cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 69   70   71   72   73 
Keterkaitan Bank Tanah dengan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia Satria Anom Pradhana; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2304

Abstract

Tanah sebagai sumber daya vital yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA 1960 kerap menghadapi ketimpangan dan konflik, sehingga melalui UU Cipta Kerja 2020 dibentuk Bank Tanah untuk mengelola dan mendistribusikannya bagi kemakmuran rakyat serta reforma agraria. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Bank Tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, keterkaitannya dengan hak atas tanah menurut UUPA, serta implikasinya terhadap reforma agraria dan kepastian hukum. Menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa Bank Tanah merupakan badan hukum khusus nirlaba yang tidak menciptakan hak baru, melainkan menyalurkan tanah dalam bentuk hak-hak yang diatur UUPA. Keberadaannya berpotensi mempercepat redistribusi tanah untuk reforma agraria, tetapi juga menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan dengan BPN, konflik dengan masyarakat adat, serta ancaman terhadap kepastian hukum jika implementasinya tidak transparan. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi teknis yang lebih rinci, penguatan mekanisme transparansi, perlindungan khusus terhadap hak masyarakat adat, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Bank Tanah
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Kuasa Jual dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel Faisal Indra Fadilla; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2305

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif dengan kecenderungan positif, yaitu data yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dianggap sah dan benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dihadapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa jual dan penguasaan fisik bidang tanah serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan akta kuasa jual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan mendapati bahwa penggunaan akta kuasa jual serta penguasaan secara fisik dengan itikad baik sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena jual beli menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. dalam memutuskan kepemilikan hak atas tanah
Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional Thalia Firda Soraya; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2309

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional di tengah arus pembangunan. Hak ulayat merupakan hak fundamental yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat. Secara normatif, hak ulayat telah diakui dalam UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, dalam praktiknya, pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi seringkali mengabaikan hak ulayat, sehingga memunculkan konflik agraria, marginalisasi, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan normatif sudah ada, implementasi perlindungan hak ulayat masih menghadapi tantangan, seperti minimnya regulasi teknis, lemahnya perlindungan hukum, tumpang tindih perizinan, serta dominasi kepentingan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Optimalisasi Pelatihan Keterampilan Digital Content Creator Dalam Peningkatan Life Skill Narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu Deby Pradana; Lauditta Indahdewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2310

Abstract

Lingkungan lembaga pemasyarakatan termasuk kepada lingkungan yang unik, memiliki tantangan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pelatihan keterampilan digital content creator dalam peningkatan life skill narapidana di lapas kelas IIA Pancur Batu dan juga menganalisis hambatan optimalisasi pelatihan keterampilan digital content creator dalam peningkatan life skill narapidana di lapas Kelas IIA Pancur Batu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya optimalisasi pelatihan keterampilan digital content creator dalam peningkatan life skill narapidana di Lapas kelas IIA Pancur Batu, upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pelatih yang kompeten di bidangnya, kemudian menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan, dan memilih narapidana yang memiliki motivasi tinggi dalam digital content creator. Dan hambatan optimalisasi pelatihan keterampilan digital content creator dalam peningkatan life skill narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu yaitu kurangnya pelatih yang kompeten di bidang content creator, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, minimnya minat narapidana terhadap content creator, selain itu juga adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal
Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Sistem Hukum Nasional Yani Triakyuni; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2311

Abstract

Tanah ulayat di Minangkabau bukan sekadar aset ekonomi, tetapi cerminan identitas sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak atas tanah ulayat dalam sistem hukum nasional Indonesia serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelaah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta berbagai peraturan terkait hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap hak ulayat telah dijamin secara konstitusional, implementasinya di lapangan masih lemah akibat tumpang tindih regulasi, ketiadaan pengakuan formal, dan lemahnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang komprehensif serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat agar perlindungan hak ulayat dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan
Strategi Public Relations Politik Pemerintahan Prabowo Dalam Program Makan Bergizi Gratis Annisa Nur Dzakiyah; Tommi Andryandy; Fatih Raftsaal H. Kuswanto; Ihsan Syahrevi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2312

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, distribusi yang belum merata, hingga efektivitas pemenuhan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi public relations (PR) pemerintah dalam mendukung dan merespons kritik terhadap program ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis media dan wawancara mendalam, penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah cenderung bersifat satu arah dan kurang transparan dalam penyampaian informasi. Strategi PR yang digunakan melibatkan penyatuan informasi melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan, penggunaan media sosial sebagai alat propaganda positif, serta manajemen krisis dalam menangani kritik publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi program masih perlu ditingkatkan, terutama dalam transparansi anggaran, keterlibatan multi-stakeholder, serta komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat dan media
Kajian Literatur Integrasi Etika Islam Dalam Pembelajaran Digital Untuk Generasi Muda Harsanto, Malika; Enggar Mayasari, Andia; Sujood, Sujood; Triono Ali Mustofa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2313

Abstract

Era digital telah mengubah paradigma pembelajaran dan memunculkan tantangan etika seperti plagiarisme serta perundungan siber. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual integrasi nilai-nilai etika Islam dalam pembelajaran digital bagi generasi muda dengan mengidentifikasi nilai utama, strategi penerapan, dan model implementasi yang aplikatif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap 35 artikel jurnal terakreditasi SINTA yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan tiga nilai etika Islam yang relevan, yaitu sidiq (kejujuran), amanah (integritas dan tanggung jawab), dan adab (kesopanan digital). Strategi integrasi disusun melalui pendekatan multilevel: level kurikulum dengan desain konten berbasis nilai, level pedagogis melalui keteladanan guru, dan level teknis dengan pengembangan media interaktif. Model implementasi yang dihasilkan menekankan pentingnya dukungan institusional dan sinergi antara sekolah serta keluarga untuk membangun ekosistem pembelajaran yang berkarakter. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika Islam dalam pembelajaran digital penting untuk membentuk generasi muda yang unggul secara digital dan bermoral mulia
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Tumpang Tindih Akibat Dari Pendaftaran Tanah Nurdian Permana; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2315

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang sah dan terdampak masalah tumpang tindih akibat dari pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanahan seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021 serta menganalisis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu alat bukti yang kuat, namun hal tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat alat bukti lain yang lebih kuat. Pemilik yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur administrasi dengan mengajukan ke BPN untuk mediasi dan pemeriksaan data fisik dan yuridis atau bisa mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan sertifikat apabila terdapat cacat secara administratif. Meskipun terdapat berbagai mekanisme penyelesaian hukum untuk melindungi pemilik hak atas tanah, masalah tumpang tindih sertifikat akibat dari pendaftaran tanah secara sistematis masih menjadi tantangan yang besar. Perlindungan hukum yang tersedia masih memiliki berbagai celah sehingga bisa dikatakan masih belum optimal. Diperlukan pembenahan administrasi, penguatan data, dan peningkatan SDM agar tumpang tindih sertifikat berkurang dan kepastian hukum pertanahan tercapai efekti
Strategi Komunikasi Petugas Dalam Mendukung Pembinaan Kepribadian Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Kelas IIA Salemba Munir, Abdullahil; Markus Marselinus Soge
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2316

Abstract

Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memberikan dua bentuk program, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, Lapas Kelas IIA Salemba menghadapi tantangan spesifik dalam membina narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki latar belakang intelektual tinggi dan cenderung skeptis terhadap pendekatan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi komunikasi petugas pemasyarakatan dalam mendukung pembinaan kepribadian bagi narapidana tipikor serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori strategi Henry Mintzberg dan konsep pembinaan berdasarkan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan mencakup pendekatan partisipatif melalui forum diskusi dan konseling individual, pemberian ruang refleksi moral, serta peningkatan kapasitas petugas dalam komunikasi persuasif. Strategi ini mendorong narapidana mengenali kesalahan, membangun integritas, dan siap kembali ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan seperti resistensi narapidana, perbedaan status sosial, keterbatasan petugas terlatih
Mekanisme Akad Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Menggunakan Sistem KPR dari Bank Mulvi Muhammad Ihsan; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas proses jual beli hak atas tanah dengan pembiayaan kredit dari bank serta untuk menganalisa prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan Terkait, literatur, dan doktrin hukum yang relevan, serta pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dan studi kasus terhadap praktik jual beli hak atas tanah dengan pembiayaan kredit. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis, jual beli hak atas tanah dengan pembiayaan kredit memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan agrarian dan peraturan perbankan, khususnya yang mengatur Mengenai pembebanan hak tanggungan. Adapun prosedur yang berlaku melibatkan beberapa tahapan, antara lain perjanjian jual beli, persetujuan kredit dari bank, pembuatan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pendaftaran hak atas tanggungan serta pembebanan hak tanggungan sebagai jaminan kredit

Page 71 of 104 | Total Record : 1031

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023