cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Idul Adnan
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6285337078572
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629500     EISSN : 29635128     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam merupakan jurnal ilmiah akademik yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022. Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki spesifikasi di bidang hukum Islam, hukum tata negara, Kebijakan Publik, Politik Islam, fiqh siyasah. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam mempelajari Politik dan hukum tata negara.ISSN: 2963-5128 (Online - Elektronik) ISSN: 2962-9500 (PRINT)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2) Sugitanata, Arif; Mustakim, Ahmad; Nuriskandar, Lalu Hendri; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.74

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.
IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEDEWASAAN USIA PERNIKAHAN TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA KURIPAN, KECAMATAN KURIPAN TIMUR, KABUPATEN LOMBOK BARAT Muslim, Muslim; Muzawir, Muzawir; Hamdi, Muh. Rizal
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.76

Abstract

Pernikahan adalah salah satu bagian dari perintah agama yang telah ditetapkan berdasarkan syari’at Islam. Pernikahan juga merupakan sarana penyaluran hasrat seksual yang dihalalkan oleh agama. Pada perpektif ini, ketika sesorang dengan pasangan lawan jenisnya melakukan pernikahan maka ia bukan hanya melaksanakan perintah agama (syari’at), tetapi juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Faktor budaya dan pandangan keagamaan banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, jika terlambat menikahkan anak perempuan dianggap tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi.
OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA) Nuriskandar, Lalu Hendri; Muzawir, Muzawir; Suarajana, Suarjana; Adnan, Idul
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.81

Abstract

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice. Keywords : Human Right, International, Labor
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Hamdi, Muh. Rizal; Fitriani, Fitriani
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.82

Abstract

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam Penetapan peraturan desa di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? (2) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian dapat dikemukakan peran badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran BDP ialah melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Siyasa Dusturiyah
PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM: Antara Kontribusi dan Tantangan Kontemporer Arif Sugitanata
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi konkret perempuan dalam politik Islam dan mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitik, penelitian ini mengeksplorasi sejarah partisipasi perempuan dalam konteks politik Islam, dari masa klasik hingga era modern, serta mengamati dinamika perubahan peran dan kontribusi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah berperan penting dalam politik Islam sejak awal, dengan tokoh-tokoh seperti Khadijah dan Aisyah. Di era modern, perempuan di negara-negara seperti Indonesia telah mencapai posisi politik tinggi, menunjukkan pengaruh budaya, agama, dan internasional dalam pendekatan gender yang inklusif. Selain itu, studi ini memaparkan bagaimana teknologi dan media sosial telah meningkatkan visibilitas dan pengaruh perempuan dalam politik Islam. Meskipun kuota gender telah menjadi alat penting untuk memajukan kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi tantangan dan kritik seperti diskriminasi gender dan resistensi terhadap perubahan peran gender masih berlangsung. Penelitian ini menegaskan pentingnya hukum yang mendukung, perubahan norma sosial, dan kebijakan yang inklusif untuk memperkuat peran serta perempuan dalam politik Islam. Secara menyeluruh, peran perempuan dalam politik Islam merupakan fenomena yang dinamis dan kompleks, yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi politik mereka.  
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah Sugitanata, Arif; Hamdi, Muh. Rizal; Nuriskandar, Lalu Hendri; Jayadi, Nurman
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.86

Abstract

This research aims to explore the dynamics of identity politics and dynasties in Indonesia and efforts to present ideal politics. This study uses a literature review, adopts a qualitative research approach, and applies descriptive analysis techniques based on Maslahah's theory. The results show that identity politics and dynasties play a significant role in the formation of power, often relying on ethnic, religious, or family identity to mobilise support, which can increase the representation of certain groups but also trigger polarisation and erode the principles of democracy and meritocracy. The interaction between identity politics and dynasties creates complexities in political dynamics that can hinder the achievement of an ideal politics based on democracy, justice and equality. On the other hand, efforts towards ideal politics in Indonesia must involve a strong commitment to the principles of democracy, justice and equality, strengthening the foundations of inclusive and participatory democracy, ensuring free and fair elections, and building political awareness and political education among the people. Eradicating corruption, collusion, and nepotism is also a top priority in creating clean politics and integrity. In addition, nurturing diversity and pluralism is an essential step in creating a more inclusive and democratic society. A Maslahah theory-based analysis also emphasises the achievement of the common good and the prevention of harm, which are essential in guiding Indonesia towards ideal politics. It includes empowering individuals and groups in society, promoting social justice, and maintaining social harmony. As such, this study makes an essential contribution to the understanding of identity and dynastic politics in Indonesia and the steps needed to achieve a more equitable and inclusive politics.
MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS Hardiyatullah, Hardiyatullah; Qohar, Abd; Adnan, Idul; Fadli, Muh
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.90

Abstract

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (library research), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA ANAK BUAH KAPAL (ABK) YANG BEKERJA DI KAPAL ASING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Satria, Ahmad; Hartawan, Hartawan; Nurduwisari Lumappa, Fifian
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.91

Abstract

Anak buah kapal Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangannya sudah banyak sekali kasus-kasus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di asing seperti penyiksaan, kekerasan, upah tidak dibayar dan lain sebagainya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkara yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada saat sedang, sedang atau pernah bekerja di kapal asing di wilayah tersebut perspektif hukum Tata Negara. Metode: Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Data menunjukkan banyaknya pengaduan dan kasus Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di asing. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan berupa peraturan perundang-undangan dan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sudah baik, akan tetapi masih perlu dibentuk kebijakan dan peraturan yang tidak tumpang tindih, mengizinkan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam mengatasi perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia, pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal rekrutmen hingga peninjauan tempat-tempat perusahaan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, dan kekurangan data jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing.
TINJAUAN HUKUM PADA PASAL 1243 DAN 1244 KUHPERDATA TERHADAP PENERAPAN UANG DENDA SANTRI Zabadi, Muhammad Fairuz; Supriyadi, Supriyadi; Fahrurrozi , Fahrurrozi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.92

Abstract

Praktik penerapan uang denda bagi santri di lingkungan pesantren telah menjadi hal yang lazim dan seringkali menimbulkan perbincangan serta pertanyaan terkait dengan aspek hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merangkum pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek keagamaan, moral, dan sosial dari penerapan uang denda bagi santri di pesantren. Melalui analisis yang seksama, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana praktik ini dikaji dan diatur dalam kerangka hukum Islam. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (field research) dalam konteks pelaksanaan penerapan denda bagi santri yang melanggar aturan di Pondok Pesantren Darunnadwah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penerapan uang denda bagi santri di lingkungan pesantren memiliki kompleksitas dan dinamika yang mencerminkan aspek keagamaan, moral, dan sosial. Berbagai bentuk hukuman denda, seperti pembayaran ganti rugi, denda moneter, pembatalan akad, dan peralihan resiko, diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan pendidikan pesantren. Pentingnya transparansi, keadilan, dan pendekatan pembelajaran dalam penerapan denda menjadi sorotan dalam hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam penerapan denda, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca untuk menggali lebih dalam implikasi dan relevansinya dalam konteks kehidupan pesantren.
PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH TENTANG KONSEP MAMPU DALAM MENIKAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN HKI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Fitri, Fuji Amalia; Arifin, Muhamad; Supriyadi, Supriyadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i1.93

Abstract

Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dengan keharmonisan rumah tangga menjadi kunci untuk kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap konsep "mampu" dalam menikah dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, dengan merujuk pada perspektif yang diatur oleh Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan HKI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori atau ketentuan hukum yang ditemukan dalam studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan perspektif HKI saling melengkapi dalam menilai kesiapan menikah. Ulama menekankan aspek holistik dalam menilai kesiapan, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritual, sementara HKI menegaskan pentingnya kematangan fisik dan aspek finansial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat. Implikasi dari integrasi kedua perspektif ini adalah adanya kerangka kerja komprehensif untuk memandu praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan baik aspek spiritual maupun ekonomi, pasangan dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk memasuki kehidupan berumah tangga, dengan harapan terciptanya keluarga-keluarga yang kokoh, sejahtera, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Page 2 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam