cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Telaah Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023: Studi Lapangan Di Desa Cikoang Evhy Sekarwangi Putri; Usman Jafar; Rahmiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6286

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menata kawasan kumuh di Desa Cikoang serta amanat undang‑undang yang menuntut kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode normatif syar’i dan empiris. Data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama, serta observasi langsung di lapangan yang dipadukan dengan literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda telah memberikan dampak nyata berupa program bedah rumah, pembangunan jamban sehat, perbaikan saluran drainase, pembangunan jalan tani, serta kerja bakti rutin yang melibatkan masyarakat. Nilai filosofisnya tercermin dalam kebersihan sebagai bagian dari iman, serta prinsip ta’awun (tolong‑menolong) dan syura (musyawarah) dalam pelaksanaan program. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, lemahnya pendataan penerima manfaat, dan minimnya infrastruktur pendukung, sehingga prinsip keadilan distribusi belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, perda ini selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan maqasid al‑shari’ah, tetapi memerlukan penguatan verifikasi partisipatif, transparansi distribusi, serta konsistensi pelaksanaan. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kebijakan berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai‑nilai Islam
Pemanggilan Melalui Kantor Pos Dalam Sistem E-Court Pada Perkara Perceraian Menjamin Partisipasi Nyata Para Pihak Dalam Persidangan Tanpa Mengorbankan Asas Penelitian Yang Adil (Fair Trial) Anisa Putri Aprili Susilawati; Suyaman, Prahasti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6290

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan E-Court sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian serta relevansinya dalam menjamin partisipasi nyata para pihak tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam persidangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta potensi keterlambatan pengiriman surat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pemanggilan yang adaptif agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
Dinamika Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Penjual Koran di Kota Kupang: Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Studi Literatur Yohana Kristina Nima; Naitboho, Yufitris; Mase, Febiana Elisabet; Selan, Nelson Alberto; Atulolon, Maimuna Faizah Rahma; Mas'ud, Fadil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6291

Abstract

Fenomena anak penjual koran di lampu merah Kota Kupang menunjukkan masih terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang berdampak pada hak pendidikan, perlindungan, dan perkembangan sosial anak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak dengan implementasi penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari perspektif hak anak dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu eksploitasi anak dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Kupang belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Faktor ekonomi keluarga, budaya sosial yang menormalisasi pekerja anak, serta rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintah turut memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Aktivitas anak sebagai penjual koran juga berdampak terhadap pendidikan, kondisi psikologis, dan perkembangan sosial anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan multidimensional melalui penguatan kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.
The Implementation Of Assessment In An Inclusive English Classroom Siti Aisaturrohmi Mukassyafah; Dewi, Ni Luh Putu Eka Sulistia; A.A. Gede Yudha Paramartha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6292

Abstract

This study aims to explore the implementation of assessment in inclusive classrooms for English language learning at SDN 1 Munduk. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research subjects consisted of one fourth-grade English teacher and one student with learning difficulties studying in a regular inclusive classroom. The results showed that the teacher had implemented diagnostic, formative, and summative assessments with several forms of adjustments according to the students' needs. In diagnostic assessments, the teacher tended to use the same assessment for all students to determine their initial abilities and learning needs. In formative assessment, the teacher differentiated assessments by simplifying tasks, providing clearer instructions, allowing extra time, and offering assistance during the assessment process. Additionally, the teacher planned adjustments for summative assessments while maintaining the same competency standards. These adjustments included reducing the number of questions, offering oral response options, simplifying the language of the questions, and providing support throughout the assessment. This study also identified several challenges in implementing assessments in inclusive classrooms, such as differences in student abilities within a single class, time constraints, a lack of training related to inclusive assessment, and the absence of a specific reporting system for students with learning difficulties. The study concluded that implementing assessments in inclusive classrooms requires flexibility, adjustments, and appropriate support so that all students can demonstrate their learning abilities optimally.
Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Joceline Larissa Pratama Ginting; Anggi Defira Marchegiani; Annisa Aulia Rahmah; Legina Ayu Puspita; Melanika Netta Anggraini; Tjitjik Rahaju; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6293

Abstract

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat pekerjaan informal yang tinggi. Di Kelurahan Manyar Sabrangan, program ini menjadi relevan dalam menjawab keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya serta menilai efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya telah berjalan cukup efektif dalam menyediakan lapangan kerja sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta belum adanya sistem pengawasan dan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, program masih cenderung berorientasi jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Program Padat Karya efektif sebagai solusi sementara, namun memerlukan penguatan sistem dan keberlanjutan kebijakan agar dampaknya lebih optimal.
Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya Kadek Bintang Sasana; Gede Putu Agus Jana Susila
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Aerofood ACS Surabaya, sedangkan objek penelitian meliputi disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 109 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan rumus Taro Yamane. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) disiplin dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan (3) motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin dan motivasi kerja karyawan, maka akan semakin meningkat kinerja karyawan pada PT Aerofood ACS Surabaya.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Aset Digital dan Implikasinya Sebagai Objek Waris di Indonesia Atho'illah Azizul Haqqy; Asdiwan Asruddin; Jeremia James Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6298

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara individual. Di Indonesia, pengaturan terhadap aset digital masih bersifat parsial dan sektoral, khususnya terbatas pada pengakuan aset kripto sebagai komoditi dalam rezim perdagangan berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasinya sebagai objek waris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud, namun karakteristiknya yang bergantung pada sistem teknologi dan akses privat menimbulkan kesenjangan antara kepemilikan yuridis dan penguasaan faktual. Selain itu, keberadaan ketentuan layanan (terms of service) pada platform digital berpotensi menimbulkan konflik dengan hukum waris dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan konsep kepemilikan dan akses, serta pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pengalihan aset digital dalam konteks pewarisan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di era digital.
Evaluasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) Mendukung Pencapaian SDGS: Studi Kasus RW 03 Jambangan, Kota Surabaya Yesha Verlita Evelin; Blezend Syahrira Rona MayNando; Salma Shadiyah; Ahmad Fikri Naufal Akbar; Nadia Ayu Ardiani; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6304

Abstract

Perubahan iklim sebagai isu global serius mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai strategi adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi implementasi ProKlim di RW 03 Jambangan, Surabaya yang merintis pengelolaan lingkungan mandiri sejak 2002 dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran kebijakan tersebut dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kriteria evaluasi William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan; pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, serta dokumentasi. ProKlim di RW 03 terbukti sangat efektif, dengan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di semua RT, penggunaan energi terbarukan melalui panel surya, serta resolusi masalah lingkungan hingga 80%. Program ini menunjukkan ekuitas lewat partisipasi inklusif PKK dan karang taruna, yang memberi dampak ekonomi signifikan bagi warga. Tahun 2021, RW 03 memperoleh predikat "ProKlim Lestari" sebagai penghargaan nasional bergengsi. Kesimpulannya, sukses ProKlim didorong inisiatif bottom-up masyarakat jangka panjang, membuktikan partisipasi lokal kuat sebagai faktor utama capaian SDGs 13.
Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan KUHP: Studi Kasus Nomor 1244/Pin.B/2025/PN Medan Rifky Azulfiy Alfayed Batubara; Muhammad Ridwan Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi kasus Putusan Nomor 1244/Pid.B/2025/PN Medan. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP, implikasi putusan terhadap upaya pencegahan kejahatan, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan, serta didukung data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun penegakan hukum masih cenderung bersifat represif dan belum optimal dalam aspek pencegahan. Faktor penyebab kejahatan meliputi aspek ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya sistem pengamanan. Putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap upaya pencegahan kejahatan, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan preventif, optimalisasi teknologi dalam penyidikan, serta peningkatan peran masyarakat dan aparat penegak hukum.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Gianyar Pande Komang Ayu Sinta Lestari; Anantawikrama Tungga Atmadja; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mengidentifikasi kendala substantif yang terjadi dalam praktik penyusunan, serta merumuskan saran perbaikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan LKPD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan oleh BPKAD, dilanjutkan dengan review internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendala substantif yang teridentifikasi meliputi: gangguan sistem informasi pada akhir tahun anggaran, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap SAP berbasis akrual, keterbatasan kuantitas SDM, keterlambatan penyampaian data dari OPD, serta dominannya pengendalian yang bersifat korektif dibandingkan preventif. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar OPD, kompleksitas proses konsolidasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta belum optimalnya koordinasi. Saran tindak mencakup penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis berkelanjutan, penguatan knowledge management, penataan distribusi SDM, penguatan pengendalian preventif, serta perbaikan manajemen waktu.