cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 10   11   12   13   14 
Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur Pramana Putra, I Gusti Ngurah Indra; Kusuma, Jauhari D.; Ulum, Hafizatu
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana jual beli narkotika oleh anak di bawah umur dan pelaksanaan penanganan dan bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana narkotika anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian ini ialah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanganan perkara pidana pada anak termasuk delik Perantara jual beli Narkotika oleh anak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Penanganan dan penjatuhan Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tertera di dalam Pasal 112 dan 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak ½ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Yang Difotocopy Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Aziz, Abdul; Ainuddin, Ainuddin; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemegang hak cipta buku dalam melakukan upaya hukum apabila terjadi kerugian atas hak cipta yang dimilikinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku fotokopi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya menanggulangi pencurian dalam bentuk penggandaan hak cipta berupa buku pada saat ini, mengingat kebiasaan masyarakat yang mengoleksi buku dengan cara memfotokopi buku. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban bagi penerbit untuk mendaftarkan hak cipta bukunya dan pengaturan mengenai delik aduan yang artinya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan apabila ada pengaduan dari pihak terkait. Bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang hak cipta buku apabila terjadi penggandaan buku adalah dalam bentuk fotokopi, tentunya dengan mengajukan gugatan dengan beberapa cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi). Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan kasus hak cipta, sedangkan jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Kasir Studi Dikota Mataram Ariani, Irma Aulia; Kamil , M. Ikhsan; Zain , Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab dari pelaku usaha dan Faktor apa saja yang menyebabkan kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini faktor penyebab terjadinya perbedaan harga label dan struk kasir antara lain: kelalaian dapat terjadi karena tidak fokusnya karyawan saat menempel harga pada label, harga terbaru yang telah siap ditempelkan untuk perubahan harga barang, karyawan kemungkinan malas untuk mengecek dan mengganti harga pada label sehingga harga barang yang seharusnya sudah tidak berlaku masih tertempel dan tidak diganti dengan harga yang baru karena kemalasan dari karyawan. Terbatasnya jumlah karyawan dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani menyebabkan karyawan tidak sempat mengganti harga terbaru yang seharusnya diletakkan pada label. Sehingga timbulnya kecurangan dari pihak supermarket.Pertanggungjawaban dari salah satu pegawai alfamart, yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan, karena tugas mereka untuk menata barang dan melayani konsumen serta memberi harga pada barang yang sesuai yang sudah ditentukan dari kantor. Faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya dengan masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedudukan Hukum Kepemilikan Tanah Bagi Pemegang Sertifikat Ganda (Analisis Putusan 5/Yur/Pdt/2018) Mubarak, Kemal; Haerani, Ruslan; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda ditinjau dari Putusan Yurisprudensi No 5/Yur/Pdt/2018 dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prospek hukum kepastian kepemilikan tanah bagi pemegang sertifikat ganda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut meta teori hukum bahwa,”setiap warga negara yang beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara, maka ia boleh menuntut hak perlindungan hukum kepada Negara sebagai bentuk kontra prestasi nilai keadilan. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, oleh karenanya setiap permasalahan yang timbul pada saat sengketa yang bergulir di pengadilan harus melalui proses pembuktian. Kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak diwujudkan dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah. Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. Terjadinya sertifikat ganda merupakan salah satu akibat adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yang disebut cacat hukum administrasi. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pada jalur non-litigasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Sweda, I Kadek Wira; Haerani, Haerani; Anwar, Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pengaturan hukum terkait perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia? Dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia?Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram. Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan hukum yakni secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 21 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor ada 3 yang dilakukan oleh BPOM Mataram yaitu Pengawasan Pre-market dan pos-market, Penyuluhan Masyarakat, dan Tanggung jawab pelaku usaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Alamsyah, Rahmat; Sukarno, Sukarno; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen dan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Penelitian ini di lakukan untuk mngetahui bagaimna pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Dan bagaimna Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Melalui Aplikasi Dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana telah diatur dalam beberapa undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan perlindungan konsumen secara represif. Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan landasan hukum bagi OJK untuk melindungi konsumen dalam penggunaan aplikasi Dana. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berperan penting dalam melindungi konsumen dan mengatasi tantangan era digital, terutama dalam hak privasi dan informasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital melalui aplikasi Dana meliputi tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tindakan represif berupa sanksi pencabutan izin, denda, atau hukuman penjara bagi pelaku kejahatan elektronik yang merugikan konsumen.
Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Rahmatullah, Muhammad; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati, Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mempelajari penerapan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaiamana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal istilah tindak pidana perjudian online sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP serta tidak mendikotomi atau membedakan tindakan perjudian tersebut menjadi tindak pidana perjudian online atau tindak pidana perjudian biasa. Kedua, bahwa dalam konteks upaya pencegahan penyebaran tindak pidana perjudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi perannya sebagai upaya pencegahan secara penal, akan tetapi hal tersebut tentu saja masih jauh dari kata cukup. Karena fokusnya adalah pelarangan setiap orang untuk menyebarluaskan informasi apapun dan dalam bentuk apapun yang berisi muatan perjudian sebagaimana dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup “mendistribusikan” yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik
Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Wijaya, Rahardian Yuvalitya; I Gede Sukarmo; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya oprasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.

Page 12 of 29 | Total Record : 290

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue