cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 131 Documents
 7   8   9   10   11 
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRRI TERHADAP STATUS ISTRI DAN ANAK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Uraidi, Ali; Sunarlin, Emmy
FENOMENA Vol 17 No 1 (2023): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i1.2907

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan hasil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa bentuk status hukum istri dari perkawinan sirri menurut KHI dan UU perkawinan. Dan Apa akibat hukum terhadap anak dari perkawinan sirri menurut KHI dan UU perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum atau penelitiian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasrkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah sirri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat pasal tersebut. Menurut Hukum Islam Nikah sirri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
RASA KEADILAN DOKTER DAN PASIEN TERHADAP PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Yulianto, Irwan; Ismet, Defi
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengkaji tentang rasa keadilan hukum apa yang akan diberikan kepada pasien terhadap penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Untuk mengetahui rasa keadilan hukum bagi dokter terhadap penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penelitian yang berbentuk normatif. Profesi kedokteran berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan dalam hubungannya dengan insiden keselamatan pasien, hampir pasti bahwa Pasal 359 KUHP didakwakan terhadap kematian yang di duga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 ini memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai upaya preventif mencegah dan menanggulangi terjadinya insiden keselamatan pasien.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI BATIK KHAS SITUBONDO DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ibrahim, Muhammad Yusuf
FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2399

Abstract

Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensionalperlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas Situbondo ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaiman tanggung gugat terhadap suatu karya cipta seni batik khas Situbondo apabila di klaim oleh daerah lain.
UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Nugroho, Yudistira; Purwanto, Purwanto
FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3775

Abstract

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan. Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan pengorganisasian sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, yang disebut pendekatan keadilan restoratif. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi kepentingan para korban dan masyarakat. Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, Diversi.
TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN MONEY POLITIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Yulianto, Irwan
FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan pemberian uang tentang pengawasan dan sulitnya pengawasan menangani pelanggaran pemilu. Motif atau bentuk dalam pelanggaran pemberian uang (Money Politic) tidak hanya berupa uang tunai akan tetapi bermodifikasi dalam bentuk bahan-bahan pokok yang masyarakat butuhkan sampai kepada janji-janji jabatan sebagai mahnet besar untuk meraup suara lebih banyak, pemberian uang pada pemilihan legislatif dilakukan oleh calon yang dalam status sosialnya mampu membeli suara Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan tidaklah terpikirkan dan memandang keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktek pemberian uang adalah pihak pemberi, Adapun hal ini disadari atau tidak yang dirugikan adalah masyrakat itu sendiri (Rakyat). Karakteristik tindak pidana pemberian uang mempunyai cirri khas yaitu bahwa sifat melawan hukumnya atas perbuatan dilakukan dengan sengaja memberi uang secra diam – diam untuk memenangkan atau menjadi pejabat Negara termasuk menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat.
PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN TUNISIA Muqsith, Abdurrahman
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4428

Abstract

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia juga dikenal oleh masyarakat jawa dengan istilah harta gono-gini. Harta tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak tanpa memandang siapa yang bekerja atau tidak bekerja dalam rumah tangganya. Dalam berkeluarga seringkali terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab sehingga terjadi putusnya perkawinan. Setelah terjadi putusnya perkawinan salah satu hal yang menjadi pembahasan yaitu pembagian harta yang merupakan hak dari masing-masing pasangan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pembagian harta tersebut dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang mana yang menadai rujukannya adalah literature-literatur yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Tunisia berupa undang – undang yang diterapkan di Negara-negara tersebut. Adapun hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya pembagian harta bersama di Indonesia dan Tunisia memiliki kesamaan yaitu mantan suami dan mantan istri mendapatkan harta sama rata. Namun berbeda dengan Malaysia yang mana pembagian harta bersama menilai siapa yang lebih berperan mendapatkan harta tersebut, dia yang akan mendapatkan lebih banyak harta bersamanya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE MENURUT HUKUM DI INDONESIA Nugroho, Yudistira; susilo, wawan
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4433

Abstract

Di era yang berkembang pesat ini, keberadaan internet tidak hanya untuk media pembelajaran, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan di era sekarang ini. Selain itu, internet juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi jual beli jual beli, karena kemudahan akses internet saat ini membuat sangat memudahkan orang untuk melakukan transaksi secara online, selain mudah hal ini dinilai lebih praktis, apalagi di masa yang tak kunjung usai seperti saat ini. Maraknya belanja online mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang hukum perlindungan konsumen. hukum perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan kegiatan melakukan kegiatan belanja secara online. Data pribadi yang dimaksud seperti kartu keluarga nomor telepon.
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT DALAM MEMINIMALISASI TINDAKAN PEMALSUAN BUKTI SETORAN PERPAJAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Hadiyanto, Ide Prima
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4422

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya. Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh para pihak dalam hal pembuatan akta atas peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuat di hadapannya. Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah melakukan penandatanganan akta peralihan hak pemilikan atas tanah oleh Notaris/PPAT setelah benar-benar para pihak membayar pajak terutangnya dan memverifikasi terlebih dahulu agar Notaris/PPAT benar-benar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
PENGATURAN TENTANG PERILAKU MEROKOK TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Oktavianti, Rindang Gici
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4429

Abstract

Kecelakaan lalu lintas ialah salah satu di antara sekian jumlah masalah lalu lintas yang banyak ditemui oleh pemerintahan di semua negara yang mana memiliki jumlah penduduk yang padat. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Para pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain dalam berkendara, yaitu merokok sambil berkendara. Yang mana tentunya sangat menganggu pengendara motor lain. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum yang dipakai adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Serta Metode Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Kasus korban kecelakaan pengendara kendaraan dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas tersebut akan tetapi dengan membuat laporan kepada polisi dan korban harus dapat membuktikan hal tersebut. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang-Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok dijalan. Penerapan hukum bagi para pengendara kendaraan bermotor yang merokok disaat berkendara di jalan raya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang akan tetapi belum maksimal. Korban dapat meminta hak nya untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan sesuai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan hak korban tersebut dapat diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab.
KEBIJAKAN PENALISASI UNDANG – UNDANG YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF SERTA URGENSINYA Raharja, Dwi Jaka
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4794

Abstract

Penalisasi yang merupakan suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana dimana umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, bahwa ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Namun harus mempertimbangkan berpagi aspek seperti Kemanfaatan, Keadilan dan kemanusiaan. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir, karena tujuannya menyelamatkan jiwa manusia dimana memasukkan ketentuan pidana harus mampu memperhatikan aspek rasional, argumentasi hukum, selektif dan satu satunya jalan untuk mencegah perbuatan pidana itu sendiri.

Page 9 of 14 | Total Record : 131

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue