cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 246   247   248   249   250 
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī‘ah Di Kota Ternate K HI Latif, Intan; Widodo, Aris
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5034

Abstract

Perdagangan narkoba dan penyalahgunaan zat merupakan kejahatan luar biasa dengan konsekuensi yang luas di berbagai bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate, yang secara inheren rentan terhadap jaringan distribusi narkotika antar wilayah. Dalam kondisi seperti itu, lembaga peradilan menempati posisi penting dalam membentuk arah penegakan hukum melalui pengadilan kasus-kasus narkotika. Studi ini bertujuan untuk meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate, sekaligus mengevaluasi sejauh mana keselarasan undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Dengan menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan hakim dan ulama. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum di tingkat peradilan ini sebagian besar tetap berorientasi represif, dengan hukuman penjara sebagai sanksi utama, terlepas dari pertimbangan faktor-faktor yang meringankan berdasarkan peran dan keadaan pribadi pelaku. Dari sudut pandang Maqāṣid asy-Syarī'ah, pola penegakan hukum ini secara umum selaras dengan pelestarian agama (ḥifẓ al-dīn), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Namun demikian, perlindungan akal dan keturunan masih belum optimal karena keterbatasan pemanfaatan program rehabilitasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan komprehensif hukum Islam dalam menjaga martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Peredaran gelap dan cakupan narkotika merupakan kategori kejahatan luar biasa yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Situasi ini terasa lebih memprihatinkan di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang memiliki kerawanan struktural terhadap arus distribusi narkotika melintasi kawasan. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum melalui penyelesaian perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta mendorong kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui analisis dokumen pengadilan dan wawancara mendalam bersama hakim serta tokoh agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang di tingkat pengadilan pertama masih didominasi oleh orientasi represif, yakni penjatuhan sanksi pidana penjara, meskipun terdapat pertimbangan peringan hukuman yang dikaitkan dengan peran dan kondisi penahanan. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, praktik penegakan hukum tersebut secara umum selaras dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Meskipun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai akibat keterbatasan dalam penerapan program rehabilitasi. Penelitian ini menekankan urgensi penyeimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan publik sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam yang bersifat komprehensif dalam melindungi harkat manusia dan kesejahteraan sosial.
Peran Ojek Online Indralaya dalam Menompang Ketahan Ekonomi Rumah Tangga Perkotaan Sabrina; Lisya Septiani Putri; Suci Wahyu Fajriani; Kirana Suhada; Imelda Putri Zulkarnain; Reva Zikri Fahlevi; Salsabilla Azzahra; Rudy Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5108

Abstract

Permasalahan ekonomi rumah tangga di wilayah perkotaan, khususnya bagi keluarga pengemudi ojek online, semakin kompleks akibat pendapatan yang tidak menentu dan ketergantungan terhadap platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ojek online dalam ketahanan ekonomi rumah tangga di Indralaya serta strategi adaptif yang diterapkan oleh keluarga pengemudi dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi perkotaan, melalui wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online serta studi literatur yang berkaitan dengan pekerjaan informal, ekonomi rumah tangga, dan transportasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ojek online menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga, membantu pemenuhan kebutuhan dasar, serta memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja. Akan tetapi, pendapatan yang tidak tetap menjadikan rumah tangga rentan terhadap krisis ekonomi, seperti pandemi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, keluarga pengemudi menerapkan strategi adaptif, di antaranya diversifikasi sumber pendapatan, keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan program bantuan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ojek online memiliki peranan penting dalam ketahanan ekonomi keluarga, namun perlindungan sosial dan kebijakan pendukung diperlukan untuk mengurangi tingkat kerentanan yang ada. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan ekonomi digital serta kajian lanjutan mengenai ekonomi informal di wilayah perkotaan.    
Ruang Yakin Cerdas Satu Amal Indonesia sebagai Strategi Pengorganisasian Masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal bagi Anak-anak Yatim dan Dhuafa di Kota Palembang Sabrina; Abil Al Husain; Leo Jonada; M. Rifqi Fahjri; Anisa Zalika; Ernia Syah Putri; Devia Tri Wahyuni; Ahmad Zaki Al-Fadhil; Rudy Kurniawan; Muhammad Rifai; Tresno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5122

Abstract

Pendidikan non-formal memainkan peran penting dalam mengatasi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat perkotaan. Program Ruang Yakin Cerdas (RYC) muncul sebagai intervensi sosial berbasis komunitas yang menggabungkan pendidikan dengan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran RYC sebagai strategi pengorganisasian masyarakat melalui pendidikan non-formal di Kota Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RYC mengalami perkembangan dari gerakan sosial yang spontan menjadi lembaga komunitas yang terstruktur. Pola interaksi dialogis dan partisipatif antara relawan dan anak didik berhasil membangun ikatan emosional serta meningkatkan semangat belajar. Selain itu, RYC memperkuat modal sosial melalui pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan keterlibatan bersama masyarakat. Program ini juga memberdayakan anak-anak dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Oleh karena itu, RYC tidak hanya berfungsi sebagai wadah pendidikan, tetapi juga sebagai strategi efektif untuk memperkokoh struktur sosial dan mendorong perubahan sosial berbasis komunitas.
Narasi Superioritas dalam Kontestasi Mahasiswa Sabrina; Kirana Suhada; Anisa Zalika; Robiah Fitriani; Naila Aisawa Nuriski; Muhammad Faiz Naufal; Ridhah Taqwa; Kurnia Asni Sari; Ilal Ilham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5125

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena persaingan di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi yang terjadi tidak hanya dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam organisasi dan lingkungan sosial di kampus. Kompetisi ini sering kali menghasilkan narasi superioritas tentang keunggulan yang memisahkan mahasiswa "unggul" dan "biasa" melalui simbol prestasi, jabatan dalam organisasi, serta kesempatan untuk terhubung dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara narasi tentang superioritas dibentuk, dipahami, dan dijaga sebagai sebuah konstruksi sosial dalam persaingan di kalangan mahasiswa, serta dampaknya terhadap hubungan sosial antara mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian literatur sistematis yang dikombinasikan dengan observasi tidak langsung di area kampus. Data diperoleh dari artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2025 serta melalui pengamatan langsung terhadap perkembangan organisasi dan interaksi mahasiswa dalam konteks akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi superioritas terbentuk melalui distribusi modal akademik dan organisasi, praktik perbandingan sosial, penguasaan wacana, serta relasi kekuasaan dalam konteks demokrasi di kampus. Keunggulan tidak hanya bersifat objektif, melainkan juga dibentuk melalui pengakuan bersama yang memperkuat struktur sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa persaingan di kalangan mahasiswa berfungsi sebagai wadah simbolik yang menciptakan stratifikasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya akademik yang lebih terbuka untuk mencegah terjadinya eksklusi sosial di lingkungan perguruan tinggi.
Pengaruh Aglomerasi, IPM, Pengangguran, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Unda; I Wayan Suparta; Arivina Ratih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5139

Abstract

Ketimpangan pendapatan antarwilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi hasil pembangunan yang belum merata menyebabkan disparitas kesejahteraan antar daerah. Pulau Sumatera sebagai wilayah dengan potensi sumber daya yang besar juga menghadapi ketimpangan antarprovinsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menganalisis ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sumatera periode 2014–2024 menggunakan Indeks Williamson. Variabel independen meliputi aglomerasi industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model (REM) menggunakan data sekunder dari instansi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi dan IPM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Infrastruktur berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran menurunkan ketimpangan akibat dominasi sektor informal berpendapatan rendah. Kesimpulannya, hanya pengangguran yang berpengaruh signifikan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Kewenangan Administratif Bupati dan Peran PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Kepala Desa: berdasarkan Putusan No.62/G/2020/PTUN.Sby Gustihan, Sekar; Sa'ada, Naelatus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5142

Abstract

Kewenangan Bupati sebagai pejabat TUN dalam menunjuk Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa dibahas dalam studi ini, beserta dampaknya terhadap keabsahan keputusan penunjukan dan penerapan persyaratan hukum bagi calon Kepala Desa terhadap Supadi, seorang mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif dan sosiologis-hukum, termasuk data sekunder dari publikasi ilmiah yang relevan, putusan pengadilan administratif, dan undang-undang. Temuan penelitian ini menunjukkan sifat administratif dan prosedural dari kekuasaan bupati. Sementara itu, PTUN memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan masalah hukum dan prosedur dalam menentukan apakah keputusan penunjukan Kepala Desa sah secara hukum. Selain itu, selama prosedur administratif telah diselesaikan dan tidak ada larangan hukum yang relevan, status mantan narapidana tidak secara otomatis menjadikan keputusan penunjukan tersebut tidak sah. Selain memberikan kepastian hukum bagi otoritas desa yang sah, studi ini menyoroti pentingnya mematuhi prosedur hukum, konsep keabsahan, dan prinsip tata kelola yang baik dalam pencalonan pemimpin desa.
Efektivitas Intervensi Appreciative Inquiry dalam Meningkatkan Sense of Community Organisasi Kepemudaan Rifcha Rochmawati Dwi Lestari; Sayidah Aulia’ul Haque
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5155

Abstract

Sense of community merupakan aspek penting untuk dimiliki oleh anggota organisasi, terutama pada organisasi yang berada dalam tahap pembentukan (forming). Salah satu intervensi yang dapat membentuk dan meningkatkan sense of community adalah appreciative inquiry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas intervensi appreciative inquiry dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada pada tahap pembentukan (forming). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pra-eksperimental dan desain penelitian one-group pretest-posttest design dengan melibatkan 11 partisipan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan pergeseran kategorisasi di mana partisipan dengan sense of community rendah berkurang dari 54,5% menjadi 0%, sementara partisipan dengan sense of community sedang meningkat dari 36,4% menjadi 90,9% setelah diberikan intervensi. Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test menunjukan nilai Z = -2,940 dengan signifikansi p = 0,003 (p < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan terhadap skor sense of community partisipan sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Disimpulkan bahwa intervensi apprecitiave inquiry efektif dalam meningkatkan sense of community pada organisasi kepemudaan yang berada dalam tahap pembentukan (forming).
Gabungan Politik Indonesia Masa Pergerakan Nasional 1939-1942 (Dinamika, Strategi, dan Pengaruhnya terhadap Perjuangan Kemerdekaan) Mumekh, Ingriet Mahgrita Olfia; Dasfordate, Aksilas; Winoto, Darmawan Edi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5156

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik pada akhir masa kolonial Hindia Belanda yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan nasionalisme dan stagnasi kebijakan kolonial. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) muncul sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika GAPI pada periode 1939–1942 dalam konteks perubahan politik menjelang pendudukan Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menelaah perkembangan masa lampau secara sistematis, serta menerapkan metode sejarah melalui tahapan pengumpulan sumber, kritik ekstern dan intern, kategorisasi data, dan analisis sebab-akibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GAPI berperan penting dalam mengonsolidasikan kekuatan politik nasional melalui kampanye “Indonesia Berparlemen” yang mendorong reformasi politik kolonial. Organisasi ini juga berhasil memperkuat persatuan antarpartai nasionalis dan menciptakan strategi perjuangan yang lebih terkoordinasi. Namun, gerakan GAPI menghadapi berbagai hambatan, termasuk kebijakan represif pemerintah kolonial dan dampak Perang Dunia II. Pembubaran GAPI pada tahun 1942 tidak hanya disebabkan oleh pendudukan Jepang, tetapi juga oleh terbatasnya ruang politik yang telah lama dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kesimpulannya, GAPI memiliki peran signifikan dalam memperkuat kesadaran politik nasional dan menjadi fondasi penting bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Tren Riset Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2019–2025: Tinjauan Literatur Sistematis Rahim, Astari; Maharudin, Didy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5176

Abstract

Artikel ini bertujuan memetakan tren riset, tema dominan, kecenderungan metodologis, serta kesenjangan penelitian mengenai transformasi digital pelayanan publik di Indonesia selama 2019–2025. Penelitian menggunakan desain systematic literature review (SLR) dengan panduan PRISMA 2020. Artikel ditelusuri melalui portal jurnal dan pangkalan data ilmiah yang menyediakan DOI dengan kata kunci “transformasi digital”, “pelayanan publik”, “e-government”, “SPBE”, dan “Indonesia”. Hasil penyaringan menghasilkan korpus utama sebanyak 30 artikel yang berfokus pada Indonesia dan terbit pada 2019–2025, sedangkan referensi metodologis dan konseptual tambahan tahun 2019–2026 dipakai untuk memperkuat analisis. Hasil tinjauan menunjukkan empat temuan pokok. Pertama, intensitas publikasi meningkat tajam setelah 2020, yang menandai menguatnya perhatian akademik pascapandemi dan percepatan agenda pemerintahan digital. Kedua, tema yang paling dominan meliputi adopsi e-government, peningkatan kualitas layanan, tata kelola SPBE, dan inovasi pelayanan publik di tingkat lokal. Ketiga, penelitian masih didominasi studi kualitatif berbasis kasus, sedangkan desain komparatif, longitudinal, dan mixed methods masih terbatas. Keempat, transformasi digital secara konsisten berkontribusi terhadap efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan responsivitas layanan, tetapi tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, fragmentasi interoperabilitas, persoalan kepemimpinan, dan risiko perlindungan data. Artikel ini menyimpulkan bahwa riset mendatang perlu bergeser dari analisis yang berpusat pada platform menuju evaluasi yang berorientasi pada warga, dampak, dan perbandingan antardaerah.
Pernyataan Pelaksanaan Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten 2024 Amanda, Putu Ayu Octavia; Hartono , Made Sugi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5177

Abstract

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, serta Agreement Establishing the World Trade Organization yang di dalamnya memuat ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual serta menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum dari penerapan Pasal 20A dalam Undang-Undang Paten terhadap pemegang paten, khususnya terkait kewajiban penyampaian pernyataan pelaksanaan paten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan norma dalam Pasal 20A Undang-Undang Paten merupakan bentuk transparansi dan pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan paten guna mendorong inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas bagi pemegang paten yang tidak menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi yang jelas agar pelaksanaan ketentuan Pasal 20A dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang paten.

Page 248 of 291 | Total Record : 2901

 246   247   248   249   250 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue