cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Legal Policy on Protecting Banking Customer Data from Cyber Crime Rohasiholan Doloksaribu; Suci Ramadani; Sagita Purnomo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan terhadap ancaman kejahatan siber, serta mengkaji secara komprehensif kebijakan hukum dan berbagai kendala dalam penegakan perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan data pribadi di sektor keuangan. Kebijakan hukum dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan dari kejahatan siber mencakup kebijakan penal melalui penegakan instrumen hukum pidana dan kebijakan non-penal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan siber.
Pengaruh Literasi Digital dan Self-Efficiacy terhadap Pemahanan Kesiapan Kerja Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan Stevani Nababan vani; Fais Irawan; Kevin Lejon Simamora; Yehezkiel Exaudi Banjarnahor
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7715

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah kebutuhan dunia kerja dan menuntut mahasiswa memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Dalam menghadapi perubahan tersebut, literasi digital dan self-efficacy dipandang sebagai faktor penting yang dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan kerja modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital dan self-efficacy terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda yang didukung oleh uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Self-efficacy juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 serta memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan literasi digital. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 73,129 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,757 menunjukkan bahwa literasi digital dan self-efficacy mampu menjelaskan 75,7% variasi kesiapan kerja mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi digital dan penguatan keyakinan diri mahasiswa menjadi faktor penting dalam mendukung kesiapan memasuki dunia kerja pada era transformasi digital.
Cyber-Siyasah: Rekonstruksi Etika Politik Islam dalam Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial KURNIA; Muhammad Irham Ridhorrahman; Annisha Dita Ramadhani; Adila Sevina; Rika Cantika Kemala Ningrum; Sashi Azka Ramadhan; Tsani Azalia Rizki; Syarip Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7716

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik kontemporer, termasuk munculnya berbagai bentuk disinformasi seperti hoaks (berita bohong) dan kebencian yang mengancam stabilitas sosial-politik. Di Indonesia, fenomena ini semakin masif terutama pada periode pemilu, di mana berbagai aktor politik memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi menyebarkan kepentingan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep Cyber-Siyasah sebagai kerangka etika politik Islam yang komprehensif dalam menghadapi tantangan disinformasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur dan pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder dari khazanah pemikiran Islam klasik serta sastra kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Cyber-Siyasah yang dibangun di atas fondasi akhlakul karimah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan nilai-nilai keadilan Islam mampu memberikan solusi normatif terhadap krisis etika politik digital. Rekonstruksi Cyber-Siyasah mengintegrasikan tiga pilar utama: al-tabayyun (verifikasi informasi), al-adalah (keadilan digital), dan ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan berbasis nilai). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa etika politik Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menanggulangi disinformasi digital dan dapat menjadi landasan normatif bagi tata kelola ruang siber yang izin di Indonesia.
Analisis Kualitas Layanan dan Strategi Penetapan Harga pada Usaha MR Salon Berdasarkan Perspektif Teori Ekonomi Mikro marshanda siburian; Eki Monalisa Br Surbakti; Era Sulastri Hutasoit; Cheresentia Situmorang; Evi Syuriani Harahap
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7718

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor jasa menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga memerlukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas layanan dan menetapkan harga untuk mempertahankan pelanggan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas layanan dan strategi penetapan harga pada MR Salon berdasarkan perspektif teori ekonomi mikro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik MR Salon sebagai informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari data kunjungan pelanggan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi faktor utama dalam mempertahankan pelanggan melalui kompetensi teknis, pelayanan personal, dan konsep salon khusus wanita yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen. Dari aspek penetapan harga, MR Salon menerapkan pendekatan cost-plus pricing secara implisit dengan mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan sebesar 25–35%. Selain itu, usaha ini beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik yang ditandai oleh banyaknya pesaing serta adanya diferensiasi layanan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggan loyal cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga, sedangkan pelanggan baru lebih responsif terhadap promosi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas layanan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan harga dalam membentuk loyalitas pelanggan dan mendukung daya saing usaha.
Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga Achmad Rassyas; Juwita Arsawati Ni Nyoman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7719

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga yang merupakan kejahatan kompleks dan memprihatinkan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif, yang merujuk pada berbagai regulasi seperti UU TPKS, KUHP Baru, dan UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku telah diatur secara tegas, termasuk adanya pemberatan pidana bagi pelaku dari lingkungan keluarga karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa. Penyelesaian perkara dilakukan melalui sistem peradilan pidana dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak serta upaya pemulihan yang melibatkan pendekatan multidisipliner. Kesimpulannya, penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hukum dan pemulihan psikologis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk dalam Perspektif Perma No. 3 Tahun 2017 Agus Salim Boang Manalu; Putri Melani; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7730

Abstract

Perempuan dalam perkara cerai talak sering kali menghadapi ketidakseimbangan posisi hukum yang berdampak pada terabaikannya hak-hak mereka, baik hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, maupun hak hadhanah atas anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk mencerminkan perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak dan sejauh mana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diterapkan dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data primer penelitian ini adalah Putusan No. 42/Pdt.G/2019/PTA.Yk dan Perma No. 3 Tahun 2017, sedangkan sumber data sekunder meliputi berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerapkan prinsip-prinsip Perma No. 3 Tahun 2017 secara signifikan, khususnya melalui pembatalan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dinilai merugikan hak-hak istri, serta mengabulkan gugatan rekonpensi dengan memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp40.000.000,-, nafkah iddah Rp12.000.000,-, nafkah madhiyah selama lima tahun sebesar Rp240.000.000,-, hak hadhanah atas kedua anak, dan nafkah anak Rp5.000.000,- per bulan. Putusan ini menjadi cerminan nyata komitmen peradilan agama dalam mewujudkan keadilan berbasis kesetaraan gender  
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Atas Adanya Pihak Yang Beritikad Tidak Baik Tiffany Angeline; Peter Jeremiah Setiawan; Bebeto Ardyo; Hwian Christianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7736

Abstract

Perkembangan ekonomi global menjadikan merek sebagai aset intelektual bernilai strategis yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif. Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum yang dialami pemilik merek terkenal "Delfi Cha-Cha" akibat penolakan permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan asas first to file. Penelitian bertujuan menganalisis pemenuhan kriteria merek terkenal "Delfi Cha-Cha" berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, dianalisis melalui penalaran deduktif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Delfi Cha-Cha" memenuhi kriteria merek terkenal ditinjau dari volume penjualan, pangsa pasar, jangkauan geografis, durasi pemakaian, intensitas promosi, dan pendaftaran lintas negara. Secara preventif, Pasal 21 ayat (1) huruf b seharusnya mencegah pendaftaran merek peniru. Secara represif, gugatan pembatalan tanpa batas waktu berdasarkan Pasal 77 ayat (2) jo. Pasal 76 serta gugatan ganti rugi melalui Pasal 83 ayat (2) tetap tersedia. Asas first to file tidak menghapus hak pemilik merek terkenal atas perlindungan hukum yang komprehensif.
Analisis Tasybih dalam Surah Al-Waqi'ah: Kajian Ilmu Bayan dan Implikasinya terhadap Penafsiran Ayat Reni Dwita Putri; Lilis Suryani; Nurjannah Harahap; Agustiar Agustiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7738

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan tasybih (perumpamaan) dalam Surah Al-Waqi'ah sebagai salah satu perangkat retoris yang paling penting dalam ilmu bayan Al-Qur’an. Keunggulan sastra Al-Qur’an tidak hanya terletak pada kandungan teologisnya, tetapi juga pada penggunaan bahasa figuratif yang sangat kaya, khususnya tasybih, yang berfungsi sebagai instrumen semantik untuk menyampaikan realitas abstrak melalui gambaran yang konkret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan jenis-jenis tasybih dalam empat ayat pilihan Surah Al-Waqi'ah (ayat 23, 54, 58–59, dan 65) serta mengkaji implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari karya-karya balaghah klasik seperti Jawahir al-Balaghah dan Al-Idah fi 'Ulum al-Balaghah, serta referensi tafsir utama seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ath-Thabari, dan Tafsir Al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat jenis tasybih yang berbeda, yaitu: tasybih mursal mufashal pada ayat 23 (bidadari diumpamakan seperti mutiara yang tersimpan), tasybih mursal mufashal tamtsil pada ayat 54 (penghuni neraka diumpamakan seperti unta yang mengidap penyakit haus yang tidak pernah terpuaskan), tasybih baligh tamsili idmari pada ayat 58–59 (ketidakberdayaan manusia yang diungkapkan melalui pertanyaan retoris), dan tasybih mursal mufashal tamtsil pada ayat 65 (tanaman yang subur diumpamakan seperti jerami yang hancur). Setiap bentuk tasybih berfungsi sebagai tawdhih (penjelasan), taqrir (penegasan), dan tashwir (penggambaran yang hidup), sehingga memperdalam pemahaman terhadap makna ayat secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis tasybih merupakan unsur yang sangat penting untuk memahami makna Al-Qur’an secara komprehensif dan menjadi salah satu dimensi utama kemukjizatan retorisnya (i'jaz balaghiy).
Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Sengketa Hibah Tanah di Desa Bangun Purba Ekada Tarigan Tua Ekada Tarigan Tua; Bonanda Japatani Siregar; Syahrul Bakti Harahap; Muhammad Hizbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7742

Abstract

Sengketa hibah tanah di pedesaan sering terjadi akibat lemahnya bukti tertulis dan minimnya pemahaman hukum agraria. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis ini bertujuan menganalisis peran kepala desa, mekanisme penyelesaian, hambatan lapangan, serta kepastian hukum dari hasil mediasi sengketa tersebut. Data penelitian dihimpun melalui wawancara (data primer) dan studi dokumen serta peraturan perundang-undangan (data sekunder), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memegang peran strategis sebagai mediator non-litigasi. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan mengutamakan musyawarah mufakat dengan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal. Cara ini menjadi pilihan utama masyarakat karena prosesnya yang cepat, efisien secara biaya, serta mampu menjaga harmonisasi hubungan sosial di desa. Meski demikian, efektivitas mediasi ini terbentur beberapa hambatan sekunder. Kendala utamanya adalah keterbatasan kewenangan formal kepala desa, rendahnya kesadaran hukum warga, serta hasil kesepakatan damai yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat eksekutorial seperti putusan pengadilan. Agar memberikan kepastian hukum yang kokoh, hasil kesepakatan musyawarah tersebut idealnya dituangkan dalam akta perdamaian tertulis dan didaftarkan ke pengadilan, sehingga legitimasi hukumnya menjadi lebih kuat bagi para pihak yang bersengketa.
The Reorientasi Peran Kua Dalam Menangani Fenomena Pernikahan Siri Pada Masyarakat Muslim Kontemporer: Indonesia Muhamad Syukrur Rizki; Akmam Mutrofin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7743

Abstract

The phenomenon of unregistered marriages remains a growing social and legal issue within contemporary Muslim communities. This practice of marriage, which is conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA), has various implications, particularly regarding legal protection for women and children, civil registration, and social order. This study aims to analyze the reorientation of the KUA’s role in addressing the phenomenon of siri marriages in Peterongan Subdistrict, Jombang Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive-empirical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation with KUA officials, religious counselors, community leaders, and local residents. The results indicate that the KUA employs various strategies to address the practice of siri marriages, including providing legal counseling on marriage, pre-marital counseling, optimizing the role of religious counselors, collaborating with village governments and community leaders, and facilitating the legal recognition of marriages. The reorientation of the KUA’s role focuses not only on the administrative function of marriage registration but also on educational, preventive, and socio-religious approaches to raise public awareness of the importance of marriage legality. These efforts serve as a form of protection for family rights and help establish legal order in the lives of contemporary Muslim communities.