cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 307   308   309   310   311 
Dinamika Kepemimpinan Perempuan: Studi Gender Pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (Himadiksio) Tahun 2020-2026 FKIP Untirta Jashinka; Stevany Afrizal; Rizki Setiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6261

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan gender dalam kepemimpinan organisasi mahasiswa, khususnya yang dipengaruhi oleh norma sosial dan struktur patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kepemimpinan perempuan dalam organisasi mahasiswa melalui perspektif interseksionalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kepemimpinan perempuan berlangsung secara bertahap dalam tiga fase. Pada fase awal, kepemimpinan perempuan masih menghadapi keterbatasan struktural dan pengaruh budaya patriarki sehingga legitimasi belum sepenuhnya kuat. Pada fase berikutnya, terjadi pergeseran menuju penilaian berbasis kompetensi, meskipun norma sosial masih berperan. Pada fase normalisasi, kepemimpinan perempuan semakin diterima dan dijalankan secara lebih substantif dalam organisasi. Namun demikian, perempuan sebagai pemimpin masih dihadapkan pada ekspektasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesimpulannya, dinamika kepemimpinan perempuan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor sosial yang saling beririsan dalam konteks organisasi mahasiswa.
Mitigasi Kebakaran Permukiman Padat Penduduk Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Lebinser Simatupang; Mujahidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6262

Abstract

Permukiman padat penduduk di Kota Medan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran akibat faktor fisik dan sosial lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mitigasi kebakaran, mengidentifikasi faktor penyebab tingginya risiko kebakaran, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif di kawasan permukiman padat penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk memperkuat validitas interpretasi data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi struktural telah dilakukan melalui penyediaan sarana pendukung seperti fire motor dan infrastruktur pemadam kebakaran. Namun, mitigasi non-struktural masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran. Faktor utama penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, kerusakan hidran, akses jalan sempit, serta parkir liar di kawasan padat penduduk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mitigasi kebakaran di Kota Medan masih bersifat reaktif sehingga diperlukan strategi integratif melalui penguatan regulasi keselamatan listrik, revitalisasi hidran, dan pemberdayaan relawan kebakaran (Redkar).
Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anggia Juniati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6267

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diwujudkan melalui mekanisme pemilu sebagai instrumen utama demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, asas kedaulatan rakyat telah diatur secara kuat dalam konstitusi dan UU Pemilu melalui prinsip luber jurdil serta penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan seperti praktik politik uang, rendahnya political literacy, perdebatan sistem pemilu, serta belum optimalnya pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran demokratis masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia masih berada pada tahap transisi dari demokrasi prosedural menuju substantive democracy sehingga diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, literasi politik, dan penegakan hukum agar prinsip kedaulatan rakyat dapat terwujud secara optimal.
Diskursus Publik dalam TikTok terhadap Kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak: Perspektif E-Democracy di Indonesia Naura Rania Bari; Silvia Zahra Zahira; Syaskia Safitri Nurrahman; Fatkhuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6271

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus publik di platform TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merefleksikan bentuk partisipasi digital dan ruang berekspresi dalam perspektif e-democracy di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap sembilan konten TikTok yang diunggah oleh akun media, kreator opini, dan pengguna personal selama periode Maret–April 2026. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi narasi, dan interpretasi berdasarkan teori digital democracy Jan van Dijk serta teori ruang publik Jürgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola respons publik utama, yaitu narasi dukungan yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, narasi penolakan yang menyoroti kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, serta narasi negosiasi yang menawarkan alternatif kebijakan seperti penguatan literasi digital dan pembatasan fitur parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai arena deliberasi digital yang memungkinkan warga menilai, memperdebatkan, dan mengevaluasi kebijakan negara secara terbuka. Namun, kualitas diskursus masih dipengaruhi oleh logika algoritma, viralitas, dan keterbatasan deliberasi rasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian e-democracy pada ranah partisipasi digital non-elektoral melalui TikTok sebagai ruang publik digital kontemporer di Indonesia.
Sex Education Ditinjau Dari Agama, Budaya, dan Psikososial Pratama Mukti, Intan; Mawar Setiawati; Larasati Nur Firzana; Muhammad Rizky Akbar; Muhajir A.M
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6272

Abstract

Pendidikan seks memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman remaja mengenai tubuh, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab sosial. Namun, di Indonesia, pembahasan seksualitas masih dianggap tabu sehingga penyampaiannya terbatas dan kurang terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendidikan seks dari perspektif agama, budaya, dan psikososial serta merumuskan pendekatan yang lebih integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks yang efektif tidak dapat hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi harus mengintegrasikan nilai moral, norma sosial, dan perkembangan psikologis individu. Dari perspektif agama, pendidikan seks menekankan pembentukan akhlak, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Dari sisi budaya, norma kesopanan menjadi hambatan sekaligus potensi dalam internalisasi nilai. Sementara itu, secara psikososial, remaja berada pada tahap perkembangan yang rentan sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara nilai dan implementasi yang dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi serta pesatnya perkembangan informasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seks berbasis integratif mampu membentuk kesadaran diri, perilaku bertanggung jawab, serta karakter remaja di era modern.
Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng Dewa Bagus Oka Prayudha; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6273

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.
Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Sektor Transportasi Umum (Trans Musi dan Angkutan Umum) Di Kota Palembang Muhammad Fadly Maulana; Aris Pirgilang Mursa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6274

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan aset daerah pada sektor transportasi umum, khususnya layanan Trans Musi dan Angkutan Kota (angkot) di kota Palembang, fokus kajian terletak pada tidak lagi beroperasinya bus berukuran besar Trans Musi serta dampaknya terhadap terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas manajemen aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset transportasi umum belum optimal, terutama pada aspek pemeliharaan dan perencanaan penggantian armada. Ketiadaan bus besar berdampak pada penurunan kapasitas angkut dan berpotensi menurunkan kualitas layanan.oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan strategis agar pengelolaan aset transportasi daerah lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur Erika Tampubolon; Aurora Rizky Cahyani; Siti Aqhira Salsabilla Adrismon; Luthfiya Afifah; Lysa Angrayni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6276

Abstract

Perkembangan teknologi digital, terutama platform sosial yang menggunakan algoritma, telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan anak di dunia maya. Algoritma yang fokus pada peningkatan interaksi pengguna sering kali mengabaikan keamanan dan kepentingan terbaik anak, yang dapat membuat anak terpapar pada materi yang tidak pantas dan berbahaya. Di samping itu, tindakan egois dari pengguna dewasa semakin memperburuk situasi dengan menjadikan anak sebagai subjek dalam konten digital tanpa memikirkan hak privasi dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat dari kerusakan algoritma serta egoisme digital terhadap kesejahteraan anak, meneliti regulasi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, serta mengevaluasi pentingnya pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah umur. Kajian ini disusun menggunakan metodologi hukum normatif. Penulis menggabungkan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku dengan pendekatan konseptual untuk mendapatkan gambaran hukum yang menyeluruh. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aturan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur secara spesifik tentang risiko digital yang dihasilkan oleh algoritma. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah awal dalam meningkatkan perlindungan anak di ranah digital melalui pendekatan yang berbasis pada risiko. Maka dari itu, diperlukan penguatan dalam peraturan, pengawasan terhadap platform digital, dan pembatasan akses media sosial untuk anak supaya anak mendapatkan perlindungan dengan maksimal.
Peran Etnomatematika dalam Mendukung Deep Learning terhadap Kreativitas Siswa Maharani, Israq; Lubis, Ulfa Annisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6278

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran etnomatematika dalam mendukung deep learning terhadap kreativitas siswa pada pembelajaran matematika di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya pembelajaran kontekstual dan bermakna yang mampu menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman budaya siswa. Etnomatematika memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami matematika melalui nilai budaya lokal, tradisi, serta praktik kehidupan sehari-hari, sedangkan deep learning menekankan pemahaman yang reflektif, kritis, dan bermakna. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan teknik matriks sintesis untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait etnomatematika, deep learning, dan kreativitas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etnomatematika dalam pembelajaran berorientasi deep learning mampu merangsang imajinasi siswa, mendorong pemecahan masalah secara fleksibel, dan menumbuhkan ide-ide matematis yang orisinal. Keberhasilan penerapan pendekatan ini dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang aktivitas pembelajaran berbasis budaya, keterlibatan aktif siswa, dan ketersediaan sumber belajar yang kontekstual
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Ira Restika; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6284

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, termasuk pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama masa perkawinan. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai akibat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan serta pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun sebagai bahan kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat mengubah status harta yang semula termasuk harta bersama menjadi harta terpisah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akibatnya, apabila terjadi perceraian, pembagian harta tidak secara otomatis mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian seperdua bagian, melainkan harus mengacu pada isi perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, perlindungan aset, dan pencegahan sengketa harta bersama pasca perceraian.

Page 309 of 312 | Total Record : 3118

 307   308   309   310   311 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue