cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 308   309   310   311   312 
Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin Ikram Humaidi; Bella Nurdaliza; Elga Almadea; Inda Irmawati; Khairun Nisak Suprapto; Muhammad Rafiansyah; Rohmat Nur Romadhon; Siti Aisyah Ramadani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai fondasi awal dalam pembentukan sistem pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Systematic Literature Review (SLR) melalui analisis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan keagamaan, serta berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis. Proses pendidikan dilaksanakan melalui masjid dengan metode halaqah yang sederhana namun efektif, serta didukung oleh peran aktif para sahabat sebagai pendidik. Setiap khalifah memberikan kontribusi penting, seperti pengumpulan dan kodifikasi Al-Qur’an, perluasan wilayah yang mendorong penyebaran pendidikan, serta pembentukan sistem pembelajaran yang lebih terarah. Selain itu, pendidikan pada masa ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter melalui keteladanan para khalifah. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang secara dinamis dan integratif serta menjadi dasar penting bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa selanjutnya.
Pengaruh Neraca Perdagangan, Jumlah Uang Beredar, dan BI Rate terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2005-2024 Habiel Mustaqim; Jaya Kusuma Edy; Dwi Hastuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6405

Abstract

Stabilitas inflasi menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia karena inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan ekonomi makro. Inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya neraca perdagangan, jumlah uang beredar, dan BI Rate yang saling berkaitan dalam kebijakan moneter, meskipun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan neraca perdagangan, jumlah uang beredar, BI Rate, dan inflasi di Indonesia periode 2005–2024 serta menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap inflasi baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series periode 2005–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel mengalami pergerakan yang fluktuatif namun relatif stabil, dengan jumlah uang beredar yang terus meningkat, neraca perdagangan yang cenderung membaik, serta BI Rate dan inflasi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara parsial, hanya BI Rate yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi, sedangkan neraca perdagangan dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan, namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian Syakhira Putri Syaroza; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6414

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdata. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Kecurangan Digital pada Era Transformasi Teknologi: A Systematic Literature Review Paksi, Hellen Dwi Yanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6436

Abstract

Transformasi teknologi digital telah mengubah lanskap keuangan dan bisnis secara signifikan, sekaligus meningkatkan kompleksitas dan frekuensi kecurangan digital. Kondisi ini menuntut penguatan peran akuntansi forensik sebagai instrumen strategis dalam mendeteksi dan mencegah fraud berbasis teknologi. Namun penelitian yang mensintesis peran akuntansi forensik secara komprehensif dalam konteks transformasi digital masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA. Data diperoleh dari basis data Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Emerald Insight dengan rentang publikasi 2023 hingga 2026. Melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 12 artikel ilmiah yang dianalisis menggunakan pendekatan tematik-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik mengalami transformasi signifikan dari pendekatan konvensional menuju integrasi teknologi seperti big data analytics, machine learning, dan artificial intelligence. Integrasi ini terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam deteksi kecurangan. Akuntansi forensik efektif dalam menghasilkan bukti hukum yang kuat, terutama ketika dikombinasikan dengan audit investigatif. Perkembangan juga ditandai dengan munculnya kerangka teoretis baru seperti model Forensic Accounting 4R serta variabel pengukuran operasional. Meskipun menunjukkan efektivitas yang tinggi, implementasi akuntansi forensik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesenjangan pendidikan forensik, serta belum optimalnya regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu diperlukannya penguatan kapasitas, integrasi teknologi yang berkelanjutan, serta pengembangan kebijakan yang adaptif untuk mengoptimalkan peran akuntansi forensik dalam menghadapi kecurangan digital di era transformasi teknologi.
Implementasi Manajemen Konflik Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri assidiqi, as'ad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6482

Abstract

Penelitian ini didasari atas tingginya kasus perceraian di kabupaten kediri dengan angka 4.694 kasus antara januari sampai desember 2023 yang dapat dimediasi dengan 535 kasus atau 11,40% diselesaikan dan 257 atau 48,04% yang berhasil dimesiasi, angka keberhasilan tesebut mengantarkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan pengharggan terbaik ke-2 Pengadilan Agama Tinggi Surabaya untuk Keberhasilan Mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menggunakan strategi manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian, dan seberapa efektif strategi tersebut. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Analisis dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan wawancara mendalam dengan hakim dan mediator digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan, kemampuan mediator untuk memahami dinamika hubungan para pihak dan keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting untuk manajemen konflik selama mediasi perceraian. Dengan mengurangi tingkat konflik dan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, temuan menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah efektif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakhadiran pihak-pihak terkait di awal proses mediasi, desakan kuat pihak-pihak untuk melanjutkan perceraian, pengaruh eksternal dari penasihat hukum atau anggota keluarga, dan keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat keberhasilan mediasi. Solusi yang lebih manusiawi dan tahan lama dapat dicapai melalui mediasi perceraian dengan manajemen konflik yang efektif, menurut penelitian ini. Oleh karena itu, untuk memastikan proses mediasi efektif, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mediator serta mendapatkan dukungan dari lembaga yang tepat. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan program mediasi yang disponsori pengadilan untuk memfasilitasi alternatif yang lebih sehat daripada litigasi.
Implementasi Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah di Kota Bengkulu Permadi, Rivaldy Virgiawan; Laily Ratna; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6549

Abstract

Credit distribution by banking institutions serves as one of the key drivers of economic growth, particularly in supporting community welfare. However, the provision of credit is inherently associated with risk, necessitating a legally sound guarantee mechanism. This study examines how mortgage rights (Hak Tanggungan) over land are applied in banking credit practices at Bank BRI Bengkulu City, and how non-performing loans secured by such mortgages are resolved. Using a normative-empirical legal research method with a statute and conceptual approach, data were collected through field interviews with bank officials, notaries, the National Land Agency (BPN), and debtors. Results indicate that credit provision follows the prudential banking principle supported by the 5C framework, and formal documentation through the Deed of Mortgage Assignment (APHT) registered at BPN ensures legal certainty for both creditor and debtor. When defaults occur, resolution mechanisms include peaceful negotiation and legal proceedings such as auction through the State Asset and Auction Service Office (KPKNL) or underhand sale by mutual agreement. The study concludes that a well-structured mortgage system provides strong legal protection for creditors while simultaneously motivating debtors to fulfill their obligations. Keywords: Mortgage Rights, Bank Credit, Non-Performing Loans, Legal Certainty, Bengkulu Penyaluran kredit oleh lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, pemberian kredit mengandung risiko yang memerlukan mekanisme jaminan yang memiliki kekuatan hukum memadai. Penelitian ini mengkaji penerapan hak tanggungan atas tanah dalam kegiatan perkreditan di Bank BRI Kota Bengkulu serta mekanisme penyelesaian kredit macet yang menggunakan objek hak tanggungan sebagai agunan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak bank, notaris, BPN, dan nasabah debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan analisis 5C, disertai pembuatan dan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna menjamin kepastian hukum para pihak. Dalam hal terjadi kredit macet, penyelesaian ditempuh melalui jalur musyawarah atau proses hukum berupa lelang eksekusi melalui KPKNL maupun penjualan di bawah tangan atas kesepakatan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hak tanggungan yang terstruktur memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur sekaligus mendorong debitur untuk menunaikan kewajibannya.  
Problematika Representasi Kepentingan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Sengketa Sriwedari Perspektif Good Governance Ivankha Filma Setyowati; Fiprilia Tarfi Wachidah; Daffa Adnanabin; Nala Mugni Ibrahim; Risky Eka Cahyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6586

Abstract

Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bertujuan mewakili kepentingan negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut menimbulkan problematika normatif ketika negara berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sengketa keperdataan. Salah satu contoh konkret terlihat dalam sengketa Sriwedari di Kota Surakarta antara Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili Kejaksaan Negeri Surakarta dengan ahli waris KRMT Wiryodiningrat. Sengketa tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menunjukkan adanya konflik antara klaim aset pemerintah dengan hak keperdataan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika representasi kepentingan negara oleh Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa Sriwedari ditinjau dari perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dalam pembelaan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi litigasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kaburnya batas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah menyebabkan fungsi JPN berpotensi mengalami distorsi menjadi instrumen perlindungan kekuasaan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip good governance, khususnya pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap fungsi Jaksa Pengacara Negara agar lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan publik secara substantif dalam negara hukum demokratis.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Pada E-commerce di Indonesia Lintar Saputro; Mutia Rahayu; Muhamad Iqmal; Roni Rustandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6618

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik di platform marketplace. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pada transaksi digital di marketplace, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan regulasi, kompleksitas yurisdiksi lintas wilayah, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan regulasi teknologi informasi, penguatan peran BPSK dalam menangani sengketa digital, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital.

Page 312 of 312 | Total Record : 3118

 308   309   310   311   312 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue