cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 145 Documents
 11   12   13   14   15 
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Oleh PDAM Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Muhammad Yusuf Ibrahim; Latifatus Zahro; Dena Dwi Saputra; Maulina Nur Azizah
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat buruknya kualitas air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kualitas air yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat membahayakan masyarakat dan mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa antara konsumen dan PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban PDAM apabila terjadi kerugian. Selain itu, PDAM juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup kompensasi, tetapi juga menjamin hak atas informasi, kenyamanan, dan keamanan konsumen. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen air bersih harus dilaksanakan secara menyeluruh sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan publik yang berkualitas.
Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Ibrahim, Muhammad Yusuf; Agustin, Ananda Dila; Permaisuri, Delafia Dayu
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8155

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi manipulasi digital berbasis algoritma deep learning yang mampu menciptakan konten audio-visual sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang seni dan hiburan, deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pidana sebagai respons terhadap perkembangan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur hukum dan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, belum terdapat pengaturan khusus terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana yang meliputi kriminalisasi eksplisit terhadap penyalahgunaan deepfake, perluasan pertanggungjawaban pidana, serta penguatan instrumen pembuktian digital. Reformulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia dalam ruang digital, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi yang disruptif
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Kontaminasi Radioaktif Industri: Perbandingan Jepang Dan Inggris Fadhilah, Nurul Laili; Prayogi, Candra Firman; Mulyono, Eddy
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8176

Abstract

Meningkatnya aktivitas industri berisiko pada pencemaran lingkungan, salah satunya kontaminasi radioaktif yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan dan ekosistem. Kasus Cesium-137 di Cikande dan Batan Indah menunjukkan kompleksitas penegakan hukum administrasi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kontaminasi radioaktif dengan perbandingan dengan Jepang dan Inggris, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui instrumen preventif (perizinan, pengawasan) dan represif (sanksi administratif) serta langkap kolaboratif dengan beberapa stakeholder. Namun, terdapat hambatan berupa disharmonisasi regulasi antara Undang-undang tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta keterbatasan sarana teknis pengawasan. Penguatan koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi regulasi menjadi kunci efektivitas penegakan hukum dalam melindungi lingkungan dari paparan radiasi. Kata kunci: penegakan hukum; hukum administrasi lingkungan; kontaminasi radioaktif; Cesium-137.
Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Kejahatan Siber Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Amalia, Dyah Silvana; Khotimah, Safina Husnul; Masruroh, Siti
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8157

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah kejahatan siber. Pemanfaatan AI dalam aktivitas digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan potensi penyalahgunaan yang melahirkan bentuk-bentuk kejahatan siber baru yang semakin kompleks, seperti deepfake, automated hacking, hingga manipulasi data secara cerdas. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang melibatkan teknologi AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban hukum atas kejahatan siber berbasis AI serta merekonstruksi model pertanggungjawaban yang relevan dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaa Sepatu Preloved Di Pekanbaru Terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Teras Rumah Shoes) Mourist, M. Ivan; Lestari, Rika; Darnia, Meriza Elpha
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.7583

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian sepatu preloved di Teras Rumah Shoes, Pekanbaru, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pokok permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana hak konsumen terlindungi, tanggung jawab pelaku usaha, serta upaya yang dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian akibat pembelian sepatu preloved. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip perlindungan konsumen, praktik tanggung jawab pelaku usaha, dan tindakan konsumen dalam menghadapi kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan di Toko Sepatu Preloved Teras Rumah Shoes, Kota Pekanbaru. Populasi penelitian meliputi penjual dan pembeli sepatu, dengan sampel purposive sebanyak 1 penjual dan 15 pembeli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan teori hukum yang relevan, sehingga kesimpulan dapat ditarik secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan sepatu preloved masih membatasi hak konsumen, antara lain melalui kebijakan “No Refund No Return” dan deskripsi produk yang kurang rinci. Mayoritas konsumen (60%) mengalami kerugian karena ketimpangan informasi dan minimnya edukasi hukum mengenai hak konsumen. Pelaku usaha mengakui tanggung jawab terbatas sesuai kebijakan internal, sementara konsumen jarang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa formal. Kesimpulannya, meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK, implementasinya dalam praktik transaksi sepatu preloved belum optimal. Diperlukan edukasi konsumen, transparansi pelaku usaha, dan sosialisasi lembaga perlindungan konsumen agar hak konsumen lebih terlindungi. Kata kunci: perlindungan konsumen, sepatu preloved, UUPK, tanggung jawab pelaku usaha.
Dampak Kekosongan Aturan Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Jember Manggala, Ferdiansyah Putra
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8151

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak kekosongan regulasi di Tingkat daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember. LP2B merupakan objek yang saat ini penting untuk dikaji dikarenakan sangat erat kaitannya dengan alih fungsi lahan sawah dilindungi. Lahan sawah yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan daerah beralih fungsi menjadi bangunan, perumahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini dampak dari kekosongan hukum tentang LP2B sangat strategis untuk dikaji. Timbul ketidakpastian hukum sehingga banyak pihak yang dirugikan akibat kekosongan aturan tersebut. Hasil dari penelitian ini banyaknya lahan pertanian yang berkurang secara signifikan di Kabupaten Jember akibar dari kekosongan aturan mengenai hal tersebut. Kesimpulannya pembentukan peraturan daerah tentang LP2B memiliki urgensi yang sangat tinggi, dikarenakan untuk meredam laju alih fungsi lahan sawah dilindungi Kabupaten Jember yang saat ini sangat massif terjadi.
Fenomena Kriminalisasi Aktivitas Menabung Receh Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Supriyono, Supriyono; Antari, Syafira Nundri
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8156

Abstract

Fenomena masyarakat yang menabung uang receh dalam jangka waktu panjang namun berujung pada proses hukum pidana menimbulkan problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana batasan kriminalisasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta bagaimana penerapan prinsip hukum pidana dalam kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap aktivitas menabung receh berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan ultimum remedium. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas menabung receh tidak memenuhi unsur tindak pidana selama tidak terdapat niat jahat, kerugian, dan sifat melawan hukum. Namun demikian, terdapat kecenderungan overcriminalization dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.
Problematika Pengaturan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Irwan Yulianto; Siti Nur Risky Amalia; Flowra Regina Nurvadia
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengaturan upaya paksa pada tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur kewenangan upaya paksa bagi penyidik dalam mendukung proses penegakan hukum, masih terdapat kelemahan normatif, terutama terkait ketidakjelasan ukuran bukti permulaan yang cukup yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui praperadilan dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan upaya paksa secara lebih komprehensif melalui penegasan standar pembuktian, penguatan kontrol yudisial, serta pemenuhan akses bantuan hukum guna menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Berdasarkan Kuhp Baru Tahun 2023 Rindang Gici Oktavianti; Bintang Raditya Khairan Wibowo; Selby Sendy Samudra
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8336

Abstract

Tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan isu sosial yang terus berkembang di Indonesia dan sering dipandang bertentangan dengan norma moral dan kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai respons terhadap perkembangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kohabitasi serta implikasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait asas legalitas dan perlindungan hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan yuridis, seperti potensi overcriminalization yang dapat memasuki ranah privat, ambiguitas dalam penentuan subjek hukum dalam konsep penyertaan, serta potensi konflik dengan hak privasi. Selain itu, sebagai delik aduan, penegakannya bergantung pada laporan pihak tertentu sehingga membatasi efektivitasnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional guna menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan.
Dinamik Reformasi Polri Berbasis Mandat Presiden Dan Inovasi Profesionalisme Kapolri Listyo Sigit Syokron Jazil
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8226

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menilai kembali arah reformasi kepolisian di Indonesia yang menjadi sorotan publik pasca berbagai peristiwa yang menguji integritas dan profesionalitas Polri. Upaya pembenahan lembaga kepolisian tidak hanya muncul dari instruksi langsung Presiden sebagai bentuk mandat politik dan moral untuk memperkuat tata kelola institusi hukum, tetapi juga melalui inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk tim transformasi internal guna mempercepat pembaruan di tubuh Polri. Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam dinamika pelaksanaan reformasi yang berjalan di antara dua arus besar tersebut yakni mandat reformasi yang bersifat eksternal dari pemerintah pusat dan inisiatif internal Polri serta menilai sejauh mana keduanya berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membangun kultur organisasi yang profesional dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kualitatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di bawah arahan Presiden dan Kapolri Sigit memperlihatkan dinamika kompleks, di mana koordinasi antartim reformasi kerap menghadapi tantangan birokratis, namun tetap menghasilkan beberapa kemajuan nyata dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penguatan etika profesi. Meski terdapat perbedaan pola pendekatan antara tim bentukan Presiden yang bersifat makro dan tim internal Polri yang lebih teknis, keduanya memiliki kontribusi signifikan terhadap upaya membangun sistem kepolisian yang berkeadilan dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara mandat politik dan inisiatif kelembagaan merupakan faktor penting bagi keberhasilan reformasi Polri menuju institusi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Page 14 of 15 | Total Record : 145

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 01 (2026): MEI Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue