cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 149   150   151   152   153 
Pengaruh Game based learning Berbasis Zep Quiz Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pada Pendidikan Pancasila Materi UUD 1945 Gandhi Adidaya; Triana Rejekiningsih; Winarno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3738

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh model Game-Based Learning (GBL) berbasis Zep kuis terhadap kemampuan berpikir kritis murid pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya materi Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi penting agar murid mampu menganalisis nilai-nilai konstitusi dan menanggapi persoalan sensitivitas secara rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan GBL berbantuan Zep Quiz memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis murid. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi eksperimental) melalui kelompok kontrol nonequivalent pretest-posttest. Populasi penelitian adalah siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2025/2026 dengan jumlah sampel 72 murid yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui tes kemampuan berpikir kritis, serta didukung oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji independen sample t-test, dan analisis N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran. Namun, hasil uji t menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok (sig. = 0,624 > 0,05). Namun demikian, hasil analisis N-Gain menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 0,57. Dapat disimpulkan, model Game based learning (GBL) berbasis Zep Quiz mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara moderat, meskipun belum terbukti lebih unggul secara signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional
Efektivitas Teknik Cognitive Restructuring untuk Mengurangi Kecemasan pada Remaja dengan Pola Pikir Irasional terhadap Kesehatan Perwitasari Lala Dayanti; Akta Ririn Aristawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3739

Abstract

Studi kasus ini meneliti kondisi psikologis seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh setelah menderita sakit fisik berupa demam tinggi disertai menggigil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor psikologis, kognitif, dan keluarga yang memengaruhi munculnya kecemasan serta menyusun intervensi psikologis yang tepat. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta asesmen psikologis dengan instrumen Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), tes grafis, Wartegg, dan Sentence Completion Test (SSCT). Hasil menunjukkan bahwa klien memperoleh skor 32 pada HARS, yang termasuk kategori kecemasan berat, dengan gejala berupa ketergantungan emosional pada ibu, perilaku menghindar, serta pikiran irasional terkait kesehatan. Distorsi kognitif seperti catastrophizing, overgeneralization, dan selective abstraction tampak memperkuat kecemasan dan mengganggu aktivitas harian. Intervensi dilakukan melalui teknik cognitive restructuring dan self-monitoring yang membantu klien mengenali serta mengganti pikiran negatif menjadi lebih realistis. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan kognitif-perilaku dengan dukungan keluarga dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kemandirian emosional pada remaja.
Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Worldapp Terhadap Pelanggaran Perlindungan Kerahasiaan Data Biometrik Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Rizki, I Putu Ayanda; Rama, Bagus Gede Ari; Nandari, Ni Putu Sawitri; Putra, Komang Satria Wibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3740

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum platform digital WorldApp terhadap pelanggaran perlindungan kerahasiaan data biometrik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Era revolusi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pengelolaan data pribadi, khususnya data biometrik yang memiliki karakteristik unik, permanen, dan tidak dapat diubah. Kasus WorldApp yang menawarkan kompensasi finansial untuk pemindaian iris mata warga negara Indonesia telah menimbulkan kontroversi serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data biometrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WorldApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WorldApp melakukan berbagai pelanggaran substantif terhadap UU PDP, meliputi: pelanggaran kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelanggaran prinsip persetujuan (consent) yang tidak memenuhi standar informed consent, pelanggaran prinsip pembatasan tujuan dalam pengumpulan data biometrik, pelanggaran kewajiban perlindungan dan keamanan data, serta kegagalan melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment). Kualifikasi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan tanggung jawab hukum baik administratif, perdata, maupun pidana bagi platform WorldApp. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mengenai implementasi UU PDP dalam menghadapi tantangan teknologi biometrik yang berkembang pesat, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi data pribadi warga negara di era digital.
Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional Dan Syariah Dengan Metode Indeks (Sharpe,Treynor, Jensen) Muhamad Resa Ardiansah; Desmadi Saharuddin; Rahmat Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja reksadana syariah dan konvensional di Indonesia periode 2019–2023 menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha. Hasil menunjukkan bahwa Sucorinvest Sharia Balanced Fund dan Sucorinvest Premium Fund memiliki kinerja terbaik dan paling efisien, ditunjukkan oleh nilai Sharpe tertinggi dan Alpha positif. Reksadana pasar uang seperti BNI-AM Dana Likuid Syariah dan Batavia Dana Kas Maxima relatif stabil namun kurang optimal terhadap risiko. Sementara Mandiri Investa Atraktif Syariah dan BNP Paribas SRI-KEHATI mencatat kinerja moderat hingga underperform dibandingkan pasar. Secara keseluruhan, reksadana campuran menunjukkan performa paling unggul dibandingkan jenis saham dan pasar uang, menandakan diversifikasi portofolio memberikan hasil yang lebih efisien
Penerapan Strategi Pemasaran Islam Pada UD Kisar Muda di Pasar Terapung Tembilahan M. Hasnadi; Ferdinan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3745

Abstract

Aktivitas perdagangan dalam perspektif Islam menuntut integrasi antara pencapaian keuntungan ekonomi dan penerapan nilai-nilai etika syariah sebagai wujud tanggung jawab moral pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi pemasaran Islam pada perilaku pedagang sayuran di UD Kisar Muda Pasar Terapung Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemilik, karyawan, serta konsumen, kemudian dianalisis secara induktif dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran Islam berada pada kategori cukup baik dengan capaian persentase sebesar 43,75 persen, yang mencerminkan telah diterapkannya prinsip shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah, meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam seluruh praktik transaksi. Kejujuran dalam komunikasi, keterbukaan informasi, tanggung jawab terhadap konsumen, serta kecerdasan dalam pengelolaan usaha memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen, namun masih ditemukan praktik yang berpotensi melemahkan nilai etika pemasaran Islam
Analisis Hukum Praktek Outsourcing Ditinjau dari Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Tassia Hutagalung, Annisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3749

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini banyaknya produk hukum terkait permasalahan pekerja outsourcing, namun masih banyak terdapat permasalahan dalam pelaksannaannya belum sepenuhnya dapat melindungi hak pekerja. Tujuan penelitian untuk menganalisis hukum praktek outsoucecing outsourcing di Indonesia ditinjau dari sebelum dan sesudah Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020. Jenis penelitian adalah yuridis normatif.. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. Ketentuan lain memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja yang memungkinkan pekerja dapat di outsourcing tanpa batas waktu bahkan bisa seumur hidup..Lahirnya UU Cipta Kerja Tahun 2023 mengembalikan pasal 64 UU Ketenaga Kerjaan hanya saja diubah menjadi “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.  Dalam pelaksanaannnya pelaksanaannya diambil yang perjanjian penyediaan jasa pekerja dan tidak lagi berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan. UU Cipta Kerja tahun 2023 pasal 66 mengatur  “hubungan antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu
Etika Lingkungan dan Filsafat Sains: Refleksi atas Banjir sebagai Krisis Ekologis dan Tanggung Jawab Ilmiah Rahmi, Lutfiyah; Azizah Hanum OK; Amanatin Nazwa; Mutiara Mastina Fithri Daulay; Diva Amanda Br Bangun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3750

Abstract

Banjir yang berulang di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena hidrometeorologis, melainkan sebagai manifestasi krisis ekologis yang berakar pada problem etis dan kegagalan pengelolaan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena banjir dalam perspektif etika lingkungan dan filsafat sains dengan menekankan tanggung jawab ilmiah dalam relasi antara produksi pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis deskriptif-analitis terhadap buku rujukan, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa banjir di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara perubahan iklim dan aktivitas manusia, termasuk deforestasi, alih fungsi lahan, perencanaan tata ruang yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Dalam perspektif etika lingkungan, kondisi tersebut mencerminkan relasi antroposentris yang problematik dan pengabaian nilai intrinsik alam. Sementara itu, filsafat sains menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, sehingga praktik ilmiah dan kebijakan penanggulangan banjir perlu mempertimbangkan dimensi moral, keadilan ekologis, dan keberlanjutan ekosistem. Artikel ini menekankan pentingnya integrasi tanggung jawab ilmiah melalui kebijakan berbasis sains, prinsip kehati-hatian, solusi berbasis alam, partisipasi publik, dan penguatan edukasi ekologis sebagai prasyarat pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan dalam mitigasi risiko banjir di Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Amini, Fitria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3751

Abstract

Pemberian kredit oleh lembaga perbankan merupakan aktivitas utama yang mengandung potensi risiko tinggi, terutama terkait dengan kemampuan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi landasan yuridis yang penting untuk menjamin keamanan dana masyarakat dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan, serta mengkaji implikasi hukum apabila prinsip tersebut diabaikan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta analisis terhadap putusan pengadilan terkait sengketa kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tercermin melalui analisis kelayakan debitur, penilaian agunan, serta pengikatan jaminan secara sah menurut hukum. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana bank lalai dalam menilai kelayakan kredit atau melakukan pengikatan hak tanggungan yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan kerugian hukum dan ekonomi bagi bank maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum hak tanggungan menjadi kunci untuk meminimalisir risiko dan menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan perbankan
Public Sector Accounting as a Mechanism for Anti-Corruption and Good Governance: A Literature Review Maulidina, Andini; Ramadhani, Nazwa; Mutmayna, Nuri; Sahya, Salfa; Ramadhani, Yasmin Nur; Saputra, Praja Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3755

Abstract

Corruption and fraud remain the main problems in public sector governance in Indonesia, as they contribute to state financial losses, declining performance of government agencies, and weakening public trust. Weak public-sector accounting systems, internal controls, and the implementation of good governance principles often create opportunities for the abuse of authority. This Research aims to comprehensively examine the contribution of public sector accounting in preventing corruption and fraud and its role in supporting the improvement of good governance. The research method is a literature review, examining and analyzing national and international scientific journals relevant to public sector accounting, good governance, internal supervision, auditing, and the use of technology in public financial management. The results of the study show that implementing transparent and accountable public-sector accounting significantly improves government agency performance and reduces corruption and fraud. Strengthening the principles of good governance and the effectiveness of internal supervision has been proven to enhance the accounting function as an instrument of public control and accountability. In addition, adopting accrual-based accounting and international standards, such as the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), can improve the quality of financial information and reduce information asymmetry. However, the effectiveness of its implementation depends heavily on institutional support, the quality of the legal system, political stability, and anti-corruption commitments. Therefore, preventing corruption in the public sector requires an integrated approach that combines strengthening public sector accounting, good governance, internal supervision, independent audit, and sustainable use of technology.
Analisis Nikah Wisata dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Harahap, Rizki Ananda Futri; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3757

Abstract

Nikah wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah wisata tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, nikah wisata dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian bagi perempuan dan anak.

Page 151 of 178 | Total Record : 1773

 149   150   151   152   153 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue