cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 24   25   26   27   28 
Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan Right To Be Forgotten Dalam Cyberpornography Antara Indoneisa Dengan Australia Fadhilah, Trimeilinda; Agusalim; Suherman, Asep
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4340

Abstract

Kejahatan cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di platform digital, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diperjualbelikan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah analisis prinsip Right to be Forgotten (hak untuk dilupakan) di Indonesia dan Australia. Meskipun kedua negara telah mengatur prinsip tersebut, penerapannya di Indonesia masih bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum di Indonesia melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data pribadi, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan perlindungan data pribadi.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli Agustin, Riva; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Facebook Marketplace sebagai media transaksi jual beli dalam perspektif hukum Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya penggunaan Facebook Marketplace sebagai platform jual beli daring yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen dan mekanisme hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), terutama terkait kewajiban verifikasi identitas, keakuratan informasi produk, dan perlindungan data pribadi pengguna. Ketidakhadiran sistem escrow serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif menjadikan konsumen rentan terhadap penipuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan regulasi dan tanggung jawab hukum bagi platform media sosial yang menyediakan layanan perdagangan digital guna menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan adil bagi seluruh pihak.
Perlindungan Hak Pekerja terhadap Tindakan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Pelanggaran Hubungan Industrial Mala Nurseha; Trini Handayani; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4388

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dilanggar dalam praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja, dan serta merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk mengatasi praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hubungan industrial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis undang-undang, asas hukum, serta studi kasus terhadap sejumlah perusahaan di Surabaya yang dilaporkan menahan ijazah pekerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip keadilan atas hak milik pribadi, asas kebebasan berkontrak, dan serta nilai-nilai hubungan industrial yang sehat. Penahanan ijazah tidak hanya menimbulkan kerugian administratif dan ekonomi, tetapi juga berdampak psikologis bagi pekerja yang kehilangan kendali atas dokumen penting miliknya. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan memperparah praktik tersebut
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Putri, Sarah Adinda; Maroni; Fardiansyah, Ahmad Irzal
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4390

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban affiliator judi online yang salah satu tugas affiliator adalah memasarkan atau mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform online, melalui iklan di internet, media sosial, situs website dan lainnya. Affiliator dijadikan alat oleh Bandar judi online dengan strategi pemasarannya yang cerdik dapat menarik perhatian dengan menunjukkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, mengakibatkan banyak masyarakat tergoda untuk mencoba keberuntungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris atau jenis penelitian doktrinal-non doktrinal, di mana adanya unsur penggabungan dua jenis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap affiliator dalam Putusan ini menegaskan bahwa tindakan memfasilitasi atau mempromosikan konten perjudian online dapat dijerat secara pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP berupa pidana penjara dan denda. Arah putusan hakim dalam perkara Nomor 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap tujuan Pemidanaan secara prinsip sudah mengarahkan kepada tujuan pemidanaan yaitu pembalasan berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda. Akan tetapi hukuman yang diberikan belum sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada Nadifah; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM di platform e-commerce Lazada dan menganalisis tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pihak Lazada sebagai penyelenggara e-commerce Lazada terhadap penjualan kosmetik tanpa izin dari BPOM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Lazada masih bersifat preventif, seperti kebijakan mewajibkan penjual menyertakan nomor notifikasi BPOM. Namun, perlindungan ini belum efektif karena masih ditemukan banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di platform tersebut. Di sisi lain, perlindungan represif terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk ilegal belum tersedia secara memadai. Tanggung jawab hukum Lazada masih terbatas pada penghapusan produk dan pemberian teguran kepada penjual, tanpa ada mekanisme ganti rugi yang jelas bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen di e-commerce Lazada belum optimal dan dibutuhkan penguatan pengawasan, regulasi khusus e-commerce, serta kolaborasi antara pemerintah dan platform digital untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.
Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024: Indonesia Azahwa, Syahdina Diva; Mayesa, Bintang Aura; Vadia, Angelia Stephanie; Rahmania, Huwayda; Adzzahra, Fadhia Chalisha; Rahmawati, Restu
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4420

Abstract

Artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang memiliki implikasi terhadap stabilitas politik di Indonesia dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Masalah penelitian ini berfokus pada sistem presidensial yang diterapkan Indonesia sejak era Reformasi 1998 sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang kuat dan terpisah dari legislatif. Sistem presidensial ini berjalan sejajar dengan realitas politik Indonesia, yaitu konsep multipartai yang dapat dikatakan kompleks, seperti banyaknya partai politik yang sering mengakibatkan fragmentasi parlemen dan dinamika koalisi yang tidak stabil. Untuk menganalisis masalah penelitian, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang merujuk pada teori sistem presidensial oleh Juan J. Linz (1990). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem presidensial multipartai tanpa penguatan etika politik dan reformasi institusional yang serius sebenarnya menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Indonesia membutuhkan reformasi institusional dan penguatan etika politik untuk menciptakan tata kelola yang lebih stabil.
Harmonization of Diversion Regulations In Juvenile Criminal Cases to Achieve Social Justice For Children In Conflict With The Law Putri, Kartika; Susilawati, Endang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4454

Abstract

This research aims to examine the harmonization of diversion regulations within the juvenile criminal justice system in Indonesia as an effort to achieve social justice for children in conflict with the law. Diversi is a form of case resolution outside the criminal justice system that emphasizes a restorative justice approach. Although it has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), the implementation of diversion still faces obstacles, particularly regarding the provision that limits diversion only to offenses with a maximum penalty of under seven years. This provision is considered not in line with the constitutional mandate and the principle of protecting children's human rights as stipulated in the 1945 Constitution and the Convention on the Rights of the Child. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research results indicate that there is a need for harmonization between the diversion provisions in the Child Protection System Law (UU SPPA) and other regulations to ensure more optimal protection of children's rights. This adjustment is important to prevent discrimination and trauma to children, as well as to realize a justice system that is oriented towards the best interests of the child.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Lumajang Dalam Merekontruksi Ketentuan Batas Hak Milik Tanah Pasca Bencana Alam Sholikhah, Inez; Fitri, Icha
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Lumajang dalam merekontruksi ketentuan batas hak milik tanah pasca bencana alam, khususnya akibat erupsi Gunung Semeru, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terdampak dan mencegah timbulnya konflik pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Lumajang memiliki peran strategis dalam proses rekonstruksi batas tanah, antara lain melalui inventarisasi ulang bidang tanah, pemetaan dan pengukuran ulang, validasi data kepemilikan, serta fasilitasi relokasi warga terdampak ke lokasi hunian yang baru. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan pertanahan dengan rencana tata ruang wilayah agar sejalan dengan prinsip mitigasi risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup hilangnya dokumen pertanahan, kerusakan fisik wilayah, perubahan struktur pemanfaatan lahan, dan keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah perlu dijalankan secara kolaboratif melalui koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi teknis yang adaptif, serta pelibatan aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan pengelolaan tata ruang pasca bencana.
Regulating Cryptocurrency: Legal Responses to Emerging Financial Technologies in Global Markets Pratama, I Gede Tegar Wingga Adi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4544

Abstract

The rapid advancement of blockchain technology and the proliferation of cryptocurrencies have posed significant regulatory challenges for legal systems worldwide. Traditional financial regulations often struggle to keep pace with the decentralized, borderless, and highly volatile nature of digital assets. This journal explores the legal responses adopted by various jurisdictions—including the United States, the European Union, selected Asian economies, and emerging markets—to address the complexities of regulating cryptocurrencies and other emerging financial technologies. Using a normative legal approach and comparative analysis, this paper identifies key legal, institutional, and policy gaps while highlighting the need for international regulatory harmonization. The study concludes by offering policy recommendations aimed at balancing innovation, investor protection, and global financial stability in the evolving digital finance ecosystem.
Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023 Andaru, Dimas; Sulistio Adiwinarto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4555

Abstract

SEMA No.3 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus teruntuk pengembang apartemen, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit terhadap mereka tidak dapat diajukan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Namun, mengenai frasa “pembuktian tidak sederhana” baik dalam SEMA maupun dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna dari pembuktian tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam SEMA 3 Tahun 2023, guna menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Penulisan dilakukan dengan analisis terhadap konsep hukum dan perundang-undangan yang sesuai, serta didukung oleh data dan literatur hukum yang sesuai dengan fokus kajian melalui metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo. Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., Mahkamah Agung menilai bahwa perkara pengembang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembuktian utang secara satu per satu di hadapan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, perkara seperti ini dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara bahasa maupun terhadap Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Kompleksitas hubungan hukum dan status kepemilikan unit apartemen yang beragam menjadi alasan utama di balik ketentuan ini

Page 26 of 33 | Total Record : 321

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September