cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 176   177   178   179   180 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Premanisme Bermodus Parkir Liar Agri Natasia Br Perangin-Angin; Firganefi; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4486

Abstract

Premanisme dengan modus parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang kerap menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna jalan secara ekonomi, tetapi juga sering disertai unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi premanisme bermodus parkir liar, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi parkir liar yang dilakukan oleh preman masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta rendahnya efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pidana, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pembinaan sosial, penataan sistem perparkiran, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam Melindungi Konsumen dari Produk Skincare Overclaim Maya Aprilia; Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4489

Abstract

Maraknya peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Praktik overclaim bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Pengiklanan Kosmetika. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen dari produk skincare overclaim serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat BBPOM Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung melaksanakan perlindungan hukum melalui upaya preventif berupa pengawasan pre-market, evaluasi izin edar, dan edukasi publik, serta upaya represif melalui pengawasan post-market, pengujian produk, pengawasan iklan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, serta maraknya distribusi produk melalui platform digital. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.
Fiqih Aborsi dan Eutanasia: Perspektif Hukum Islam Leni Sumarni; Muhammad Juni Beddu; Nur kamilah; Ade Yuanda; Rizki Saepul Millah; Mujitahid; Putri Anggriani; Ayu Diana Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4493

Abstract

Kajian tentang fiqih aborsi dan eutanasia menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi medis modern yang menghadirkan dilema etis, hukum, dan teologis dalam menjaga kesucian dan keberlangsungan hidup manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik aborsi dan eutanasia melalui telaah dalil syar’i, pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta implikasi etis dan sosial dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur’an, Hadis, kitab fiqih klasik, fatwa ulama modern, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah ilahi yang harus dijaga sejak fase awal penciptaan hingga kematian alami, sehingga aborsi hanya diperkenankan dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan ibu, sementara eutanasia dilarang secara mutlak karena dianggap sebagai intervensi terhadap ketentuan ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika medis berbasis nilai-nilai Islam, pengambilan keputusan klinis yang melibatkan pertimbangan syariah, serta peran lembaga keagamaan dalam memberikan panduan normatif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi persoalan biomedis modern
Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia Fabrizio Richardo Marvil Wanggai; Hartono, Made Sugi; Parwati, Ni Putu Ega
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4517

Abstract

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Urgensi Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan HAM M. Alvi Jumbang; Muh Nasir; Husni Thamrin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2166

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi legalisasi ganja medis di Indonesia dari perspektif hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan pelarangan total ganja medis berpotensi melanggar hak atas kesehatan sebagaimana dijamin UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Perbandingan dengan negara lain menegaskan bahwa legalisasi dapat dilakukan secara ketat melalui regulasi dan pengawasan. Simpulan penelitian menekankan perlunya reformasi hukum narkotika untuk membuka akses ganja medis secara legal, aman, dan manusiawi.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Atas Penguasaan Sepihak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg) Fatmawati, Sri; Fathullah; Mabsuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2480

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia telah menimbulkan permasalahan lanjutan berupa pengasuhan anak secara sepihak, yang berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan hubungan yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kepentingan terbaik bagi anak mewajibkan orang tua untuk terus mengasuh, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak meski telah bercerai. Namun dalam praktiknya, putusan Pengadilan Agama Serang tidak menetapkan hadhanah karena adanya penarikan kembali permohonan sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan anak secara substantif meskipun putusan tersebut sah secara formil. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai dasar normatif bagi hakim dalam menetapkan hak asuh pasca perceraian.
Supervisi Kolaboratif Di Era Digital: Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Muli Prima Aldi M; Leni Fitrianti; Muhammad Khoirul Imam; Juli Resdianto; Husni Waskito; Endrizal; Peri Irawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3090

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan mendasar dalam sistem manajemen pendidikan, khususnya pada penyelenggaraan layanan administrasi yang dituntut semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, pelaksanaan supervisi administrasi di berbagai lembaga pendidikan masih cenderung mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, permasalahan, serta strategi implementasi supervisi kolaboratif berbasis digital sebagai pendekatan alternatif yang menekankan kemitraan profesional, komunikasi dua arah, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai hasil penelitian, kerangka teoretis, dan praktik implementatif terkait supervisi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas supervisi kolaboratif digital dipengaruhi oleh tingkat kompetensi digital sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, budaya kerja yang partisipatif, serta dukungan kebijakan kelembagaan. Kajian ini menawarkan kontribusi konseptual dengan memposisikan supervisi kolaboratif digital sebagai model integratif yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kapasitas dan inovasi dalam tata kelola administrasi pendidikan. Temuan ini menegaskan urgensi transformasi budaya organisasi dan penguatan kapasitas digital pengawas guna mewujudkan manajemen administrasi pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.
Dampak Work-Life Balance dan Perceived Organizational Support terhadap Burnout pada Karyawan Generasi Milineal di PT NYX : Sebuah Kajian Konseptual Winda Meigia Fitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3434

Abstract

Transformasi kerja pascapandemi yang ditandai oleh intensifikasi digitalisasi, tuntutan kinerja yang meningkat, serta kaburnya batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan telah memperbesar risiko burnout pada karyawan generasi milenial, khususnya di sektor distribusi dan logistik. Penulisan ini bertujuan menganalisis hubungan teoretis antara Work-Life Balance (WLB), Perceived Organizational Support (POS), dan burnout, serta merumuskan peran moderasi POS dalam memperkuat pengaruh protektif WLB terhadap kelelahan kerja pada karyawan milenial di PT NYX. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual berbasis telaah literatur sistematis terhadap publikasi peer-reviewed nasional dan internasional periode 2019–2025 dengan mengacu pada kerangka Job Demands–Resources Model dan Social Exchange Theory sebagai landasan analitis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa WLB berfungsi sebagai sumber daya personal yang menekan kelelahan emosional dan jarak psikologis terhadap pekerjaan, sementara POS bertindak sebagai sumber daya organisasi yang menurunkan burnout melalui persepsi penghargaan, rasa aman, dan dukungan institusional. Interaksi keduanya mengindikasikan bahwa tingkat POS yang tinggi memperkuat efektivitas WLB dalam mencegah eskalasi stres kerja menjadi burnout.
Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart (Qris) Pada Pasar Seni Tematik Semarapura Nyoman Andika Triadhi, I; Ni Putu Dinda Pramita Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan literasi keuangan terhadap keputusan pengguna dalam mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS. Penelitian dilakukan terhadap 67 pedagang di Pasar Seni Tematik Semarapura dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, regresi linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji-t, dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan penggunaan teknologi dan tingkat literasi keuangan yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan pedagang pasar tematik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian literasi keuangan dan adopsi pembayaran digital dengan memperkuat bukti empiris pada konteks pasar berbasis pariwisata tematik serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan strategi perluasan transaksi nontunai
Sejarah Perkembangan Politik Hukum pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Masa Pemerintahan Pasca Orba Farida, Nurul; M. Alichsan; Sulaiman, Fidyana; Malau, Parningotan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4128

Abstract

Politik hukum merupakan konsep kunci dalam memahami arah, karakter, dan tujuan pembentukan serta penerapan hukum dalam suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan politik hukum di Indonesia dari masa Orde Baru hingga era pasca-Orde Baru (Reformasi) serta mengkaji tantangan implementasinya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, politik hukum cenderung bersifat sentralistik dan menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi rezim, sehingga prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia belum terlaksana secara optimal. Memasuki era Reformasi, terjadi pergeseran paradigma politik hukum yang ditandai dengan penguatan prinsip negara hukum, demokratisasi, reformasi konstitusi, serta pembentukan lembaga-lembaga pengawas kekuasaan. Namun demikian, implementasi politik hukum pada era Reformasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan politik hukum di Indonesia memerlukan konsistensi antara regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum.

Page 178 of 224 | Total Record : 2239

 176   177   178   179   180 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue