cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nika Saputra
Contact Email
fisipol@unespadang.ac.id
Phone
+6281380329732
Journal Mail Official
fisipol@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE)
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 27972259     EISSN : 27770184     DOI : https://doi.org/10.69989/jiee
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
An objective of the Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of public administration, Governance and Social Sciences. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on public administration, Governance and Social Sciences. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi invites manuscripts in the areas: Leadership, Public Policy, Organization Behaviour, Public Administration, Strategic Management, Operation Management, Human Resource Management, Knowledge Management, Corporate Governance Management Information System, Law. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi accepts articles on any related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi is the significance of the contribution an article makes to the literature in public administration, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 104 Documents
 2   3   4   5   6 
Persepsi Pemilih Masyarakat Desa Simalegi Terhadap Kampanye Caleg Dapil Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Anshar, Sayid; Netrivianti, Netrivianti; Frant, Dedi Redi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/ejct5p16

Abstract

Kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisir oleh suatu kelompok yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan prilaku tertentu. Kampanye dalam pemilu pada dasarnya dianggap suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Persepsi pemilih terhadap kampanye caleg sangat penting untuk diteliti, karena banyakanya visi misi caleg yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga membuat persepsi dikalangan masyarakat berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif paradigma kontruktivisme, penelitian ini di analisis menggunakan teori S-O-R (Stimulus Organism Respon) yang dikemukakan oleh Houland dan teori respon kognitif yang dikemukan oleh Belch George E. Dan Belch Michael, informan dalam penelitian ini ada tokoh masyarakat sebagai pemilih di Desa Simalegi berdasarkan purposive sampling, metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah timbulnya persepsi dikalangan masyarakat Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai secara negatif maupun positif. Persepsi negatif yaitu penolakan terhadap kampanye Caleg karena Caleg tidak menepati janjinya sehingga masyarakat kecewa dan merasa dibohongi. Persepsi pemilih merupakan dampak dari pendekatan respon kognitif dalam komunikasi dimana Caleg sebagai komunikator memberikan penekanan pada setiap apa yang disampaikan pada peserta kampanye.
Transformasi Pelayanan Publik di Era New Normal di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Irawati, Ade; Kuntara, Ibnu
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/3ge07397

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap perubahan birokrasi pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang memiliki beban tugas dan fungsi yang bertambah berat di era new normal. BPKD Kota Padang Panjang tetap memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang terlah di tetapkan. Pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melakukan interview dan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel, buku dan jurnal berkaitan dengan pelayanan publik di era new normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKD Kota Padang Panjang telah melakukan transformasi pelayanan publik di era new normal yaitu Pertama, mengurangi jumlah orang dalam kegiatan pelayanan baik publik sebagai penerima pelayanan maupun petugas pemberi pelayanan; Kedua, Membatasi waktu buka pelayanan perpajakan sehingga berpengaruh terhadap waktu konsultasi publik; Ketiga, transformasi pelayanan publik secara online atau melalui teknologi informasi komunikasi dalam hal membayar pajak secara online melalui aplikasi gojek dan mobile banking Bank Nagari serta pelayanan publik bidang PBB-P2 menerapkan pelayanan berbasis aplikasi atau web yang dikenal dengan aplikasi SIP PBB. Kemudian hasil penelitian ini juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi yaitu pembatasan waktu untuk berkonsultasi di era new normal dan kesadaran masyarakat dalam merubah mindset masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya Sembiring, Susanti; Pratama, Bisma Putra
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/rxjpk348

Abstract

Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya kosmetik impor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data di uraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar.
Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Panjaitan, Debora S.; Puryanto, Puryanto
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/5hj3gm70

Abstract

Pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara, lembaga negara, swasta, maupun perorangan sering sekali terjadi sengketa yang sering disebut mal administrasi. Hal ini membuat masyarakat sebagai konsumen sering mengalami ketidakpuasan bahkan kerugian dari pelayanan publik. Untuk itu diperlukan sanksi tegas bagi penyelenggara pelayanan publik agar tidak menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal. Namun kenyataannya sering sekali terjadi mal administrasi dalam pelayanan publik oleh karena itu dibutuhkan Ombudsman yang merupakan lembaga eksternal yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Penyelesaian sengketa pelayanan publik oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus.
Implementasi Kebijakan Smart City Dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi Covid-19 Simanjorang, Yuniara; Sukmawati, Nur
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/ftvm1j19

Abstract

Smart city adalah kota pintar yang dirancang untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan teknologi dapat menghadirkan informasi kepada masyarakat melalui sebuah aplikasi. Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing bangsa. Pendekatan pembangunan yang memaknai kerangka smart city semakin menemukan relevansinya selama pandemi Covid-19. Ketika protokol kesehatan harus diterapkan dan membatasi tatap muka, terjadi perubahan gaya hidup yang luar biasa. Implementasi kebijakan smart city bertujuan untuk memandu kabupaten/kota dalam menyusun masterplan Smart City untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan publik maupun mengakselerasi potensi yang ada di masing-masing daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan literature review. Informasi diperoleh dari situs resmi Berita, artikel akademik dan sumber lain yang dianggap relevan. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian Smart City ini yang menekankan pada tiga konsep, yang pertama penerapan sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua memerlukan pengelolaan wilayah atas seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyediaan informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian. yang tak terduga selama pandemi Covid-19.
Transparency and Accountability of Village Fund Management Adnan, M. Fachri; Junaidi, Dedy
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/b216ta79

Abstract

This Literature System Review seeks to assess the application of financial management principles, specifically transparency and accountability, in the management of state finances at the Village APBDes. The Elucidation to Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 on State Finances states that the overall objective of state financial management is to promote good governance in state administration. Therefore, state financial management should be conducted in a professional, transparent, and responsible manner, adhering to the fundamental regulations outlined in the Constitution. The extensive litigation surrounding the misappropriation of village finances by village heads and officials serves as a fundamental premise for this research. When discussing the state financial management system, it is essential to address the management of village funds. These monies are a component of state finances, and their utilization must be properly accounted for. Analysis of fiscal matters at the state level. To ensure the proper functioning of state activities, it is imperative for the government to establish a robust and transparent state financial administration system. This system should effectively prevent any instances of financial leakage, both in terms of revenue collection and expenditure management. State financial management refers to the comprehensive actions undertaken by state financial management officials in accordance with their position and power. These actions encompass planning, execution, oversight, and responsibility. The findings of the literature system review research indicate that in order to establish transparency and accountability in the management of village funds, it is necessary to have legal clarity, coordination and oversight, and community engagement. Additionally, this endeavor requires officials who possess competence and have access to suitable facilities.
Social Interaction in Basic Training for Prospective Civil Servants Using the Blended Learning Method Frinaldi, Aldri; Marantika, Jerry
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/qbx4h488

Abstract

The movement in the style of Basic Training for Civil Servant Candidates (CPNS) from traditional or face-to-face methods to blended learning has been prompted by advancements in information technology and the COVID-19 pandemic outbreak. Changes in training patterns result in alterations to the social interaction processes conducted among organizers, teachers, and participants. In the classical method, direct social contact is abundant, whereas in blended learning, digital-based communication media predominantly facilitate the engagement process. This study employs a literature review methodology to offer a comprehensive picture of social interactions during the CPNS Basic Training process, utilizing the blended learning approach.
Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPTSP Zahara, Anisa; Kabullah, Muhammad Ichsan; Putera, Roni Ekha; Putra, Roni Ekha
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/87y17s52

Abstract

OSS RBA is a digital-based application that is used as a means of issuing licensing documents for community business activities. The problem behind this research is that the OSS RBA system cannot be implemented optimally due to limitations in both the application, service providers, and the public when using OSS RBA. Research objective: to determine the effectiveness of the RBA OSS system in business licensing services at the Payakumbuh City Investment and One-Stop Integrated Services Service. Research method: descriptive with a qualitative approach. Using the theory of e-government effectiveness by Timothy Dolan, namely the Six-Dimensional Assessment Tool (6 DAT), Results/Findings: The results of this research indicate that the OSS RBA system in Payakumbuh City is still not effective. Several indicators have been met, such as a good security system, an integrated database, and application updates. However, there are still shortcomings that can be seen from the limited means of communication, lack of information regarding coordination between parties involved in the OSS RBA, low understanding of technical OPD regarding the verification process, interactivity that is still limited, the performance of government licensing services that is not yet visible, and public feedback in providing assessments on the licensing process for the OSS RBA system that is not yet available. This causes the use of the OSS RBA system in society to be not optimal, so the OSS RBA system is still at a transition stage from the old method to the new method.
Management of Fixed Asset Management at the Manpower and Transmigration Service of Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI) Suandi, Suandi; Andriyani, Dwi; Canaldhy, Rendy Sueztra; Purwanti, Umi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/wm79sx25

Abstract

Assets are the component with the greatest value and wealth that is vital for the running of an organization, whether in a government or private company. Researchers will focus this research on the Manpower and Transmigration Service of PALI Regency and how fixed asset management works. whether the implementation of asset management is in accordance with established regulations. So far, management of regional inventory items has been carried out on the basis of the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 1997 as the main regulations for regional government inventory regulations. The aim of this research is to understand how fixed asset management at the PALI Regency Manpower and Transmigration Service works. This research uses qualitative research methods with an emphasis on Doli D. Siregar's theory of asset indicators, namely: asset inventory, legal audit, asset assessment, asset optimization, and asset monitoring and control. In selecting informants, researchers used purposive. The techniques used by researchers in collecting data are interviews, observation, and documentation studies. The conclusion from the results of this research shows that fixed asset management at the Manpower and Transmigration Department is not running well. This is because there is still a lack of human resources in the field of asset management, one of whose tasks is to inventory assets, and the large number of assets makes asset managers overwhelmed.
The Position and Urgency of the Justice Collaborator in the Crime of Shooting by Richard Eliezer (Ruling Number: 798/Pid.B/ 2022/ PN. Jkt. Sel) Wahyuni, Sry; Fauzi, Engrina; Salsabila, Kirana
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/xdzz1p20

Abstract

The position of witnesses is very important in the trial process because witnesses provide proof of the guilt of the suspect and defendant based on what they saw and experienced. A justice collaborator is a person who is a witness to a criminal act and collaborates with the main perpetrator. If one of the perpetrators of a particular criminal act admits what was done but is not the main perpetrator of the action, they provide information as a witness in the criminal trial. The problems that will be discussed in this research are what is the position of Justice Collaborator in Indonesian criminal law, what is the urgency of Richard Eliezer as Justice Collaborator in the criminal case of the shooting of Joshua Hutabarat (analysis of decision Number: 789/Pid.B/ 2022/PN. Jkt.Sel ). In carrying out this research the author used a method that can answer the problem formulation in this research, namely qualitative with a normative juridical approach. In several cases, the judge handling the Justice Collaborator referred to the Supreme Court Circular No. 04 of 2011 concerning handling Justice Collaborators in certain criminal cases, or SEMA No. 04 of 2011. Protection Regulations carry out protective actions and cooperate with justice. Whistleblowers cannot be prosecuted criminally or civilly for reports or statements made, made, or have been made. However, witnesses cannot be acquitted of criminal charges in the same case if their guilt is clearly proven in court. Because of his testimony, the judge was able to reduce the sentence. The Justice Collaborator is currently regulated by law. The Justice Collaborator is essential to organizing an orderly system of justice and providing effective enforcement and protection for those who are or will be witnesses. It also plays an important role in preventing criminal activity by achieving goals, fostering trust, fostering respect, and encouraging legal cooperation. Supreme Court Circular No. 4 (SEMA) of 2011 states that the government must be involved in investigating cases of witnesses and victims, emphasizing that the idea of justice collaborators is based on the belief that people who are punished for their actions can be used to ensure justice in criminal cases.

Page 4 of 11 | Total Record : 104

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik