cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 68   69   70   71   72 
Social Entreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Randy Agung Prasetya; Iman Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2291

Abstract

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi narapidana selama menjalani masa pidana, baik secara individu maupun terhadap keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan social entrepreneurship dalam pemberdayaan ekonomi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan social entrepreneurship di Lapas I Madiun memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi narapidana melalui pemberian premi, pelatihan keterampilan kerja, dan jaringan kerja yang dapat dimanfaatkan pasca pembebasan. Kegiatan tersebut juga membawa dampak sosial berupa perubahan pola perilaku, mindset dan menumbuhkan semangat narapidana. Namun demikian, hambatan masih ditemui seperti kurangnya kesadaran narapidana jangka panjang, kurangnya ketersediaan SDM petugas, maintenance alat yang sulit dan kurangnya sarana prasana yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan kerja berbasis social entrepreneurship di Lapas Kelas 1 Madiun telah berjalan dengan baik, namun evaluasi dan perbaikan terkait kendala yang dihadapi harus segera diatasi untuk memaksimalkan output yang dihasilkan
Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Klien Di Bapas Kelas II Wonosari Farhan Anugerah Purnama; Ali Muhammad; Budi Priyatmono; Umar Anwar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2292

Abstract

Fenomena reintegrasi sosial klien pemasyarakatan masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan pekerjaan, serta kuatnya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang menghambat proses adaptasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam mendukung reintegrasi sosial klien di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas Bapas, koordinator Pokmas Lipas, serta klien pemasyarakatan sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokmas Lipas berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pembimbingan spiritual, serta penguatan jejaring sosial yang membantu klien membangun kembali kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.
Transformasi Sosial Ekonomi Akibat Perkembangan Perumahan Baru di Wilayah Perkampungan : Study Kasus di Kelurahan Babat Jerawat Nasya Davina Salsyabila Putri; Isa Anshori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2294

Abstract

Pembangunan perumahan telah menjadi fenomena signifikan di era urbanisasi yang pesat, yang membawa berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Metode yang digunakan melibatkan analisis terhadap lima belas artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi relevan yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan menghasilkan dampak sosial berupa pergeseran pola interaksi masyarakat, transformasi nilai dan pola pikir, perubahan peran tokoh masyarakat, serta perubahan komposisi penduduk. Secara ekonomi, dampaknya meliputi peralihan mata pencaharian dari sektor pertanian ke perdagangan dan jasa, peningkatan kesempatan kerja, naiknya nilai lahan, serta munculnya gaya hidup yang lebih konsumtif. Studi ini menyoroti sifat ganda dampak beberapa wilayah memperoleh manfaat berupa kohesi sosial dan kemakmuran ekonomi yang meningkat, sementara wilayah lain menghadapi ketimpangan sosial dan meningkatnya individualisme dalam kehidupan bermasyarakat. Studi ini menekankan pentingnya pembangunan perumahan yang integratif dan inklusif demi keadilan dan keberlanjutan sosial.
Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan Anis Ellysia; Alya Safa; Siti Nurul Jannah; Wika Milatul Jannah; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2297

Abstract

Perkawinan anak di bawah umur menjadi permasalahan yang masih menjadi perbincangan di Indonesia khususnya di kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menguraikan karakteristik suatu subjek serta hubungan sebab-akibat terjadinya dispensasi nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua gabungan metode yang mencakup penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di daerah kabupaten Bangkalan. Implikasi dari temuan ini memperoleh data-data setiap tahunnya di kabupaten bangkalan tentang perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan yang harusnya menjadi pengecualian seringkali disalahgunakan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial yang tidak stabil, serta kurangnya akses terhadap pemahaman pendidikan seksual, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga mempersulit upaya pencegahan adalah faktor penting yang menjadi sebab masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Dampaknya meluas pada kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatnya angka perceraian. Penanganan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memerlukan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menjamin hak-hak mereka
Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi Handoko, Bambang; HS Tisnanta; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2298

Abstract

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas moral. Penelitian ini bertujuan menelaah akar kelemahan struktural dan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan advokat di Indonesia serta merumuskan model reformasi yang akuntabel dan independen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan teoretis, dengan analisis berbasis teori Regulatory Capture. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan disiplin, dualisme organisasi yang menimbulkan fragmentasi standar etika, dan keterbatasan kewenangan Mahkamah Agung menjadi faktor utama yang menghambat akuntabilitas profesi. Reformasi yang diusulkan mencakup pembentukan Badan Pengawas Advokat (BPA) yang bersifat independen, penerapan Minimum Continuing Legal Education (MCLE) secara nasional, serta pembatasan rangkap jabatan politik pimpinan organisasi advokat. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pengawasan merupakan langkah mendesak untuk menyeimbangkan independensi profesi dengan tanggung jawab publik, sehingga martabat officium nobile dapat diwujudkan secara substantif
Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Kartika Putri, Ratna; Ramadani, Fitria; Ilham, Nazril; Harimurti, Yudi Widagdo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2299

Abstract

Fenomena beredarnya produk cacat di masyarakat menunjukkan lemahnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala implementasinya di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara hukum memiliki kewajiban penuh untuk mengganti kerugian, menarik produk dari peredaran, serta dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, pelaksanaan norma ini masih terhambat oleh lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum konsumen, dan praktik penghindaran kewajiban oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan transaksi digital dan perdagangan lintas negara guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjuta
Legal Review Of Breach Of Land Dispute Over Land Sale And Purchase Between Land Owner And PT. Pancapuri Indoperkasa : Serang District Court Decision Number 123/PDT/2025/PN. SRG Mutari Madhuri; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni; Najar Pratama; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2300

Abstract

This study examines the legal implications of a breach of contract dispute between a landowner and PT. Pancapuri Indoperkasa, as ruled in Serang District Court Decision Number 123/Pdt/2025/PN.Srg. The research employs a normative juridical approach with a case study method to analyze the application of civil law. Data were obtained from the Supreme Court’s Case Tracking Information System (SIPP), relevant legislation, legal journals, and expert opinions, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT. Pancapuri Indoperkasa was proven to have defaulted by failing to fulfill payment obligations despite having received the land, which had been delivered more than two years earlier. The court rejected the company’s argument of force majeure due to internal delays in permits and funding changes, affirming that such business risks are the company’s responsibility. The judges confirmed that all elements of breach valid agreement, unfulfilled obligation, delay, loss, and causal relation were legally proven, reflecting the correct application of Articles 1244 1252 of the Civil Code. This decision illustrates the court’s progressive interpretation of pacta sunt servanda and good faith, ensuring protection for the weaker party and achieving substantive justice
Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas di Toko Kelontong Putri Rohmawati; Nur Aisyah; Inge Febriyanti; Hasna Maulida Aprilia; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2301

Abstract

Penjualan obat bebas di toko kelontong tanpa pengawasan tenaga kefarmasian menimbulkan persoalan hukum dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan hukum toko kelontong terhadap ketentuan distribusi obat bebas serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif eksploratif untuk menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik penjualan obat bebas di toko kelontong. Hasil observasi terhadap lima toko kelontong menunjukkan pola pelanggaran yang serupa antara lain ditemukan penjualan obat bebas belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan penjualan obat tanpa izin resmi, penyimpanan yang tidak sesuai standar, serta ketiadaan tenaga kefarmasian dalam pelayanan obat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin keselamatan publik.
Manajemen Kompetensi Pedagogik Guru Berbasis Al-Qur’an dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta M. Zuhriansah; Ahmad Zain Sarnoto; Syamsul Bahri Tanrere
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2302

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter sekaligus mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang menjadikan Al-Qur’an sebagai bagian dari kurikulum, kualitas hafalan siswa menjadi indikator keberhasilan yang penting, meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam prosesnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta menghadapi sejumlah hambatan, seperti terbatasnya pelatihan guru, kurang bervariasinya metode pengajaran, evaluasi yang belum menyeluruh, minimnya pendekatan individual, serta lemahnya sinergi dengan orang tua. Kendati demikian, penerapan manajemen kompetensi pedagogik tersebut tetap memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hafalan Al-Qur’an siswa, terbukti dengan bertambahnya prestasi mereka, termasuk keberhasilan dalam mengikuti sertifikasi hafalan yang diadakan sekolah. Pencapaian tersebut mendukung visi, misi, dan program unggulan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan
Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Dibawah Tangan Fadli Firdaus; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2303

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan proses perpindahan kepemilikan terkait hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang sering terjadi di masyarakat khususnya dalam mekanisme jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara dibawah tangan, serta meninjau dasar hukumnya sebagai syarat dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yaitu pihak pembeli tidak memiliki kepastian hukum terhadap objek tanah yang telah dibeli dan tidak mempunyai bukti resmi terkait perpindahan kepemilikan hak atas tanah karena jual beli hak atas tanah dilakukan tanpa dihadapan PPAT. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) hal ini bertujuan sebagai syarat pendaftaran tanah

Page 70 of 104 | Total Record : 1031

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023