Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Articles
174 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ]]>
<![CDATA[Faisal, Fatma]]>;
<![CDATA[Umra, Sri Indriyani]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3218
<![CDATA[Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Exhaustion of Rights Dalam Hak Merek Terhadap Produk Impor Yang Telah Terdaftar Lisensinya Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ferdinand, Fieldo Nurviyan]]>;
<![CDATA[Damayanti, Ratih]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3226
<![CDATA[Artikel ini membahas prinsip exhaustion of rights dalam hukum merek serta bagaimana prinsip tersebut diatur di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia. Prinsip ini berkaitan dengan batasan hak eksklusif pemilik merek terhadap peredaran produk setelah produk tersebut dipasarkan secara sah. Uni Eropa menganut prinsip regional exhaustion, sementara Amerika Serikat cenderung menerapkan prinsip international exhaustion dengan pendekatan yang fleksibel. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit terkait prinsip ini dan secara praktik lebih condong ke arah national exhaustion, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap produk impor yang telah memiliki lisensi resmi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta praktik di ketiga yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas di Indonesia dapat menimbulkan konflik antara pemegang lisensi resmi dengan pelaku impor paralel serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang eksplisit dan komprehensif mengenai prinsip exhaustion of rights dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pemilik merek, dan mendukung persaingan usaha yang sehat.]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen yang Dirugikan Akibat Investasi Ilegal ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Khansa]]>;
<![CDATA[Kamal, Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3227
<![CDATA[Pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pendapatan tambahan. Rendahnya literasi keuangan serta lemahnya pengawasan terhadap entitas ilegal membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan berkedok investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal serta mengevaluasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap kasus DNA Pro yang menjadi salah satu bentuk nyata kerugian masif akibat investasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif melalui edukasi keuangan, pengawasan, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal masih belum optimal karena adanya kekosongan hukum dan keterbatasan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Mulyana, Mulyana]]>;
<![CDATA[Surahman, Surahman]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3231
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya di Kota Samarinda. Fenomena maraknya distribusi makanan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta ditemukannya kandungan zat berbahaya seperti boraks, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran bahan pangan berbahaya; dan (2) menganalisis bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen menjadi faktor utama masih maraknya peredaran produk pangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicover tanpa Izin oleh Kreator Digital ]]>
<![CDATA[Widananti, Agnes]]>;
<![CDATA[Setiawan, Andry]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3232
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi kreator untuk menghasilkan karya, namun juga memunculkan potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang dicover tanpa izin oleh kreator digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa atas pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meng-cover lagu tanpa izin dan mengunggahnya ke platform digital melanggar hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif, sedangkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kasus antara Tri Suaka dan Zinidin Zidan dengan Erwin Agam menjadi contoh konkret dalam kajian ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), platform digital, dan para kreator untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak kekayaan intelektual.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicabut Izin Edarnya ]]>
<![CDATA[Permana, Diamanta Putri]]>;
<![CDATA[Kamal, Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3234
<![CDATA[Produk skincare dengan aplikator microneedle mulai bermunculan di pasaran sebagai salah satu inovasi dalam perawatan kulit. Namun, produk semacam ini wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator microneedle yang izin edarnya telah dicabut, serta untuk mengkaji upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh konsumen dalam menghadapi kerugian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur pada peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup hak atas keamanan serta ganti rugi, serta adanya tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya hukum yang tersedia memberikan dasar keadilan bagi konsumen, namun implementasinya memerlukan pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.]]>
<![CDATA[Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Pengawas Ad Hoc dalam Pengawasan Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Muhammad Pandhu]]>;
<![CDATA[Damayanti, Ratih]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3237
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pemilu oleh pengawas ad hoc dengan menyoroti keterkaitan antara proses rekrutmen, pembinaan, dan kinerja pengawasan di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dari berbagai elemen pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang belum berbasis merit serta pelatihan yang tidak kontekstual menjadi kendala utama dalam menciptakan pengawas ad hoc yang profesional dan responsif. Di samping itu, terbatasnya dukungan teknologi dan regulasi perlindungan hukum turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pengawasan pemilu yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan adaptif sangat diperlukan, melalui penguatan aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, serta partisipasi publik.]]>
<![CDATA[Perolehan Keadilan Hukum Tanah Adat Baduy Atas Dominasi Dari Sentralisme Hukum Negara ]]>
<![CDATA[Salsabila, Zahra Rani]]>;
<![CDATA[Fidiyani, Rini]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3239
<![CDATA[Masyarakat Adat Baduy masih menerapkan norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Meski terbagi menjadi wilayah Baduy Luar dan Baduy Dalam dengan nilai adat yang berbeda, masyarakat adat Baduy tetap terikat oleh sentralisasi hukum negara, terlebih setelah hak ulayat Masyarakat Adat Baduy sah dan dilindungi secara hukum negara melalui Perda Nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perolehan keadilan hukum tanah adat oleh masyarakat Baduy dan dampak dari dominasi hukum negara terhadap hak-hak tanah adat masyarakat Baduy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memperoleh keadilan atas tanah adatnya melalui nilai-nilai adat dan norma adat yang tidak diabaikan, serta mendapatkan perlindungan hukum atas tanah adat Baduy melalui peraturan daerah tentang hak ulayat, meskipun masyarakat adat Baduy tidak mengakui kepemilikan tanah adatnya, melainkan diwariskan secara turun-temurun.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja oleh Agnes Mo ]]>
<![CDATA[Khoirunnisa, Aisyah Hanum]]>;
<![CDATA[Setiawan, Andry]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3253
<![CDATA[Hak cipta memiliki peran penting dalam melindungi karya intelektual, terutama di era digital yang memungkinkan distribusi tanpa batas. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024 terkait pelanggaran hak cipta lagu “Bilang Saja” oleh Agnes Mo, serta menilai efektivitas sistem direct licensing Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menegakkan hak pencipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif, dengan analisis peraturan dan literatur hukum. Hasil menunjukkan bahwa bahwa pengadilan membebankan tanggung jawab hukum kepada artis berdasarkan asas due diligence dan sistem perizinan langsung, tanpa mempertimbangkan prinsip vicarious liability yang menempatkan tanggung jawab utama pada penyelenggara acara (EO). Temuan ini menguatkan hak moral pencipta, namun berpotensi menimbulkan efek penundaan (chilling effect) bagi artis dalam pemanfaatan komersial karya. Untuk memperkuat kepastian hukum dan distribusi royalti yang adil, direkomendasikan revisi PP No. 56/2021 untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antara event organizer dan artis serta pengembangan sistem terintegrasi yang menghubungkan data direct licensing dan kolektif.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Muhammad, Muhammad]]>;
<![CDATA[Surahman, Surahman]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3254
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman listrik serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, yang mencakup teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh faktor internal, seperti pemeliharaan jaringan, serta faktor eksternal, seperti kondisi cuaca ekstrem dan pencurian kabel. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui hak mereka atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya pendampingan kelembagaan teridentifikasi sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal dan perlu diperkuat melalui program edukasi, peningkatan transparansi, serta peran aktif lembaga perlindungan konsumen.]]>
