kripto saat harga rendah dan menjual kembali saat harga tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan dalam hal (1) bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia, (2) bagaimana transaksi jual beli asset kripto menurut pandangan hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna aset kripto telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila ingin melakukan transaksi jual beli. Karena dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam hal ini lembaga pengawasan yakni BAPPEBTI telah mengaturnya sedemikian rupa serta telah meregulasi beberapa pialang yang memperjualbelikan aset digital tersebut sesuai dengan hukum Indonesia
Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepktif Hukum Positip Dan Hukum Islam) Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13203

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat melalui penggunaan layanan internet. Ketergantungan layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya, termasuk judi online. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pisau analisis dalam mengelola data-data kualitatif yang dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan baik secara langsung maupun tidak langsung., Menurut Hukum Positif, judi online adalah dilarang, karena dampak dari perjudian itu bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan serta yang lainnya. Sedangkan menurut Hukum Islam, judi online hukumnya haram karena pada dasarnya perjudian itu tidak ada manfaat serta banyak mudharat-nya.
Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Yoga, Yoga Adhinata; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13204

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang mempengaruhi segala lapisan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian ini seperti buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana mati dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, salah satu kejahatan berat adalah tindak pidana narkotika karena termasuk kegiatan terorganiasasi yang dampaknya akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri khususnya masyarakat Indonesia. Pidana Mati yang dijatuhkan kepada para pengedar dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pengantar (kurir) yang secara jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Asas kepastian hukum yang adil merupakan asas yang universal, dimana asas yang dijadikan dasar tersebut harus melihat kepada subyek terpidana terkait perbuatan yang dilanggar oleh terpidana itu sendiri, dan penjatuhan hukuman seadil mungkin diukur dari aspek proporsionalitas atau keseimbangan antara peran atau perbuatan terpidana dengan hukuman yang diterima oleh subyek terpidana. Penjatuhan hukuman mati bagi kurir narkotika sebagai subyek terpidana tidak seimbang atau tidak proporsional, karena hukuman mati adalah hukuman terberat yang seharusnya dijatuhi kepada pihak yang memiliki peran paling besar dalam suatu transaksi ilegal narkotika yaitu bandar, perbedaan peran antara bandar dan kurir, dimana kurir narkotika yang perannya mengantarkan suatu barang agar sampai di tujuan dengan bandar narkotika yang menguasai atau mendanai jalannya suatu transaksi jual beli narkotika tersebut mendapatkan hukuman yang sama mengakibatkan hukuman yang dijatuhi kepada kurir narkotika tersebut tidak proporsional.
Urgensi Roya Terhadap Penyelamatan Kredit Hak Tanggungan Melalui Novasi Antarez , Antarez Endy Yafentra; Angga, Angga Rahmadi; Yudhi, Yudhi Widyo Armono
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13205

Abstract

Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Novasi adalah pembaharuan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama yang biasanya dijadikan opsi sebagai upaya penyelamatan kredit macet dengan objek jaminan hak tanggungan. Namun, novasi memunculkan pertanyaan krusial terkait urgensi pencoretan pada sertifikat tanah atau roya karena adanya novasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi roya dalam sulatul pelnyellamatan kreldit dengan jaminan Hak Tanggungan melalui novasi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan berdasarkan data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan yang berupa data sekunder. Roya Hak Tanggungan penting dilakukan setelah adanya novasi. Roya dimaksudkan untuk membebaskan barang jaminan dari perjanjian utang piutang yang lama sehingga dapat dibebankan jaminan dalam perjanjian utang piutang yang baru untuk menjamin hak kreditor untuk dibayar. Hapusnya hak tanggungan salah satunya adalah karena hapusnya utang piutang. Berdasarkan pasal 22 UU HT mengatur bahwa setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya. Berdasarkan pasal ini, hapusnya hak tanggungan yang salah satunya diakibatkan karena hapusnya utang piutang karena adanya novasi menjadikan roya hal yang harus dilakukan demi ketertiban administrasi.
Peran Penegak Hukum Dalam Menangani Permasalahan Pelecehan Seksual Di Dunia Pendidikan Elza, Elza Novia
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13206

Abstract

Pelecehan seksual merupakan kejahatan asusila yang dapat merusak tatanan sosial serta generasi bangsa terlebih banyak kasus pelecehan kasus terjadi di dunia pendididikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelcehan seksual, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual dan peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecahan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case approach). Pemerintah sudah berupaya untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual dengan berbagai regulasi yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Implementasi tindak pidana pelecehan seksual belum tertangani dengan baik sehingga perlu dibentuk unit-unit pengaduan atau satgas pengaduan kekerasan seksual di setiap daerah bahkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu penegak hukum serta lembaga Komnas Perempuan dan KPAI harus mampu menjalin kerjasama dengan baik untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan pemulihan terhadap korban serta menindak tegas terhadap pelaku pelecehaan seksual.
Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo Kabupaten Karanganyar: (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg ) herwin, Herwin Sulistyowati; Rusmanto, Dwi
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13202

Abstract

Dengan menjamurnya kasus kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang sudah menjadi terdakwa dikenai ancaman hukuman sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg terhadap Unsur-Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi BUMDes Berjo.  Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang  dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bahan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Pendekatan Kasus Pendekatan Perundang-undangan. Sumber Data yang dipakai adalah Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT Smg, Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka dan Dokumen. Teknik Analisa data dengan analisis kualitatif.Hasil Penelitian dan Kesimpulan adalah Analis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :  Unsur "Setiap Orang". Unsur “Melawan hukum”. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. (1) Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pemidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.(2) Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.
Analisis Kewenangan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar Lia , Lia Anggraeni; Herwin , Herwin Sulistyowati
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13207

Abstract

The Prosecutor's Intelligence has the sex of intelligence responsible for running the entire investigation chain, including the planning, collection, processing, and use of data, to maximize the results of the investigation. When a corruption crime is suspected or has occurred, data and information is collected and processed by the Prosecutor's Intelligence as part of the prosecution's efforts to uncover corruption crimes. At the investigation stage this task is carried out by the intelligence that exists at each stage of the prosecution position. The stage of investigation is carried out by the special criminal section which is given authority in the investigation of criminal offences, while in the stage of prosecution it is conducted by the Prosecutor General as stipulated in the regulations of the law – invitation. (1) What is the role of the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged corruption crimes? (2) Are the obstacles encountered by the Prosecutor's Intelligence in uncovering alleged criminal acts of corruption?The research approach used in this study is the Social Legal Approach conducted by studying the influence of law on social behavior. The location of the research was carried out at the Karanganyar State Prosecutor's Office located at Jl. Lawu No.361, Badran Asri, Cangakan, Kec. Data Collection Techniques (1) Interviews (2) Library is using Primary Data (1) Act No. 11 of 2021 on Amendments to Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia; (2) Procurator's Regulations No. 6 of 2019 on Amending the Procedure Regulations of the Attorney-General No. PER-006/A/JA/07/2017 on the Organization and Working Rules of the Prosecution of the Republik of Indonesia (3) Act No.3 of 17 of 2011 on State Intelligence (4) Procuror-Governor's Ordinance No. Per-037 / A/JA/09/2011 of 23 September 2011 on the Operational Standards of Procedures (SOPs) of the Intelligence of the Ministry of Indonesia. Secondary data. Data analysis techniques with data analysis techniques used are qualitative analysis.The results of the research and the conclusion that (1) the Prosecutor's Intelligence played an important role in revealing the occurrence of corruption crimes. Before the case is brought into investigation, a network of intelligence activities is required to investigate whether or not there are indications of corruption offences that are detrimental to the state/region's finances. Successful disclosure of corruption crimes is in the hands of prosecutor's intelligence agents. The functions of the prosecution intelligence as the eye and ear of leadership, carrying out supporting in the implementation of all fields, as a source of information, data and support. In the course of the investigation, the intelligence agency performs activities such as Target Analysis, Task Analysis and Operation Target Determination to gather data and gather evidence that will serve as evidence that corruption crime has been committed that damages the state/region finances. Once the data and information are obtained, the intelligence agency of the Justice Intelligence Operation will conduct a more detailed investigation into the corruption crime. The information obtained is processed, analyzed and poured into reports of intelligence operations. If there are indications of corruption, the Intelligence Department will submit the report of the outcome of the judicial intelligence operation to the Special Criminal Prosecution Department for prosecution with the consent of the Chief Prosecutor of Karanganyar State. (2) Obstacles encountered by the Intelligence Branch of the State Prosecutor of Karanganyar in revealing the presence of corruption criminal acts, inter alia: (a) the time limit provided by the prosecutor's regulations; (b) in the Regulations of the Prosecution of the Republic of Indonesia there is no authority of Intelligence Agencies to undertake enforced efforts, so intelligence agents in the search for data must carry out disguise, slide or even steal the required data, this takes time related to the situation and circumstances; (c) Intelligence agents cannot guarantee that the outcomes of the Judicial Intelligence Operations referred to the Special Criminal Area go to the Corruption Penal Court, since the Intelligent Branch is only authorized to conduct investigations and bring the case to the special criminal area to carry out the investigation and prosecution; (d) the incidents or discovered have occurred over a very long time so that it is difficult to trace the existence of tools and evidence of the candidate suspect at the time of the suspension; (e) dealing with longer time due to lack of cooperation with the authorized authorities in the field

Page 6 of 12 | Total Record : 120

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September Vol. 5 No. 1 (2016): VOL 5 NO.1 (2016) September Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September Vol. 1 No. 1 (2012): VOL 1 NO.1 (2012) September More Issue