cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 326   327   328   329   330 
Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Silvani Elsa Fitriana; Asrul Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Pengelolaan BMN merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara karena berkaitan dengan tertib administrasi, akuntabilitas dan pemanfaatan aset negara secara optimal. Secara normatif pengelolaan BMN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara hingga peraturan pelaksana di bawahnya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala administratif yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung telah memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan asas legalitas. Akan tetapi dari sisi pelaksanaan masih diperlukan peningkatan dalam aspek akuntabilitas, transparansi dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas seorang aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
The Contribution Of Marine Tourism To Msme Income, Community Welfare, And Tourists Revisit Intention In Pahawang Island Candani Rahmah; Neli Aida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6697

Abstract

Marine tourism development has become one of the important sectors in promoting the economic growth of coastal communities through increased business activities and local economic opportunities. Pulau Pahawang, as a leading marine tourism destination in Pesawaran Regency, has significant potential to support the development of local Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) while maintaining the sustainability of tourist visits. This study aims to analyze the contribution of marine tourism to the income and welfare of local MSMEs, as well as the influence of tourist perceptions on revisit intention in Pulau Pahawang. The study employed economic contribution analysis, the Sajogyo Poverty Index, and Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). The results show that marine tourism in Pulau Pahawang contributes 100% of income for the majority of local MSMEs, and all MSME actors are classified as prosperous based on the Sajogyo Poverty Index classification. In addition, tourist attraction, facilities and accessibility, as well as service and interaction were found to have a positive and significant effect on tourists’ revisit intention. These findings indicate that the sustainability of marine tourism not only contributes to the economic activities of local MSMEs, but is also influenced by tourists’ perceptions of destination quality.
Tinjauan Hukum Sengketa Pertanahan Akibat Perbuatan Melawan Hukum di Pantai Sari Ringgung M. Rhevo Taureandhia; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6698

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap sengketa pertanahan akibat perbuatan melawan hukum di kawasan Pantai Sari Ringgung berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt/2021/PT Tjk serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3153 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut tidak terpenuhi karena Penggugat tidak mampu membuktikan dasar hak yang sah atas objek sengketa. Tidak terbuktinya dasar hak tersebut menyebabkan unsur-unsur lain, seperti unsur melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal, juga tidak terpenuhi. Tindakan Tergugat berupa penutupan akses jalan dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas tanah yang dikuasainya dan tidak terbukti melanggar hak subjektif Penggugat maupun kepentingan umum. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian hak atas tanah secara jelas dan sah guna menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi ditolak dan putusan banding dikuatkan.
Akibat Hukum Terhadap Putusan Minimum Berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Putusan: Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met Alya Gustin Liantina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6699

Abstract

Dalam upaya memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana kejahatan narkotika dapat diberikan sanksi yang sangat keras terhadap pelanggaran terkait narkotika. Sanksi ini termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan kejahatan tersebut. Salah satu tindak pidana atas kejahatan narkotika yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met Permasalahan dalam penelitian ini yakni apakah faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana narkotika dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan minimum berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris dengan sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis. Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan rendahnya kesadaran hukum terdakwa, faktor kecanduan (tes urine positif mengandung Metamfetamine Golongan I), serta faktor ekonomi di mana terdakwa membagi sabu seharga Rp2.200.000,00 menjadi 7 paket kecil siap edar. Akibat hukum terhadap putusan minimum berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met yakni jatuhnya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan. Pertimbangan hakim memberikan pidana penjara di bawah minimum dikarenakan jumlah barang bukti yang sangat sedikit serta adanya pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum undang-undang
Peran YouTube dalam Penyebaran dan Dokumentasi Informasi Sejarah: Sebuah Kajian Literatur Ghina Fitri Azizah; Rizki Nurislaminingsih; Samson CMS
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6701

Abstract

Perkembangan media digital telah mengubah cara informasi sejarah diproduksi, disebarkan, dan didokumentasikan dalam masyarakat kontemporer. YouTube sebagai platform berbasis audiovisual muncul sebagai ruang alternatif dalam penyebaran narasi sejarah sekaligus berfungsi sebagai media penyimpanan pengetahuan sejarah dalam bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran YouTube dalam penyebaran dan dokumentasi informasi sejarah melalui pendekatan kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir, yang membahas YouTube, informasi sejarah, serta praktik dokumentasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa YouTube berperan penting dalam memperluas akses terhadap informasi sejarah melalui konten audiovisual yang mudah diakses dan tersebar luas. Selain itu, YouTube berfungsi sebagai arsip digital non-formal yang memungkinkan konten sejarah disimpan dan diakses kembali oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa YouTube dapat dipahami sebagai media alternatif yang melengkapi praktik dokumentasi sejarah formal serta berkontribusi dalam perkembangan historiografi digital. Meskipun demikian, tantangan terkait kredibilitas konten, keberlanjutan penyimpanan, dan ketiadaan mekanisme kurasi arsip yang baku masih perlu mendapat perhatian dalam penelitian selanjutnya.
Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Sengketa Sertifikat Ganda: Kedudukan Sertifikat dan Tanggung Jawab Administrasi Pertanahan Fahmi Nur Wicaksono; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6705

Abstract

Sengketa sertifikat ganda masih menjadi persoalan dalam hukum agraria karena sertifikat yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa sertifikat ganda, khususnya berkaitan dengan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti dan tanggung jawab administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak apabila terdapat cacat administrasi, kesalahan data fisik atau yuridis, serta klaim hak dari pihak lain. Sengketa sertifikat ganda juga memperlihatkan lemahnya verifikasi data, pemetaan bidang tanah, dan kehati-hatian pejabat pertanahan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah perlu diberikan secara preventif melalui perbaikan administrasi pertanahan dan secara represif melalui penyelesaian sengketa di BPN, peradilan, maupun mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pemilik tanah tidak cukup hanya melalui sertifikat, tetapi harus didukung oleh validasi data, tanggung jawab lembaga pertanahan, dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan
Perlindungan Hukum Hak Atas Potret Publik Figur Terhadap Penggunaan Teknologi Generative AI oleh Penggemar Yeo Yi Shuen; Lamtiur Mariana Lely Sihombing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas potret publik figur dari penggunaan teknologi Generative Artificial Intelligence (Generative AI) oleh penggemar serta mengkaji tantangan hukum dalam penegakannya berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap potret publik figur pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penggunaan teknologi Generative AI yang menghasilkan visual likeness atau kemiripan wajah publik figur tanpa persetujuan berpotensi melanggar hak ekonomi, hak moral, dan hak privasi. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kekosongan regulasi khusus mengenai Artificial Intelligence dan deepfake, ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum, kesulitan pembuktian digital, serta konflik antara perlindungan hak atas potret dan kebebasan berekspresi dalam budaya penggemar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan identitas visual di ruang digital.
Pengaruh Remunerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kepuasan Kerja (Job satisfaction): Tinjauan Narrative Literature Review Muhammad Dendi Krisnadi; Maharani Amalia Safitri; Elvina Happy Laveda; Muhammad Dzaky; Dimas Abimayu; Melinda Nurcahya Lestari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap kepuasan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan narrative literature review. Hal ini didasarkan pada sistem remunerasi dalam mendukung motivasi, loyalitas, dan kualitas kinerja ASN di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan narrative literature review dengan penelusuran literatur melalui pada Mei 2026. Artikel yang dianalisis merupakan penelitian empiris yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3-6 periode 2021-2026 dan membahas hubungan remunerasi dengan kepuasan kerja, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan faktor psikologis kerja lainnya pada ASN/PNS. Berdasarkan proses seleksi, diperoleh lima artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara deskriptif naratif. Hasil kajian menunjukkan remunerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja ASN/PNS. Sistem remunerasi yang adil, transparan, dan berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, komitmen organisasi, dan kualitas kinerja pegawai sektor publik. Kemudian, selain remunerasi, faktor lain seperti lingkungan kerja, disiplin kerja, kompetensi, dan motivasi kerja memengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai. Beberapa penelitian menunjukkan motivasi kerja berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara remunerasi dengan kepuasan kerja maupun kinerja pegawai.
Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Jember Nur Roziq Ramadani roziq; Toriqh Afrizal Permana; Ayyu Ainin Mustafidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6717

Abstract

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk perbankan yang banyak diminati masyarakat untuk memperoleh hunian layak dengan sistem pembayaran bertahap. PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam penyaluran KPR di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil KPR di BTN Cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dari berbagai jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan nasabah dalam mengambil KPR dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu persyaratan kredit, tingkat suku bunga, subsidi kredit, kualitas pelayanan, promosi, lokasi perumahan, serta faktor pribadi dan sosial ekonomi nasabah. Faktor suku bunga dan kemudahan prosedur menjadi faktor yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan kemampuan finansial masyarakat. Selain itu, kepercayaan terhadap BTN sebagai bank spesialis pembiayaan perumahan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan KPR.
Independensi Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Terkait Kebebasan Berpendapat di Media Sosial : (Studi Disparitas Putusan) Erick Julian Pratama; Siti Kotijah; Nur Aripkah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6719

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya fenomena trial by the media dalam perkara pidana terkait kebebasan berpendapat di media sosial yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi hakim dalam memutus perkara pidana terkait kebebasan berpendapat di media sosial serta mengkaji disparitas putusan hakim dalam beberapa perkara yang memperoleh perhatian publik luas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta beberapa putusan pengadilan terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi hakim pada dasarnya tetap didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan pertimbangan hukum (ratio decidendi), namun media massa dan opini publik tetap memberikan tekanan psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi suasana pemeriksaan perkara. Selain itu, terdapat disparitas putusan hakim yang dipengaruhi oleh perbedaan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, khususnya dalam menafsirkan batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penafsiran dan pemidanaan yang lebih jelas guna menjaga konsistensi putusan serta menjamin independensi kekuasaan kehakiman di era digital.

Page 328 of 383 | Total Record : 3823

 326   327   328   329   330 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue