cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Gender dan Studi Kasus UPTD-PPA Wahyuni, Putri Sri; Suryaningsi, Suryaningsi; Wingkolatin, Wingkolatin; Hardoko, Aloysius; Marwiah, Marwiah; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3154

Abstract

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Persepsi Mahasiswa Kurniawan, Rio Agung; Suryaningsi, Suryaningsi; Handayani, Nur Fitri; Pardosi, Jawatir; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3156

Abstract

Penyebaran hoaks di era digital merupakan ancaman serius bagi integritas pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman terhadap peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mencegah penyebaran hoaks di lingkungan pendidikan tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya Undang-Undang tersebut sebagai instrumen hukum dalam mengatur ruang digital. Namun, implementasinya dinilai belum optimal akibat rendahnya literasi digital dan pemahaman terhadap aspek hukum di kalangan mahasiswa. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan hukum dan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memaksimalkan efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memerangi penyebaran informasi palsu di lingkungan kampus.
Perlindungan Hukum bagi Petani dalam Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha di Jawa Tengah Shaharani, Deviani Rifka; Ramli, Asmarani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3169

Abstract

Redistribusi tanah bekas HGU merupakan bagian dari reforma agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis implementasi redistribusi tanah eks-HGU dalam kerangka reforma agraria di Jawa Tengah serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai penerima tanah. Fokus utama diarahkan pada dua wilayah studi, yakni eks-HGU PT Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang dan eks-HGU PT Perkebunan Tratak di Kabupaten Batang. Penelitian ini menganalisis implementasi redistribusi tanah eks-HGU di Jawa Tengah serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi petani penerima, dengan studi kasus. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan wawancara. Hasil menunjukkan kemajuan administratif seperti distribusi sertifikat dan penetapan subjek penerima, namun masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi, validasi data yang belum optimal, ketiadaan pengawasan pascaredistribusi, dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum terhadap petani belum optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan harmonisasi kelembagaan guna mencapai keadilan agraria yang berkelanjutan.
Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Rahma Atqiya, Auliya; Najmudin, Deden; Azazy, Yusup
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3175

Abstract

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menggambarkan bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur akuntabilitas korporasi secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam Hukum Positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memungkinkan pemberian sanksi pidana terhadap korporasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Sementara itu, Hukum Pidana Islam lebih menekankan tanggung jawab individu, meskipun tidak sepenuhnya menolak konsep tanggung jawab kolektif, terutama jika tindakan korporasi melibatkan niat atau manfaat bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat dengan nilai-nilai keadilan Islam untuk menangani korupsi korporasi secara efektif dan adil dalam kedua sistem hukum tersebut.
Pranata Hukum terhadap Model Bisnis Social Entrepreneurship di Indonesia Andriana, I Gusti Agung Made Olya Sephia; Basani, Christin Septina
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3189

Abstract

Perkembangan model bisnis berbasis dampak sosial, atau yang dikenal sebagai social entrepreneurship. Memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan sosial, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir keberadaan dan kebutuhan Social Entrepreneurship. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pranata hukum terhadap model bisnis social entrepreneurship di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaiannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji regulasi yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, serta membandingkannya dengan praktik internasional. Selain itu, peran organisasi seperti Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) juga dianalisis sebagai aktor non-negara yang mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia, tetapi belum ada landasan hukum yang secara resmi memberikan kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan social entrepreneurship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dan belum adanya pranata hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi model bisnis ini secara berkelanjutan. Penguatan regulasi diperlukan khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sosial agar peran strategis mereka dalam pembangunan nasional dapat terlaksana secara optimal.
Analisis Hukum Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Tata Ruang Chandra, Meireza Aditya; Suhadi, Suhadi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3191

Abstract

Ketidaksesuaian antara Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Peta Tata Ruang di Kabupaten Semarang telah menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antar-regulasi sektoral, khususnya antara kebijakan perlindungan lahan sawah dengan perencanaan tata ruang daerah. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum atas tanah, pembatasan dalam pemanfaatan lahan, serta ketimpangan akses terhadap ganti rugi dan perlindungan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan   melalui   studi   kepustakaan,   analisis   dokumen   hukum,   dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga pusat dan daerah, serta disharmoni dalam proses implementasi kebijakan. Ketidakharmonisan ini diperparah oleh ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan fungsi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, serta lembaga pertanahan yang berwenang dalam menetapkan dan memverifikasi data LSD. Rekomendasi diarahkan pada penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan transparansi dalam proses penetapan LSD.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Kendaraan Milik Orang Lain Saputra, Noval Dimas; Ramada, Diandra Preludio
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3199

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kendaraan milik orang lain dalam sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sistem E-TLE merupakan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis kamera pengawas. Namun, sistem ini belum mampu mengidentifikasi pelaku pelanggaran secara langsung, sehingga pemilik kendaraan sering dijatuhi sanksi meskipun bukan pelaku sebenarnya. Permasalahan ini menimbulkan konflik dengan asas hukum pidana geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mengharuskan adanya kesalahan individu untuk pemidanaan. Berdasarkan analisis, penerapan sanksi kepada pemilik kendaraan tanpa bukti kesalahan pribadi menyalahi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam RKUHP, pemidanaan diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, bukan penghukuman terhadap pihak yang tidak bersalah. Kesimpulannya, sistem E-TLE perlu disempurnakan melalui verifikasi pelaku yang lebih akurat dan mekanisme keberatan yang adil. Penegakan hukum berbasis teknologi harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, agar tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara substantif dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagai Strategi Penataan Kawasan Permukiman: Studi di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Mustiana, Shely Bersa; Damayanti, Ratih
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3213

Abstract

Pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan instrumen strategis dalam penataan kembali kawasan permukiman yang padat, tidak teratur, dan rawan banjir di Kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik wawancara kepada BPN Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Degayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Clumprit didasarkan pada peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi tanah yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hasil dan pengawasan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan clumprit terletak pada rendahnya pemahaman warga, keterbatasan anggaran serta sertifikat tanah yang menjadi jaminan hutang di Bank. Konsolidasi tanah di wilayah ini cukup efektif dalam mendukung penataan kawasan permukiman, meskipun memerlukan penguatan regulasi lokal dan sosialisasi yang lebih intensif.
Penyelesaian Ganti Rugi Kepada Ahli Waris dalam Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang Larasati, Diah; Baidhowi, Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3215

Abstract

Ganti kerugian dalam pengadaan tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Yogyakarta–Bawen. Namun, proses pemberian ganti rugi sering menghadapi kendala, salah satunya adalah tidak diketahui keberadaan ahli waris yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara kepada pihak terkait untuk mengkaji mekanisme pemberian ganti rugi dalam kondisi demikian. Selain menggunakan mekanisme konsinyasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Kabupaten Magelang diterapkan alternatif solusi berupa pengajuan permohonan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) agar pencairan ganti rugi dapat diwakili oleh salah satu ahli waris yang hadir. Namun, permohonan tersebut tidak otomatis disetujui karena harus melalui proses verifikasi ketat, termasuk pengecekan kelengkapan dokumen, keabsahan hubungan kewarisan, dan pertimbangan hukum lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa ganti rugi disalurkan secara sah, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah Yatazakka, Refala Roqi; Yudhanti, Ristina
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3216

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan PSU pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor penyebab PSU dan kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa PSU di 30 TPS di 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran administratif dan kelemahan dalam tata kelola teknis. Bawaslu telah menerapkan strategi berjenjang seperti rapat koordinasi, pelatihan teknis, simulasi pengawasan, serta evaluasi kelembagaan untuk memperkuat pengawasan PSU. Namun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis pengawas dan lemahnya sistem pencegahan masih menjadi hambatan. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemetaan konkret terhadap bentuk pelanggaran dan strategi pengawasan PSU berbasis evaluasi empiris. Rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penguatan kapasitas SDM pengawas, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan reformulasi regulasi teknis yang lebih adaptif terhadap dinamika pemilu.

Page 12 of 18 | Total Record : 174

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue