cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): September" : 32 Documents clear
Regulating Cryptocurrency: Legal Responses to Emerging Financial Technologies in Global Markets Pratama, I Gede Tegar Wingga Adi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4544

Abstract

The rapid advancement of blockchain technology and the proliferation of cryptocurrencies have posed significant regulatory challenges for legal systems worldwide. Traditional financial regulations often struggle to keep pace with the decentralized, borderless, and highly volatile nature of digital assets. This journal explores the legal responses adopted by various jurisdictions—including the United States, the European Union, selected Asian economies, and emerging markets—to address the complexities of regulating cryptocurrencies and other emerging financial technologies. Using a normative legal approach and comparative analysis, this paper identifies key legal, institutional, and policy gaps while highlighting the need for international regulatory harmonization. The study concludes by offering policy recommendations aimed at balancing innovation, investor protection, and global financial stability in the evolving digital finance ecosystem.
Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023 Andaru, Dimas; Sulistio Adiwinarto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4555

Abstract

SEMA No.3 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus teruntuk pengembang apartemen, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit terhadap mereka tidak dapat diajukan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Namun, mengenai frasa “pembuktian tidak sederhana” baik dalam SEMA maupun dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna dari pembuktian tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam SEMA 3 Tahun 2023, guna menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Penulisan dilakukan dengan analisis terhadap konsep hukum dan perundang-undangan yang sesuai, serta didukung oleh data dan literatur hukum yang sesuai dengan fokus kajian melalui metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., Mahkamah Agung menilai bahwa perkara pengembang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembuktian utang secara satu per satu di hadapan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, perkara seperti ini dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara bahasa maupun terhadap Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Kompleksitas hubungan hukum dan status kepemilikan unit apartemen yang beragam menjadi alasan utama di balik ketentuan ini
Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel) Irgiyanuarini, Vinet; Suyatna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban melalui LPSK dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt,Sel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam memutuskan hasil perkara hendaknya berpedoman pada ketentuan KUHP dan PERMA Nomor  1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Penolakan tuntutan restitusi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama tidak tepat oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dikenal kualifikasi pelaku utama, sedangkan dalam Perkara tersebut, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memberikan restitusi.
Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telefon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online ( Dalam Perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ) Wahyu Destanti, Rahma Sela; Aris Yuni Pawestri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4573

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum konstitusional pemilik data pribadi berupa nomor telepon yang dicantumkan secara tidak sah pada pinjaman online dari sudut pandang UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan studi ini. Peneliti menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang meliputi pendekatan terhadap Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi sebagai informasi kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring tanpa izin adalah suatu pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak privasi warganya. Verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan fintech terhadap pemilik nomor darurat melalui platform online. Harus diatur dalam Peraturan OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusi negara kepada warganya
Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel) Azzahra, Intan; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4576

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta, khususnya mantan anggota band, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini berfokus pada kasus antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dan Once Mekel sebagai mantan vokalis band Dewa 19, yang memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap kontribusi penyanyi non pencipta dalam rekaman lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan kontribusi artistik penyanyi melalui teori identitas performatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi penyanyi non pencipta hanya dilindungi secara terbatas melalui hak terkait, tanpa jaminan atas distribusi royalti dari pemanfaatan ulang rekaman vokal mereka. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi pengelola royalti dinilai belum optimal dalam menjamin hak ekonomi penyanyi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada potensi ketidakadilan bagi pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Hak Cipta agar secara eksplisit mengakui kontribusi penyanyi non pencipta dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional, termasuk mekanisme pembagian royalti yang transparan dan adil.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst) Jannah, Ayudha; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jakarta Pusat serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus ini berawal dari gugatan Arie Indra Manurung atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh PT Pegadaian (Persero) melalui produk “Tabungan Emas” yang dinilai menjiplak karya tulis berjudul Goldgram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan dengan merujuk pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, namun peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena menilai bahwa karya Goldgram memiliki bentuk ekspresi kreatif yang seharusnya dilindungi. Dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang terhadap karya cipta. Temuan ini mengindikasikan perlunya penafsiran yang lebih kontekstual terhadap batasan perlindungan hak cipta, khususnya terhadap ekspresi ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.
Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Tantangan di Indonesia Neonbeni, Randy Vallentino; Kahlasi, Maria Margaretha Alacok; Loin, Aprianus Wilsontrianto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan guna menyempurnakan kerangka regulasi, memperkuat perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem HKI yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan global. Metode ini merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada prinsip dan kerangka hukum melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan, literatur, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hukum yang berlaku, evaluatif untuk menilai efektivitasnya, argumentatif untuk menyusun logika hukum yang kuat, serta preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembentukan norma hukum baru. Hasil penelitian menunjukkan  Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia telah berkembang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap paten, merek dagang, dan hak cipta melalui undang-undang yang selaras dengan perjanjian internasional seperti TRIPS. Perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dengan proses yang mencakup kebaruan, langkah insentif, dan penerapan industri, serta pemeriksaan substantif dan persyaratan kerja lokal. Merek dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan memainkan peran penting dalam ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan birokrasi dan harmonisasi. Sementara itu, hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencerminkan pendekatan baru dalam penegakan hukum berbasis pengaduan dan penting bagi pertumbuhan industri kreatif. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi hukum dan mendukung ekosistem inovasi nasional.
Aspek Hukum Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum: * Roy, Anggi; Adiwinarto, Sulistio
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah melalui program PTSL yang di dasarkan pada pengakuan penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Permasalahan hukum muncul karena Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengizinkan pengajuan permohonan sertifikat tanah hanya berdasarkan pernyataan penguasaan fisik atas tanah. Hal ini memudahkan proses pendaftaran tanah sebagai bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan sengketa apabila tidak terdapat bukti hak kepemilikan formal atau jika pihak lain mengklaim kepemilikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum), dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan SHM dalam PTSL, namun harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiorn.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Perbankan Ditinjau dari Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Reza Pahlevi; Kurniawan, Andre; Yusuf Faraby, Muhammad; Hernawan, Ahmad; Djulaeka, Djulaeka
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4672

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini mencoba mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bank. Penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah bank sebagai konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta hak atas pengaduan dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan ganti rugi atas kerugian akibat pembobolan rekening, kecuali terbukti kelalaian dari pihak nasabah. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kokoh dalam menjaga hak-hak pengguna jasa perbankan dan membuat bank bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan jasa keuangan.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-XXII/2024 Terkait Persyaratan Pengangkatan Jaksa Agung Putra Mahardika, Tegar Pamungkas; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan Hakim MK dalam memutuskan putusan No. 6/PUU-XXII/2024 terkait larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dalam petitumnya, dimana pemohon meminta agar anggota partai politik dilarang diangkat menjadi jaksa agung sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat, akan tetapi Hakim MK memutuskan bahwa hanya pengurus partai politik yang diharuskan keluar dari kepengurusannya apabila ia akan diangkat menjadi jaksa agung. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 memperlihatkan kontradiksi antara semangat independensi penegakan hukum dan amar putusan yang memungkinkan adanya intervensi politik secara terselubung. Inkonsistensi logika hukum, penggunaan penafsiran ambigu, serta tindakan merumuskan norma baru menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah keluar dari prinsip Judicial Restraint yang menjadi batas fungsional lembaga peradilan. Putusan ini berpotensi menjadi preseden yang melemahkan integritas institusi penegak hukum dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan dan bebas dari kepentingan politik.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue