cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 67   68   69   70   71 
Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Keuangan Negara Terkait Pajak Yang Lahir Dari Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah Syarif Budi Santoso; Rusdianto Sesung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2278

Abstract

Besarnya dana pajak yang dipercayakan kepada PPAT menimbulkan risiko tinggi karena seringkali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Situasi ini menuntut ketelitian dan akurasi tinggi dalam setiap proses pengelolaan pajak atas hak tanah, sebab kesalahan sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu lahirnya utang pajak dari perolehan dan peralihan hak atas tanah serta bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap kekurangan pembayaran pajak yang berdampak pada kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan pajak, agraria, dan jabatan PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak terutang atas peralihan hak atas tanah lahir saat PPAT melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/BPN setempat dengan data pendukung yang sah. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran pajak, PPAT memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada wajib pajak agar melunasi kekurangan sesuai hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas PPAT guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di bidang perpajakan tanah.
Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara di Indonesia M. Iqbal; Santi Theresia Sinurat; Sri Rejeky Sitohang; Arini Maulida Sitepu; Elrisa Barus; Adinda Putri Sitepu; Tesa Novia Siburian; Miming Kartika Olivia Silitonga; Mikhael Sebayang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2279

Abstract

Pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara resmi menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia serta mengkaji tantangan legitimasi hukum yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, menggunakan data pustaka dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan hak asuh ibu untuk anak di bawah umur mumayyiz dengan ayah bertanggung jawab nafkah, sedangkan hukum negara menekankan pencatatan resmi sebagai dasar sahnya hak asuh. Kesenjangan ini menimbulkan hambatan administratif dan sosial yang merugikan anak, termasuk kesulitan pengakuan status hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi norma hukum melalui reformasi kebijakan dan sosialisasi pencatatan pernikahan untuk melindungi hak anak secara lebih efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Es Krim Tempo Gelato Yogyakarta : Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pdt.Sus/2020/PN.Smg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 473 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Krisantia, Fiera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2281

Abstract

Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Merek menjadi simbol utama yang tidak hanya mewakili identitas produk, tetapi juga menjamin reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar “Tempo Gelato” Yogyakarta dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan merek dan efektivitas penerapan sistem first to file. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konstitutif yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi karena lemahnya verifikasi pendaftaran dan maraknya pendaftaran dengan bad faith. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencegah sengketa merek serupa di masa depan
Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum Kore, Yobel
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2282

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Meskipun berbagai perangkat hukum dan lembaga telah dibentuk, praktik korupsi tetap marak terjadi karena lemahnya budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur hukum primer dan sekunder untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum masyarakat, integritas penegakan hukum, dan efektivitas lembaga antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif apabila pembenahan sistem hukum dilakukan bersamaan dengan pembangunan budaya hukum yang berintegritas, transparan, dan partisipatif. Budaya hukum yang kuat terbukti menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi.
Konsep Integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Ridho Zam Yani; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2284

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multidimensi dan sistemik, melibatkan aspek perdata, administratif, dan sosial-budaya, sementara penyelesaian sengketa yang terfragmentasi antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan berbagai masalah struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem peradilan existing dan merumuskan konsep integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai solusi holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan analisis kasus melalui kajian terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dualisme peradilan menyebabkan sengketa berlarut, kesulitan eksekusi, dan ketidakpastian hukum, sehingga diusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dengan karakteristik: kewenangan integratif yang menggabungkan aspek perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara; hukum acara khusus yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; hakim spesialis yang memahami kompleksitas agraria; serta posisi kelembagaan yang independen di bawah Mahkamah Agung. Implementasi konsep ini memerlukan pengaturan undang-undang khusus yang mendefinisikan kewenangan, prosedur, dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi proses, dan keadilan substantif.
Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional Yunita Adinda Wulandari; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2285

Abstract

Kepastian hukum hak ulayat di Indonesia menghadapi dilema yang kompleks antara pengakuan yuridis dan realitas implementatif di lapangan. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 telah menegaskan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, praktiknya masih dihambat oleh tumpang tindih kepentingan, birokrasi yang pasif, serta paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema kepastian hukum hak ulayat dalam sistem pertanahan nasional melalui pendekatan yuridis normatif dengan telaah terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta studi kasus konflik agraria di Kampar, Ketapang, dan Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurang antara teori dan praktik masih lebar, terutama akibat mekanisme pengakuan masyarakat adat yang birokratis dan stagnasi RUU Masyarakat Adat yang belum disahkan. Meskipun Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menghadirkan inovasi prosedural, kekuatan hukumnya tetap lemah tanpa harmonisasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat
Analisis Layanan Rubara Car Wash di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara Utami, Maharani Cahyaning
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan Rubara Car Wash dalam mendukung kesejahteraan finansial narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banjarnegara. Rubara Car Wash merupakan salah satu program asimilasi kerja luar yang dikelola secara mandiri oleh pihak Rutan dengan melibatkan narapidana sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Rubara Car Wash berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan kerja dan kesejahteraan finansial narapidana. Program ini juga menjadi sarana reintegrasi sosial yang mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kepercayaan diri. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan minimnya pendampingan profesional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Rutan dan stakeholder eksternal guna mengoptimalkan pelaksanaan program
Model Evaluasi Cse-Ucla Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan Ronaldo Efraim Lubis; Wido Cepaka Warih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan, Indonesia, dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pejabat struktural lembaga, petugas pembinaan, serta narapidana yang aktif mengikuti kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kepribadian, khususnya melalui kegiatan ibadah Nasrani dan kepramukaan, telah menjawab kebutuhan spiritual, moral, dan sosial narapidana. Program ini dirancang secara sistematis dan rutin, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah tenaga pembina yang profesional, sarana prasarana yang belum memadai, serta inkonsistensi partisipasi dari warga binaan. Pada tahap evaluasi formatif, ditemukan bahwa sebagian besar narapidana menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan, yang berkontribusi pada peningkatan disiplin, solidaritas sosial, dan semangat hidup. Sementara itu, evaluasi sumatif mengindikasikan adanya perubahan perilaku yang positif, termasuk dalam hal pengendalian emosi, kesadaran hukum, dan peningkatan kehidupan spiritual
Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah : Studi Kasus Desa Prabumulih Ii, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Putra, Rendra Syah; Reni Apriani; Ainur Ropik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2288

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh praktik politik uang terhadap kesadaran memilih masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya pada pemilihan kepala daerah di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini berupaya memahami pola perilaku politik masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran memilih masyarakat dipengaruhi tiga dimensi utama. Dari aspek sosiologis, politik uang dianggap hal yang lumrah dan bagian dari budaya politik, sehingga warga cenderung permisif. Dari aspek psikologis, terdapat penolakan terbatas berdasarkan moral dan agama, namun pengaruhnya relatif kecil dibandingkan faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan pada aspek rasional, sebagian besar warga menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi, meskipun ada pula yang menilai visi, misi, serta rekam jejak calon. Faktor utama yang memperkuat dampak politik uang berkaitan dengan lemahnya kondisi ekonomi, rendahnya pengetahuan politik, dan budaya pragmatis. Temuan ini menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi lokal, tetapi juga mengikis kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara kritis.
Analisis Criminal Thinking pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang Ekawatiningtyas, Ekawatiningtyas; Odi Jarodi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2289

Abstract

Kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan masih jarang menjadi fokus kajian kriminologi, padahal pola pikir kriminal (criminal thinking) pada perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan laki-laki dan berpengaruh terhadap proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk criminal thinking pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) dari Glenn D. Walters. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir kriminal narapidana perempuan dipengaruhi oleh faktor internal berupa kondisi psikologis, emosi negatif, serta pengalaman hidup, dan faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh pasangan. Dari delapan gaya berpikir kriminal menurut teori PICTS, ditemukan tiga gaya dominan, yaitu mollification (pembenaran diri), entitlement (perasaan berhak), dan sentimentality (menutupi kejahatan dengan kebaikan). Temuan ini menegaskan perlunya program rehabilitasi kognitif berbasis gender untuk menekan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif

Page 69 of 104 | Total Record : 1031

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023