cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 327   328   329   330   331 
Collaborative Governance in The ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) Program in Surabaya Hineli Yusdika Jabur; Amelia Putri Muliawati; Revallina Naftaly Sya’hana Putri; Ardiyansah; Tjitjik Rahaju
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6722

Abstract

Pengangguran dan terbatasnya ak ses informasi lowongan kerja masih menjadi tantangan signifikan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, memulai Program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK) sebagai platform digital yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaboratif dalam Program ASSiK menggunakan teori Ansell dan Gash (2008), dengan fokus pada empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus digunakan, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil melibatkan pemerintah, perusahaan swasta, tim teknologi informasi, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, dengan penempatan kerja meningkat dari 2.570 pada tahun 2020 menjadi 7.880 pada tahun 2025. Namun, beberapa tantangan masih tetap ada, termasuk sosialisasi program yang tidak merata, gangguan sistem digital, koordinasi antar pemangku kepentingan yang kurang optimal, dan dukungan pasca penempatan yang terbatas. Program ASSiK menunjukkan implementasi tata kelola kolaboratif yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pendampingan peserta, dan optimalisasi sistem layanan untuk memastikan manfaat program dirasakan secara adil oleh semua peserta.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak : Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/Pn Gns Agung Adisaputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6724

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan dan psikis korban. Dalam konteks peradilan pidana, peran hakim sangat krusial dalam menjatuhkan pidana badan yang adil dan proporsional terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas hakim dalam melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas pertimbangan hakim dan hambatan struktural dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak. Permasalahan yang dikaji mencakup dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana badan terhadap pelaku, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS sebagai sumber utama. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis data lapangan melalui studi dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi terhadap surat putusan, serta wawancara terbatas untuk memperoleh pemahaman kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN GNS menjatuhkan pidana badan berdasarkan pembuktian secara sah dan meyakinkan melalui keterangan korban, saksi, serta visum et repertum. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan dampak jangka panjang atas perbuatan terdakwa. Namun, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pertimbangan hakim, antara lain terbatasnya waktu akibat beban perkara yang menumpuk, belum optimalnya perlindungan terhadap korban anak dari LPSK, hingga belum sinkronnya antara KUHP dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, faktor sosial seperti tekanan dari lingkungan dan keterbatasan sarana forensik turut menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak untuk menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan korban anak. Selain itu, penguatan peran LPSK serta peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami psikologi korban anak menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penjatuhan pidana badan dalam perkara pencabulan terhadap anak
Strategi Manajemen Media Dakwah dalam Meningkatkan Efektivitas Penyampaian Pesan Islam di Era Digital Nikho Naufal Syafiq; Dede Juansyah; Tiara Dewi Cahyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6726

Abstract

Inovasi modern dalam teknologi komunikasi, seperti maraknya platform berbagi video daring seperti YouTube, telah memberikan pengaruh signifikan pada metode penyampaian khutbah Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis saluran YouTube Adi Hidayat melalui lensa strategi manajemen media dakwah untuk meningkatkan penyebaran konsep-konsep Islam dalam konteks media digital kontemporer. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan teknik deskriptif. Publikasi ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas komunikasi dakwah dan media digital, serta video dakwah di YouTube, dikonsultasikan untuk mengumpulkan data. Menurut hasil penelitian, strategi manajemen media dakwah terdiri dari empat tahapan: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagai instrumen yang hebat untuk dakwah, YouTube menawarkan mode komunikasi yang lebih adaptif dan partisipatif serta memiliki jangkauan audiens yang luas. Meningkatnya minat untuk mempelajari Islam melalui platform internet, terutama di kalangan generasi muda, merupakan tanda keberhasilan dakwah digital. Sebaliknya, dakwah digital memiliki tantangan seperti penyebaran informasi palsu, komentar negatif dan hoaks di media sosial, serta konten yang kurang menarik yang bersaing dengan hiburan. Manajemen media yang terampil, kreatif, dan fleksibel sangat penting untuk penyebaran ajaran Islam yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penerapan Tapping Box : Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Afifah Ghaniyya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6727

Abstract

TPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemanfaatan perangkat Tapping Box dalam upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu guna mengoptimalkan perolehan pajak daerah, khususnya dari sektor restoran. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya tantangan terkait kepatuhan wajib pajak, transparansi pelaporan, serta keterbatasan efektivitas sistem pengawasan manual yang berpotensi menimbulkan manipulasi data transaksi. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah pendekatan sosio-yuridis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bapenda serta pelaku usaha, dilengkapi dengan observasi lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur dan dokumen relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Bapenda telah berhasil mengimplementasikan sejumlah 150 unit Tapping Box di berbagai objek pajak, mencakup restoran, hotel, dan pusat rekreasi. Penggunaan perangkat ini telah terbukti meningkatkan pengawasan perpajakan langsung serta memperjelas dan mencatat secara akurat. Selain itu, program "undian struk belanja" juga membantu memotivasi masyarakat untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Setelah pemasangan Tapping Box pada enam bulan pertama tahun 2024, terjadi peningkatan pendapatan pajak restoran sebesar 12–18 persen. Namun, studi ini juga mengungkapkan beberapa masalah, termasuk ketidaksesuaian peralatan dengan sistem kasir, gangguan sinyal, pemadaman listrik, perangkat yang sengaja dinonaktifkan, dan kemampuan staf yang buruk dalam mengelola data. Secara keseluruhan, perangkat Tapping Box memiliki pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, tetapi penggunaannya yang efektif membutuhkan dukungan regulasi yang lebih baik, peningkatan keterampilan karyawan, dan edukasi berkelanjutan bagi pemilik perusahaan.
Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024 Putu Asih Rahayu; Nyoman Ari Surya Dharmawan; Putu Yunartha Pradyana Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD Kabupaten Buleleng periode 2016–2024 serta mengidentifikasi tren perkembangan kontribusinya. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika desentralisasi fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kajian ini menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, teori desentralisasi fiskal, serta konsep kontribusi dan analisis tren PAD sebagai landasan teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis kontribusi dan analisis tren metode Least Square. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016–2024 yang diperoleh melalui dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan terhadap empat komponen PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah menjadi komponen dominan dalam struktur PAD Kabupaten Buleleng, sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi relatif rendah. Analisis tren menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi pajak daerah, sementara komponen lainnya mengalami fluktuasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi PAD perlu difokuskan pada penguatan sektor pajak daerah, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan retribusi dan aset daerah guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Syar’iyyah Aemar Dimasti; Darussalam Samsuddin; Abdul Syatar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian memfokuskan pada pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi, implikasi konstitusional pemisahan pemilu, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum politik Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan keserentakan pemilu sebagai keserentakan fungsional berdasarkan kategori pemilihan. Pemisahan pemilu dinilai bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi beban penyelenggara pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah selama mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat
Upaya Penangulangan Tindak Pidana Exploitasi Anak Dalam Presfektif Viktomologi Di Kabupaten Buleleng Putu Andika Putra Diartawan; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pola penanggulangan eksploitasi anak yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan respons terhadap tindakan eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap penerapan norma hukum dalam kehidupan sosial. Data primer (Field Research) diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, serta pengumpulan data dari kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait penanganan kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng. Data sekunder diperoleh dari jurnal relevan, laporan, dan putusan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan eksploitasi anak telah dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan terpadu, namun belum optimal. Pendekatan viktimologis dalam penanganan korban telah diterapkan tetapi belum bersifat holistik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan kondisi faktual di masyarakat. Faktor penyebab eksploitasi anak bersifat multidimensional sehingga diperlukan peningkatan pencegahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Tunjangan Kinerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Sukasada Komang Nopa Kerya Putra; I Putu Julianto; I Gede Putu Banu Astawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6735

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, tunjangan kinerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan desa. Populasi yang digunakan pada penelitian ini menyangkut perangkat desa yang berada di daerah Kecamatan Sukasada. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh diperoleh jumlah sampel sebanyak 45 orang responden guna memastikan data yang respresentatif. Seluruh variabel dinilai dengan menggunakan skala likert melalui metode pengumpulan data primer berupa kuesioner yang disebarkan secara terstruktur. Dalam proses pengolahan data, peneliti menerapkan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian secara empiris menunjukan bahwa Sistem Informasi Akuntasi (SIA) memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap efektivitas kinerja keuangan desa di Kecamatan Sukasada. Sebaliknya, variabel Tunjangan Kinerja ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan tersebut. Selain itu, komitmen organisasi juga menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja keuangan desa di wilayah tesebut. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aspek teknologi informasi lebih dominan dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan desa dibandingan faktor manajerial lainnya.
Pengaruh Lifesytle Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa di Surabaya dan Potensi Konflik Sosial yang Ditimbulkan Demas Edra Wiryawan Ashari; Diva Amelya Putri Cahyani; Yolanica Zyuan Amanda3
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6736

Abstract

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah kota Jakarta. Masyarakat yang tinggal di Kota Surabaya tidak hanya penduduk asli, tapi juga masyarakat yang berasal dari desa. Laju pertumbuhan masyarakat Surabaya disebabkan karena melihat bahwa peluang kerja di daerah Surabaya lebih besar. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat baik dari kalangan dewasa maupun pelajar. Selain tujuan bekerja kota Surabaya menjadi sasaran pelajar untuk menimba ilmu dijenjang universitas. Kondisi demikian yang menjadikan Surabaya sebagai kota metropolitan. Bangunan-bangunan tinggi banyak dijumpai di daerah Surabaya seperti pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan. Kondisi demikian memberikan perubahan bagi pelajar perkotaan yang berasal dari desa ke kota untuk menuntut ilmu. Artikel ini mengkaji mengenani bagaimana gaya hidup mahasiwa yang datang dari desa ke Surabaya melihat kondisi lingkungan kampus yang banyak mahasiswa dari daerah namun mengalami perubahan gaya hidup. Pada artikel penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Kemudian dari data yang diperoleh di jabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini Dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada informan adalah gaya hidup meliputi cara berpakaian yang cenderung memilih produk branded, kebiasaan nongkrong, dan gaya bahasa yang cenderung logat bahasa Surabaya. Kondisi demikian terjadi karena proses perubahan budaya dari daerah yang cenderung sederhana menjadi budaya kota yang identik dengan kehidupan mall dan nongkrong, sehingga bukan hanya cara berpakaian yang berubah namun pola kebiasaan siswa daerah juga mengalami perubahan.
Eksistensi Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Perspektif Siyasah Syariah Andi Ahsanulhaq A. Patra; Kurniati; Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6740

Abstract

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib merupakan regulasi internal DPR yang memperkuat fungsi pengawasan legislatif melalui Pasal 228A. Ketentuan ini menimbulkan polemik karena dianggap berpotensi melampaui kewenangan konstitusional DPR dan mengganggu prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dalam perspektif siyasah syar’iyyah dengan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR, namun Pasal 228A berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, mekanisme tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan (‘adalah), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah) agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Page 329 of 383 | Total Record : 3823

 327   328   329   330   331 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue