cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,901 Documents
Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Purwaningsih, Titin; Widia Sari, Sesta; Sofia, Anisa; Fratama, Frency
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5200

Abstract

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pembuktian karena keterbatasan alat bukti dan karakteristik peristiwa yang bersifat privat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas pembuktian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan alat bukti, ketiadaan saksi, kondisi psikologis korban yang menyebabkan inkonsistensi keterangan, stigma sosial, serta keterbatasan bukti forensik. Dalam mengatasi kendala tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan berbagai upaya, seperti penguatan keterangan korban melalui pendekatan psikologis, peningkatan koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli, serta penyusunan dakwaan yang adaptif. Meskipun demikian, efektivitas pembuktian masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembuktian perkara pencabulan.
Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Financial Technologi (Fintech) Terhadap Pengelolaan Keuangaan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana Ndolu, Bayu Falentino; Data, Ari; Hernawati, Retno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5202

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan Financial Technology (Fintech) secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi berjumlah 8.775 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 151 responden yang ditentukan melalui teknik incidental sampling. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan Fintech tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan melalui edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa secara lebih efektif dan terencana
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Artificial Intelligence Atas Manipulasi Data Biometrik Orang Lain Dalam Penipuan Transaksi Elektronik Desak Kadek Era Dewi Susanti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Artificial Intelligence atas manipulasi data biometrik dalam penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait manipulasi data biometrik masih tersebar dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP, serta belum adanya lex specialis yang secara khusus mengatur Artificial Intelligence. Pertanggungjawaban pidana PSE dapat didasarkan pada doktrin kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan khusus yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.
Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Muara Dua Lhokseumawe Rafie, Maghfiroh Rahma; Iskandar Albin; Teuku Yudhi Iqbal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5206

Abstract

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda bahaya selama masa kehamilan yang harus di ketahui setiap ibu hamil. Kematian pada ibu dapat terjadi selama masa kehamilan, pada saat bersalin serta masa nifas yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan untuk mengenali adanya tanda bahaya kehamilan. Berdasarkan data yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, jumlah angka kematian ibu di Lhokseumawe persereratus ribu kelahiran dari tahun 2017-2021 adalah 20 orang dan terbanyak di tahun 2021 yang terjadi di puskesmas Muara Dua Lhokseumawe yaitu berjumlah 6 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel umur, Pendidikan, graviditas dan riwayat tanda bahaya dengan Tingkat pengetahuan. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 55 ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di puskesmas Muara Dua. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Total Sampling sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 ibu hamil. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara responden menggunakan kuesioner. Hasil univariat menunjukkan bahwa responden berpengetahuan cukup sebesar 5,1% , sedangkan responden dengan pengetahuan yang baik sebesar 94,9%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden berpengetahuan baik dalam mengenali tanda bahaya kehamilan. Hasil bivariat menunjukkan bahwa hanya variabel umur dan graviditas yang memiliki hubungan dengan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, selebihnya tidak memiliki hubungan apapun
Makna Gaya Hidup Hedonis pada Perempuan yang Bekerja di Sekretriat DPRD Provinsi Lampung Widia; Dewi Ayu Hidayati; Anita Damayantie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5210

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya fenomena gaya hidup hedonis di kalangan perempuan bekerja, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan. Gaya hidup hedonis tidak hanya dipahami sebagai perilaku konsumtif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan identitas sosial individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna gaya hidup hedonis, faktor yang melatarbelakanginya, serta bentuk-bentuk gaya hidup hedonis pada perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis dimaknai sebagai bentuk kepuasan diri (self-reward), sarana menjaga penampilan, serta simbol identitas sosial. Faktor yang melatarbelakangi meliputi faktor internal seperti keinginan pribadi dan faktor eksternal seperti lingkungan kerja dan sosial. Bentuk gaya hidup hedonis ditunjukkan melalui konsumsi barang, perawatan diri, dan aktivitas rekreasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup hedonis tidak selalu bermakna negatif, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri dalam konteks sosial tertentu
Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Yang Berlangsung Tanpa Izin Pengadilan Agama: Sebuah Studi Kasus Resqiani Putri Safri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, analisis dokumen putusan perkara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mencakup fakta-fakta persidangan, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga mengandung dimensi preventif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dari sisi implikasi hukum, poligami tanpa izin Pengadilan Agama tidak memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan secara sempurna, khususnya terkait status hukum istri, hak nafkah, dan harta bersama. Praktik ini juga menimbulkan kendala administratif serta berpotensi mengganggu kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, hakim tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Kasus Putri Elyasha Ilyas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektifitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Gowa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres Gowa (Kepolisian Resort Gowa), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan dibeberapa tahun terakhir. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Gowa telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, pendampingan, dan penanganan perkara, namun masih kurang efektif karena pemenuhan hak-hak korban belum terealisasi secara menyeluruh. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya sebagai faktor yang paling dominan, dengan kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah laporan perkara, dan keterbatasan fasilitas pendukung
Disparitas Pendekatan Restorative Justice Pada Berbagai Lembaga Negara Hukum Di Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Asmi Febrilla
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5221

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Hukum Mengenai Restorative Justice Di Indonesia?Untuk mengetahui, menganalisis persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian keperpustakaan. Penelitian yang akan berfokus mengkaji norma – norma hukum yang meliputi peraturan – peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe mengkaji penerapan kaidah – kaidah dan norma-norma hukum terhadap fenomena hukum yang menjadi permasalahanyang dibahas dalam studi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bagian dari pengaturan Restorative Justice di Indonesia dibagi atas lima Dasar Hukum yakni Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kepolisian, Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Kejaksaan , Pengaturan Restorative Justice dalam Kebijakan Peradilan, Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Persamaan dan perbedaan substansi peraturan regulasi Restorative Justice di Indonesia Menunjukkan adanya Tujuan Penyelesaian Perkara yang Berorientasi pada Pemulihan korban Serata Perbedaan Mencolok Ada pada Syarat Pelakunya.
Implikasi Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah: Sebuah Studi Kasus Andi Muhammad Al Ijlal Akbar Johamran.P
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran hak milik atas tanah melalui pendekatan studi kasus pada Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas pertanahan, notaris, dan pemilik tanah, observasi terhadap proses pendaftaran, serta studi dokumen terkait sertifikat tanah, peta, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara naratif untuk menelusuri kesesuaian antara data fisik dan yuridis, serta implikasinya terhadap efektivitas pendaftaran hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis masih sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi pengukuran, serta lemahnya verifikasi dokumen hukum. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada: (1) tertundanya penerbitan sertifikat hak milik, (2) meningkatnya risiko sengketa tanah, dan (3) berkurangnya kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi sistem informasi pertanahan dan peningkatan kapasitas petugas dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas pendaftaran hak milik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan data fisik dan yuridis yang terintegrasi dan akurat merupakan kunci keberhasilan pendaftaran hak milik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang: (Sebuah Studi Kasus) Irnawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya dalam menelusuri dan membuktikan keterkaitan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal (predicate crime), serta proses penelusuran aset yang membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, yaitu: (a) keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang analisis transaksi keuangan dan penelusuran aset; (b) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama teknologi informasi dalam mengakses dan menganalisis data keuangan; (c) koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan yang belum sepenuhnya optimal; serta (d) kompleksitas modus operandi tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.