cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Strategi Program Pembinaan Kemandirian dalam Pembentukan Entrepreneurial Spirit dan Karakter Produktif Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya Muhammad Ponco Saputro; Lauditta Indahdewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi program pembinaan kemandirian dalam membentuk jiwa kewirausahaan dan karakter produktif narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya berfokus pada peningkatan soft skill, kreativitas, dan inovasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta pengembangan produk Haskana seperti kerajinan tangan, manufaktur, dan kopi. Strategi pembentukan jiwa kewirausahaan dan karakter produktif diterapkan melalui tahapan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi yang merujuk pada teori manajemen strategi Wheelen & Hunger. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, perbedaan latar belakang pendidikan, serta faktor psikologis narapidana. Temuan penelitian menegaskan pentingnya program pembinaan berkelanjutan dan motivasional untuk membangun kemandirian serta kapasitas kewirausahaan warga binaan
Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan Dan Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia Caelsea Asalyandira Azzahra; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Ingrid Bianty Rahmawati; Keisha Zahra Wibowo; Najla Azrijal Chosaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2337

Abstract

Dalam beberapa dekade terakhir, undang-undang yang mengatur alat bukti digital telah mengalami perubahan yang signifikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian elektronik analisis mendalam tentang penerimaan dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembuktian elektronik, penerimaan, dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital mulai diterima sebagai bukti yang sah dalam proses peradilan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Keberadaan pembuktian elektronik membuka peluang bagi sistem hukum untuk menjadi lebih efektif, transparan, dan akurat dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan bukti digital. Penerimaan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada perkembangan regulasi yang mengatur secara khusus terkait penggunaan teknologi informasi, seperti UU ITE dan peraturan pelaksana lainnya. Meski berlandas hukum kuat, praktik masih terkendala validitas dan keautentikan data digital, menuntut peningkatan kompetensi aparat hukum
Efektifitas Pengelolaan Tanah Absentee Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Deni Widiyanto; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2338

Abstract

Permasalahan kepemilikan tanah absentee atau tanah guntai di Indonesia menjadi isu penting dalam hukum agraria karena berkaitan dengan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan keadilan sosial. Tanah absentee merupakan tanah pertanian yang dimiliki seseorang namun berada di luar kecamatan domisili pemiliknya, yang dilarang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Nomor 41 Tahun 1964. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tanah absentee dan keterkaitannya dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berperan strategis dalam mengidentifikasi dan menertibkan tanah absentee melalui inventarisasi data fisik dan yuridis tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah absentee termasuk dalam kategori Kluster 3 (K3) dalam PTSL, yaitu bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikat karena subjek atau objeknya belum memenuhi persyaratan hukum.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Analisis Faktor Rendahnya Partisipasi Narapidana dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Muhammad Arfan Al Havid; Vivi Sylviani Biafri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi narapidana dalam program pembinaan kemandirian pertanian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui narasi, pengalaman, dan konteks sosial para narapidana. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan model Miles–Huberman, berlandaskan Self-Determination Theory bahwa motivasi turun saat kebutuhan autonomy, competence, dan relatedness tidak terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi narapidana dalam pembinaan pertanian berkaitan dengan belum terpenuhinya ketiga aspek utama dalam SDT. Banyak narapidana merasa bahwa kegiatan pertanian dipaksakan, tidak sesuai minat dan latar belakang mereka, serta terlalu berat secara fisik (aspek autonomy dan competence tidak terpenuhi). Selain itu, kurangnya pendekatan personal dan hubungan yang kuat antara petugas pembinaan dan narapidana juga menghambat rasa keterhubungan sosial (relatedness). Akibatnya, narapidana cenderung tidak merasa memiliki motivasi internal untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembinaan
Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia Ramadhanti Nur Ikhsania, Laila; Gede Ari Rama, Bagus; Januarsa Adi Sudharma, Kadek; Agung Ayu Intan Puspadewi, Anak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2342

Abstract

Perkembangan teknologi digital melalui e-commerce memudahkan transaksi perdagangan, tetapi juga memicu maraknya pembajakan buku dalam bentuk cetak dan digital tanpa izin. Praktik ini merugikan penulis dan penerbit serta mengancam keberlanjutan industri kreatif nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembajakan buku pada platform e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi dan penegakannya di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku, serta minimnya peran aktif platform digital dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sinergi antara pemerintah dan penyelenggara platform, serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berdaya saing bagi perlindungan hak cipta
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045 Putra, Samudra Farasi; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2344

Abstract

Program makan bergizi gratis menajdi suatu fokus penelitian yang unik untuk dikaji, terutama dalam dimensi politik hukum dengan melihat kepentingan penguasa atas program ini. Program ini secara tidak langsung membawa pesan yang mulia dalam pelaksanaannya, yakni mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun menilik pada realitanya, program ini justru membebani APBN begitu besar, yakni hampir 44% dari alokasi biaya pendidikan dipergunakan untuk program makan bergizi gratis ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasna menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis muncul dari pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, yang selanjutnya diimplementasikan pada saat teripiihnya pasangan calon tersebut dengan tanpa melibatkan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaannya. Kemudian, politik hukum dari pelaksanaan program ini adalah melihat pada tujuan yang mulia atas program ini, yakni pengurangan angka stunting dengan memberikan makanan kepada siswa di SD, SMP, dan SMA dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045, di samping terdapat gerakan akar rumput untuk merealisasikan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi: Akibatnya terhadap Hukum Perlindungan Anak Sinaga, Anna Shania de Zeta; Wahyudi, Slamet Tri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2345

Abstract

Eksploitasi anak di bidang ekonomi merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan menjadi cerminan nyata ketidakberdayaan masyarakat miskin, sekaligus merusak potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi anak terhadap ketahanan keluarga dan meninjau peran serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, terutama dalam kaitannya dengan rendahnya aspek pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak dalam bentuk mengemis dan mengamen merupakan pelanggaran HAM anak yang serius dan menjadi indikator kegagalan negara kesejahteraan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial yang efektif. Meskipun kerangka kebijakan dan instrumen perlindungan, seperti Dinas Sosial, KIP, dan KJMU, sudah tersedia, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi orang tua dan inefisiensi penjangkauan program oleh pemerintah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin ekstrem
Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara Tiara Mustika; Aura Mustika Ambani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2346

Abstract

Kemajuan teknologi telah memunculkan banyak inovasi yang memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi yang telah memperkenalkan sistem kecerdasan buatan (AI) yang dibuat untuk mendukung manusia dalam tugasnya. Ini menghasilkan celah hukum berkaitan dengan karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pentingnya upaya untuk mereformulasi UU Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam UU Hak Cipta. Teori reformulasi dipadukan dengankonsep di berbagai negara mengenai AIdan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah Normatif Yulidis dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi dibutuhkan agar karya AI tetap terlindungi secara hukum. Penyusunan ulang UU Hak Cipta berupaya menciptakan kerangka hukum hak cipta yang adaptif, adil, dan jelas mengenai hasil karya AI sehingga undang-undang hak cipta Indonesia tetap relevan di era digital dan kecerdasan buatan. Penerapan teori kepastian hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak cipta sebagai aset intelektual memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan dapat dipastikan sah oleh pencipta serta pihak lainnya, sehingga membangun rasa keadilan dan mendorong kemajuan inovasi
Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pindana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang Patricia Abigail Martha Leba; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2347

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan masa depan generasi muda. Kota Kupang mencatat 134 kasus pada tahun 2024, tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Hasil menunjukkan adanya berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan PATBM serta Tim Pencegahan di sekolah. Penanganan dilakukan melalui layanan kesehatan, hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki, serta rendahnya keberanian masyarakat melapor. Disimpulkan bahwa meski upaya telah dilakukan maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga profesional, dan koordinasi lintas sektor

Page 11 of 16 | Total Record : 153

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023