cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 308   309   310   311   312 
Strategi Pengelolaan BUMDes Kencana Sari Amertha Desa Penglatan untuk Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Berkelanjutan Purnami, Luh Desy; Suci, Ni Made
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6314

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes Kencana Sari Amertha Desa Penglatan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing berkelanjutan. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kendala operasional, seperti tingginya tunggakan pelanggan, gangguan pelayanan, serta sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung analisis SWOT melalui matriks IFAS dan EFAS. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan pengelola BUMDes serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan telah diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara sistematis. Unit usaha air bersih menjadi penyumbang utama keberlanjutan operasional yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pelanggan dari 1.690 pelanggan pada tahun 2024 menjadi 1.755 pelanggan pada tahun 2025. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama BUMDes terletak pada pengelolaan usaha yang terstruktur, perencanaan berbasis data, dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, kelemahan utama meliputi keterbatasan operasional dan sistem administrasi digital yang belum optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem administrasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan efektivitas pengelolaan operasional diperlukan untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha BUMDes secara berkelanjutan.
Media Sosial Kampus dan Disiplin Mahasiswa: Analisis Foucault Yogi Alja'is Fadillah; Shalsa Badisyafitri; Pratama, Rangga; Sununianti, Vieronica Varbi; Istiqoma; Kurniawan , Deni Aries
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6316

Abstract

Penelitian ini mengkaji perilaku mahasiswa di media sosial kampus dalam perspektif kuasa dan disiplin. Perkembangan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan grup pesan telah menciptakan ruang sosial baru yang memberikan kesan kebebasan berekspresi bagi mahasiswa. Namun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebebasan tersebut benar-benar nyata atau justru dibentuk oleh pengawasan dan kontrol sosial yang tidak terlihat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan media sosial, pengawasan, dan relasi kuasa. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap literatur yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung mengatur perilaku digitalnya dengan menyesuaikan konten terhadap ekspektasi sosial, rasa takut terhadap penilaian negatif, serta norma institusi. Interaksi seperti likes, komentar, dan visibilitas menciptakan bentuk pengawasan tidak langsung yang mendorong disiplin diri. Selain itu, kuasa bekerja secara tidak terlihat melalui proses normalisasi yang membentuk perilaku tanpa paksaan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan di media sosial sebenarnya berada dalam batasan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial kampus menjadi ruang disiplin modern yang membentuk perilaku mahasiswa melalui mekanisme kuasa dan pengawasan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Bandar Lampung Angelica Sheren Maharani; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6317

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bandar Lampung. Padahal, penetapan perwalian memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak LKSA Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penetapan perwalian meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, dan minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan dari 93 LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya LKSA Yayasan Bussaina yang aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan hukum agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.
Analis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Pengelolaan Hutan Di indonesia Mila Anggia; Aisyah Tiara Novita Fitri; Nor Hidayah Pratiwi; Lysa Angrayni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek landasan hukum, implementasi, serta tantangan dan upaya penguatannya. Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengakuan administratif yang panjang, tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta ketidakharmonisan regulasi antar sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta menganalisis realitas empiris di lapangan guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat relatif progresif, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan utama terletak pada konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengakuan wilayah adat, penguatan mekanisme partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan terwujud tata kelola hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak konstitusional masyarakat hukum adat..
Implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana: Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Mendukung Pendidikan Berkualitas Shadiyah, Salma; Salsa Billa, Zahra; Nurassifa, Hellen; Kusuma, Anggita; Wulandari, Anggi; Rahayu, Tjijik; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6335

Abstract

Akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Satu Kartu Keluarga Satu Sarjana di Kota Surabaya sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menitikberatkan pada isi kebijakan dan konteks implementasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di UPTD Liponsos Kalijudan sebagai pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya kuliah, fasilitas asrama, uang saku, sarana belajar, dan pendampingan akademik selama masa studi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kuota penerima, ketergantungan pada pihak eksternal, sinkronisasi data yang belum optimal, serta koordinasi antarpelaksana yang belum sepenuhnya efektif. Secara umum, program ini memberikan manfaat nyata dalam memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dan berpotensi menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meskipun demikian, penguatan koordinasi, perluasan cakupan penerima, dan keberlanjutan pendanaan masih diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Transformasi Pendidikan Nasional Khoirunnisa, Silvi Rahma Dhani; Pertiwi, Elsa Wahyu; Prabawati, Indah; Sumarsyah , Wilda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6336

Abstract

Program Merdeka Belajar muncul sebagai inisiatif utama untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia, menggeser pendekatan konvensional kea rah pembelajaran yang lebih otonom, berfokus pada peserta didik, dan responsif terhadap dinamika era modern. Studi menganalisis pelaksanaan program tersebut menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka dan data sekunder dari berbagai institusi pendidikan. Elemen kunci mencakup simplifikasi kurikulum, penghentian Ujian Nasional, kebebasan guru dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta sistem zonasi penerimaan murid guna meminimalkan ketidakadilan akses belajar. Temuan analisis menyoroti manfaat nyata, termasuk naiknya semangat belajar siswa lewat tugas berorientasi keterampilan, pembentukan kepribadian menyeluruh, dan pengoptimalan waktu pengajar untuk metode inovatif. Di sisi lain, hambatan yang muncul adalah minimnya sarana digital di wilayah pedesaaan, ketidaksiapan kemampuan guru terhadap strategi pengajaran mutakhir, serta penolakan terhadap peralihan dari penguasaan hafalan ke pemahaman konseptual yang lebih dalam. Ketidakseimbangan antarwilayah juga menjadi penghalang utama bagi kelanjutan program ini, dengan institusi kota lebih lincah beradaptasi dibanding daerah terisolasi. Untuk memaksimalkan reformasi tersebut, studi ini menawarkan pelatihan intensif bagi tenaga pendidikan, pemanfaatan teknologi sebagai pendukung proses belajar, dan pengawasan berbasis data untuk penilaian rutin. Pendekatan diharapkan memperkuat pendidikan SDGs ke-4 serta mendukung Indonesia Emas 2045.
Kepatuhan UMKM Gegerkalong terhadap Penambahan Biaya Transaksi Modern: Pendekatan Teori Tom R. Tyler Siti Farisah, Afwa; Helsera Anzani, Helsi; Aryandhana Mulyana Haris, Dea; Khalid Abdurrahman, Muhammad; Balqis Mulaykah, Hana; Hanif Al-Muttaqiin, Naufal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6339

Abstract

Transformasi sistem pembayaran digital sering kali memicu keresahan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat penerapan biaya layanan yang dinilai kurang transparan. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak ketiadaan transparansi regulasi biaya transaksi terhadap resistensi dan niat kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Gegerkalong. Studi ini mengisi celah literatur dengan mengevaluasi sejauh mana krisis informasi dan tekanan ekonomi memicu runtuhnya legitimasi aturan sistem pembayaran digital melalui lensa keadilan prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami peristiwa ketidakpatuhan di kalangan pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara cross-sectional kepada sepuluh pelaku UMKM yang aktif menggunakan layanan QRIS dalam transaksi harian mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan pelaku UMKM memandang regulasi pemotongan biaya sebagai tindakan eksploitatif. Kondisi ini pada akhirnya mendorong praktik resistensi nyata berupa pengenaan biaya tambahan (surcharge). Temuan ini membuktikan bahwa hilangnya kepercayaan pada prosedur regulasi secara langsung merusak niat kepatuhan sukarela pelaku UMKM. Kesimpulannya, otoritas pembuat kebijakan dan penyedia layanan keuangan harus memprioritaskan transparansi informasi dan perlindungan margin laba UMKM daripada sekadar mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat paksaan.
Pemikiran Pendidikan Ibnu Sina Dan Relevansinya Sekarang Ikram Humaidi; Siti Khotizah; Ulfatul Makrifah; Raysa Sabina Putri; Fika Sartika; Nabila Azzahra; Salwa Winari; Farhan Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6343

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemikiran pendidikan Ibnu Sina serta relevansinya dengan sistem pendidikan modern. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya mengkaji kembali pemikiran pendidikan klasik Islam yang masih memiliki nilai актуal dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini, khususnya dalam aspek pembentukan karakter, pembelajaran holistik, dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Ibnu Sina tentang klasifikasi ilmu, tujuan pendidikan, kurikulum, serta metode pembelajaran, kemudian mengaitkannya dengan praktik pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang bersumber dari berbagai karya klasik dan referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Sina bersifat komprehensif karena mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan spiritual, serta menekankan pentingnya penyesuaian metode pembelajaran dengan perkembangan psikologis, minat, dan bakat peserta didik. Selain itu, gagasannya tentang pendidikan anak usia dini, pembentukan akhlak, dan pembelajaran berbasis pengalaman terbukti masih sangat relevan dalam konteks pendidikan modern. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Sina dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih humanis, holistik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Konsep Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali Ikram Humaidi; Adil Nuruddin Syamil; Annisa Ramadhanti; Asrarie Siti Ariyanggi; Biah Sabandyani; Fitri Aulia; Putri Audian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6347

Abstract

Artikel ini membahas konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan pembentukan manusia yang sempurna (insan kamil) melalui keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Pendidikan menurut Al-Ghazali tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembinaan moral, spiritual, serta pembentukan karakter peserta didik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, mengkaji pandangannya tentang psikologi pendidikan dan perkembangan anak, serta mengetahui peran pendidik, metode pendidikan, dan klasifikasi ilmu dalam proses pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang anak sebagai amanah yang memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang tepat sejak usia dini. Guru memiliki peran penting sebagai pembimbing dan teladan dalam membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Metode pendidikan yang dianjurkan meliputi keteladanan, nasihat, pembiasaan melakukan kebaikan, serta pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, Al-Ghazali juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menjadi ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, dan ilmu yang perlu dibatasi, sehingga pendidikan diarahkan pada pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, konsep pendidikan Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, moral, dan spiritual dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Allah SWT. Kata kunci: Pendidikan Islam, Imam Al-Ghazali, Psikologi Pendidikan, Perkembangan Anak, Akhlak
Analisis Yuridis SEMA 3 Tahun 2018 Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Novalita br Siboro; Dita Febrianto; Selvia Oktaviana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6388

Abstract

Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum terbitnya SEMA tersebut, terdapat dualisme yurisprudensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana PHI seringkali menyatakan diri tidak berwenang mengadili tuntutan PMH karena dianggap merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 membawa transformasi signifikan dengan menegaskan kewenangan PHI untuk memeriksa dan memutus gugatan PMH sepanjang perbuatan tersebut timbul dari hubungan kerja. SEMA ini memberikan dampak positif berupa efisiensi peradilan melalui penyelesaian sengketa dalam satu forum, pencegahan putusan yang saling bertentangan, serta peningkatan perlindungan hak konstitusional pekerja atas ganti rugi yang komprehensif. Meskipun demikian, penerapannya di berbagai PHI masih belum seragam dan menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PHI serta kedudukan SEMA dalam hierarki norma hukum nasional.

Page 311 of 312 | Total Record : 3118

 308   309   310   311   312 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue