cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 150   151   152   153   154 
Penyelesaian Sengketa Terhadap Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit Fitria Amini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3759

Abstract

Pasar modal memberikan peran strategis bagi penghimpunan dana melalui berbagai instrumen, salah satunya obligasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum ketika penerbitnya dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa terhadap obligasi korporasi ketika perusahaan penerbit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, kepailitan, peran wali amanat, serta konsep kedudukan kreditor dalam proses kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa obligasi dapat ditempuh melalui mekanisme perlindungan hukum oleh wali amanat, proses pendaftaran piutang kepada kurator, penentuan klasifikasi kreditor (preferen, separatis, dan konkuren), pelaksanaan eksekusi jaminan, serta kemungkinan perdamaian dan kelanjutan usaha debitor; sedangkan jika tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui likuidasi dan pembagian harta pailit berdasarkan prinsip pari pasu pro rata parte. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran wali amanat dan kejelasan pengaturan jaminan obligasi sebagai perlindungan hukum investor dalam sistem pasar modal.
The Role of Bawaslu in Upholding Election Justice through Process Dispute Resolution in the 2024 Boalemo Regional Election Panigoro, Yesmar; Lahaling, Hijrah; Rusmulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3765

Abstract

Independent candidacy in local head elections constitutes an important instrument for expanding political participation at the local level; however, in practice, it frequently gives rise to administrative disputes that directly affect the fulfillment of citizens’ political rights. This study aims to analyze the resolution of disputes involving independent candidates in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Boalemo Regency and to assess the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in realizing electoral justice. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case study approaches focused on two independent candidacy disputes handled by the Boalemo Regency Bawaslu. The findings indicate that the disputes were primarily triggered by inconsistencies between support data recorded in the digital nomination system (SILON) and physical supporting documents, as well as procedural limitations in the verification process. Bawaslu functioned not merely as an enforcer of legal certainty but also as a corrective institution that safeguards political rights through adjudicative decisions and deliberative (musyawarah) mechanisms. The dispute resolution practices reflect a balanced application of procedural and substantive justice. This study concludes that strengthening institutional capacity, integrating electoral information systems, and optimizing non-litigation dispute resolution mechanisms are essential prerequisites for achieving electoral justice and enhancing the quality of local democracy.
Cacat Hukum Tuntutan Pidana Mati Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Ahmad Aldi; Tri Andrisman; Deni Achmad; Maya Shafira; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3766

Abstract

Penelitian ini menganalisis tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius dan kejam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas dan eksplisit melarang penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup terhadap anak. Oleh karena itu, tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tuntutan Penuntut Umum mengandung cacat hukum secara substansial, karena didasarkan pada jenis pidana yang secara hukum tidak dan tidak dapat diterapkan kepada anak. Akibat hukum dari adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut adalah tuntutan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Dengan demikian, hakim seharusnya tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap penjatuhan sanksi pidana, melainkan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / putusan NO) terhadap tuntutan Penuntut Umum.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana: Studi Empiris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Kupang Finsensius Samara; Eusebius Samudra Putra Seran; Agustinus Primus Feka; Marcelinus Reiki Wayan Hr; Thermuthis Temaluru; Bergitha Salsa Theresia Djen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3769

Abstract

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendukung proses reintegrasi sosial. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang, khususnya terkait jumlah narapidana yang memenuhi syarat dan realisasi pemberian pembebasan bersyarat pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan pejabat Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar narapidana yang memenuhi syarat telah memperoleh pembebasan bersyarat, masih terdapat kendala administratif, pelanggaran disiplin, dan hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pemberian hak tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan narapidana serta kesiapan administrasi pemasyarakatan
Penyelesaian Perselisihan Hak Melalui Mediasi Hubungan Industrial: Studi Kasus Perselisihan Pekerja Dan Manajemen Pt Freeport Indonesia Tahun 2011–2012 Finsensius Samara; Eusebius Samudra Putra Seran; Giovani Ira Palpialy; Kolumbanus Antoin; Felisiano Nikolas Tadji; Petrus Kanisius Manek Nekin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3770

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena berulang dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif pekerja. Artikel ini menganalisis penyelesaian perselisihan hak antara pekerja PT Freeport Indonesia dan manajemen perusahaan terkait pembayaran upah dan tunjangan selama mogok kerja tahun 2011–2012. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah pertimbangan hukum dalam proses mediasi serta anjuran mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi hubungan industrial mampu menghasilkan kesepakatan yang adil, damai, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang efektif dalam meredam eskalasi konflik sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan kerja.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: (Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks) Hidayati, Arini; Hani Irhamdessetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3771

Abstract

Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam memberikan putusan hukuman, dengan menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mempelajari aturan hukum yang terdapat dalam peraturan dan menghubungkan dengan penerapan hukum dalam praktik di pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hukuman tetap berlandasan prinsip kepentingan terbaik anak dengan memberikan hukuman pembinaan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara pertangungjawaban pidana anak, perlindungan anak, serta keadilan untuk korban
Globalisasi dan Digital Leadership: Sinergi Membangun Organisasi Adaptif di Era 5.0 Muhammad Ruvi Anugerah; Sapuani Muhajir; Juliani Damnur; Afriza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergi antara globalisasi dan digital leadership membentuk organisasi adaptif di era 5.0. Globalisasi memperluas jejaring lintas budaya dan menuntut pemimpin untuk memiliki literasi digital serta sensitivitas global dalam mengelola kompleksitas organisasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital leadership berperan tidak hanya sebagai penggerak teknologi, tetapi juga sebagai penguat budaya organisasi inklusif dan kolaboratif. Sinergi antara globalisasi dan digital leadership terbukti meningkatkan adaptabilitas, inovasi, serta ketahanan organisasi terhadap disrupsi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang berlandaskan nilai humanis dan sensitivitas global menjadi faktor kunci dalam membangun organisasi pembelajar yang berkelanjutan di era Society 5.0
Efektivitas User-Generated Content serta Strategi Promosi dalam Meningkatkan Customer Engagement dan Repurchase Intention pada Pengguna TikTok Shop Yud Davina Wahyuning Ari; Marno Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3773

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas user generated content (UGC) dan strategi promosi dalam meningkatkan customer engagement serta repurchase intention pengguna TikTok Shop di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei melibatkan 172 responden aktif. Data kuesioner dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh UGC dan strategi promosi terhadap keterlibatan pelanggan dan niat pembelian ulang. Hasil menunjukkan kedua variabel berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial. Studi merekomendasikan pelaku usaha TikTok Shop memaksimalkan UGC dan mengoptimalkan promosi guna memperkuat engagement serta mendorong repurchase intention.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Orange Car Wash Colomadu Karanganyar Widya Amelia Putri; Muhammad Syihabuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3775

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persaingan bisnis jasa pencucian mobil di wilayah Colomadu, Karanganyar, yang menuntut setiap penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar mampu mempertahankan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Orange Carwash Colomadu Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih melalui teknik accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,899 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,730 menunjukkan bahwa 73% variasi kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan 27% sisanya oleh faktor lain. Dengan demikian, semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola Orange Carwash maupun peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan konsumen seperti harga, promosi, dan loyalitas pelanggan.  
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri yang Berujung Kematian dalam Perspektif KUHP dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pengusaha Rental Mobil di Pati Rizki; Ramadhana, Widodo; Zebua, Berkat Firmanius; Tamba, Nico Pernando
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3777

Abstract

Penelitian ini mengkaji peristiwa main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengusaha rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Korban diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian menjadi sasaran kekerasan massa hingga meninggal dunia sebelum adanya proses penyelidikan maupun pemeriksaan melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah peristiwa tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada ketentuan KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak untuk hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur kekerasan yang dilarang oleh hukum pidana, dan berdasarkan tingkat kesengajaan serta akibat yang ditimbulkan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang secara tegas melarang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dalam keadaan apa pun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penegakan hukum oleh individu atau kelompok di luar mekanisme hukum yang sah tidak hanya melemahkan asas negara hukum, tetapi juga menggerus monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah normalisasi kekerasan di luar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Page 152 of 178 | Total Record : 1773

 150   151   152   153   154 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue