cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Sumangelipu
Contact Email
anzhoel@gmail.com
Phone
+6281210274777
Journal Mail Official
compile@lamaddukelleng.ac.id
Editorial Address
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng Jl. Bosowa Utara No.1 Palaguna, Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
Location
Kab. wajo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Compile: Journal of Society Service
Published by Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
ISSN : -     EISSN : 30256712     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Adalah jurnal yang menyajikan penelitian-penelitian kualitatif dan kuantitatif mempresentasikan penelitian terkait pengabdian masyarakat, pemberdayaan, sosialisasi, penyuluhan berbasis pengabdian masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Hukum Terpadu Cegah Narkoba Terhadap Generasi Muda di SMP Satap 5 Tanasitolo Ismail Ali; Wulan Suci Ramadhani; A. Tenri Gau; Putri Amalia Azhari; Muhammad Alvian; Mandala Putra; A. Muh. Afnan; Ahmad Suhariadi
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masa ini sangat mengkhawatirkan, Dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, TNI, POLRI, DPR, bahkan pejabat negara banyak yang terjerumus dalam tindak pidana ini. Tak ayal jika Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa situasi di negara ini sudah dalam status Darurat Narkoba. Hal ini tidak berlebihan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terkhusus di kalangan pelajar dan mahasiswa Penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatikan. Sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang bahaya pengunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan maupun hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Wajo juga turut berkomitmen dalam upaya memerangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya (narkoba) pada pencanangan Gerakan Sulsel Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba). Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam hal ini remaja yang ada di SMP Satap 5 Tanasitolo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda, Penyuluhan dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.
Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo Makmur, Andi Dadi Mashuri; Andi Wahyuddin Nur; Kasmiati; Desriana Maharani; Sustiarni Santi; Nur Irmayani; Shaina Maharani; Charunisa Asdel; Irfan Arifin; Deni Meimar
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Rendahnya pemahaman, mengakibatkan peningkatan pesat penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini dan seks bebas. Bahaya narkoba, dan seks bebas berdampak pada generasi penerus bangsa juga perlu adanya kesadaran baik anak maupun orang tua. Pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi kesehatan reproduksi, sehingga sangat memerlukan kematangan atau kedewasaan baik mental maupun fisik, dan adanya pemahaman yang siap sebelum menjalani pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, juga sangat ditekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap anak. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.
Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung Martono; Muharawati; Muh. Arsal Akib; Jumasniyanti; Herlina; Asnidar Sri Nur Utami; Nur Hayati Masse; Rini Octaviani DM; Andi Muhammad Fadil Akbar; Andi Herawati; Mustaming
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata, mengatasi hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan. Terbatasnya akses informasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana dan perdata. Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan ini ialah pemaparan materi dan diskusi yang dihadiri 32 subyek mitra dari kalangan masyarakat Kelurahan Tancung.
Sosialisasi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai Sulaeman Sagoni; Ismail Ali; Muhammad Akbar; Baso Rahmat Fajar; Amirullah; Yunus; Edi Baco; Sunarti
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam direktori Putusan Mahkamah Agung RI ditemukan 107.229 data terkait masalah warisan dan 585 data terkait sengketa harta warisan. Pengadilan Agama Sengkang sendiri, pada tahun 2021 terdapat 13 putusan, tahun 2022 terdapat 13 putusan dan tahun 2023 sebanyak 9 putusan dalam klasifikasi waris Islam. Hal ini cukup menjadialasan untuk melakukan sosialisasi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi masyarakat di Kabupaten Wajo. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyampaian materi hukum waris kepada masyarakat secara langsung yang diikuti dengan diskusi tanya-jawab. Sosialisasi melibatkan 2 (dua) pemateri hukum waris dari dosen, dan fasilitator terdiri 6 (mahasiswa). Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman serta meningkatkan masyarakat Desa Wecudai tentang hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka Martono; Syahrani Anugrah; Sitti Amalia; Alif Ikbal Maulana
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The village of Pasaka is located in the Sabbangparu subdistrict of the Wajo District. The community's average level of knowledge regarding the law remains relatively low, particularly among parents and adults in relation to child protection legislation. Indeed, there are some who are entirely uninformed on this matter. The enactment of Law No. 35/2014 on child protection represents a significant amendment to the preceding legislation, namely Law No. 23/2002. The objective of this new legislation is to reinforce the legal protection of children's rights within the Indonesian legal framework. The revised legislation introduces enhanced penalties for those convicted of crimes against children, while also reaffirming the pivotal roles of parents, the government and civil society in safeguarding the rights of the child. The law places an emphasis on the fulfilment of children's fundamental rights, including the right to life, development and participation. It is anticipated that this will result in the creation of a secure and favourable environment for children. By providing guidance on child protection legislation, the community will be better equipped to enhance their awareness, foster greater openness and sensitivity, and take action in instances of child abuse.
Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana Andi Dadi Mashuri Makmur; Muharawati; Adam Chandra Kirana; Andi Muhammad Dika; Andri Ardian Aris; Elvira; fitrah
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Early marriage represents a significant challenge in the village of Pammana, with elevated rates of early marriage frequently attributed to social and economic pressures, coupled with a dearth of comprehension regarding the adverse consequences of early marriage. This article examines the efficacy of an educational approach that emphasises the importance of reproductive health and understanding of related legislation in preventing early marriage. The socialisation activities conducted at MTS Satap Nurul Ulum Pammana employed discussion and question-and-answer methods that facilitated active student participation in understanding the risks associated with early marriage and the importance of pursuing continued education. The results of the socialisation demonstrated an enhanced awareness among the students regarding the consequences of early marriage, as well as a heightened motivation to pursue higher education. It is imperative that continued education and strict law enforcement be implemented in order to reduce the number of early marriages in the future.
Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman; Novitasari; Andi Aulia Raodatul Husna; Nur Azlina; Baso Anugrah Hasanuddin
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of early marriages in Mallusesalo Village is rising year on year. This issue has a significant impact on the quality of children, families, family harmony, and divorce. The prevalence of early marriages in the Wajo District has increased markedly in recent years. In 2023, the rate for males was 3.16%, while for females it was 3.45%. These figures represent a significant rise from the 1,041 recorded events in the preceding year. The underlying cause is also attributable to local cultural factors, which are shaped by the social system and the tradition of early marriage that is perpetuated within families. The consequences of early marriage include children dropping out of school, the loss of their reproductive rights due to early pregnancy and childbirth, and an increased risk of low birth weight (LBW), which can lead to stunting. Despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which establishes the minimum age for marriage at 19 years for both men and women, early marriage remains prevalent. It is therefore important to facilitate socialisation with the aim of increasing public awareness of the impact of early marriage. This will help to reduce the increasing divorce rate, problematic female reproductive health, the number of stunted children caused by teenage mothers and domestic violence.
Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo Sulaeman; Ismail Ali; Rusdi Kadir; Indra Purnama Ramadhan; Dwi Cahyani
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of disputed land, in which the question of ownership is contested, is a significant challenge in Indonesia. This is also frequently the case in Sompe Village, Wajo Regency, regardless of whether the matter has been settled through arbitration, mediation, or court proceedings. Nevertheless, numerous instances of ongoing disputes persist within the community. Such issues may be caused by a number of factors, including a lack of clarity surrounding the certification process, deficiencies in administrative procedures, inconsistencies in land boundaries, the dissemination of misinformation or incomplete data, regional expansion, a disproportionate demand for land relative to its availability, and conflicts of interest. In response to this situation, the local government of Wajo Regency has initiated the Boundary Marking Movement (Gemapatas), a programme of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Indonesian National Land Agency. This initiative aims to reinforce the legal basis for land ownership. In order to assist the government in reducing the number of disputes within the community, it is necessary to provide legal counsel on agrarian issues. This will increase understanding and provide the community with a greater understanding of land law, particularly in Sompe Village.
Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas bagi Siswa SMP di Lagosi: Membangun Kesadaran dan Keselamatan di Jalan Raya Ismail Ali; Yustiana; Sabariah; Risnayanti; Baso Hamarullah Halim; Muh. Rizki; Muh. Dia Ikhsan Perdana
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of traffic safety represents a significant concern in a number of contexts, including among students. The objective of the traffic order socialisation programme is to enhance the awareness and knowledge of junior high school students in Lagosi regarding the significance of orderly behaviour on the road. The socialisation programme comprised a series of activities, including the presentation of materials on traffic signs, basic traffic rules, and the adverse consequences of violating traffic regulations. Furthermore, simulations and interactive discussions were conducted with the objective of reinforcing students' comprehension of the scenarios they frequently encounter on a daily basis while traversing the roadways. It is anticipated that this pedagogical strategy will facilitate not only an understanding of traffic regulations, but also their practical application in the students' daily lives, whether as pedestrians, cyclists, or passengers. The results of this activity demonstrated a notable enhancement in students' comprehension of the significance of road safety, accompanied by a more favourable shift in attitude towards the practice of orderly traffic conduct. It is therefore anticipated that this socialisation programme will serve as an initial step in the moulding of a younger generation that is more disciplined and aware of traffic safety.
Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila Andi Wahyuddin Nur; Dewi Wahyuni Mustafa; M. Asraf Fradama; Asriani Said; Rina Febrianti; Andi Nur Halisa; Rismawati; Andi Muh. Iswan; Erwin
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The occurrence of land disputes can be attributed to the fact that land occupies a pivotal position in this regard, whereby it can serve to demonstrate the independence and sovereignty of its owner. It is not always necessary to resolve disputes through the judicial process. At the present time, a new form of dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (ADR). One such method is mediation, whereby the mediator does not take a partisan stance on the issues under discussion. Mediation encourages the open communication of problems and interests between the parties involved. It is therefore necessary to socialise the resolution of land disputes in Patila Village through both litigation and non-litigation. This should encourage the parties to realise that disputes are not fights that must be won but resolved. The aim is to help the parties reach common ground and to facilitate the procedures for resolving land disputes through mediation. This will involve a complaint by the parties to the dispute to the Land Office and a process of reviewing, final negotiation and an agreement set out in a written agreement. However, if the parties are unable to reach an agreement, they have the right to submit the dispute to the court.

Page 2 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2025): Edisi September 2025 Vol 2 No 2 (2025): March 2025 Vol 2 No 1 (2024): September 2024 Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024 Vol 1 No 1 (2023): Edisi: September 2023