cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatis@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Kompleks PGRI No. 46A Gunung Pangilun RT 001/RW 001 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang 25143, Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Socio-political Communication and Policy Review
Published by CV. Lenggogeni Data Publishing
ISSN : -     EISSN : 30465141     DOI : https://doi.org/10.61292/shkr
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Socio political Communication and Policy Review is an academic journal that focuses on research and analysis in the fields of social, humanities, communication, and policy. The journal aims to be an intellectual platform that provides a platform for researchers, academics, and practitioners to share thoughts, research findings, and critical views related to various aspects of social life and policy. The journal s topic coverage includes, but is not limited to: Social and Humanities Examines aspects of human life, including culture, history, sociology, anthropology, and psychology. Communication Explores communication dynamics in various contexts, such as mass media, interpersonal communication, organizational communication, and communication technology. Policy: Presents policy analysis in various fields, such as public policy, social policy, education policy, and environmental policy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 172 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengaruh Perilaku Konsumtif Komunitas Penggemar NCT (NCTzen Bali) Terhadap Loyalitas Sebagai Penggemar Maheswari, Anak Agung Diah; Aditya, I Gst. Ngr. A. Krisna; Pramestisari, Nyoman Ayu Sukma
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.133

Abstract

The K-Pop phenomenon makes it easy for fans to spend money to buy things related to their idols. K-pop fans easily spend money on their idols based on desire, pleasure, satisfaction, and to show their loyalty as fans. This behavior can be called consumptive behavior. This research aims to determine the influence of consumer behavior on loyalty among fans of the South Korean boygroup NCT. The sample in this research was 75 fans who were members of the NCTAZENBALI community. Data analysis techniques use Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Simple Linear Regression Test, T Test, and Coefficient of Determination. The results of the tcount test at a margin of error of 5% show a consumptive behavior of 21,452. This means that there is a significant positive relationship between consumer behavior and someone's loyalty as an NCT fan in Bali. The strength of the relationship formed is at a very strong level with an R of 0.929. Meanwhile, the regression equation model obtained is Y = -6.709 + 0.364X. The resulting coefficient of determination is 86.3%, which is the percentage contribution of variable X to variable Y. Meanwhile the other 13.7% is explained by other factors. Abstrak Fenomena K-Pop membuat penggemarnya mudah mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan idolanya. Penggemar K-pop dengan mudah mengeluarkan uang untuk idolanya didasari oleh keingan berlebih, kesenangan, memberikan kepuasan, dan demi menunjukkan loyalitas mereka sebagai penggemar. Perilaku inilah yang dapat disebut sebagai perilaku konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumtif terhadap loyalitas pada penggemar boygroup asal Korea Selatan NCT. Sampel pada penlitian ini adalah penggemar yang tergabung dalam komunitas NCTAZENBALI sebanyak 75 orang. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Sederhana, Uji T, dan Koefisien Determinasi. Hasil pengujian thitung pada margin error 5% menunjukkan perilaku konsumtif sebesar 21,452. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara perilaku konsumtif dan loyalitas seseorang sebagai penggemar NCT di Bali. Adapun kekuatan hubungan yang terbentuk adalah berada pada tingkatan yang sangat kuat dengan R sebesar 0,929. Sedangkan model persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = -6,709 + 0,364X. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 86,3% yang merupakan persentasi kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Sementara itu 13,7% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Kata Kunci: Penggemar K-pop, NCT, Loyalitas, Perilaku Konsumtif
Evaluasi Proses Quality Control Fasilitas Di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Berdasarkan PM Nomor 41 Tahun 2023 Saraswati, Devi Suthasih; Prabawati, Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.134

Abstract

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai memiliki peran krusial dalam mendukung pariwisata dan ekonomi regional dengan melayani 21.452.157 pergerakan penumpang per tahun 2023 yang menjadikan bandara ini menjadi bandara tersibuk di Indonesia. Pengendalian kualitas atau quality control menjadi penting guna memastikan pelayanan dan fasilitas yang disediakan memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pengguna bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses quality control pada fasilitas bandara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomo PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang memberikan gambaran mendalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam proses quality control oleh unit Quality, Risk and Performance dalam menjalankan proses quality control di bandara I Gusti Ngurah Rai. Penelitian ini dibedah melalui enam indikator evaluasi oleh Dunn yang meliputi: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini ialah proses quality control yang dilakukan oleh unit Quality, Risk and Performance Management, yang meskipun telah mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku yakni PM Nomor 41 Tahun 2023, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti lembar kertas kerja yang belum mencerminkan penilaian menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia serta dalam menangani keluhan pengguna bandara cenderung menunggu arahan dari kantor pusat sehingga masukan terkait proses perbaikan fasilitas di bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi terhambat.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi) Ardiana, Nabilla Novia; Prabawati, Ni Putu Anik; Wijaya, Komang Adi Sastra
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.135

Abstract

The 2018-2023 Bekasi City Revised Medium-Term Development Plan (RPJMD) refers to the policy direction of improving governance including institutional arrangements, government administration and the provision of infrastructure facilities carried out to improve the performance of regional government administration including the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. This study aims to determine the application of SAKIP in realizing good governance at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The indicators of good governance used are indicators according to Sedarmayanti (2013), namely accountability, transparency, participation, and the rule of law. This research is descriptive qualitative research, with a case study research type. The research was conducted at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The results showed that in the accountability indicator, BPBD Bekasi City in implementing SAKIP has been responsible with the existence of LAKIP. The BPBD transparency indicator in implementing SAKIP has been running well and all data can be accessed through the official BPBD Bekasi City website. The participation indicator shows that BPBD in SAKIP planning is assisted by parties from outside the agency. The rule of law indicator shows that SAKIP planning is in accordance with standard operating procedures. Abstrak Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi 2018-2023 mengacu pada arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAKIP dalam mewujudkan good governance di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Indikator good governance yang digunakan adalah indikator menurut Sedarmayanti (2013) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator akuntabilitas, BPBD Kota Bekasi dalam menerapkan SAKIP telah bertanggung jawab dengan adanya LAKIP. Indikator transparansi BPBD dalam penerapan SAKIP sudah berjalan dengan baik dan semua data dapat diakses melalui laman resmi BPBD Kota Bekasi. Indikator partisipasi menunjukkan bahwa BPBD dalam perencanaan SAKIP dibantu oleh pihak-pihak dari luar instansi. Indikator supremasi hukum menunjukkan jika perencanaan SAKIP telah sesuai dengan standar operasional prosedur.
Strategi Pengembangan Zona Integritas Dalam Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar) Adelia, Sisilia Ni Wayan Dina Natasya; Prabawati, Ni Putu Anik
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.136

Abstract

This study aims to analyze the strategies of Class I Immigration Office TPI Denpasar in establishing Integrity Zones and the supporting factors in maintaining the Clean Corruption-Free Zone (WBK) and Clean and Serviceable Bureaucracy Area (WBBM) designations. The research method employed is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants and document analysis. The findings reveal that leadership and staff commitment, effective monitoring and evaluation systems, and support from various stakeholders are critical factors contributing to the success of Class I Immigration Office TPI Denpasar in establishing and sustaining Integrity Zones. This study contributes significantly to understanding the implementation of bureaucratic reforms in Indonesia, particularly in the context of public service delivery in government agencies. Abstrak Studi ini bertujuan pada rangka menganalisis strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mengembangkan Zona Integritas serta faktor-faktor yang mendukung pada mempertahankan gelar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Metode studi yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melewati wawancara dengan informan kunci serta analisis dokumen terkait. Hasil studi menunjukkan yakni komitmen pimpinan serta pegawai, sistem monitoring serta evaluasi yang efektif, serta dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan menjadi faktor kunci pada keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada mengembangkan serta mempertahankan Zona Integritas. Studi ini memberikan kontribusi penting pada memahami implementasi reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya pada konteks pelayanan publik di instansi pemerintah.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2023 Dalam Ketersediaan Fasilitas Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Putra, I Kadek Alit Krestiana; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.137

Abstract

Pengelola bandara memiliki tanggungjawab untuk memastikan kenyamanan dan keamanan fasilitas demi memastikan kepuasan pengguna jasa penerbangan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan percaya diri kepada penumpang saat memilih perjalanan udara. Berdasarkan PM 41 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 14 huruf h, dinyatakan bahwa "Pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi pelayanan pada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus." Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, yang merupakan bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi PM 41 Tahun 2023 dalam menyediakan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah secara umum menyediakan fasilitas yang memadai bagi penumpang berkebutuhan khusus, seperti ramp, lift khusus, kursi roda, toilet khusus, ruang laktasi, ruang tunggu khusus, dan guiding block. Meski demikian, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar aksesibilitas yang lebih baik
Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggitayani, Ni Putu Dea; Lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.138

Abstract

Based on Law Number 22 of 2022 concerning corrections as an amendment to Law Number 12 of 1995, the correctional system is an order regarding direction and boundaries as well as methods for implementing correctional functions in an integrated manner. The Director General of Corrections issued a policy granting integration rights which is expected to be able to reduce the problem of excess capacity. This study aims to measure the effectiveness of the policy of granting integration rights in each correctional institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. The research used by the author is a qualitative research method with a descriptive approach. The data needed in this research is in the form of secondary data and primary data obtained through surveys, interviews with Corrections Division employees, documentation, and then conclusions are drawn regarding the problems studied. Furthermore, the results of this research are the effectiveness of the policy of granting integration rights in each Correctional Institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. This can be seen through the policy effectiveness indicators put forward by Richard Matland in Kadji (2015:78). The accuracy of the policy is used as a benchmark for the issuance of the policy. So that the policy can be said to be appropriate or not in dealing with the problem. Accuracy of implementation is carried out to measure the extent to which the policies that have been formed have achieved the goals, service standards and plans that have been set. Target accuracy is carried out to assess the results of the applicable policy objectives. Finally, environmental accuracy is measured through the applicable policy environment and the external environment such as community support for inmates. Abstrak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Studi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang diperloleh melalui survey, wawancara pegawai Divisi Pemasyarakatan, dokumentasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh oleh Richard Matland dalam Kadji (2015:78). Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dikatakan sudah tepat atau tidak dalam menangani permasalahan. Ketepatan pelaksanaan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan target dilakukan untuk menilai hasil dari tujuan kebijakan yang berlaku. Terakhir, ketepatan lingkungan diukur melalui lingkungan kebijakan yang berlaku dan lingkungan eksternal seperti dukungan masyarakat bagi warga binaan. Kata kunci: Kemenkumham Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Integrasi
Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Meranggi, I Nyoman Trisna Wahyu Raharja; lukman, Juwita Pratiwi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.139

Abstract

This article reviews the digital transformation in correctional services carried out by the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Through a qualitative approach with a literature study method, the article describes various information and communication technology (ICT) initiatives and implementations that have been implemented, such as the development of SDP applications and online complaint systems. This transformation aims to improve efficiency, transparency and accountability in the management of prisoners and detainees, as well as having a positive impact on the community and correctional officers. Data collection methods through books, scientific journals, news articles, official websites, and laws and regulations provide a strong theoretical foundation to support the results and discussion of the benefits and challenges of this digital transformation. Abstrak Artikel ini mengulas transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel menjelaskan berbagai inisiatif dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah diterapkan, seperti pengembangan aplikasi SDP dan sistem pengaduan online. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan narapidana dan tahanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan petugas pemasyarakatan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi, dan peraturan perundang-undangan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung hasil dan pembahasan mengenai manfaat serta tantangan dalam transformasi digital ini. Kata Kunci: Transformasi digital, Layanan pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Bali
Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara ( Studi Kasus : Rupbasan Kelas I Denpasar) Manuaba, Ida Bagus Made Wedhana; Yudartha, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.140

Abstract

This research examines the effectiveness of RUPBASAN Class I Denpasar in storing and managing confiscated goods, identifying challenges faced, and evaluating efforts to overcome them. The problems faced include the complexity of the suspect's legal status which often slows down the process of managing confiscated objects and internal limitations such as a lack of employee competence. The research method used is a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews with related parties, direct observation at the location, and analysis of relevant documents. The analysis was carried out based on the theory of organizational effectiveness according to Richard M. Steers (I985), which includes organizational, environmental, worker and management characteristics. However, several obstacles such as budget limitations, lack of experts, and administrative challenges still affect operational effectiveness. Optimal management of confiscated goods requires increasing employee competency, strengthening coordination between agencies, and providing adequate facilities and infrastructure. This research provides recommendations for increasing the effectiveness of managing confiscated objects through increasing training, developing human resources, and adjusting budget policies. Thus, this research provides a significant contribution in understanding the dynamics and challenges of managing confiscated objects at RUPBASAN Class I Denpasar, as well as providing strategic recommendations to increase the operational effectiveness and efficiency of this institution. Abstrak Penelitian ini mengkaji efektivitas RUPBASAN Kelas I Denpasar dalam menyimpan dan mengelola barang sitaan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengevaluasi upaya untuk mengatasinya. Masalah yang dihadapi antara lain kompleksitas status hukum tersangka yang sering memperlambat proses pengelolaan benda sitaan dan keterbatasan internal seperti kurangnya kompetensi pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (I985), yang meliputi karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan tantangan administratif masih mempengaruhi efektivitas operasional. Pengelolaan barang sitaan yang optimal memerlukan peningkatan kompetensi pegawai, penguatan koordinasi antar instansi, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan benda sitaan melalui peningkatan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian kebijakan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika dan tantangan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Denpasar, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional institusi tersebut. Kata Kunci : Efektivitas Kinerja, Rupbasan Kelas I Denpasar, basan dan baran.
Konstruksi Sosial Tradisi Usaba Dangsil di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem Kusuma, I Putu Surya Adi; Mahadewi, Ni Made Anggita Sastri; Aditya, I Gusti Ngurah Agung Krisna
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.141

Abstract

This research aims to explain the major stages in the implementation of Usaba Dangsil and the social construction of the Usaba Dangsil tradition in the Bungaya Traditional Village community. This research uses descriptive and explanatory research using a qualitative approach. The theoretical basis used in this research is the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann through three dialectical stages, namely externalization, objectivation and internalization which shows that the results of the externalization of the social construction of the Usaba Dangsil tradition began with the leadership of I Gusti Ngurah Alit Bungaya who then institutionalized or legitimized (objectivation) and adopted as part of the culture or social product of the Bungaya Traditional Village community, in the process of implementing the Usaba Dangsil tradition through the internalization of primary socialization (family) and secondary socialization (environment). Based on the research results, during the implementation stages of the Usaba Dangsil tradition, there were no significant changes. The Usaba Dangsil tradition is still carried out and maintained by all the people of the Bungaya Traditional Village and contains the meaning of a ceremony of giving thanks to Almighty God for the blessings given and asking for peaceful life in the Bungaya Traditional Village and aims to inaugurate teruna-deha, so that the meaning of the tradition Usaba Dangsil is still being constructed for future generations. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan besar dalam pelaksanaan Usaba Dangsil dan bagaimana konstruksi sosial tradisi Usaba Dangsil pada masyarakat Desa Adat Bungaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui tiga tahap dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang menunjukkan bahwa hasil eksternalisasi konstruksi sosial tradisi Usaba Dangsil berawal dari masa kepemimpinan I Gusti Ngurah Alit Bungaya yang kemudian terlembagakan atau terlegitimasi (objektivasi) dan diadopsi sebagai bagian dari budaya atau produk sosial masyarakat Desa Adat Bungaya, dalam proses pelaksanaan tradisi Usaba Dangsil melalui internalisasi dari sosialisasi primer (keluarga) dan sosialisasi sekunder (lingkungan). Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam tahapan pelaksanaan tradisi Usaba Dangsil, tidak mengalami perubahan signifikan. Tradisi Usaba Dangsil masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh seluruh masyarakat Desa Adat Bungaya dan mengandung makna sebagai upacara mengucap syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diberikan dan memohon ketenteraman kehidupan di Desa Adat Bungaya dan bertujuan untuk melantik teruna-deha, sehingga makna tradisi Usaba Dangsil masih terus dikonstruksikan agar berlanjut kepada generasi penerusnya. Kata kunci: Usaba Dangsil, konstruksi sosial, tradisi, Desa Adat Bungaya
Hubungan Pengetahuan dan Persepsi terhadap Minat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pedagang di Pasar Badung Kota Denpasar Damayanti, Luh Made Mira; Arjawa, I Gst Putu Bagus Suka; Zuryani, Nazrina
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.142

Abstract

This research aims to predict factors related to interest in BPJS Employment participation among market traders using knowledge and perception variables. This type of research is quantitative research using data obtained from the method of distributing questionnaires to 90 respondents, namely traders at Badung Market, Denpasar City with slovin calculations in determining the sample. The data analysis techniques used are Pearson Correlation and Multiple Linear Regression. The results of the correlation test show between knowledge and interest in participation is 0,579, which has a medium level of correlation, and between perception and interest in participation is 0,561, which also has a medium level of correlation. Then, the results of the coefficient of determination (R2) show that the participation interest variable can be influenced by knowledge and perception variables as much as 40,1%, while the remaining 59,9% is influenced by other variables outside the research. Furthermore, the results of the t test show that the tcount value of the knowledge variable is 3,849, which shows that Ho1 is rejected and Hk1 is accepted, meaning that knowledge has a positive and significant effect on partial interest in participation. The tcount value for the perception variable is 3,417, which shows that Ho2 is rejected and Hk2 is accepted, meaning that perception has a positive and significant effect on partial participation interest. Finally, the results of the F test show that the Fcount value is 30,739, which shows that Ho3 is rejected and Hk3 is accepted, meaning that knowledge and perception have a positive and significant effect on participation interest simultaneously.

Page 4 of 18 | Total Record : 172

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 6 (2025) Vol. 2 No. 5 (2025) Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Article In Press Vol. 1 No. 6 (2024) Vol. 1 No. 5 (2024) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024) More Issue