cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 151   152   153   154   155 
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Warung Soto Mbak Pur Ikka Agustin Purwaningrum; Muhammad Syihabuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Soto Mbak Pur yang berlokasi di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi pelayanan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan konsumen Warung Soto Mbak Pur dengan teknik accidental sampling. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, sedangkan kepuasan konsumen diukur melalui kepuasan keseluruhan, kesesuaian harapan, niat membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,578 menunjukkan bahwa 57,8% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dimensi daya tanggap, empati, dan bukti fisik merupakan aspek yang paling dominan dalam membentuk kepuasan konsumen. Kesimpulannya, peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat daya saing usaha kuliner tradisional
Kontribusi Promo Program Facial Oxy Gratis Melalui Instagram Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Facial Oxy Arindhi Dyah Prameswari Rohmain; Elvyra Yulia; Lilis Jubaedah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi promo program Facial Oxy gratis melalui media sosial Instagram terhadap perilaku konsumen dalam melakukan Facial Oxy di Klinik Kecantikan Oriskin Cabang Cinere. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Oriskin Cinere, dengan sampel sebanyak 62 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, dan regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promo program Facial Oxy gratis melalui Instagram memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen. Hal ini dibuktikan dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 18,306 + 0,756X, yang berarti setiap peningkatan kontribusi promosi melalui Instagram sebesar satu satuan akan meningkatkan perilaku konsumen sebesar 0,756. Nilai R Square sebesar 0,500 menunjukkan bahwa 50,0% variasi perilaku konsumen dapat dijelaskan oleh variabel promosi melalui Instagram, sedangkan sisanya 50,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi melalui media sosial Instagram, khususnya program Facial Oxy gratis, berkontribusi nyata dalam membentuk perilaku konsumen mulai dari perhatian (attention), minat (interest), keinginan (desire), tindakan (action), hingga kepuasan (satisfaction). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Klinik Oriskin dalam mengoptimalkan strategi promosi digital untuk meningkatkan minat dan loyalitas konsumen.
Legal Implications of Rejecting Divorce Petitions in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia : Case Study of Andre Taulany's Case in the Religious Court Adikza Nurul Islam; Salsabila, Fajrina Dhia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3782

Abstract

Divorce cases in Indonesia often reveal a tension between the fiqh concept of talak as a husband’s prerogative and the national legal system that requires judicial control. This study focuses on the repeated rejection of Andre Taulany’s divorce case to understand this legal dynamic. This research aims to analyze the judges’ legal considerations in rejecting divorce suits and to compare Islamic law and Indonesian positive law perspectives regarding such rejections. This study employs a normative juridical approach using case and statute approaches, with data derived from court decisions, fiqh literature, and relevant legislation. The findings indicate a fundamental difference between fiqh, which positions talak as a direct right of the husband, and Indonesian positive law, which requires judicial examination to ensure fairness and legal protection. The court’s authority to reject talak reflects efforts to achieve justice, protect women’s rights, and ensure that divorce occurs based on legitimate legal reasons
Budaya Viral dan Etika Islam di Media Sosial: Studi Sosiologis atas Reaksi Publik terhadap Kasus Tumbler Tuku Pratama, Ryky Dian; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3784

Abstract

Fenomena budaya viral di media sosial telah mengubah cara masyarakat Muslim berinteraksi dan menilai suatu peristiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip etika Islam dalam komunikasi digital dengan meninjau kasus Tumbler Tuku yang sempat viral di Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis literatur, tafsir Al-Qur’an, dan studi media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya penerapan nilai qaulan sadida (ucapan benar), qaulan layyina (ucapan lembut), dan tabayyun (verifikasi informasi) menjadi penyebab utama terjadinya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan kesalahpahaman publik di ruang digital. Etika Islam berperan penting sebagai “filter sosial” yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga kehormatan, akal, dan moralitas publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi etika Islam di media sosial melalui pendidikan dan dakwah digital berbasis nilai Qur’ani agar tercipta budaya komunikasi daring yang santun, kritis, dan bertanggung jawab.
Implikasi Pemidanaan Terhadap Hak Asasi Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa Gusti Ayu Dyah Gayatri; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3785

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis impidanaan tanpa rehabilitasi terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa yang menyebabkan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat masih dominannya pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang dijelaskan meliputi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyayang Disabilitas, serta doktrin dan konsep hukum terkait pemidanaan dan perlindungan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap penipuan dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis yang berpotensi berpotensi melanggar hak atas kesehatan, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitasi dan pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pidana Indonesia perlu melakukan reorientasi paradigma dari pendekatan keadilan hukuman menuju keadilan terapeutik, dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemidanaan guna mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan bagi penyandang disabilitas mental.
The Role of Digital Journalism in Countering Disinformation in Indonesia: A Constitutional Law Perspective Sri Falinda, Novia; Tiara Mustika; Disya Fatriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3790

Abstract

Disinformasi dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas nasional karena mampu melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah, memicu ketegangan sosial, dan merusak kohesi masyarakat.. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran jurnalisme digital dalam menangkal disinformasi dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada pemenuhan hak konstitusional atas informasi yang benar, perlindungan kebebasan berekspresi, dan kualitas demokrasi. Penelitian dirancang sebagai studi kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi normatif, menggunakan sumber berupa peraturan perundang‑undangan, putusan lembaga konstitusional, literatur tentang jurnalisme digital, dan kajian etika komunikasi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Jurnalisme digital berpotensi menjadi filter utama terhadap disinformasi melalui penerapan disiplin verifikasi, kode etik jurnalistik, serta pemanfaatan platform digital secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip tabayyun (verifikasi) dan keadilan komunikasi di media sosial memperkuat fungsi ini, sekaligus mencegah dampak negatif misinformasi terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik pada institusi negara. Namun, lemahnya kepatuhan pada standar etika, praktik pemberitaan tanpa verifikasi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menunjukkan masih besarnya kerentanan disinformasi di ruang digital. Untuk itu hukum tata negara menjadi penyeimbangkan regulasi anti‑disinformasi dengan perlindungan kebebasan pers, sambil memperkuat jurnalisme digital sebagai infrastruktur demokratis untuk menjaga ruang publik yang berbasis informasi benar dan akuntabel 
Analisis Inovasi Sistem Informasi Kerjasama (SIMASKER) dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Rizky Ar Ridho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3793

Abstract

Perkembangan transformasi digital untuk melakukan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Bentuk inovasi tersebut penerapan Sistem Informasi Kerja Sama (SIMASKER) sebagai bagian program SATRIA ROPEM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIMASKER sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendukung pengelolaan kerja sama daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori karateristik inovasi Everett M. Rogers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMASKER memiliki keunggulan relatif dibandingkan mekanisme sebelumnya melalui peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan akses informasi. mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi tanpa menghilangkan fungsi utama pengelolaan kerja sama daerah
Analisis Yuridis Kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Azasi manusia di provinsi lampung Raisa awani darmawan; Zulfi Diane Zaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3796

Abstract

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimanakah dampak kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung; dan (2) apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Lampung. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, semakin meningkat yang berdampak pada kehidupan anak yang menjadi korban kekerasan. Dampak kekerasan tersebut meliputi dampak mental, fisik, psikologis, dan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung yaitu faktor ekonomi yang rendah serta faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada pihak Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lanjutan melakukan kegiatan edukasi di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak
Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur Finsensius Samara; Yoachina Da Cunha Fernandes; Mario Eferen Yamba Kodi; Ariance Stefani Agnes Olin; Felisiano Nicolas Tadji; Methodius Agil Nai Suliman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3798

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan pidana penjara, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif, dan bermartabat. Pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap, dimana pembinaan tahap awal menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan metode pembinaan yang digunakan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan tahap awal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi kegiatan orientasi, asesmen awal, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan keagamaan, bimbingan mental, penyuluhan hukum, serta pelatihan keterampilan kerja dengan metode ceramah, konseling, dan praktik langsung. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi sebagian warga binaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi kerja sama dengan pihak eksternal, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi fasilitas yang ada, serta penerapan sistem reward dan pendekatan persuasif. Dengan demikian, pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya
Kasus Sengketa Merek Longchamp Finsensius Samara; Yoachina Da Cunha Fernandes; Kaila Cahyani; Roger Julio Pong; Mario Efren Yamba Kodi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3799

Abstract

Sengketa merek Longchamp antara Jean Cassegrain S.A.S. dan Alhimni merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologi sengketa, menganalisis proses mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, serta mengevaluasi hasil dan dampak hukum dari penyelesaian tersebut. Berdasarkan temuan lapangan dan dokumen resmi, DJKI berhasil mengidentifikasi adanya produksi dan distribusi tas Longchamp palsu oleh pihak terlapor, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya proses mediasi. Hasil mediasi menunjukkan tercapainya kesepakatan damai berupa pembayaran ganti rugi, permintaan maaf terbuka, penghentian produksi ilegal, serta pemusnahan barang bukti. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan edukatif dalam penanganan kasus pelanggaran merek, sekaligus menguatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Page 153 of 178 | Total Record : 1773

 151   152   153   154   155 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue