cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 249   250   251   252   253 
Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Ni Putu Ayu Yudiastini; Simon Nahak; Ni Made Sukaryati Karma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5225

Abstract

Penelitian ini membahas sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Judul ini dipilih karena masih sering terjadi dan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Rumusan masalah ini membahas bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian membahas pengaturan hukum penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kuhp 1946, Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023 yang menyatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, dengan pengertian luka berat Pasal 90 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 Kuhp 1946, Pasal 36 Kuhp 2023. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana Gesang, Natalia; Markus U. K. Yewang; Retno Hernawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5227

Abstract

Perkembangan teknologi dan modernisasi telah mempengaruhi pola pengelolaan keuangan mahasiswa. Hasil survei pengeluaran keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana masih memiliki pola pengeluaran yang cenderung konsumtif dan belum menunjukkan orientasi pada pengelolaan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana yang berjumlah 425 orang, dan jumlah sampel yang diambil adalah 206 orang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Secara simultan, literasi keuangan dan financial technology berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana.
Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Politik Hukum dan Relevansinya dalam Hukum Tata Negara Indonesia Haris, Nurul Azisah Syahrani Haris; Andri Tandripadang; H.andri muhammad akmal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5228

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum tata negara Indonesia yang seringkali menghadapi tantangan intervensi politik. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi relevansi pemikiran klasik Imam Al-Mawardi mengenai konstruksi peradilan dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah terhadap penguatan politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca-reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif dan historis melalui analisis kualitatif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kekuasaan kehakiman AlMawardi menempatkan peradilan sebagai pilar sentral yang mandiri dengan kualifikasi hakim yang sangat ketat guna menjamin objektivitas putusan. Terdapat sinkronisasi nilai antara prinsip "kekuasaan yang merdeka" dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan doktrin Al-Mawardi mengenai pembebasan lembaga peradilan dari pengaruh eksekutif. Meskipun terdapat perbedaan sumber kedaulatan, integritas moral dan profesionalisme hakim yang ditekankan AlMawardi menjadi instrumen krusial dalam mendukung politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif. Kesimpulannya, pemikiran AlMawardi tetap relevan sebagai fondasi etis dan pengayaan teoretis bagi transformasi sistem peradilan modern di Indonesia.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Hutan Lindung Di Kabupaten Soppeng Zhaydinal Ali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pembalakan liar. Selain itu, sanksi hukum yang diberikan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan ekonomi alternatif. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan lindung secara berkelanjutan.
Perbedaan Tingkat Self-compassion Pada Fujoshi Yang Terbuka Dan Yang Menyembunyikan Identitas Di Indonesia Akmaliah, Maulina Fitri; Manuaba, Ida Ayu Karina Adityanti; Sukartiasih, Wayan; Utami, I Gusti Agung Ayu Yunita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat self-compassion pada fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas di Indonesia. Fenomena pengelolaan identitas dalam subkultur ini menjadi menarik karena keterbukaan identitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan kesejahteraan psikologis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan melibatkan 455 partisipan yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Instrumen yang digunakan adalah Skala Self-compassion yang telah melalui uji validitas isi dan reliabilitas. Analisis data dilakukan menggunakan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat self-compassion antara fujoshi yang terbuka dan yang menyembunyikan identitas (p > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan identitas bukan merupakan faktor determinan dalam pembentukan self-compassion, serta menunjukkan kemungkinan adanya peran faktor lain seperti regulasi emosi dan dukungan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa self-compassion dapat berfungsi sebagai sumber daya psikologis internal yang relatif stabil, terlepas dari strategi pengelolaan identitas yang digunakan individu dalam konteks sosial budaya tertentu.
Akibat Hukum Ketidakpatuhan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Bisnis Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Marbun, Jesica Jessen; Adhan S, Sepriyadi; Trijaya, Moh. Wendy; Septiana, Dewi; Mustika, Dora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5241

Abstract

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari ketidakpatuhan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 dalam sengketa antara PT Bangun Pratama Karya Lestari dan Nine AM Ltd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia bersifat imperatif. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan bahwa kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu "sebab yang halal" karena bertentangan dengan undang-undang. Akibatnya, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum (null and void) sejak awal, sehingga kesepakatan dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan formal terhadap aspek kebahasaan guna menjamin perlindungan hukum dan validitas kontrak internasional di Indonesia.
Peran Motivasi dalam Memediasi Pengaruh Leader-Member Exchange, Teknologi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Kiky Marsheila; RR Erlina; Dina Safitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5245

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja karyawan dalam menghadapi persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran motivasi dalam memediasi pengaruh Leader-Member Exchange (LMX), teknologi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada sektor perbankan, dengan rumusan masalah apakah variabel tersebut berpengaruh langsung atau melalui motivasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode survei terhadap 230 karyawan bank BUMN di Indonesia (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan SEM berbasis Covariance-Based SEM (CB-SEM) dengan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan LMX dan teknologi tidak berpengaruh signifikan, serta motivasi hanya mampu memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Kesimpulannya, kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis terutama kepuasan kerja dibandingkan faktor struktural, sehingga organisasi perlu meningkatkan kepuasan kerja untuk mendorong motivasi dan kinerja karyawan.
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembelajaran untuk Menjaga Kualitas Tahfidz Al-Qur’an di SDIT AL-Qur’an El-Fawaz Jakarta Abdur Rofi Hamas; Akhmad Shunhaji; Bedjo Sujanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5249

Abstract

Kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tahfidz Al-Qur’an. Kompetensi kepala sekolah serta ketepatan dalam menerapkan gaya kepemimpinan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pembelajaran Al-Qur’an, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran dalam menjaga kualitas tahfidz di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran di SDIT Al-Qur’an El-Fawaz Jakarta periode 2023/2024 telah berjalan secara cukup optimal. Kualitas pembelajaran tahfidz juga tergolong baik, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan program unggulan tahfidz, capaian hafalan peserta didik, serta penguatan identitas sekolah sebagai “Sekolah Para Hafidz”. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas tersebut meliputi penyusunan kurikulum yang sistematis, penerapan metode tahsin dan tahfidz yang tepat, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta pemberian motivasi dan penghargaan kepada peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer yang diwujudkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sistematis memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan dan kualitas program tahfidz. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tahfidz Al-Qur’an secara berkelanjutan.
Media Sosial dan Perang Narasi Digital dalam Konflik Palestina-Israel Muhammad Naufan Rizqullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5256

Abstract

Konflik Palestina Israel tidak hanya berlangsung di medan fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital melalui media sosial yang berfungsi sebagai arena perang narasi global. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komprehensif peran media sosial dalam membangun, menyebarkan, dan mengontestasikan narasi terkait konflik Palestina Israel serta dampaknya terhadap opini publik global. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap publikasi ilmiah terindeks Scopus pada periode 2020 sampai 2025. Dari hasil penelusuran dan proses seleksi, diperoleh 19 studi yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan oleh beragam aktor mulai dari negara, organisasi non negara, media arus utama, influencer, hingga jurnalis warga dengan strategi komunikasi yang berbeda sesuai karakteristik platform. Perang narasi digital ditandai oleh polarisasi wacana, pembentukan echo chamber, dominasi visual emosional, serta peran algoritma dan kecerdasan buatan dalam memperkuat bias dan visibilitas konten. Temuan juga menegaskan peran visual storytelling, citizen journalism, dan pembentukan affective publics dalam membangun legitimasi politik dan solidaritas global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial bukan medium netral, melainkan ruang kuasa yang secara aktif membentuk persepsi publik dan tekanan politik internasional dalam konflik Palestina-Israel.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi Made Ayu Adi Pradnyaningrat; I Ketut Rai Setiabudhi; Ni Made Sukaryati Karma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5260

Abstract

Korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan dilakukan oleh pejabat yang bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan kewenangan resmi menimbulkan isu mengenai penentuan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Berdasarkan hal tersebut, isu yang diteliti meliputi: (1) pengaturan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi; dan (2) tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana korupsi. Apabila unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi, pejabat publik dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 3 UU PTPK, KUHP Indonesia, dan juga dapat dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 18. Kata kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban pidana, Penyalahgunaan wewenang.

Page 251 of 291 | Total Record : 2901

 249   250   251   252   253 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue