cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 306   307   308   309   310 
Kedudukan Balu Luh Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Sebagai Krama Istri Di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Bali Suta, I Gede Wisnu Darma; Adnyani, Ni Ketut Sari; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Balu Luh serta penjaminan hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum adat di Desa Adat Abang Batudinding. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap awig-awig, pararem, dan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pararem Desa Adat telah mengatur klasifikasi Balu Luh beserta kewajiban adatnya, seperti ayahan, ngayah, dan kewajiban sosial lainnya. Dalam kondisi tertentu, Balu Luh juga menggantikan peran suami dalam struktur krama adat. Namun, pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban dibandingkan hak yang diterima. Dalam praktiknya, Balu Luh tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh, tetapi belum memperoleh hak yang seimbang, terutama terkait hak waris dan penguasaan harta peninggalan suami. Balu Luh umumnya hanya memperoleh hak pakai atas harta dengan persetujuan keluarga purusa. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan praktik adat akibat pergantian kepemimpinan desa adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan hukum dan keadilan gender.
Analisis Tingkat Keamanan Penggunaan Teknologi Biometrik Dalam Sistem Transaksi Digital Pada Bank Muamalat KCP Gowa Evi Sugiatni; Sudirman; Nuraeni gani; Kamaruddin; Asyraf Mustamin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan teknologi biometrik dalam transaksi digital pada Bank Muamalat KCP Gowa. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi biometrik sangat aman dan mudah digunakan oleh nasabah, dengan dukungan pandangan Islam yang positif asal penggunaannya bijaksana. Perlindungan data pribadi nasabah diatur oleh undang-undang terkait telekomunikasi dan transaksi elektronik, didukung oleh regulasi internasional. Meskipun biometrik menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti kesalahan identifikasi dan ketidakstabilan jaringan harus diatasi melalui regulasi yang lebih ketat oleh perusahaan.
Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia Ilham Aji Rmadhan; Ardiansyah Fuad Hilmy; Indah Suciati; Farensa Yudha Tamara; Alya Mukhbita Lubna Aulya; Santoso Budi Nurs-Al Umar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6234

Abstract

Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua pihak; namun demikian, pengadilan masih menerima puluhan ribu permohonan dispensasi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dispensasi nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah diberikan atas dasar prinsip kedaruratan dan kepentingan terbaik anak, namun inkonsistensi interpretasi hakim menghasilkan putusan yang beragam dan kerap kurang memadai dalam melindungi anak. Hukum Islam melalui konsep maslahah mursalah dan sadd al-dzari'ah mendukung pembatasan pernikahan anak dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama di atas tekanan adat maupun ekonomi. Instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi Hak Anak, juga memperkuat kewajiban negara untuk menghapus pernikahan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum komprehensif yang berpusat pada kepentingan anak, mengintegrasikan hukum positif dan prinsip hukum Islam, merupakan keharusan untuk melindungi anak dari dampak buruk pernikahan dini, dan merekomendasikan penguatan kapasitas yudisial serta koordinasi kebijakan lintas sektor.
Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan Mona Monika; Uswatun Hasanah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian dalam putusan verstek, serta untuk menganalisis upaya strategis yang dilakukan hakim dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Putusan Nomor 46/Pdt.G/2026/PA.Lbg serta wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak penggugat di Pengadilan Agama Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya tuntutan dalam gugatan, keterbatasan informasi akibat ketidakhadiran tergugat, serta tingkat pemahaman penggugat terhadap hak-haknya. Dalam perkara yang diteliti, penggugat telah mencantumkan tuntutan nafkah sehingga hakim memiliki dasar untuk mengabulkannya dalam putusan. Selain itu, upaya strategis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dilakukan melalui pemberian penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak setelah perceraian, pemeriksaan perkara secara cermat meskipun diputus secara verstek, serta pertimbangan yang memperhatikan kondisi yang terjadi dalam persidangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi istri tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada peran aktif hakim serta kesadaran pihak yang berperkara.
Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah: Peran Literasi Digital Guru dalam Efisiensi Administrasi Lailatul Aminah; Isma Sholikhatul Alfain; Maizah, St.; Prabowo, Sugeng Listyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan literasi digital guru sebagai penggerak dalam optimalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sekolah. Digitalisasi telah mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan SIM sebagai solusi untuk pengelolaan administrasi yang lebih efisien. Namun, keberhasilan penggunaan SIM tidak hanya bergantung pada tersedianya infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, terutama pemahaman digital para guru yang menjadi pengguna utama sistem tersebut. Metodologi yang diterapkan ialah studi literatur (systematic literature review), dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang tergolong dalam basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA, yang memiliki kriteria diterbitkan dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2026. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa guru yang memiliki literasi digital tinggi cenderung menggunakan fitur SIM dengan lebih efektif, memiliki tingkat kesalahan dalam memasukkan data yang lebih rendah, dan mampu menyesuaikan diri dengan lebih cepat pada pembaruan sistem. Di sisi lain, rendahnya literasi digital menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penggunaan SIM secara maksimal, di samping masalah lain seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya prosedur operasional standar yang jelas, serta minimnya dukungan kebijakan dari pihak manajemen sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi SIM memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan keterampilan digital guru secara berkelanjutan, dukungan kepemimpinan yang visioner, dan pembangunan ekosistem digital yang kondusif di lingkungan sekolah.
Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia Detaris Gulo; Diki Zukriadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6243

Abstract

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman online. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur serta hambatan pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan debitur telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Perlindungan tersebut mencakup transparansi informasi, kerahasiaan data pribadi, dan larangan penagihan intimidatif. Namun, implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum masyarakat, maraknya pinjaman online ilegal, dan lemahnya pengawasan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi debitur.
Relasi Kuasa Dalam Praktik Bullying Di Lingkungan Sma: Analisis Perspektif Michael Foucault Silangit, Mauren; Situmeang, Debora; Safriyanto, Ricky; Adib Saputra, Muhammad; Taqwa, Ridhah; Asni Sari, Kurnia; Ilham, Ilal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6244

Abstract

Fenomena bullying di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan persoalan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar penyimpangan perilaku individu.  ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bullying di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai manifestasi relasi kuasa dalam institusi pendidikan. Berangkat dari kecenderungan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan faktor psikologis individu, artikel ini menawarkan pembacaan yang lebih struktural dengan menggunakan perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui kajian literatur terhadap jurnal ilmiah nasional terbitan 2020–2025 yang relevan dengan isu bullying, dominasi sosial, dan kekerasan simbolik. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perundungan tidak berdiri sebagai tindakan personal semata, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui mekanisme disiplin, normalisasi, dan pengawasan dalam struktur sekolah. Budaya senioritas, stratifikasi kelompok sebaya, serta sistem klasifikasi siswa berkontribusi dalam membentuk hierarki sosial yang membuka ruang dominasi dan subordinasi. Proses normalisasi menjadikan perundungan kerap dianggap sebagai dinamika wajar pergaulan remaja. Dengan demikian, penanganan bullying memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh perubahan struktural dan kultural dalam relasi sosial di sekolah.
Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD di Kota Malang Vike Agestian Frastami; Kirani Felita June; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6245

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah
Implementasi Kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) oleh Pemerintah Kota Surabaya Nur Intan Agustriani Ginting; Nadia Ayu Ardiani; Dwi Khoirotul Utami; Yesha Verlita Evelin; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Tjitjik Rahayu; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (KRISNA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan latar belakang masih tingginya angka putus sekolah yang menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Program KRISNA merupakan inovasi pendidikan kesetaraan berbasis komunitas yang menyediakan akses pendidikan nonformal secara gratis dan fleksibel melalui PKBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik dalam memperluas akses pendidikan, didukung oleh SOP, sistem digital, dan koordinasi lintas sektor, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tutor, rendahnya motivasi peserta, serta faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi, dan pendekatan sosial yang lebih adaptif agar implementasi program lebih optimal dan berkelanjutan.
Analisis Ketahanan Masyarakat Pasca Bencana Likuifaksi di Kota Palu melalui Prespektif Resiliensi Safaura Meysa Putri Adhiatsa; Nabila Naswa Zahra Rohima; Oktavia Kurnia Ramadhani; Nia Nur Qur’any Agustin; Fatma Anriyani Yusuf; Yunita Eka Dia Safitri; M. Noer Falaq Al Amin; Nuh Krama Hadianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6260

Abstract

Bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi telah terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, mengakibatkan disrupsi multidimensi yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan masyarakat pasca-likuifaksi menggunakan konsep resiliensi C. S. Holling, serta menganalisis dinamika antara kebijakan pemerintah dan kemampuan adaptasi masyarakat di lapangan. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis studi literatur, dengan mengolah data sekunder dari laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa bencana ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai Rp 18,48 triliun dan hilangnya mata pencaharian bagi 94.500 pekerja. Dalam menghadapi tantangan, masyarakat menunjukkan kemampuan resiliensi yang luar biasa melalui strategi adaptasi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemerintah turut serta dalam pemulihan melalui program relokasi tempat tinggal permanen dan dukungan pemulihan ekonomi berbasis prinsip Build Back Better. Namun, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih muncul akibat isu legalitas lahan dan ketidakmerataan akses ekonomi di daerah relokasi. Berdasarkan analisis siklus adaptif Holling, saat ini masyarakat berada dalam fase reorganisasi, di mana modal sosial berfungsi sebagai fondasi utama untuk bertahan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah bahwa ketahanan jangka panjang masyarakat Kota Palu sangat tergantung pada penyelesaian status lahan serta penyediaan fasilitas ekonomi di area relokasi agar penduduk tidak kembali ke lokasi berbahaya. Kolaborasi antara kebijakan mitigasi yang konsisten dan penguatan modal sosial lokal akan menjadi aspek penting dalam menciptakan komunitas yang tangguh secara berkelanjutan.

Page 308 of 312 | Total Record : 3118

 306   307   308   309   310 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue