cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Nyoman Rahmawati
Contact Email
satyadharmajih@gmail.com
Phone
+6281388346368
Journal Mail Official
satyadharmajih@gmail.com
Editorial Address
IAHN TP Palangka Raya Jalan G.Obos X Palangka Raya Kalimantan Tengah 731112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ISSN : 25486055     EISSN : 27978060     DOI : 10.33363
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Satya Dharma terbit dua (2) kali setahun: yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi pengembangan ilmu hukum yang mengedepankan sifat keaslian, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian original maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi Ilmu Hukum Agama Hindu, Ilmu Hukum Adat, Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Hambatan Sita Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Tidak Berwujud (Intangible) Paramita Dewi, Ni Putu; Kastama, I Made
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i2.1331

Abstract

This article discusses the potential of intellectual property as an object of executoriale beslag. The problem is the lack of regulation of intellectual property as an object of executoriale beslag in the execution of payment of a sum of money even though by definition it is a movable object which fulfills the principle of confiscation in civil procedure law. Seeing this, an analysis is carried out through a statutory approach and the concepts of execution of payment of a sum of money and executoriale beslag in civil procedure law. Intellectual property laws and regulations such as copyright, patents, trademarks and geographical indications, industrial designs, trade secrets and integrated circuit layout designs only regulate confiscation provisions in criminal cases. Intellectual property through Government Regulation No. 24 of 2022 on Creative Economy is optimized as an object of debt collateral in fiduciary guarantees, contracts in creative economic activities and cessie. However, it does not yet have space for intellectual property as an object of executoriale beslag in the execution of payment of a sum of money. The need for additional regulation of intellectual property as an object of executoriale beslag will provide convenience for the clerks and bailiffs executing the execution. The absence of rules will cause hesitation because there is no sufficient legal basis even though intellectual property is a movable item that has economic value and can be used for the payment of the amount of money of the execution applicant. Keyword: Executoriale Beslag, Intellectual Property, Challanges
Pemberian Hak Waris terhadap Anak Perempuan pada Keluarga Hindu di Desa Basarang Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Agung, I Wayan; Rahmawati, Ni Nyoman; Yase, I Kadek Kartika
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i2.1345

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu ingin mengungkapkan sebuah fenomena bahwa dalam sistem pewarisan keluarga Hindu Bali mulai mengalami pergeseran ke arah yang lebih positif. Perubahan ini sebagai wujud adanya persamaan atau kesetaraan walupun tidak sama rata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dimana data-data yang diperoleh bersumber dari lapangan sebagai data primer dan didukung dengan data skunder. Analisis data yang dilakukan adalah dengan deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hak waris kepada anak perempuan dalam keluarga Hindu Bali, bahwa pertimbangan orang tua adalah semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan adalah darah dagingnya. Kemudian pemberian hak tersebut juga bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuanya. Pemberian hak waris kepada anak perempuan tentu juga berdasarkan kesepakatan keluarga, terutama pihak laki-laki sebagai purusa. Sedangkan penerapan hak waris anak perempuan dilakukan secara langsung oleh orang tua sebagai pewaris. Jumlah besaran yang diberikan tentu tidak sama dengan anak laki-laki. Karena pada prisnsipnya dalam keluarga Hindu menganut sistem patrilinial. Dimana anak laki-laki sebagai ahli waris dan mempunyai hak yang penuh dalam keluarga.
Penerapan Sanksi Singer dalam Kasus Pidana Ringan di Kedemangan Sebangau Kota Palangka Raya Prayoga, Putri Legina; Adi, Agung; Yase, I Kadek Kartika
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i2.1409

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi singer di lembaga Kedamanagan, Sebangau Kota Palangka Raya. Kedemangan merupakan lembaga adat yang hingga saat ini tetap menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa adat. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa tidak hanya mencakup masalah adat, tetapi telah merambah pada persoalan-persoalan pidana tertentu, khususnya pada tingkat pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menekankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teori yang dipilih untuk menganalisis pertanyaan penelitian adalah teori pluralisme hukum. Hasil penelitian menemukan penerapan sanksi singer dalam kasus pidana ringan di Kedamangan Sebangau adalah menjatuhkan hukuman denda atau sanksi denda kepada pelaku tindak pidana ringan yang disebut dengan singer. Singer yang dimaksudkan meliputi, 1)“singer sala basa dengan sawan oloh” (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap istri orang lain); 2) “singer sala basa dengan bawi bujang (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan/pelecehan terhadap seorang gadis/); 3) “singer sala basa dengan oloh beken (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan karena membuat malu, mencemarkan nama baik orang lain, pria maupun wanita); dan 4)“singer tekap bau mate (sanksi perbuatan yang tidak menyenangkan untuk menutup rasa malu kepada pihak korban-pihak wanita akibat pelecehan); dan 5) “singer kalahi kajame” atau sanksi dalam kasus pertengkaran dan perkelahian.
Sejarah Produk Hukum terhadap Masyarakat Tionghoa di Indonesia 1619-1959 Tarupay, Heri Kusuma
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i2.1451

Abstract

This writing discusses legal products that regulate the Chinese ethnic group in Indonesia. Through historical research, an investigation is conducted into the legal regulations issued by authorities since the VOC period, the Dutch colonial government, and the era of Independent Indonesia. It is understood that the position of the Chinese community in Indonesia has never been clear. By examining the legal regulations issued by these three authorities, it is found that the legal products applied to the Chinese community were built based on economic and political interests. Due to these economic and political interests, the authorities ultimately created legal products that restricted the Chinese community from interacting with other groups in Indonesia and consistently placed them in an unclear position, labeled as foreigners. These legal products influenced social life, putting this community in an ambiguous position.
Peran Parisada Pada Pelaksanaan Perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya Sadiana, I Made
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i2.1454

Abstract

Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan lembaga tertinggi agama Hindu, salah satu tugas parisada adalah melakukan pelayanan kepada umat. Dalam pelaksanaan tugas Parisada, ada tiga permasalahan yang diteliti dalam artikel ini, yaitu: (1) Apa tugas dan fungsi Parisada?, (2) Apa peran Parisada dalam ritual perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya?, (3) Bagaimana kedudukan surat keterangan Parisada dalam penerbitan akta perkawinan di Kota Palangkaraya?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penentuan informan secara porposif sampling. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tugas dan fungsi Parisada adalah membina dan melayani umat, meningkatkan pengabdian, menjalin kerjasama, dan melakukan redefinisi, reinterpretasi, dan reaktualisasi pemahaman ajaran suci Weda; (2) Parisada memiliki tiga peran penting dalam pelaksanaan ritual perkawinan Umat Hindu di Kota Palangkaraya yaitu sebagai fasilitator pelaksanaan upacara sudhi wadani, memberikan pembekalan (dharmawacana), dan mengeluarkan surat keterangan nikah (3) Kedudukan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Parisada adalah sebagai surat penyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai sudah sah secara agama dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan akta perkawinan.
Perspektif Hukum terhadap Tren Resign Cepat (Job-Hopping) Generasi Z Damayanti, Nurlia Eka; Aprilita, Aprilita
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i1.1412

Abstract

Fenomena job-hopping atau kecenderungan berpindah kerja dalam waktu singkat menjadi tren signifikan di kalangan generasi Z, yang membawa implikasi hukum terhadap hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Artikel ini menganalisis bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan dalam kasus pengunduran diri mendadak. Fokus utama penelitian ini adalah ketentuan notice period, klausul non-kompetisi, dan dampaknya terhadap perjanjian kerja dan kontrak yang berlaku. Berdasarkan analisis normatif, ditemukan bahwa pengunduran diri mendadak sering kali melanggar ketentuan kontrak, sementara klausul non-kompetisi dapat menimbulkan konflik hukum jika dianggap membatasi kebebasan karyawan. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif, termasuk fleksibilitas dalam masa pemberitahuan dan pengaturan klausul non-kompetisi yang proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang di era modern.
Peran Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang Undang-Undang ITE di Era Teknologi Apridinatae, Deni
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i1.1413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru dalam mengedukasi siswa tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era teknologi digital, khususnya dalam membangun kesadaran hukum digital siswa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada guru dan siswa sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran berbasis digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan analisis bahan ajar terkait UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi UU ITE dalam pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum digital, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memahami materi hukum, ketersediaan infrastruktur digital, dan pendekatan pengajaran yang digunakan. Kesimpulannya, pendidikan berbasis teknologi yang diintegrasikan dengan literasi hukum digital membutuhkan dukungan pelatihan bagi guru, pengembangan bahan ajar yang relevan, dan sinergi dengan kebijakan pendidikan nasional untuk mengoptimalkan dampaknya pada siswa.
Peran Lembaga Keagamaan Hindu Dalam Menanggulangi Stunting pada Masyarakat Di Kabupaten Barito Utara (Perspektif Hukum Hindu) Kuri, Kuri; -, Citranu; Kastama, I Made; Salendra, I Wayan; Rundapano, Rundapano
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i1.1439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga keagamaan Hindu dalam menanggulangi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga keagamaan Hindu berperan penting dalam penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat bagi keluarga, serta memberikan dukungan dalam bentuk program intervensi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, lembaga keagamaan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran tentang stunting dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Hukum Hindu memberikan dasar moral dan sosial yang mendalam untuk mengatasi masalah stunting, melalui prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan keluarga dalam kehidupan beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan program-program penanggulangan stunting yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai keagamaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kawin Lari Zahra, Ashila; Hartini, Rahayu
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i1.1525

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi wanita dalam situasi kawin lari. Penelitian ini memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam situasi perkawinan lari, yaitu pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan dari orang tua atau wali dan tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum di Indonesia. Kawin lari sering kali mengakibatkan dampak negatif bagi wanita, seperti kerentanan terhadap hak-hak mereka, mencakup hak atas properti, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan persyaratan usia dan persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan, serta ketentuan dalam KUHP yang mengatur sanksi terhadap pelaku kawin lari. Namun, dalam praktiknya, perempuan yang menjalani kawin lari sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, pemerintah menganggap perkawinan ini tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengumpulkan data dari studi dokumen guna memahami pelaksanaan perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban kawin lari. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk perempuan dalam konteks kawin lari masih jauh dari optimal dan diperlukan kolaborasi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial budaya untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi secara adil dan menyeluruh.
Kontroversi Adat Kaharingan dalam Ritual Perkawinan Kristen dan Potensi Moderasi Beragama Ardi, Ardi; Santoso, Putu Eka Adthiya; Sukmawati, Tuyun; Oktavia, Lilis Sosila; Astawa, I Nyoman Sidi; Tarupay, Heri Kusuma
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i1.1527

Abstract

The misuse of customary traditions often leads to social conflict. This study examines a specific social conflict arising from the misapplication of sacred Hindu Kaharingan symbols by a Christian couple during their wedding ceremony in Tumbang Batian Village, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. This region, particularly Kalimantan, is known for its religious diversity and rich cultural heritage. The findings indicate that the couple's actions caused significant unrest and protest among the Hindu Kaharingan community, who perceived it as a violation of ritual sanctity. This research underscores the importance of religious moderation as a conflict resolution approach. This case highlights existing societal conflicts, and thus, this study aims to address the incident by identifying its triggering factors and exploring resolution methods through the lens of religious moderation. A qualitative approach was employed, utilizing literature reviews and interviews with customary elders and family members. Triangulation techniques were also applied to enhance data validity by comparing findings from various sources and ensuring information consistency. The research results show that the symbols used in Christian traditional wedding rituals are a form of respect from the bride and groom to their ancestors.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum