cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 26   27   28   29   30 
Kajian Yuridis Tanggung Jawab Korporasi Atas Kebocoran Dana Milik Konsumen Pada Aplikasi Dana Facrurozi, Maftuh; Suryokencono , Pramuktiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4675

Abstract

Teknologi dompet elektronik seperti DANA yang dikembangkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) memberikan kemudahan bertransaksi non-tunai, namun risiko kebocoran dan peretasan data pribadi tetap ada, terbukti dengan banyaknya pengaduan dari pengguna yang kehilangan dana tanpa penyelesaian yang jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam hal ini PT. Espay Debit Indonesia Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang wajib menjaga kerahasiaan data menurut Pasal 36 UU PDP. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas segala kerugian, pencemaran, atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Ganti rugi ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pengembalian uang tunai, penggantian barang atau jasa dengan jenis atau nilai yang sama, perawatan kesehatan, atau ganti rugi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aplikasi DANA sendiri menyatakan bahwa aplikasi ini dapat memulihkan saldo yang hilang jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kabupaten Jember Wicaksono, Satria; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dasar yuridis pembentukan jalur khusus bagi pengendara sepeda listrik di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepeda listrik dengan daya motor ≤250 watt dan kecepatan maksimal 25 km/jam dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang wajib menggunakan jalur khusus sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020. Namun, implementasi aturan ini belum berjalan efektif di Kabupaten Jember karena belum adanya peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah yang menetapkan keberadaan jalur khusus tersebut. Ketiadaan regulasi lokal menciptakan kekosongan hukum dan potensi pelanggaran hak atas keselamatan lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti regulasi nasional melalui penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati guna memastikan penyediaan jalur khusus sepeda listrik yang aman, tertib, dan sesuai dengan asas negara hukum. Penyusunan kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hukum dan sosial di tengah tren penggunaan kendaraan listrik yang terus berkembang.
Theoretical, Legal and Practical Aspects of Preventing the Crime of Taking a Person Hostage Annakulov, Azamat
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4737

Abstract

This article examines the theoretical, legal, and practical aspects of the crime of taking a person hostage. It explores the criminological characteristics of hostage-taking offenses, the underlying causes of such crimes, the activities of law enforcement agencies, and effective methods for combating this form of criminality. Special attention is given to the threat posed by these crimes to public security, the role of information and communication technologies in their prevention, and the importance of legal awareness and advocacy in mitigating their occurrence. The study also evaluates current national legislation and international legal standards regarding hostage-taking, comparing their implementation and effectiveness. Additionally, the paper addresses challenges faced in detecting and investigating such crimes, especially in the context of organized crime and terrorism. Practical recommendations are proposed to strengthen institutional cooperation, improve preventive strategies, and enhance public education on legal norms. The findings of the research are intended to support the development of more effective legal and policy frameworks aimed at reducing the incidence of hostage-taking and protecting fundamental human rights and freedoms.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Menangani Prostitusi Gay Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mevia, Rayma; Ubaidillah, Luftian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani masalah terkait kasus Prostitusi Gay yang praktiknya semakin terlihat di Kabupaten Jember dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani masalah prostitusi gay selama ini hanya terbatas pada upaya pencegahan HIV/AIDS. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara tegas dan khusus mengatur tata kelola, pencegahan, serta penanggulangan prostitusi gay di wilayahnya. Padahal, prostitusi gay termasuk kategori bencana non-alam yang berdampak serius, seperti timbulnya korban jiwa serta gangguan psikologis dan mental pada pelakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah tersebut.
Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Studi kasus SK DPP PKB NO 33591/DPP/01/VII/2024) Jaelani, Andika Amri; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4766

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengkajian ulang regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional calon terpilih dan menjaga integritas demokrasi perwakilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Pemilu, UU Partai Politik, UU MD3, dan peraturan KPU yang membuka celah bagi partai politik untuk mengganti calon terpilih secara sepihak dengan alasan pelanggaran AD/ART partai, tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel. Praktik ini berpotensi menegasikan prinsip suara terbanyak, mencederai kedaulatan rakyat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kasus Achmad Ghufron Sirodj memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi calon terpilih, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Partai dan pengawasan KPU. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi PAW dengan menitikberatkan pada due process of law, keadilan substantif, dan perlindungan suara rakyat. Rekomendasi meliputi penguatan peran Mahkamah Partai, harmonisasi peraturan antar lembaga, dan pembatasan kewenangan partai dalam PAW untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan pergantian anggota legislatif selaras dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Illegal Streaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era Doyoharjo, Anggo; Broto Laksito, FX. Hastowo
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4769

Abstract

Illegal streaming sites are one of the forms of copyright infringement that are rampant in the digital era and have a significant impact on the creative industry, the economy, and law enforcement. This research analyzes the Indonesian legal framework consisting of Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, as well as the technical regulations of the Ministry of Communication and Information (Kominfo) in addressing these violations. The findings indicate that although the legal framework is in place, enforcement still faces technical, legal, social, and complex cross-border challenges. These sites often utilize foreign servers, mirror domains, and anti-blocking technology to evade blocking, thus requiring international cooperation thru mechanisms such as Mutual Legal Assistance (MLA) and coordination with the World Intellectual Property Organization (WIPO). An effective counter-strategy must be multidimensional, encompassing regulatory strengthening, the use of detection technologies such as digital watermarking and content ID systems, as well as public education to curb the demand for illegal content. A comparison with the United States, Japan, and South Korea shows that proactive enforcement, a quick notice-and-takedown mechanism, and industry cooperation have proven effective in reducing violations. In conclusion, the eradication of illegal streaming sites in Indonesia requires continuous synergy between the government, industry, and society to protect copyright and the sustainability of the creative industry ecosystem in the digital era.
Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi yang Belum Ditetapkan oleh United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rohingya di Aceh) Lailinnavis, Suanggi; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4772

Abstract

Masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh menjadi sorotan global dan nasional terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum bagi pengungsi. Meskipun Indonesia bukan negara yang berpihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi tetap relevan dan seharusnya menjadi dasar dalam penanganan kasus pengungsian ini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dan peran UNHCR dalam proses penetapan status mereka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi literatur terkait pengungsi dan hukum internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya di Aceh belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai karena belum ditetapkan secara resmi sebagai pengungsi oleh UNHCR, sehingga pemerintah tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memberikan perlindungan penuh. Oleh karena itu, UNHCR perlu segera mengambil tindakan dengan menetapkan status pengungsi secara resmi agar keselamatan dan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi, serta krisis kemanusiaan yang terjadi tidak semakin memburuk.
Analisis Yuridis Terhadap E–Commerce yang tidak Terdaftar Dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (Studi Kasus Pemblokiran Aplikasi TEMU) Mahmudiansyah, Rehan; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4783

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria legalitas operasional e-commerce di Indonesia, menguji kesesuaian operasional aplikasi TEMU dengan regulasi nasional, serta menilai keabsahan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia wajib memenuhi kriteria legalitas, antara lain terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mematuhi prinsip persaingan usaha sehat, serta memiliki sistem keamanan data yang optimal. TEMU tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE dan menerapkan model bisnis Direct to Consumer (D2C) yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam keberlangsungan UMKM. Berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya, pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap TEMU merupakan langkah preventif yang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal menegaskan perlunya penguatan mekanisme geo-blocking, koordinasi lintas instansi, dan edukasi publik mengenai risiko penggunaan aplikasi ilegal. Oleh karena itu, perlunya penerapan kebijakan pemblokiran penuh bagi PSE yang tidak terdaftar, penyusunan regulasi yang lebih detail terkait model bisnis D2C lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum di sektor e-commerce.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Marina Ramadhani; Arseto Endro Supriyanto; Betty Fitrianing Tiyastuti; Wirda Rohmah; Baskoro Tri Pamungkas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4793

Abstract

Perlindungan konsumen di sektor perumahan, khususnya dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, menjadi isu krusial mengingat banyaknya keluhan yang muncul terkait kualitas bangunan yang tidak sesuai standar, keterlambatan serah terima rumah, serta adanya klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen hukum utama yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan produk dan layanan yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan UUPK dalam melindungi konsumen KPR bersubsidi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi undang-undang tersebut, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris melalui studi literatur dan analisis kasus nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UUPK dalam konteks KPR bersubsidi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Maka diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan regulasi teknis yang lebih rinci, pengawasan yang lebih ketat dan konsisten, serta edukasi hukum yang menyeluruh bagi konsumen agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen KPR bersubsidi dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terwujud secara optimal dan dapat dirasakan bagi konsumen KPR bersubsidi.
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar dan Selama Beredar Prabawati, Adela Intan; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4797

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre-market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis, masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi

Page 28 of 33 | Total Record : 321

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September