Jurnal Ilmiah Fenomena
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 19 No 01 (2025): MEI"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY ( FINTECH ) TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[oktafianto, arifan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6447
<![CDATA[Perkembangan pesat Financial Technology (Fintech) di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor perbankan. Studi ini menelaah pengaruh Fintech terhadap industri perbankan Indonesia, baik positif maupun negatif. Fintech meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan (terutama ke daerah terpencil dan segmen masyarakat yang kurang terlayani), mendorong inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan melalui antarmuka yang lebih user-friendly. Hal ini berpotensi meningkatkan profitabilitas bank dan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Peningkatan persaingan dari perusahaan Fintech yang lebih gesit dan inovatif dapat mengancam posisi bank konvensional. Risiko keamanan siber yang terkait dengan transaksi digital juga meningkat. Regulasi yang masih berkembang dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika Fintech menimbulkan tantangan bagi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Terakhir, kesenjangan digital dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan Fintech, menciptakan ketidaksetaraan.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 1466 K/Pid/2024 DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG ]]>
<![CDATA[Dilla, Vania Rahma]]>;
<![CDATA[Safitri, Novia Bella]]>;
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6443
<![CDATA[Penganiayaan adalah suatu perlakuan yang semena-mena dengan tujuan menyiksa, menindas serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penganiyaan merupakan tindak pidana yang langsung berhubungan terhadap kontak fisik pada tubuh. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada buku kedua tindak pidana penganiyaan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Penganiyaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan sehingga mengakibatkan cedera dan luka fisik pada tubuh seseorang. Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang berada di dalam KUHP. Kata pembunuhan sendiri bearasal dari bunuh yang artinya berarti mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Peneliti menemukan masalah mengenai pertimbangan hakim pada putusan nomor 454/Pid.B/2024 PN.Sby terhadap pembebasan Ronald Tannur telah sesuai dengan peraturan dan disparitas antara putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan nomor 1466 K/Pid/2024 didalam kasus Ronald Tannur. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approuche) dan pendekatan kasus (case approuche) dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pertimbangan hakim pada putusan no 454/Pid.B/2024 PN.Sby tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hakim telah memvonis bebas seluruh dakwaan. Penjatuhan hukuman pidana yang berbeda terhadap terdakwa yang terpidana dalam kasus yang sama tingkat kejahatannya dapat diartikan sebagai disparitas pidana. Peneliti berharap hakim dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya untuk melindungi hak hak korban tanpa memandang status dan latar belakang korban serta pelaku harus dikenakan hukuman yang seadil adilnya agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga hukum pidana Indonesia tetap berdiri dan berlandaskan dengan keadilan.]]>
<![CDATA[PERANAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyono, Supriyono]]>;
<![CDATA[Nugroho, Yudistira]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6448
<![CDATA[Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan fundamental dalam arah pembentukan dan pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman normatif dalam merancang dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggantikan sistem pidana kolonial warisan Belanda. Melalui pendekatan kualitatif- deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain resistensi aparat penegak hukum dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk penguatan pendidikan Pancasila, pelatihan aparat, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA DI RAK DISPLAY PT. INDOMARCO KUPANG ]]>
<![CDATA[Azizah, Zahro Viona]]>;
<![CDATA[Rhomadina, Alvi Laili]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6444
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perbedaan harga antara harga yang tercantum di rak display dan harga yang tercatat di struk pembayaran di PT Indomarco cabang Kota Kupang. Kasus perbedaan harga ini berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang terkait dengan perlindungan konsumen, kususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indomarco di Kota Kupang memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbedaan harga tersebut, yang dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pengelolaan informasi harga. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan penerapan mekanisme preventif dan represif yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan meningkatkan pengawasan internal serta penggunaan teknologi untuk memperbarui harga secara otomatis, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH YURISDIKSI TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yulianto, Winasis]]>;
<![CDATA[Amalia, Dyah Silvana]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6456
<![CDATA[Empat kali Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, melahirkan sistem check and balances antar lembaga negara. Sistem ini berbeda jauh bilamana dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam sistem check and balances, semua lembaga negara menjadi sejajar, mengingat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Penulisan ini mengukan permasalahan bagaimana keberadaan penugujian KTUN di N. Hasil studi bahwa pengujian KTUN DI PTUN membuat lebih dirumit system pengujian penyertaan Perundang-Undangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KECERDASAN BUATAN (AI) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hadiyanto, Ide Prima]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6438
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum perdata yang muncul seiring dengan perkembangan dan implementasi pesat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia. Perkembangan AI menghadirkan peluang inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan mendasar dalam kerangka hukum perdata yang ada. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti tanggung jawab, kontrak, kepemilikan, dan perlindungan data pribadi diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks penggunaan AI. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi potensi munculnya bentuk-bentuk baru hubungan hukum dan sengketa yang melibatkan sistem AI, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi ini. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap perkembangan regulasi AI di negara lain, artikel ini mengidentifikasi isu-isu krusial dan memberikan rekomendasi awal untuk pembentukan kerangka hukum perdata yang mampu mengakomodasi inovasi AI sekaligus melindungi kepentingan berbagai pihak di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap interaksi antara hukum perdata dan teknologi AI adalah esensial untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berkeadilan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Maulidiya, Rati Nurul]]>;
<![CDATA[Alfajri, Mohammad Faqih]]>;
<![CDATA[Purwaningtyas, Lovika Augusta]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6445
<![CDATA[Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGKLASIFIKASIAN TANAMAN KECUBUNG (Datura Metel L) KE DALAM JENIS NAPZA ]]>
<![CDATA[Oktavianti, Rindang Gici]]>;
<![CDATA[Intisor, Bagus Fatih]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6482
<![CDATA[Kekosongan hukum dalam pengklasifikasian tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA dan juga Maraknya masyarakat yang menyalahgunakan tanaman kecubung sebagai alat rekreasional pengganti NAPZA dengan mengkonsumsi kecubung yang tersebar sehingga dikhawatirkan jika tidak ada peraturan yang melarangnya semua kalangan masyarakat akan mengkonsumsi kecubung sebagai pengganti NAPZA. Penelitian ini mengkaji urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif Penyalahgunaan tanaman ini semakin meningkat di kalangan remaja karena mudah diperoleh dan belum termasuk dalam regulasi NAPZA. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya memasukkan tanaman kecubung ke dalam klasifikasi NAPZA untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaannya.Direkomendasikan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait NAPZA dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai zat yang diawasi.]]>
<![CDATA[HUKUM MEWAKILKAN AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMEN AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN ]]>
<![CDATA[Muqsith, Abdurrahman]]>;
<![CDATA[Hasanah, Siti Alfiatul]]>;
<![CDATA[Awaliyah, Rohmatul]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6440
<![CDATA[Akad merupakan satu hak yang sangat penting dalam sebuh pernikahan. Bahkan menjadi kunci utama pernikahan tersebut bisa jalankan atau tidak. Ada banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melangsungkan akad pernikahan. Salah satunya adalah ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Kita tahu bahwasanya di Indonesia wali dari mempelai perempuan dapat diwakilkan kepada kepala KUA kecamatan setempat jika si wali berhalangan hadir atau memang tidak mau untuk berperan sendiri dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu masalah yang juga mungkin terjadi yaitu ketika si mempelai laki-laki tidak ada di tempat atau ingin mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain untuk menjalankan akan bersama kepala KUA atau wali si mempelai perempuan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menganalisis pada undang-undang terkait hokum mewakilkan akad nikah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mentri agama mempelai laki laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengsungkan prosesi akad nikah.]]>
<![CDATA[RELASI SEKSUAL DALAM PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF HADIS DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Syahriana, Nur Alfy]]>;
<![CDATA[Ni'mah, Siti Zuhrotun]]>;
<![CDATA[Al Kaswy, Titi Rusyadi]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6446
<![CDATA[Salah satu upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dengan memperhatikan relasi seksual antara suami dan istri. Upaya tersebut harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menguraikan pentingnya menjaga relasi seksual antara suami dan istri berdasarkan perspektif hadis dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari tentang malaikat melaknat perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami, berdasarkan takhrij hadis merupakan hadis shahih. Namun redaksi hadis tersebut juga harus dipahami dari sudut pandang perempuan sebagai subjek utama agar tidak menimbulkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Kemudian dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, secara implisit aturan tentang relasi seksual suami dan istri tercantum dalam UUD 1945 dan UU Perkawinan. Sedangkan secara eksplisit tercantum dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.]]>
