cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012 Mokodompit, Rahmat; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2196

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang mengubah sistem legislatif dari unikameral menjadi bikameral. Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengubah karakteristik sistem bikameral Indonesia dan memperkuat posisi DPD dalam fungsi legislasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur akademik terkait kewenangan DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan penguatan pada tahap perencanaan dan pembahasan RUU, sehingga DPD memperoleh posisi sebagai co-legislator, tetapi belum mencapai level co-decision maker. Implikasinya, sistem bikameral Indonesia tetap bercorak soft bicameralism, meskipun mengalami sedikit pergeseran ke arah quasi-strong bicameralism, yang menunjukkan perlunya reformasi konstitusional untuk mencapai keseimbangan kekuasaan yang lebih efektif
Pembentukan Kesadaran Identitas Nasional Melalui Peran Media Sosial Pada Mahasiswa Unimed Mutia Amalianur; Fauzah Ritonga, Nailatul; Arayan, Miftah; Stevania Tampubolon, Tami; Ivanna, Julia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2240

Abstract

Identitas nasional merupakan fondasi penting bagi eksistensi, kohesi, dan kelangsungan suatu bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam membentuk kesadaran identitas nasional di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap tujuh mahasiswa dari berbagai fakultas yang aktif menggunakan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami identitas nasional sebagai nilai-nilai dasar yang mencakup Pancasila, sejarah perjuangan, dan kekayaan budaya Indonesia. Media sosial memiliki dua sisi peran: sebagai sarana efektif dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui konten edukatif dan promosi budaya, sekaligus sebagai saluran penyebaran budaya asing dan disinformasi yang berpotensi melemahkan kesadaran tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital dan kesadaran kritis dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas nasional generasi muda.
Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Kemit, Jovi Pepayoca; Iman Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2249

Abstract

Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat”Tingginya angka residivisme kasus narkotika di Indonesia, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih efektif dan holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan dinamika kelompok dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis narkotika serta mengidentifikasi faktor- faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dinamika kelompok mulai diterapkan dalam bentuk kegiatan kelompok kecil, diskusi reflektif, serta pelibatan petugas pembina sebagai fasilitator. Pendekatan ini mampu membangun kohesi kelompok, meningkatkan keterbukaan antar narapidana, serta membentuk pola interaksi sosial yang mendukung perubahan perilaku positif. Namun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa struktur hierarkis lapas yang kaku, kurangnya ruang reflektif, ketimpangan partisipasi antar anggota kelompok, dan minimnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan secara struktural dan metodologis melalui pelatihan fasilitator, pelibatan peer mentor, serta integrasi pendekatan keluarga dalam dinamika kelompok agar pembinaan kepribadian dapat berjalan secara berkelanjutan dan transformatif
Implementasi Pembinaan Kemandirian Bakpia Dalam Menekan Pola Pikir Kriminal Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta Nugrahanto Rahmawan; Ade Cici Rohayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu membentuk pola pikir narapidana ke arah yang lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian melalui produksi Bakpia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menekan pola pikir kriminal narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan melalui beberapa dimensi implementasi seperti sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Petugas yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta SOP yang berlaku mendukung keberhasilan program. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterlambatan premi, kurangnya pelatihan berkelanjutan, ketidakkonsistenan penerapan aturan, dan masih munculnya pola pikir menyimpang seperti justification, personal irresponsibility (tidak bertanggung jawab), hingga entitlement (menuntut hak). Kesimpulannya, program ini memiliki potensi kuat dalam menanamkan kemandirian dan menekan pola pikir kriminal, namun diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelatihan, pengawasan, dan strategi perubahan perilaku agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal
Dampak Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pada Lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Rizqi Elfata; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan pembangunan infrastruktur pada enam Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petugas serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan narapidana dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta terhadap efektivitas pengawasan petugas. Peningkatan fasilitas fisik, seperti ruang kelas, klinik, bengkel kerja, dan ruang kunjungan yang manusiawi, memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi petugas, kondisi kerja yang lebih baik meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya aspek teknis, tetapi juga instrumen sosial yang berperan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Cayani, I Gusti Ayu Tiary; Darma, I Made Wirya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2255

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya bentuk kejahatan baru sekaligus memperluas modus tindak pidana konvensional, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik serta implikasinya terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menelaah kedudukan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur keberadaannya, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik peradilan. Dalam persidangan, bukti elektronik seperti tangkapan layar atau rekaman digital sering diajukan, namun tetap memerlukan autentikasi forensik dan dukungan alat bukti lain agar memenuhi asas minimum pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi UU ITE dengan K(Pratiwi & Yulianti, 2022)UHAP serta penyusunan regulasi teknis mengenai tata cara pemeriksaan dan verifikasi bukti elektronik, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi korban di era digital
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sudah Tua Renta Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Studi Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/Pn.Liw Prabowo, Gufon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2257

Abstract

Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas sosial yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial berkepanjangan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah tua renta dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial terhadap korban. Pertimbangan usia lanjut pelaku tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana, tetapi menjadi faktor meringankan dengan tetap menjunjung nilai keadilan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan perlindungan hak anak sebagai wujud tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2024 : Studi Kasus Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 Muhamad Suwandi; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2258

Abstract

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan rakyat melalui proses yang transparan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dasar pertimbangan Majelis Bawaslu dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis dokumen dan wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pelanggaran administratif terbukti dilakukan oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rekapitulasi hasil suara. Namun, sanksi administratif tidak dapat diterapkan karena hasil pemilu nasional telah ditetapkan dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip LUBER dan JURDIL secara konsisten untuk menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 Tb. Faisal Sukma Wijaya; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2259

Abstract

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi politik berjalan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait, disertai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 tentang DCS dan Nomor 148 Tahun 2023 tentang DCT, namun menghadapi beberapa kendala seperti permasalahan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan dana hibah, serta hambatan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan transparansi prosedural untuk memperkuat integritas pemilu di masa mendatang.
Analisis Perlindungan Hukum UMKN di Kota Serang Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha : Studi Kasus UMKN Batik Banten Andri Subandrio; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data hasil wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya pada sektor Batik Banten, belum berjalan secara optimal. Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap lemahnya jaminan hukum bagi pelaku UMKM dan perlunya reformulasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.

Page 5 of 16 | Total Record : 153

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023